KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

ICW Menilai Calon Pimpinan KPK dari Polisi-Jaksa Pantas Dicoret

TEMPOinteraktif.Com – Sabtu, 30 Juli 2011

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO Interaktif, Jakarta – Koordinator Divisi Hukum Indonesia Coruption Watch (ICW) Febriansyah, menilai unsur polisi dan jaksa yang lolos seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) layak dicoret. Menurut dia, nama-nama calon yang lolos seleksi berikutnya dari unsur dua lembaga penegak hukum itu terlalu banyak. “Seolah-olah harus ada jatah untuk polisi dan jaksa di KPK, itu kurang baik,” kata Febriansyah kepada tempo, Sabtu, 30 Juli 2011.

Dari 24 nama calon yang mendaftar, panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK mengumumkan 17 nama yang lolos tes makalah, yang dilaksanakan dari 26-28 Juli 2011. Mereka yang lolos akan mengikuti tes tahap ketiga, yaitu profile assessment pada 2 Agustus. Pada tes tahap ini, Febriansyah meminta porsi untuk polisi dan jaksa dikurangi.

Berdasar catatan yang diterima ICW, dari dua unsur penegak hukum itu, ada lima nama yang berhak masuk profile assessment. Tiga nama dari unsur polisi dan dua nama dari unsur Kejaksaan. Dari lima nama itu, ada beberapa nama yang menurut ICW tak layak, mengingat rekam jejak mereka yang buruk. “Minimal satu nama dari unsur polisi dan satu nama jaksa dikurangi,” kata Febriansyah.

Febri melanjutkan, lembaganya telah mengantongi sejumlah nama calon dari semua unsur, yang memiliki catatan buruk dan tak pantas memimpin KPK. Di tengah kondisi KPK yang saat ini mulai meredup, siapapun calon yang lolos harus mampu mengangkat prestasi KPK lebih baik lagi dalam memberantas korupsi.

Hal senada diungkapkan Firman Jaya Daeli, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut dia, hasil seleksi calon pimpinan KPK banyak dinanti masyarakat. Dari sejumlah nama yang lolos pada tes tahap kedua, dia mengaku memiliki nama-nama yang pantas dicoret, dan pantas dipertahankan. “Tapi semua tergantung pansel nanti,” kata dia usai menghadiri acara diskusi di Warung Daun, Cikini, jakarta.

MUHAMMAD TAUFIK

30 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Susunan Komite Etik KPK Dirombak

TEMPOinteraktif.Com – Sabtu, 30 Juli 2011

TEMPO/ Gunawan Wicaksono

TEMPO Interaktif, Jakarta – Rapat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan perombakan susunan Komite Etik dengan menambah anggota dari luar lembaga antikorupsi. “Akan ada tambahan pihak luar dan ada yang dikurangi dari dalam,” kata anggota Komite Etik, Said Zainal Abidin, saat dihubungi kemarin.

Komite Etik semula beranggotakan tujuh orang, dua anggota dari unsur akademisi dan lima lainnya dari lingkup internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari unsur akademisi, terpilih Syahruddin Rosul asal Universitas Padjadjaran dan Marjono Reksodiputro dari Universitas Indonesia. Adapun dari unsur internal terdapat Abdullah Hehamahua (penasihat), Said Zainal Abidin (penasihat), dan tiga anggota pimpinan KPK: Busyro Muqoddas (ketua), Haryono Umar, dan Bibit Samad Rianto.

Pengacara senior Todung Mulya Lubis, dua hari lalu, mengkritik komposisi pimpinan KPK ini. Perubahan komposisi dinilai sangat relevan mengingat banyaknya pejabat KPK yang dituding terlibat oleh mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin dalam sejumlah pertemuan. “Seharusnya lebih dari separuh anggota Komite Etik dari eksternal,” kata mantan anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK periode 2010-2014 ini. Ia mengusulkan empat anggota dari luar dan tiga orang dari dalam KPK.

Menurut Said, Komite dibentuk tak hanya untuk mengusut tudingan Nazaruddin ke KPK, yang masa tugas periode keduanya berakhir tahun ini. “Kami (Komite Etik) ini sebenarnya ingin menjernihkan isu di luar yang macam-macam,” kata Said. Komite dibentuk agar masyarakat menilai KPK lebih baik di masa depan.

Adapun jumlah dan komposisinya baru diputuskan pada Senin nanti. Pimpinan KPK M. Jasin menyepakati perubahan komposisi ini. “Independensi KPK lebih terjaga kalau banyak anggota dari luar,” kata dia.

Mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin, yang menjadi tersangka korupsi wisma atlet SEA Games XXVI, menyebutkan sejumlah pertemuannya dengan dua pemimpin KPK, Chandra M. Hamzah dan M. Jasin; Deputi Bidang Penindakan Ade Rahardja; serta juru bicara KPK, Johan Budi S.P. Di luar Jasin, ketiga pejabat tersebut mengikuti seleksi calon pemimpin KPK.

Namun Panitia Seleksi tak meloloskan ketiganya, dua hari lalu. Anggota Panitia, Iman B. Prasodjo, menyatakan mereka dicoret atas pertimbangan kepercayaan publik. Masukan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan. Bahkan Panitia akan menggandeng PPATK, Kementerian Keuangan, dan intelijen sebelum memilih delapan nama yang diberikan ke DPR. “Kami tidak memilih orang per orang, tapi the dream team.”

Anggota Panitia Seleksi, Saldi Isra, menuturkan, semula ujian makalah mencari 24 calon, namun turun menjadi 17 orang. Guru besar Universitas Andalas mengatakan rekam jejak serta reputasi mempengaruhi calon yang lolos. Latar belakang polisi, jaksa, hakim, pengacara, akuntan, atau apa pun tak menjadi pertimbangan.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenal Arifin, melihat Panitia Seleksi menilai berdasarkan kepribadian, bukan kinerja selama di KPK. “Kepercayaan publik tidak sama dengan integritas seseorang. Karena, integritas melihat pada kemampuan dan keberanian pemberantasan korupsi.”

DIANING SARI | ALWAN RIDHA RAMDANI | MUNAWWAROH

30 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Komisi Yudisial Diminta Tak Loloskan Gayus sebagai Hakim Agung

TEMPOinteraktif.Com – Sabtu, 30 Juli 2011

Gayus Lumbuun. TEMPO/Wahyu Setiawan

TEMPO Interaktif, Jakarta – Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) meminta Komisi Yudisial tidak meloloskan calon hakim agung yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat ataupun yang berafiliasi dengan partai politik. Salah satu yang tidak direkomendasikan KPP untuk lolos seleksi tahap berikutnya adalah Gayus Lumbuun, anggota Komisi Hukum DPR dari PDIP.

“Kalau anggota Dewan seperti Pak Gayus Lumbuun terpilih sebagai hakim agung, dia akan sulit bersikap independen,” kata Donal Fariz, anggota KPP yang juga peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Sabtu, 30 Juli 2011.

KPP menilai, jika hakim agung berafiliasi dengan parpol tertentu dan pernah menjabat anggota DPR, maka kemungkinan besar yang bersangkutan akan menemui kesulitan bersikap imparsial. “Misalnya ada kasus korupsi yang melibatkan rekan satu partai atau kawan di DPR, konflik kepentingan tentu amat potensial muncul,” kata Donal.

Beberapa hari lalu, kata Donal, KPP sudah menyerahkan pada komisioner Komisi Yudisial hasil penelusuran rekam jejak sejumlah calon hakim agung. Laporan dibuat KPP berdasar pemberitaan media massa, saran masyarakat, serta wawancara dengan sejumlah sumber di daerah.

“Tapi kami tidak dalam rangka memberi rekomendasi nama ke Komisi Yudisial, hanya menggodok bahan penelusuran agar bisa memberi mengenai plus-minus calon hakim agung,” kata Donal.

Pekan ini Komisi Yudisial melakukan tes wawancara terhadap 43 calon hakim agung. Tes yang berlangsung terbuka dilakukan untuk mencecar visi-misi serta rekam jejak para kandidat. Senin, 1 Agustus 2011, sejumlah nama yang lolos tahap wawancara akan disetor ke DPR untuk menjalani tes uji kelayakan dan kepatutan.

Juru Bicara Komisi Yudisial, Asep Rahmat Fajar, mengaku tidak menargetkan jumlah tertentu untuk diloloskan ke DPR. Alasannya, Komisi Yudisal ingin proses seleksi didasari kualitas, bukan kuantitas.

Keputusan Komisi Yudusial itu diapresiasi positif KPP. “Memang seharusnya integritas dan kualitas yang dikedepankan, bukan kejar setoran,” kata Donal.

ISMA SAVITRI

30 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Komisi Yudisial Minta Wewenang Menghukum Hakim

TEMPOinteraktif.Com – Sabtu, 30 Juli 2011

TEMPO Interaktif, Jakarta – Komisi Yudisial, secara kelembagaan memerlukan punya kewenangan menjatuhkan sanksi ringan pada hakim nakal. Para komisioner Komisi Yudisial berharap Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui wewenang yang tercantum dalam draf revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. “Komisi Yudisial melihat draf terakhir cukup bagus karena di situ disebutkan pemberian sanksi ringan untuk hakim cukup Komisi Yudisial yang menjatuhkan, semoga segera disahkan,” kata Juru Bicara Komisi Yudisial, Asep Rahmat Fajar, Sabtu, 30 Juli 2011.

Saat ini UU No. 22 Tahun 2004 sedang dalam tahap revisi di DPR. Revisi diharapkan bisa menambah kewenangan Komisi Yudisial yang selama ini terbatas. Terutama dalam hal pemberian sanksi, pemanggilan paksa, dan kelembagaan.

Perkembangan terakhir, panitia kerja revisi UU Komisi Yudisial sepakat lembaga itu bisa langsung menjatuhkan sanksi yang bersifat mengikat pada hakim yang diketahui melanggar kode etik tingkat ringan. Adapun untuk pelanggaran sedang dan berat, akan dibentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang akan mengklarifikasi dugaan pelanggaran pada hakim yang bersangkutan.

“Dengan adanya MKH, hakim yang diduga melakukan pelanggaran bisa langsung melakukan pembelaan diri, karena jika pelanggarannya sedang atau berat, hukumannya berat juga, makanya harus diputuskan dalam MKH,” kata Asep.

Mahkamah Agung menyatakan keberatan jika Komisi Yudisial punya wewenang menjatuhkan sanksi langsung pada hakim. Kepada sejumlah media, Ketua Mahkamah Agung, Harifin Andi Tumpa mengatakan, gagasan itu sama saja merusak sistem kepegawaian yang berlaku karena Komisi Yudisial bukan atasan hakim.

Ia juga keberatan jika rekomendasi sanksi bagi hakim untuk pelanggaran tingkat sedang dan berat diputuskan MKH. Sebab, jika anggota MKH adalah hakim agung, maka sama saja hal itu akan mengganggu pemeriksaan perkara. Harifin menyatakan Mahkamah Agung akan menjaga independensi dalam menjatuhkan sanksi bagi hakim yang terbukti melanggar kode etik.

Asep menolak mengomentari pernyataan Ketua Mahkamah Agung. “Kalau soal itu tanya pengamat saja,” kata Asep.

ISMA SAVITRI

30 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

IPW: Usut Pejabat Polri!

PEMERIKSAAN ANAS
KOMPAS.com – Sabtu, 30 Juli 2011

KOMPAS/AGUS SUSANTO Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus pemeriksaan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Blitar, Jawa Timur, menunjukkan bahwa Polri semakin dipecundangi kekuatan partai politik (parpol). Kasus ini menunjukkan juga, bahwa Polri tidak independen dan tidak profesional.

“Anas sebagai Ketua Umum parpol penguasa sudah berhasil memperalat Polri untuk menunjukkan arogansi dan power-nya, serta memberi sinyal bahwa dia tidak akan tersentuh meski Nazarudin telah membeberkan kasus korupsinya,” tulis Koordinator Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu (30/7/2011).

IPW menyatakan prihatin dengan kondisi Polri seperti sekarang ini. Apalagi, adanya pernyataan Kabareskrim Polri yang tidak tahu menahu soal pemeriksaan Anas di Blitar.

“Hal ini makin menunjukkan Polri sudah terbelah dalam polarisasi politik antara pendukung Partai Demokrat dan kelompok anti-Partai Demokrat,” tambah Neta.

Jika ini dibiarkan, lanjut Neta, ke depan Polri dalam bahaya polarisasi politik praktis.

“Untuk itu, kasus Anas harus diusut tuntas, ditelusuri siapa pejabat Polri yang sudah diperalat Anas, untuk kemudian ditindak tegas,” tulis Neta.

Neta menegaskan, kasus ini tidak cukup hanya sanksi teguran, apalagi hanya polisi bawah yang diberi teguran.

“Kasus Anas telah mempermalukan Polri di tengah makin buruknya citra Polri,” tulis Neta. (Yulis Sulistyawan/Johnson Simanjuntak)

30 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi: Kejati Jatim Tetapkan 2 Tersangka

KOMPAS.com – Sabtu, 30 Juli 2011

Reuters ILUSTRASI

 

SURABAYA, KOMPAS.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan dua tersangka dalam kasus pembangunan tol gate Bandara Internasional Juanda Surabaya.

“Ada orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni JT dan SPD. Keduanya memiliki peranan dalam kasus itu,” kata Kepala Seksi Humas dan Penerangan Hukum Kejati Jatim, Muljono SH MH, di Surabaya, Sabtu (30/7/2011).

Sebelumnya, hasil penyidikan tim Pidsus Kejati Jatim mengungkapkan adanya dugaan korupsi sekitar Rp 10 miliar dalam pembangunan tol gate, yang ternyata hanya menghabiskan anggaran sekitar Rp 4 miliar.

“Indikasi penyimpangannya terlihat dari proses pembangunan tol gate yang tidak sesuai prosedur,” kata Muljono.

Dalam proses pembangunan tol gate itu, PT Angkasa Pura menyerahkan pendanaan dan proses pembangunan kepada pihak kedua.

Kompensasinya, pihak kedua diberi lahan untuk space iklan dengan luas 1.400 meter persegi. Padahal harga lahan yang ditukargulingkan dengan pembangunan tol gate melebihi harga pasaran.

Ditanya mengenai peranan kedua tersangka dalam kasus tukar guling itu, Muljono masih enggan menjelaskan, karena kasus itu masih dalam pengembangan.

30 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi karena Bobroknya Birokrasi

KOMPAS,com – Sabtu, 30 Juli 2011

KOMPAS.COM/IGNATIUS SAWABI
ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago menyatakan, kurang setuju dengan adanya istilah “mafia-mafiaan” di sejumlah kementerian seperti mafia hukum dan lainnya.

“Yang terjadi sebenarnya justru bobroknya benteng birokrasi kita akibat tidak adanya etika. Mafia hukum hanya dalih untuk menutupi kebobrokan birokat kita,” kata pengajar Pasca Sarja Politik dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia kepada Kompas di Jakarta, Jumat (29/7/2011) kemarin.

Oleh sebab itu, ia mendukung etika birokrasi yang mengatur larangan birokrasi bertemu dan di temui oleh siapapun pihak ketiga di antaranya seperti politisi. Sebab, intervensi seperti itu memungkinkan robohnya tembok-tembok integritas birokrasi saat menjalankan tugas dan kewajibannya. Apalagi, bangsa ini tengah mengalami krisis birokrasi yang bobrok.

“Karena itu, kasus Wisma Atlet yang salah satunya melibatkan mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin dapat dijadikan momentu m pemerintah untuk segera melanjutkan pembahasan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang kini macet,” tambah dia.

Andrinof juga mengingatkan, bobroknya mentalitas birokrasi sekarang ini harus segera dipayungi dengan aturan tata cara dan etika birokrasi. “Bisa saja hal itu dituangkan dalam UU Administrasi Pemerintahan maupun di UU Kepegawaian yang harus direvisi. UU itu harus menjadi prioritas jika mau mencegah terjadinya kasus seperti Nazaruddin,” jelas Andrinof lagi.

30 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KBRI Moskow Bantah Adanya Pungutan Liar

DUGAAN PUNGUTAN
KOMPAS.com – Sabtu, 30 Juli 2011

M AJI SURYA Dolar AS dan Rubel Rusia.

 

LONDON, KOMPAS.com – KBRI Moskow menyayangkan pernyataan Herry Dharmawan, mahasiswa Indonesia yang belajar di Rusia karena pernyataannya menyiratkan KBRI melakukan pungutan liar. KBRI mengaku, semua pungutan dilakukan KBRI Moskow berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku.

“Jumlahnya pun tidak menyimpang dari ketentuan,” ujar Konselor KBRI Moskow M. Aji Surya di London, Sabtu (30/7/2011).

Dalam surat pembaca di sebuah media nasional, Rabu (27/7/2011) lalu, Herry Dharmawan, mahasiswa S-2 Gubkin Russian State University of Oil and Gas Moskow, mengeluhkan pendidikan di Rusia yang penuh dengan permainan uang dan KBRI memungut sampai 100 dolar untuk pengurusan stempel copy ijazah.

“Semua diartikan dengan uang, itulah simbol di Rusia. Bila tidak ada uang, jangan harap bisa mendapatkan seperti yang diinginkan,” komentar Herry tentang pendidikan di Rusia.

Dia menyebutkan, KBRI Moskow tetap menarik biaya stempel legalisasi fotokopi ijazah dan transkrip meskipun mahasiswa sudah bersusah payah kuliah.

Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Moskow, Dian Wirengjurit, menggarisbawahi bahwa pungutan yang dilakukan KBRI Moskow berdasarkan peraturan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan PP No 33 Tahun 2002 tentang Tarif dan jenis PNBP pada Departemen Luar Negeri. Jenis PNBP yang dikeluarkan KBRI Moskow ada 41 item terdiri atas lima kategori, sedangkan yang terkait dengan pengurusan dokumen konsuler terdapat delapan item, seperti biaya legalisasi dokumen foto copy sebesar 20 dolar AS , biaya surat pernyataan lahir sebesar 10 pound biaya legalisasi terjemahan (15 dolar), biaya surat keterangan jalan (15 dolar) dan biaya surat keterangan kematian (0 dolar).

Menurutnya, apa yang dilakukan Herry bersifat fitnah dan dikhawatirkan dapat mencemarkan nama baik institusi kedutaan di mata awam yang tidak tahu persoalan. Dalam beberapa hari terakhir, Dubes dan staf mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan surat Herry tersebut.

Menurut catatan KBRI Moskow, Herry Dharmawan sempat ke KBRI pada pertengahan Juli 2011 menanyakan biaya legalisasi dokumen copy dan diberitahukan kepadanya bahwa biaya legalisasi berdasarkan aturan sebesar 20 dolar. Jika dibutuhkan lima legalisasi maka akan dikenakan sebanyak 100 dolar.

Selain itu, Herry bertemu langsung dengan pimpinan KBRI guna meminta uang penerbangan pulang ke Indonesia serta surat rekomendasi kerja. KBRI tidak dapat memberikan biaya penerbangan ($1500) karena memang tidak ada dalam anggaran kedutaan. Sedangkan rekomendasi kerja tidak dikabulkan karena KBRI tidak mengetahui kinerja yang bersangkutan dan karena Herry melakukan faith accomply kepada Dubes dengan kop surat Dubes ilegal.

30 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ingin Bubarkan KPK, Marzuki Tak Pantas Jadi Negarawan

 

TEMPOinteraktif.Com – Sabtu, 30 Juli 2011

 

TEMPO Interaktif, Jakarta – Usulan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie agar Komisi Pemberantasan Korupsi dibubarkan dikecam sejumlah kalangan, termasuk akademisi.

“Pikiran-pikiran seperti itu lazimnya muncul dari pihak yang diuntungkan dengan suasana yang koruptif,” kata pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, saat dihubungi, Sabtu, 30 Juli 2011.

Menurut Abdul Fickar, sebagai pemimpin lembaga negara, Marzuki seharusnya cerdas dalam menyikapi sesuatu, bukannya berpikir tidak logis dan pragmatis. “Dia sama sekali tidak pantas disebut sebagai negarawan karena wawasannya pendek seperti itu,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Marzuki menyebut sebaiknya KPK “bedhol desa” atau lembaganya dibubarkan saja, jika tudingan Muhammad Nazaruddin terbukti benar. “Kembalikan kepada penegak hukum yang ada dengan pengawasan yang lebih baik,” ujarnya di Gedung DPR, kemarin.

Nazaruddin sendiri sebelumnya menuding sempat ada pertemuan antara dirinya dengan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja, pada 2010. Pertemuan di sebuah restoran di Jakarta itu dihadiri juga oleh Juru Bicara KPK Johan Budi. Namun Ade dalam sejumlah kesempatan membantah ada kesepakatan antara dirinya dengan Nazaruddin dalam pertemuan tersebut.

Tersangka kasus suap Wisma Atlet tersebut juga menuding Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah membuat kesepakatan dengan Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Nazaruddin, Anas menjamin Chandra terpilih sebagai pimpinan KPK periode 2011-2015, asalkan dia dan sejumlah politikus Demokrat tidak diperiksa KPK dalam kasus suap Wisma Atlet.

Chandra juga dituduh Nazaruddin pernah mengadakan pertemuan dengan Anas dan Ketua DPP Demokrat Benny K Harman di rumah Nazaruddin, guna membahas penanganan KPK terhadap kasus pengadaan baju hansip Pemilu. Nazaruddin mengklaim, pertemuan itu terekam kamera CCTV rumahnya. Namun tuduhan ini dibantah Chandra dan Benny.

Abdul Fickar menilai, jika benar terjadi, sejumlah pertemuan pejabat KPK dengan Nazaruddin yang saat itu anggota DPR, memang kurang etis. “Namun bukan berarti adanya pertemuan itu jadi alasan kuat untuk membubarkan KPK,” kata dia. “Di tengah masyarakat kita yang koruptif, KPK masih sangat diperlukan.”

ISMA SAVITRI

30 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Marzuki Alie Usul Koruptor Dimaafkan

TEMPOinteraktif.Com – Jum’at, 29 Juli 2011

Marzuki Alie. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO Interaktif, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengaku terpukul dengan sejumlah perkara korupsi yang menimpa beberapa kader partainya, Partai Demokrat. Ia pun mengusulkan tiga jurus untuk memberantas korupsi di Indonesia. “Kalau tiga ini dijalankan, saya yakin dalam lima tahun Indonesia bersih dari korupsi,” ujarnya kepada wartawan di gedung DPR, Jumat 29 Juli 2011.

Marzuki memaparkan jurus pertama yang harus dilakukan adalah memutihkan semua kasus korupsi yang pernah terjadi di masa lalu. “Jadi kita maafkan semuanya, kita minta semua dana yang ada di luar negeri untuk masuk. Tapi kita kenakan pajak,” ujarnya. Langkah pemutihan ini menurutnya harus dilakukan agar pemerintah dan penegak hukum tak dibebani kejahatan di masa lalu. “Capek kita ngurusin masa lalu terus.”

Dengan pemutihan ini, diharapkan semua dana hasil korupsi di luar negeri akan masuk ke dalam negeri dan dapat menggerakkan roda perekonomian. “Kalau di dalam (negeri) kan bisa untuk investasi dan sebagainya,” ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.

Jurus kedua, menurut Marzuki, adalah membuat peraturan soal transaksi keuangan. Ia mengusulkan, agar semua transaksi keuangan diatas Rp 1 juta dilakukan secara perbankan. “Tidak boleh lagi dilakukan secara cash. Beli tanah, motor, mobil, semuanya melalui bank,” ujarnya.

Pria asal Sumatera Selatan ini mengatakan, transaksi perbankan diperlukan agar transparansi keuangan semua orang bisa dipertanggung jawabkan. Selain itu, agar pengawasan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan dapat dilakukan secara maksimal. “Kalau begini kan PPATK bisa lebih berguna,” tuturnya.

Jurus terakhir yang disarankan Marzuki Alie adalah melakukan pembuktian terbalik bagi siapa saja orang yang tersangkut kasus korupsi. “Perlu kita rancang, undang-undang anti korupsi yang didalamnya bisa dilakukan pembuktian terbalik,” kata dia.

DIa mengakui ide yang dilontarkannya ini bakal menghadapi tantangan yang cukup besar. Karena itu, ia meminta semua pihak yang memiliki semangat pemberantasan korupsi untuk mengusung hal ini bersama-sama. “Ini memang membutuhkan kemauan politik yang kuat.”

FEBRIYAN

30 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: