KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Nazaruddin Pakai Identitas Palsu

Buronan
KOMPAS.com – Jumat, 29 Juli 2011
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Poster sayembara penangkapan tersangka kasus suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games Palembang, Muhammad Nazaruddin, dipasang aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) di Jakarta, Kamis (14/7/2011). LIRA menyediakan hadiah Rp 100 juta bagi siapapun yang mampu memberikan info dan menangkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Bareskrim Polri, Inspektur Jenderal Sutarman mengatakan, pihaknya memprediksi tersangka Muhammad Nazaruddin menggunakan paspor dengan identitas palsu selama menjadi buronan internasional. Oleh karena itu, Nazaruddin sulit dibawa kembali ke Indonesia.

“Namanya kan sudah ada di red notice (interpol). Kalau misalnya ketahuan (pakai identitas asli) pasti akan ditangkap negara-negara tersebut. Kenapa tidak tertangkap, karena dia pakai identitas palsu,” kata Sutarman di Mabes Polri, Jumat (29/7/2011).

Sutarman mengatakan, negara yang kini menjadi persembunyian Nazaruddin sudah menyampaikan bahwa tidak ada warga negara ilegal yang masuk ke negaranya, sehingga kemungkinan Nazaruddin menggunakan buku paspor asli. Namun Sutarman mengaku belum tahu nama apa dan negara mana yang dipakai Nazaruddin dalam paspor.

Penangkapan Nazaruddin, lanjut Sutarman, tergantung kepolisian di negara itu apakah bisa membuktikan bahwa dokumen yang dipakai Nazaruddin adalah palsu. Namun kepolisian negara itu menyatakan bersedia membantu.

Seperti diberitakan, pemerintah sudah kirim tim dari berbagai instansi untuk membawa pulang tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games itu. Nazaruddin pernah muncul dalam wawancara televisi via skype, dan melontarkan berbagai tudingan yang menyudutkan banyak pihak.

29 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

September 2011, Delapan Daerah Terapkan e-KTP

SUARA MERDEKA CyberNews – Jum’at, 29 Juli 2011

Semarang, CyberNews. Delapan pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Jateng bakal segera menerapkan layanan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) pada bulan September 2011 mendatang.

Sebagai kesiapan dalam penerapan program tersebut, kedelapan pemda ini sudah melakukan pemutakhiran data dari tingkat paling bawah, yakni RT. Pendataan penduduk tersebut dilakukan dengan memperhatikan kartu keluarga.

Delapan daerah yang menjadi pilot project dalam penerapan e-KTP itu adalah Kabupaten Pati, Batang, Pemalang, Tegal, Kota Salatiga, Pekalongan, Magelang, dan Surakarta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng Siswo Laksono mengatakan, penerapan elektronik KTP baru dilakukan pada delapan pemerintah kota/ kabupaten yang dinilai paling siap. Selebihnya atau 27 kabupaten/ kota lainnya di Jateng bakal menerapkan proyek nasional itu pada tahun 2012.

“Setelah pendataan, selanjutnya baru akan diterbitkan KTP elektronik yang ada chipnya. Bulan September 2011 ini, program e-KTP di delapan pemerintah daerah harus sudah berjalan,” katanya.

Menurut dia, e-KTP ini nantinya bakal memiliki peranan penting serta dapat menghindari bentuk penyimpangan dengan pembuatan kartu tanda penduduk ganda. Sebab, KTP elektronik nantinya dilengkapi sidik jari.

Untuk mendapatkan e-KTP, seorang penduduk nantinya bakal melakukan sidik jari satu kali. Yang bersangkutan nantinya tidak akan bisa kembali membuat KTP baru lagi (beridentitas ganda). Sebab, institusi berwenang di pemerintah daerah setempat tidak akan berani menerbitkan karena sidik jarinya sama.

Dia menjelaskan, proses kepengurusan e-KTP ini tak dipungut biaya alias gratis. Dari proyek nasional tersebut, total APBN yang digelontorkan untuk Pemprov Jateng pada tahun 2010 sebesar Rp 41 miliar.

( Royce Wijaya / CN33 / JBSM )

29 Juli 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Ketua DPR: Koruptor Dimaafkan Saja…

Kasus Korupsi
KOMPAS.com – Jumat, 29 Juli 2011
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Ketua DPR Marzuki Alie

JAKARTA, KOMPAS.com – Untuk memberantas korupsi, ada beberapa langkah yang ditawarkan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie. Pertama, dengan menutup transaksi tunai di atas nominal tertentu dan digantikan dengan transaksi melalui sistem perbankan sehingga menutup kemungkinan transaksi gelap.

Kedua, menyiapkan RUU pembuktian terbalik dalam upaya pemberantasan korupsi dan yang terakhir adalah pemutihan. Pemutihan seperti apa yang dimaksudkannya?

“Semua orang (koruptor) yang ada di luar negeri, uang-uang kotor silahkan masuk ke dalam negeri dikenakan pajak. (Mereka) kita maafkan, berikan pengampunan tapi laporkan semuanya di-clearkan. Kita mulai dari awal dengan sesuatu hal yang baru. Kita tak usah lagi bicara hal yang di belakang supaya kita tak ada urusan lagi dengan masa lalu. kita saling maaf-memaafkan. Seluruh bangsa Indonesia saling maaf-memaafkan. Seluruh koruptor kita panggil ke dalam. Uangnya di luar negeri kita suruh bawa pulang semua, tapi dikenakan pajak,” katanya di Gedung DPR RI, Jumat (29/7/2011).

Politisi Demokrat ini mencontohkan jika uang gelap dari luar negeri yang masuk sebesar Rp 1.000 trilyun, jika dipotong 20 persen saja, maka negara akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 200 trilyun. “Itu kan Rp 200 trilyun bisa masuk ke kas negara untuk investasi dan sebagainya,” tambahnya.

Setelah melakukan langkah-langkah ini, aparat penegak hukum, lanjutnya, bisa memaksimalkan aturan pembuktian terbalik yang sudah disusun dalam konstitusi. Maka dengan demikian, Marzuki yakin bahwa pemberantasan korupsi bisa berjalan maksimal. “Saya yakin lima tahun Indonesia bisa bersih. Kita memang harus punya keberanian politik yang besar,” ungkapnya.

Terkait sejumlah kader Partai Demokrat yang diduga terlibat kasus korupsi, Marzuki enggan berkomentar. Namun, dirinya mempercayakan penelusuran lebih lanjut oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Hanya saja, menurutnya, rekan-rekannya seperti Angelina Sondakh dan Mirwan Amir masih patut dipercaya. “Blackberry Messenger kan bisa dibuat namanya Angie, namanya Rosa juga. Saya berpikir positif sajalah. Saya percaya dengan Angie bahwa dia tidak terlibat sama sekali, bahwa itu bohong dan sampai saat ini saya masih percaya,” tandasnya.

29 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mau Jadi CPNS, GTT Diminta Rp 20 Juta

KOMPAS.com – Jumat, 29 Juli 2011
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES ILUSTRASI – Tes penerimaan calon pegawai negeri sipil.

 

MALANG, KOMPAS.com — Di Kota Batu, Jawa Timur, terungkap ada jual beli kursi untuk guru tidak tetap (GTT) yang ingin jadi calon pengawai negeri sipil (CPNS). Harganya minimal Rp 20 juta. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Komisi A DPRD Kota Batu, Hely Suyanto, kepada wartawan, Jumat (29/7/2011).

Dikatakannya, jual beli kursi CPNS untuk guru yang masih berstatus GTT itu terungkap dari pengakuan para guru GTT sendiri. “Saya mendapat laporan itu dari beberapa GTT yang diminta menyiapkan uang bila ingin menjadi CPNS,” aku Hely Suyanto. Namun, ia enggan menyebutkan identitas pelapor itu.

Menurut Hely, Pemkot Batu diminta untuk tidak membuka rekrutmen CPNS formasi umum pada tahun depan. Alasannya, jumlah pegawai di lingkungan Pemkot Batu dinilai sudah terlalu banyak, yakni sekitar 6.000 orang. Berdasarkan data tahun 2009, terdapat 1.200 GTT dan 560 tenaga honorer yang tidak bisa diangkat menjadi CPNS.

Hely menambahkan, masih banyaknya persoalan kepegawaian itulah maka Pemkot diminta tidak membuka CPNS 2012 melalui formasi umum. “Untuk GTT, diupayakan ada jalur khusus untuk pengangkatannya dan diberi kuota 40 kursi untuk tahun depan,” katanya.

Upaya pemberian kuota jalur khusus untuk 40 GTT inilah yang ditengarai ada indikasi jual beli kursi. “Beredarnya kabar itu di kalangan GTT, katanya, siapa saja bisa menjadi PNS asal menyiapkan uang Rp 20 juta,” jelasnya.

Hely menegaskan, pihaknya berharap seluruh GTT tidak gegabah dan mau memberikan uang yang diminta oleh oknum tertentu. “Untuk saat ini, masih ada kesulitan untuk menemukan barang bukti. Kalau memang ada guru yang dimintai uang, silakan melapor ke kami,” tegasnya.

Ditemui secara terpisah, Ketua Ikatan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (IGTT/PTT) Kota Batu, Subagyo, mengaku, pihaknya tidak mendengar kabar tersebut. “Secara organisasi, saya tidak mendengar adanya permintaan uang sebesar Rp 20 juta bagi GTT yang ingin menjadi PNS itu,” akunya.

Menurutnya, kalau yang diminta adalah orang per orang, itu persoalan individu, bukan lagi menyangkut organisasi. “Saya hanya meminta setiap GTT untuk lebih berhati-hati. Jangan mudah percaya kepada siapa pun yang minta uang,” katanya.

29 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

2 Eks Anggota DPRD Dijemput Paksa

KOMPAS.com – Jumat, 29 Juli 2011
K25-11 Anggota DPRD Mamasa yang menjadi terpidana korupsi dana APBD senilai Rp 1,2 miliar dijemput paksa petugas kejaksaan dan aparat kepolisian di rumah masing-masing.

 

POLEWALI MANDAR, KOMPAS.com – Petugas kejaksaan dan aparat kepolisian menjemput paksa Amos Pabundu dan Aco Mea Amri, dua dari 24 mantan anggota DPRD Mamasa yang menjadi terpidana korupsi dana APBD Mamasa senilai Rp 1,2 miliar, Jumat (29/7/2011) dini hari. Sebelumnya mereka telah mendapat kesempatan untuk menyerahkan diri secara sukarela.

Amos ditangkap di rumahnya di Kelurahan Mambulilling, Polewali Mandar, sementara Aco Mea Amri dibekuk di salah satu rumah kerabatnya di dusun Buttulamba, Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Polewali Mandar, Sulawesi barat.

Aco dan Amos sudah mendapat surat panggilan terakhir, namun hingga batas waktu 25 Juli 2011 mereka belum menyerahkan diri ke kejaksaan. Mereka ditangkap paksa petugas karena dinilai tidak kooperatif. Begitu ditangkap, Amos langsung digiring petugas Kejaksaan ke Lapas Polewali Mandar untuk menjalani masa tahanannya.

Sementara mantan Bupati Mamasa Obed Nego Depparinding dan 17 tersangka lainnya masih menjadi buron. Mereka belum memenuhi panggilan kejaksaan. Obed malah mengerahkan preman untuk membentengi diri dari siapa pun termasuk petugas kejaksaan. Setiap tamu atau siapa pun yang akan berkunjung dan bertemu ke rumah Obed akan menghadapi pemeriksaan secara berlapis.

Obed dan kawan-kawan menilai putusan kasasi Mahkamah Agung yang menjatuhkan vonis 18 bulan penjara dan denda Rp 50 juta itu sarat rekayasa untuk menggoyang kepemimpinannya sebagai Bupati Mamasa ketika itu.

Upaya peninjauan kembali yang sempat diajukan tim kuasa hukum Obed  ditolak kejaksaan. Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Saring SH sebelumnya menegaskan akan mengeksekusi paksa para terpidana jika tidak pengindahkan surat panggilan kejaksaan.

Hingga kini sudah enam mantan anggota DPRD Mamasa yang mendekam di lapas karena kasus yang sama.

Meski sejumlah terpidana yang kini menjadi buron diduga sudah meninggalkan Mamasa, Kasi Pidsus Kejari Polman, Muhammad Rizal SH menegaskan, ke-17 buron itu akan ditangkap paksa jika tidak kooperatif.  “Aparat TNI-Polri sudah siap mem-back-up kejaksaan untuk menangkap satu persatu para terpidana yang tidak kooferatif,” tandas Muhammad Rizal.

29 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kampanye AntiKorupsi, ‘Pepesan Kosong’

Unjuk Rasa
KOMPAS.com – Jumat, 29 Juli 2011
K16-11 Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Malang, Jawa Timur menggelar aksi turunkan Presiden SBY. Karena mereka menilai kampanye SBY berantas korupsi hanya pepesan kosong. Jumat (29/7/2011).

MALANG, KOMPAS.com – Puluhan mahasiswa Malang, Jawa Timur, yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Malang, menggelar aksi di Jalan Veteran, Kota Malang.

Mereka menilai kampanye antikorupsi yang dipelopori Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak lebih dari sekadar pepesan kosong. Dalam aksi tersebut tak hanya mengkritisi kinerja Presiden yang gagal memberantas korupsi, tapi pun mendesaknya turun. “SBY sudah gagal memimpin negara ini,” teriak salah satu peserta aksi, Jumat (29/7/2011).

Aksi yang dikawal belasan polisi itu dilakukan untuk menyampaikan surat merah kepada Presiden SBY. Surat itu menyebutkan, saat ini Presiden SBY dinilai terlalu sibuk memikirkan partainya (Partai Demokrat), daripada memikirkan bangsa.

Pemerintah dinilai tak serius mengusut tuntas kasus Bank Century maupun kasus Sesmenpora. “Pemerintah tak mendorong Polri dan KPK serius mengusut tuntas kasus korupsi,” jelas Detha, Koordinator aksi.

Intinya, tegas Detta, KAMMI Malang mendesak SBY turun dari kursi Presiden, karena sudah gagal memimpin bangsa Indonesia. “Kami akan mengirimkan buku surat Yasin kepada Presiden SBY dan semua menteri-menterinya. Selain itu juga kepada KPK dan Polri. Itu bentuk kekecewaan kami. Agar mereka banyak baca surat Yasin,” tegasnya.

“Mereka hanya bisa bicara tak serius dalam bekerja untuk rakyatnya. Makanya, ia tak layak jadi contoh pemimpin yang bijaksana dan adil,” katanya.

29 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kubu Yusril Berang Terhadap HMI MPO dan MAKI

SUARA MERDEKA CyberNews – Jum’at, 29 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Kubu Yusril Ihza Mahendra berang terhadap sikap Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Pertimbangan Organisasi dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia.

Jurhum Lantong yang menjadi juru bicara Yusril, memepertanyakan landasan hukum HMI MPO Jakarta dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang menggugat kejagung segera melimpahkan kasus Sisminbakum ke pengadilan.

Dia menduga, langkah HMI MPO dan MAKI memiliki kepentingan-kepentingan terselubung.

“Tuntutan mereka amatiran dan salah kaprah. Seharusnya mereka menuntut agar kasus Sisminbakum dihentikan, bukan malah dilanjutkan ke pengadilan. Dalih soal sudah P-21, bertabrakkan dengan pernyataan jaksa agung yang menyatakan sedang dalam kajian mendalam pada Pidsus,” ujar Jurhum Lantong dalam rilisnya, Jumat (29/7).

Dikatakannya, bahwa desakan HMI MPO dan MAKI tidak perlu digubris Kejagung. Hal ini dikarenakan, tidak ada indikasi korupsi dalam Sisminbakum.

Jurhum kembali menuding aksi HMI MPO dan MAKI ditunggani kepentingan tertentu.

“Banyak penumpang gelap dalam kasus sisminbakum ini. Dari mulai demo bayaran seperti yang dirilis oleh media, sampai aktivis bayaran. Saya menilai mereka tak lebih dari penumpang gelap tersebut,” tegas Jurhum.

( Budi Yuwono / CN33 / JBSM )

29 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tudingan Nazaruddin: Anas Minta Bukti soal Uang di Mobil Boks

KOMPAS.com – Jumat, 29 Juli 2011
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menanggapi santai keterangan sopir Muhammad Nazaruddin dan pihak lain terkait aliran dana saat kongres Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat, Juli 2010.

Patra M Zen, penasihat hukum Anas, mengatakan, berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan petunjuk. Menurut dia, tudingan itu hanya berdasarkan keterangan saksi tanpa didukung alat bukti.

“Seribu saksi ngomong nilainya cuma satu (alat bukti). Mau sopir, tukang masak, tukang kebun nilainya di mata hukum cuma satu. Mana dokumennya?” ucap Patra di Mabes Polri, Jumat (29/7/2011).

Patra dimintai tanggapan pengakuan Aan (sopir Nazarudin), Dayat (sopir Yulianis) serta pengawal yang ikut ke Bandung, yakni Dede dan Jauhari, yang disampaikan di beberapa televisi nasional.

Patra mengatakan, Nazaruddin dan para saksi itu seharusnya menyampaikan ke penegak hukum. Lantaran pengakuan Nazaruddin tidak atau belum diusut, kata dia, pihaknya mengambil jalur hukum dengan melaporkan Nazaruddin ke polisi dengan sangkaan pencemaran nama baik dan fitnah.

“Yang terpenting adalah sejak kami diminta jadi pengacara, di depan tim pengacara dan pengurus DPP (Demokrat), Pak Anas menjamin dirinya tidak terlibat korupsi apa pun,” kata Patra.

Seperti diberitakan, menurut keterangan para saksi itu, uang tersebut diletakkan dalam 19 kardus dan dikirim dengan mobil boks dan mobil lainnya. Selama di Bandung, uang tersebut tersimpan di kamar Hotel Aston. Sisa uang tersebut tetap berada di kamar hingga kongres berakhir.

“Saya standby. Sampai kongres berakhir uang di kamar. Berapa yang diambil, semua ada di bukti kas keluar. Ada yang jumlahnya 75.000 dollar AS dan ada yang 200.000 dollar AS,” jelas Jauhari kepadaMetro TV.

Anas sudah diperiksa sebagai saksi pelapor di Polres Blitar, Jawa Timur, sesuai permintaan Anas. Kepada penyidik Bareskrim yang sengaja datang ke Blitar, Anas mengklaim tudingan Nazaruddin tidak benar.

Saat ini, tim pengacara Anas tengah mengumpulkan berbagai berita yang secara jelas menyebut Anas terlibat dalam kasus suap wisma atlet SEA Games dan megaproyek Hambalang. Nantinya, pihak media diminta menjadi saksi.

29 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Marzuki: Bubarkan KPK Kalau Tak Ada yang Kredibel

Pemberantasan Korupsi
KOMPAS.com – Jumat, 29 Juli 2011
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Ketua DPR Marzuki Alie

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih baik dibubarkan saja jika memang tak ada orang-orang yang kredibel dan pantas untuk duduk di lembaga adhoc penegakan hukum ini.

Menurut Ketua DPR RI Marzuki Alie, lembaga adhoc tak perlu dipertahankan lagi jika memang tak lagi dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Pasalnya, selama ini KPK diharapkan memberikan hasil yang signifikan dalam memimpin upaya pemberantasan korupsi di tingkat legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun, sampai saat ini, KPK dinilai tidak bisa memenuhi harapan tersebut.

“KPK adalah lembaga adhoc. Kalau lembaga adhoc ini sudah tidak dipercaya, apa gunanya kita dirikan lembaga adhoc ini? Nyatanya, tidak membawa perubahan juga. Jadi, lebih banyak manuver politik daripada memberantas korupsi,” katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (29/7/2011).

Meski belum yakin dengan kabar adanya pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI Chandra M Hamzah dan M Jasin serta Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dengan mantan Bendahara Umum Dmeokrat M Nazaruddin yang kini berstatus tersangka, Marzuki mengaku itu menjadi preseden yang memalukan jika benar-benar terjadi.

Kalau nanti terbukti, Marzuki meminta agar Chandra dan Jasin non aktif sampai akhir masa jabatan mereka. Menurut politisi Demokrat ini, memang persoalan utama KPK ada di dalam pribadi, bukan kelembagaan.

Oleh karena itu, ia berpendapat, jika Panitia Seleksi calon pimpinan KPK tidak menemukan orang-orang yang kredibel untuk memimpin KPK, lebih baik keberadaan KPK diperhitungkan kembali.

“Silakan saja Pansel yang menyeleksi. Kalau Pansel tidak bisa mendapatkan orangnya, bilang aja enggak ada orangnya. Kalau Pansel bilang enggak ada orangnya, otomatis enggak ada isinya KPK. Otomatis bubarkan saja,” tandasnya.

Namun, Marzuki mengaku masih menaruh harapan kepada sejumlah tokoh yang lolos seleksi tahap kedua, seperti Bambang Widjojanto karena konsistensinya.

29 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Eksepsi Ditolak, Sidang Idris Dilanjutkan

Korupsi
KOMPAS.com – Jumat, 29 Juli 2011
Kompas/Lucky PransiskaTerdakwa Mohammad El Idris (kiri) berdiskusi dengan kuasa hukumnya dalam persidangan perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (13/7/2011). Manajer Marketing PT Duta Graha Indah (DGI) tersebut terancam hukuman lima tahun penjara atas dugaan suap terhadap Sesmenpora Wafid Muharam terkait pembangunan wisma atlet SEA Games 2011.

JAKARTA, KOMPAS.com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diketuai Suwidya menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan pihak terdakwa kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games Palembang, Mohamad El Idris.

Hal tersebut disampaikan majelis hakim dalam pembacaan putusan sela yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (29/7/2011). Majelis hakim menilai, surat dakwaan yang disusun tim jaksa penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 143 KUHAP, jelas, lengkap, dan dapat dipahami.

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kuasa hukum terdakwa untuk membatalkan dakwaan. “Memutuskan menolak keberatan tim penasihat hukum terdakwa dan memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Mohamad El Idris,” kata Suwidya.

Selain itu, menurut majelis hakim, dakwaan sudah disusun secara kronologis, memuat unsur-unsur pidana, dan bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada persidangan sebelumnya, tim jaksa penuntut umum yang diketuai Agus Salim memaparkan kronologis dari awal pertemuan El Idris dengan M Nazaruddin, hingga bagaimana Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah itu memberikan cek senilai Rp 3,2 miliar kepada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam.

Berdasarkan surat dakwaan, pemberian suap terhadap Wafid dan Nazaruddin berawal dari pertemuan El Idris bersama Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

El Idris dan Dudung selaku perwakilan PT DGI meminta kerjasama dengan Nazaruddin agar perusahaan mereka diikutsertakan dalam proyek yang ditangani Nazaruddin.

Kemudian, Nazaruddin mengutus bawahannya, Mindo Rosalina Manulang untuk membantu PT DGI. Hingga pada akhirnya PT DGI menjadi pemenang proyek pembangunan wisma atlet SEA Games yang dananya dikucurkan melalui perintah Wafid selaku kuasa pengguna anggaran. Baik Nazaruddin, Wafid, maupun Rosa, juga menjadi tersangka kasus tersebut.

Meskipun kronologis tidak terlalu detail, majelis hakim tidak mempermasalahkannya. Hakim Suwidya mengatakan, jaksa dapat bebas membuat dakwaan dan mengenakan pasal-pasal asalkan dibuat berdasarkan berita acara pemeriksaan. “Apa (peran terdakwa) harus diuraikan secara panjang lebar?” katanya.

Sebelumnya, dalam eksepsinya, pihak El Idris menyebutkan bahwa surat dakwaan jaksa tidak menjelaskan peran terdakwa secara detail. Menanggapi putusan sela majelis hakim, kuasa hukum El Idris yakni Muhammad Assegaf menyatakan banding. “Kami menyatakan banding terhadap putusan ini,” ujarnya.

El Idris didakwa secara bersama-sama Dudung Purwadi dan Mindo Rosalina Manulang melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan suap kepada Wafid dan Nazaruddin terkait pemenangan PT DGI sebagai pelaksana proyek pembangunan wisma atlet.

Dia lantas didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto KUHP Pasal 65 ayat 1 ke-1.

29 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: