KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kejari Tunggu Penyidikan Korupsi Adik Bupati Nganjuk

MEDIA INDONESIA.com – Senin, 25 Juli 2011

 

NGANJUK–MICOM: Kejaksaan Negeri Nganjuk masih menunggu hasil penyidikan yang dilakukan Kejati Jatim dalam kasus dugaan korupsi melibatkan adik Bupati Nganjuk, yang bernama Lukman Hakim.

“Kami masih menunggu pemeriksaan dari Kejati. Sesuai prosedur aturan administrasi, nantinya kasus itu akan dilimpahkan ke pengadilan Tipikor,” kata Kajari Nganjuk Anwarudin Sulistiono di Nganjuk, Minggu (24/7).

Hal itu ditegaskannya menyikapi perkembangkan kasus dugaan korupsi proyek saluran irigasi sekunder di Desa Ketandan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, pada 2009.

Ia mengatakan, kasus tersebut segera dilimpahkan ke Kejari Nganjuk. Tim penyidik bersama tim ahli dari ITS juga telah datang ke Nganjuk untuk mengambil sampel alat bukti tambahan di lapangan untuk melengkapi berkas.

Untuk tersangka tambahan, ia mengatakan hingga kini belum mengetahui dengan pasti. Ia juga belum memeriksa lebih lanjut, tentang keterlibatan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman.

“Kalaupun ada, mungkin nanti setelah berkas penyidikan sudah dilimpahkan kepada kami, pastilah diketahui secara jelas para tersangka tambahannya,” ucapnya.

Ia juga belum bisa bertindak banyak, karena kasus dugaan korupsi proyek saluran irigasi sekunder tersebut saat ini masih ditangani Kejati. Posisi itu cukup sulit, karena pihaknya tidak dapat bertindak.

Posisi Kejari Nganjuk juga hanya sebatas pemberi fasilitas.

Pihaknya juga belum mengetahui dengan persis perkembangan kasus tersebut, karena yang menangani langsung Kejati.

Kejati Jatim menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi proyek saluran irigasi sekunder di Desa Ketandan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk.

Dari keempat tersangka tersebut terdapat salah satu tersangka yang bernama Lukman Hakim. Ia diketahui sebagai adik Bupati Nganjuk yang saat ini masih menjabat.

Posisi Lukman dalam proyek tersebut adalah sebagai pelaksana proyek dari PT Bakti Ikhsani Perdana (BIP), yang mengerjakan saluran irigasi tersebut. (Ant/OL-10)

28 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pelapor Kasus Korupsi Berhak Dapat Hadiah Uang

 

MEDIA INDONESIA.com – Minggu, 06 Februari 2011

 

KARIMUN–MICOM:Setiap orang, organisasi masyarakat maupun LSM berpeluang memperoleh hadiah uang dari negara, jika menjadi pelapor kasus tindak pidana korupsi. Hayo, siapa berminat?

“Nilainya sebesar dua permil (0,02%) dari total jumlah kerugian negara. Hal itu ditegaskan pada Pasal 9 dalaPeraturan Pemerintah No 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksana Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Karimun, Kepulauan Riau, Jamaluddin, di Meral, Karimun,Kepulauan Riau, Sabtu (5/2).

Uang hadiah itu bisa diperoleh setelah proses hukum kasus yang dilaporkan memiliki kekuatan tetap dan kerugian negara sudah diperoleh kembali.

“Tentang kriteria pihak penerima hadiah diatur dalam pasal 7 ayat (1) peraturan tersebut,” jelasnya.

Aturan hadiah sudah ada sejak lama, namun di Kabupaten Karimun, masih harus secara gigih disebarluaskan warga masyarakat supaya aktif berpartisasi dalam pemberantasan korupsi, dengan menghimpun informasi yang valid disertai bukti pendukung yang kuat.

“Selanjutnya diharapkan warga masyarakat tidak ragu melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengingat di Karimun sampai saat ini pemberantasan korupsi nyaris berjalan di tempat,” tuturnya.

Dirinya optimistis pembangunan dan pelayanan publik di Karimun, bisa menuju ke arah lebih baik setelah seluruh lapisan masyarakat proaktif melaporkan berbagai kasus korupsi.

Kasus korupsi yang layak ditangani KPK adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara yang melibatkan aparat, pejabat dan masyarakat biasa. Kemudian dampaknya telah meresahkan masyarakat dan nilainya minimal sebesar Rp1miliar.

Tentang kriteria korupsi mulai dari perbuatan melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain dan badan yang berdampak pada kerugian negara.

“Hingga penyalahgunaan wewenang, penggelapan, praktik pungutan liar dalam jabatan dan perbuatan berkaitan dengan pengerjaan proyek fisik maupun nonfisik bermasalah yang dibiayai APBD maupun APBN, terakhir pemberian dan penerimaan suap,” jelasnya.

Mengenai fasilitas lain yang diperoleh pelapor ke KPK, menurut dia, kerahasiaan identitas dan keselamatan fisik
dijamin, selain itu, dirinya dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikannya melalui komunikasi rahasia tanpa ada rasa khawatir.

“Kerahasiaan identitas dan pengamanan fisik pelapor itu telah diatur dalam UU Perlindungan Saksi,” ujarnya.

Jamaludin mengimbau pada masyarakat, ormas maupun LSM, khususnya di Karimun, mulai menginvestigasi dan menghimpun berbagai data tentang pengunaan berbagai pos anggaran dan proyek yang dibiayai APBD maupun APBN yang diduga merugikan keuangan negara.

Data awal bisa saja berupa foto dokumentasi dan rekaman video, surat, disposisi perintah, bukti transfer, dan dokumen kontrak kerja proyek. Untuk memperoleh data masyarakat secara individu, ormas dan LSM bisa meninjau langsung ke lokasi.

“Kemudian ditindaklanjuti melalui surat secara resmi meminta informasi pada lembaga atau institusi terkait,” jelasnya.
Hak untuk memperoleh informasi telah dijamin UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Bagi petugas informasi serta atasannya dari lembaga atau institusi terkait harus siap menghadapi sanksi pidana berupa kurungan dan membayar denda, jika dalam waktu tertentu tidak bersedia memberikan informasi yang diminta masyarakat,” ujarnya.

Tentang format laporan yang diharapkan adalah pengaduan disampaikan secara tertulis, dilengkapi identitas lengkap dan KTP, tentang kronologi kejadian serta bukti, nilai kerugian dan sumber informasi yang bisa dihubungi untuk pendalaman kasus. (Ant/OL-12)

28 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejari Wonogiri Ungkap Dugaan Korupsi Alat Olahraga

MEDIA INDONESIA.com – Rabu, 16 Maret 2011

SOLO–MICOM: Kejaksaan Negeri Wonogiri, Jawa Tengah, menguak kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga senilai Rp500 juta di lingkungan Dinas Pendidikan setempat.

“Kasusnya penggelembungan harga. Ini merupakan kasus pengadaan tahun anggaran 2003/2004. Tersangkanya sudah dibidik, hanya seorang,” tegas Kepala Kejari Wonogiri Sukaryo kepada wartawan.

Menurut dia, upaya menaikkan perkara itu ke penyidikan merupakan keputusan yang diambil setelah penyidik mengelar pra eksposes hasil penyelidikan.

Begitu ada kejelasan penyimpangan dan kerugian negara dalam pengadaan bantuan Kementerian Pendidikan Nasional itu, maka kasusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Tim Penyidik kini sudah dibentuk untuk memanggil para saksi, termasuk sejumlah saksi merupakan staf dari Kemendiknas. Sedang tersangka yang sudah dikantongi, untuk sementara dirahasiakan, agar tidak menghambat proses penyidikan intensif.

“Tidak perlu tergesa, tersangka sudah ada di tangan, sementara jumlahnya satu, walau tidak menutup kemungkinan bisa bertambah,” tukas Sukaryo sembari menyebutkan dalam kasus pengadaan sarana dan prasarana olahraga di lingkungan Disdik Wonogiri, saat itu kepala Disdik dijabat oleh Roeswardiyatmo.

Proyek senilai Rp500 juta yang dikelola oleh Komite Peningkatan Mutu Sarana Prasanara Kabupaten Wonogiri itu, rinciannya Rp130 juta digunakan untuk perbaikan sarana olah raha di tujuh SMP, SMA dan SMK, dan Rp370 juta untuk pengadaan alat olahraga yang dibagikan kepada 51 sekolah. Indikasi penyimpangan diketemukan, setelah ada penggelembungan harga yang merugikan negara Rp113 juta.

Komite PMSP Kabupaten Wonogiri yang dibentuk berdasarkan SK Bupati itu diketuai oleh Roeswardiyatmo (Kepala Dinas Pendidikan Wonogri saat itu), Ketua II H Suprapto (ketika itu Kepala DPU), Sekretaris Djarot Kristanto (Kasubdin POK Dinas Pendidikan) dan bendahara Widodo. (WJ/OL-3)

28 Agustus 2011 Posted by | WONOGIRI | Tinggalkan komentar

Pembatasan di Pelabuhan Cegah Korupsi

MEDIA INDONESIA.com – Rabu, 03 Agustus 2011
JAKARTA –MICOM: Upaya pencegahan korupsi juga bisa diterapkan dalam pengelolaan pelabuhan kontainer milik swasta. Hal ini dikembangkan di Manila, tepatnya Manila International Container Terminal (MICT), sebuah pelabuhan yang untuk yang pertama kali (di Asia Tenggara) menerapkan Public Private Partnership (PPP).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida menyampaikan hal itu dari Manila melalui surat elektronik yang diterima Mediaindonesia.com, Rabu (3/8).

Usai bertemu Ketua Parlemen Filipina, rombongan DPD menyempatkan diri mengunjungi pelabuhan kontainer yang jadi best practice dan sekaligus berdiskusi dengan pihak pengelolanya.

Bagaimana cara melakukan pencegahan korupsi itu? Yakni dengan mengembangkan teknologi yang tidak memberi kebebasan bagi setiap orang untuk bebas keluar masuk terminal selain karyawan tetap atau operator kendaraan, atau kendaraan yang sudah terdaftar dalam sistem sebagai pihak yang berkepentingan.

”Dengan demikian menutup ruang untuk adanya transaksi antarindividu dalam wujud suap menyuap atau korupsi sebagaimana banyak terjadi di berbagai pelabuhan konvensional. Selain itu juga untuk menjaga keselamatan manusia dari kecelakaan akibat kerja fisik pelabuhan,” ujarnya.

Berdasarkan pengamatan Laode, memang tak ada satu pun orang yang berkeliaran di dalam area terminal kontainer, termasuk di pintu gerbang yang sudah menggunakan sistem otomatis meski tampak sangat sederhana.

Dan yang penting dari cara pengelolaan pelabuhan seperti ini adalah meningkatkan kesejahteraan karyawan tanpa melakukan PHK.

”Soalnya, dengan meniadakan korupsi dan kolusi, kepercayaan publik meningkat dan pendapatan usaha otomatis bertambah. Dan dari situlah nilai tambah yg kemudian dirasakan oleh karyawan hingga sekarang.”

Pengelolaan pelabuhan oleh MICT ini sudah dikembangkan 17 negara antara lain di Portland (Oregon AS), Argentina, Jepang, Kolumbia, Mexico dan Madagaskar.

Di Indonesia sendiri sudah ditandatangani kerja sama dengan PT. Pelindo IV untuk membangun pelabuhan kontainer di pelabuhan Makassar.

”Dari pengalaman yang baik ini, dapat dikatakan bahwa sebenarnya pemberantasan korupsi dan meningkatkan kesejahteraan karyawan dapat dilakukan secara bersamaan oleh setiap pihak, dengan memastikan sistem yang benar dijalankan dan semua pihak utamanya para pejabat pemerintah atau yang berwenang.”(RO/X-13)

28 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Koruptor Membalik Pembuktian Terbalik

MEDIA INDONESIA.com – Selasa, 05 April 2011
Oleh : Misranto
Rektor Universitas Merdeka, Pasuruan
Pernyataan David Llyod George itu seperti sebagai suatu ajakan pada masyarakat, terutama pilar-pilar negara untuk berani merumuskan dan mempraktikkan langkah besar dalam melawan penyakit kronis di masyarakat. Salah satu penyakit kronis itu bernama korupsi.Sudah banyak usulan yang berkategori langkah besar diajukan untuk melawan korupsi di negeri ini. Rasanya masih belum hilang dari ingatan kita tentang gencarnya tuntutan publik yang meminta penerapan hukuman mati terhadap koruptor atau pemiskinan koruptor, tapi sekarang sudah mencuat gugatan yang mengarahkan pada aparat penegak hukum supaya menjadikan pembuktian terbalik sebagai kiat membongkar korupsi.

Meski banyak usulan, pertanyaan yang bernada kegamangan tetap terlontar, apakah memang kejahatan istimewa (extraordinary crime) ini nantinya benar-benar bisa dibongkar dengan mengandalkan pembuktian terbalik atau bisakah pembuktian terbalik dijadikan senjata ampuh untuk mengalahkan dan menciptakan ‘horor’ di kalangan koruptor? Atau bisakah koruptor dihentikan atau dihambat akselerasi aksi-aksinya dengan pembuktian terbalik?

Jika menginginkan pembuktian terbalik bisa diandalkan menjerat, mempertanggungjawabkan, dan mengalahkan koruptor atau mampu menjadi ruh bekerjanya sistem peradilan pidana (criminal justice system), sistem pembuktian terbalik wajib diberlakukan lebih dahulu pada elemen penegak hukum seperti jaksa, hakim, polisi, KPK, dan lembaga-lembaga strategis yang menjadi pilar bekerjanya law enforcement. (Mariadi, 2010).

Memang sudah seharusnya penyakit bangsa yang sudah terbilang kronis seperti korupsi ‘ditembak’ dengan langkah yang menakutkan. Pasalnya selain membuat pelakunya bisa jera dan merasakan nestapa, hal itu mengandung pendidikan moral bagi masyarakat atau mematahkan bibit-bibit korupsi yang bermaksud tumbuh di mana-mana.

Masyarakat yang mengenal sistem pembuktian berbasis akuntabilitas diri atau pembuktian ketidakbersalahan atas apa yang dimilikinya merupakan pembuktian yang menyusahkannya. Sebab jika tidak berhati-hati menyampaikan testimoni atau menerangkan apa yang dimilikinya, setidaknya ini bisa menjadi bukti petunjuk bahwa ia layak disebut terlibat korupsi.

Teori pembuktian yang selama ini diakui adalah asas pembuktian beyond reasonable doubt, yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence), tetapi di sisi lain sering menyulitkan proses pembuktian kasus-kasus korupsi. Terbukti dalam praktik sistem pembuktian tersebut atau dikenal dengan istilah, ‘pembuktian negatif’ tidak mudah diterapkan. (Atmasasmita, 2006).

Kedalaman ilmu pengetahuan dan akal manusia (logika hukum) memang tidak terbatas sehingga muncullah alternatif asas pembuktian baru yang justru berasal dari penelitian negara maju dan dipandang tidak bertentangan baik dengan perlindungan hak asasi tersangka maupun konstitusi; tapi sangat efektif dalam membuka secara luas akses pembuktian asal usul harta kekayaan yang diduga diperoleh karena korupsi.

Alternatif pembuktian yang diajukan dan digagas pemikir di negara maju (Oliver, 2006) adalah teori ‘keseimbangan kemungkinan pembuktian’ (balanced probability of principles), yaitu mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi.

Model baru asas pembuktian terbalik tersebut ditujukan terhadap pengungkapan secara tuntas asal usul aset-aset yang diduga dari hasil korupsi itu sendiri, dengan menempatkan hak atas kekayaan pribadi seseorang pada level yang sangat rendah, tetapi secara bersamaan menempatkan hak kemerdekaan orang yang bersangkutan pada level yang sangat tinggi dan sama sekali tidak boleh dilanggar.

Dalam model tersebut, terdapat dua kepentingan ganda: pertama, pengembalian kedaulatan negara yang aset-asetnya menjadi korban kleptokrasi tangan-tangan kotor (the dirty hands); kedua, perlindungan terhadap hak tersangka yang bukan tidak mungkin selain disangka bersalah, juga patut disangka sebagai seseorang yang bersih. Menyangka bersih seseorang merupakan sikap tidak mudah yang kita tunjukkan seiring dengan banyaknya elite penegak hukum atau pejabat negara yang tidak bersih.

Terlepas bagaimana arah diskursus tentang kesejatian pembuktian terbalik, apa itu model pembuktian terbalik murni ataukah dengan model keseimbangan antara kepentingan HAM tersangka dan penyelamatan aset-aset negara dan citra hukum di negara ini, tapi pembuktian terbalik, jika benar-benar diimplementasikan secara maksimal pada ‘proyek’ yang tepat, niscaya akan tetap menjadi jurus jitu dalam membongkar korupsi.

Salah seorang anggota dewan menyatakan ‘akan banyak pejabat, terutama aparat penegak hukum, yang justru diduga banyak terlibat mafia korupsi, akan terjerat kalau mekanisme pembuktian terbalik diterapkan’, yang mengisyaratkan kalau pembuktian terbalik diterapkan, akan banyak aparat penegak hukum yang menjadi terhukum atau menjalani hukuman.

Sebelum sistem itu diberlakukan, senyatanya sudah sering dunia peradilan mendapatkan vonis sebagai sarangnya mafia atau jaringan kriminalitas elite seperti koruptor.

Terbukti seperti disebut Teten Masduki (2009), bahwa dalam riset global barometer 2009, korupsi tertinggi dengan skor 4,4 adalah di parlemen (DPR). Kemudian disusul oleh institusi peradilan dengan skor 4,1. Urutan ketiga, ditempati parpol dengan skor 4,0. Kemudian pegawai publik dengan skor 4,0 poin. Sementara itu, sektor bisnis meraih skor 3,2, sedangkan media sekitar 2,3. Pada survei TII tahun 2008, dari 15 lembaga publik Indonesia yang disurvei, kepolisian menempati urutan teratas dengan meraih angka indeks suap (IS) sebesar 48%.

Memang idealnya aparat penegak hukum ditempatkan sebagai ‘proyek’ awal dan fundamental pengimplementasian pembuktian terbalik. Sebab elemen penegak hukum ini sebenarnya terbilang komunitas yang paling bermasalah secara hukum atau distigmatisasi sebagai elemen pembangkangan dan pembusukan hukum (legal decay). Tidak sedikit di antaranya yang terlibat dalam praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan atas nama profesi yang diembannya.

UU No 28/2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 5 ayat (3), sudah menyebutkan, ‘setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat’. Pencantuman kata
‘setiap’ pada pasal itu menunjuk pada subjek, sedangkan pencantuman kata ‘melaporkan dan mengumumkan sebelum dan sesudah menjabat’ merupakan pantulan kewajiban yang mutlak dilaksanakan. Subjek hukum merupakan penyandang hak dan kewajiban. Maka di samping hak dasar yang melekat pada individu aparat, ia juga berkewajiban mempertanggungjawabkan kewenangan yang ada padanya. (Aris S Gultom, 2010).

Jika mereka (aparat) masih belum bernyali menjadi Mr clean atas dirinya sendiri atau keluarganya dan terbukti kapabel dalam membuktikan dirinya sebagai elemen judicial yang bersih dari kepemilikan harta ilegal, kotor, atau memanfaatkan jabatan, mereka tidak akan mungkin bisa diandalkan untuk melakukan tugas besar mengimplementasikan sistem pembuktian terbalik, apalagi sistem yang mengancam ‘menjerumuskan’ dirinya. Mereka masih niscaya memenangi pola membalik pembuktian terbalik, manakala dirinya masih menyukai berkawan dengan koruptor jika dibandingkan dengan kepentingan masyarakat.

28 Agustus 2011 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Tersangka Dugaan Korupsi Masuk Sel Karantina

MEDIA INDONESIA.com – Jumat, 22 Juli 2011

 

BANJARMASIN–MICOM: Dua tersangka dugaan korupsi di Dinas Pasar Kota Banjarmasin, kalimantan Selatan (Kalsel), langsung dimasukkan ke sel karantina Lembaga

Pemasyarakatan Teluk Dalam sebagai tahanan titipan kejaksaan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Teluk Dalam Banjarmasin Sugino, Jumat (22/7), mengatakan dua tersangka dugaan korupsi berinisial SD dan MM dimasukkan ke dalam sel karantina atau terpisah dari tahanan lain karena mereka merupakan tahanan baru. Berdasarkan aturan, mereka harus masuk karantina terlebih dahulu.

Menurutnya, sel karantina mereka juga dipisahkan dari tahanan lain yang berada di karantina, karena tindak pidana yang mereka lakukan bersifat khusus. “Kedua tahanan tersangka dugaan korupsi titipan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin itu saat ini kami masukkan ke sel karantina karena mereka merupakan tahanan baru dan sesuai aturan harus di karantina terlebih dahulu,” ujar Sugino.

Ia menambahkan, kedua tersangka dimasukkan ke karantina juga sebagai pengenalan dan pembelajaran agar mereka bisa lebih mengenal lingkungan LP Teluk Dalam. Mereka hanya akan menempati tempat tersebut sekitar dua minggu hingga satu bulan. (Ant/OL-01)

28 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Perkara Korupsi KM Pulau Sabu Mulai Disidangkan

MEDIA INDONESIA.com – Minggu, 14 Agustus 2011

 

KUPANG–MICOM: Pengadilan Tipikor Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menggelar sidang kasus korupsi dana operasional Kapal Motor (KM) Pulau Sabu yang merugikan negara Rp2,4 miliar.

Sidang perdana menghadirkan terdakwa mantan Direktur Perusahaan Daerah (PD) Flobamor periode 2000-2006 Benediktus Muda. Benediktus ditahan jaksa sejak 10 Mei lalu karena diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Sedangkan PD Flobamor ialah perusahaan milik pemerintah daerah yang mengoperasikan KM Pulau Sabu.

Jaksa L Tejo Sunarno dalam dakwaannya mengatakan, pada 2005, Kementerian Perhubungan mengalokasikan dana operasional untuk kapal Pulau Sabu sebesar Rp2,5 miliar untuk 80 pelayaran. Setiap berlayar, kapal membutuhkan anggaran Rp32,1 juta.

Akan tetapi, menurut jaksa, kapal hanya dioperasikan sebanyak empat kali. Dengan demikian, sisa dana operasional 76 pelayaran dikorupsi. “Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran biaya subsidi tidak benar,” katanya.

Modus yang dilakukan terdakwa ialah mengeluarkan surat izin berlayar (SIB) untuk dilampirkan bersama surat permohonan subsidi dana operasional bersama berita acara realisasi kemajuan pengoperasian kapal. Tiga surat itu merupakan syarat untuk mencairkan dana operasional kapal.

Adapun blangko SIB dicetak oleh mantan Manajer Perkapalan PD Flobamor Abdul Usman. Selain menyeret Abdul, kasus ini juga menyeret mantan Direktur PD Flobamor periode 2007-2009 Syamsudin Abdulah, dan Pelaksana Tugas Direktur PD Flobamor 2010 Frans Rihi.

Sidang perdana pada Kamis lalu dipimpin hakim tipikor Rerung Patongloan. Seluruh pejabat yang terlibat kasus ini sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Penfui. Kapal itu melayari rute Teluk Gurita (Kabupaten Belu) tujuan Pulau Kisar (Maluku). (OL-8)

28 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

77 Perkara Korupsi di Papua Siap Dilimpahkan

MEDIA INDONESIA.com – Jumat, 24 Juni 2011

JAYAPURA–MICOM: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Papua hingga akhir Mei 2011 menyidik 84 perkara korupsi. Tujuh perkara di antaranya, dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jayapura yang diresmikan sejak Maret silam.
“Keseluruhan berkas perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejati dan Kejari se-Provinsi Papua siap dilimpahkan ke meja hijau,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua, Leo RT Panjaitan kepada wartawanusai rapat koordinasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi se Papua, Jumat (24/6).

Leo mengatakan, sejak diresmikannya Pengadilan Tipikor di Jayapura, penanganan kasus perkara korupsi berdampak bagi para jaksa penuntut umum.

“Perkara korupsi yang ditangani di tujuh Kejaksaan Negeri se Papua harus dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor yang berada di Pengadilan Negeri di Jayapura,” ujarnya. (OL-12)

28 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ada Nazaruddin Kecil di Proyek Bedah Rumah Bali

MEDIA INDONESIA.com – Sabtu, 27 Agustus 2011
Ada_Nazaruddin_Kecil_di_Proyek_Bedah_Rumah_Bali
Made Mangku Pastika–ANTARA/Nyoman Budhiana/pj

DENPASAR–MICOM: Gubernur Bali Made Mangku Pastika menengarai ada indikasi ‘Nazaruddin’ kecil di Bali dalam program bedah rumah. Sebutan Nazaruddin tersebut merujuk para pelaku penyimpangan dana (korupsi) seperti yang dilakukan tersangka proyek wisma atlet SEA Games.

“Saya tidak menyangka kalau dalam upaya membedah rumah yang diperuntukkan bagi orang miskin dan tidak mampu masih ada saja orang yang berbuat tidak benar, melakukan

korupsi uang tersebut. Jadi sudah ada Nazaruddin dalam program bedah rumah tersebut,” ujar Pastika.

Ia mengaku jika dirinya benar-benar kesulitan untuk melakukan pengawasan secara keseluruhan terhadap program bedah rumah tersebut.

Indikasi korupsi tersebut diketahuinya dari pemberitaan di sejumlah media baik lokal maupun nasional.

“Saya mengharapkan agar Kepala Dinas Sosial Bali dan instansi terkait untuk segera cek ke lapangan serta segera ambil tindakan yang perlu terkait dengan kasus tersebut. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada media massa yang telah melakukan kontrol dan pengawasan terhadap program yang sangat pro rakyat tersebut,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tukang yang menggarap proyek bedah rumah di Kabupaten Gianyar untuk keluarga miskin yang merupakan program Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengeluh tidak dibayar pelaksana proyek itu.

“Kami dijanjikan gaji Rp5 juta untuk mengerjakan dua proyek bedah rumah di Banjar Tusan. Namun sampai saat ini baru dibayar Rp2 juta,” kata I Nengah Suta, salah seorang tukang pada proyek bedah rumah di Banjar Tusan dan Banda, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

Suta mengatakan hal itu di hadapan anggota Komisi D DPRD Gianyar yang turun ke lapangan menindaklanjuti soal proyek bedah rumah yang dinilai bermasalah di daerah tersebut.

Padahal, kata Suta, kedua proyek itu sudah rampung dikerjakan dirinya dan sejumlah tenaga kerja lain pada Maret lalu.

“Kami dikomplain rekan-rekan kami, karena sampai saat ini kami tidak bisa membayar mereka. Pelaksana proyek tidak menyerahkan bayaran untuk mereka kepada saya,” jelasnya.

Yang paling menyakitkan, tambahnya, petugas proyek yang sering diajak berkomunikasi olehnya kini menghilang.

Anggaran yang dialokasikan untuk bedah rumah bagi rumah tangga miskin (RTM) di Kabupaten Gianyar khususnya dan Bali pada umumnya tidak semuanya terealisasi.

Pasalnya, anggaran satu bedah rumah untuk RTM di Desa Blahbatuh Gianyar biayanya Rp 26 juta, namun yang disalurkan hanya Rp 12 juta dan sisanya Rp 24 juta ditilap pemborong. (OL/OL-10)

28 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tiga Tersangka Korupsi Balai Latihan Kerja Kalsel Ditahan

MEDIA INDONESIA.com – Jumat, 19 Agustus 2011

 

BANJARBARU–MICOM: Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menahan tiga tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi di Balai Latihan Kerja Kalimantan Selatan.

“Tiga tersangka kami tahan setelah menjalani pemeriksaan yang dilakukan, Kamis (18/8),” ujar Kepala Kejari Banjarbaru Shady Munli Maje Togas melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Bagus Wicaksono, Jumat (18/8).

Bagus Wicaksono menjelaskan ketiga tersangka yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin itu adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang juga menjabat Kepala BLK Kalsel berinisial GH.

Dua tersangka lain adalah Ketua Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berinisial SGT yang sebelumnya menjabat kepala seksi di BLK tetapi sudah pensiun dan Ketua Panitia Pengadaan GS yang juga PNS Disnakertrans Kalsel.

“Alasan penahanan karena dikhawatirkan tersangka mengulangi perbuatannya, melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti sehingga mereka langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan,” ungkap Bagus.

Saat proses penyidikan pihaknya mengecek empat macam dari ratusan barang dalam proyek itu yakni CNC milling machine, CNC lathe machine, injector cleaner and teste, serta Semi Automatic Tire Charger.

(Ant/OL-5)

28 Agustus 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: