KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Nasib Guru Terpencil di Maluku Utara: Tunjangan Diduga Dipotong Rp 10 Juta

KOMPAS.com – Kamis, 28 Juli 2011
shutterstock
ilustrasi

 TERNATE, KOMPAS.com – Guru terpencil di Provinsi Maluku Utara tak utuh menerima tunjangan guru terpencil, karena diduga telah dipotong oleh oknum di Dinas Pendidikan dan Pengajaran daerah itu. Pemotongan masing-masing Rp 10 juta per orang.

Guru terpencil di Maluku Utara sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat menerima tunjangan guru terpencil sebesar Rp 17 juta per tahun. Namun kenyataannya mereka terima hanya Rp 7 juta per tahun.

“Kami banyak menerima laporan dari guru terpencil di Maluku Utara mengenai adanya potongan. Tunjangan mereka diduga dipotong oleh oknum dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Maluku Utara,” kata Ketua Bidang Hukum Munara Laha Laha, Sahidin Malan, di Ternate, Kamis (28/7/2011).

Guru non-PNS juga seharusnya menerima tunjangan fungsional sebesar Rp 2.508.000 per tahun, tetapi yang mereka terima hanya Rp 500.000 per tahun.

Menurut dia, para guru non-PNS pun mengeluhkan pemotongan yang diduga dilakukan oleh oknum di Dikjar Maluku Utara itu.

“Khusus untuk pemotongan tunjangan guru terpencil dan tunjangan guru fungsional non-PNS di Ternate, telah kami laporkan ke polres. Di kabupaten/kota lainnya di Malut juga akan dilaporkan ke polres masing-masing,” kata Sahidin.

Konsorsium Munara Laha Laha yang getol menyuarakan berbagai kasus korupsi, mengaku melaporkan kasus tersebut ke polres agar lebih mudah dipanta. Selain itu, pemanggilan saksi juga lebih mudah.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikjar Maluku Utara, Subekti, masih sulit dikonfirmasi mengenai dugaan pemotongan tunjangan guru terpencil dan tunjangan guru fungsional itu.

Pihak Polres Ternate membenarkan telah menerima laporan mengenai masalah tersebut.

“Kami sudah menerima laporan mengenai pemotongan dana tersebut, dan saat ini kami sedang melakukan penyidikan. Kalau terbukti pasti dilakukan proses secara hukum,” kata penyidik Reskrim Polres Ternate, Aiptu Sarif Jumati.

Salah seorang guru terpencil di Ternate, Suardi, membenarkan bahwa dirinya tak menerima utuh tunjangannya. Ketika mempertanyakannya hal itu ke Dikjar Maluku Utara, ia tak mendapat penjelasan memuaskan.

28 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hasan Diperintah Andi Kirim Surat Palsu

Surat Palsu MK
KOMPAS.com – Jumat, 22 Juli 2011

 

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Matan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Andi Nurpati memasuki ruang pemeriksaan Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (15/7/2011). Andi diperiksa sebagai saksi kasus surat palsu MK, yang melibatkan tersangka Masyhuri Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Tersangka kasus dugaan surat palsu MK Masyhuri Hasan mengaku ia diperintahkan mantan anggota KPU Andi Nurpati untuk mengirim surat palsu putusan MK dalam sengketa perolehan suara di daerah pemilihan Sulawesi Selatan I melalui faksimili. Pengakuan ini disampaikan Hasan dalam pertemuan tertutup dengan Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/7/2011).

“Konstruksinya semakin nyata. Terutama yang mintangefax (mengirim faksimili) surat palsu MK ke KPU, Andi Nurpati. Saya optimistis minggu depan Polri menetapkan tersangka baru,” ujar anggota Panja, Abdul Malik Haramain, usai pertemuan tertutup.

Kepada Panja Hasan mengaku ditelepon oleh tiga orang. Mereka adalah Neshawaty (putri mantan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi), Bambang (asisten Dewi Yasin Limpo), dan Andi Nurpati. Ketiga orang ini meminta Hasan mempercepat pengiriman surat jawaban putusan MK ke KPU. Akibat desakan ini Hasan mengirim dan menambahkan nomor serta tanda tangan Zainal yang dipindai dari komputer (baca: Kronologi dan Dua Kesalahan Hasan).

Sebelumnya, Andi mengungkapkan, ia tidak tahu siapa yang mengirim surat putusan MK yang ternyata palsu tersebut melalui faksimili. Surat palsu itu yang dijadikan pegangan Andi saat memimpin rapat pleno KPU yang memutuskan memberikan perolehan kursi DPR di daerah pemilihan Sulawesi Selatan I kepada calon dari Partai Hanura Dewi Yasin Limpo (baca: Berbohongkah Andi Nurpati? 2).

Pada bagian lain, Hasan juga menyampaikan keterangan yang berbeda dengan Andi terkait pertemuan Hasan bersama Panitera Pengganti MK Nalom Kurniawan dengan Andi di Gedung JakTV, Jakarta, pada 17 Agustus 2009. Menurut Hasan, saat itu Andi menerima, membuka dan sempat membaca isi surat asli bernomor 112 dan 113 yang dibawanya, sebelum diberikan pada Aryo supir Andi (baca: Berbohongkah Andi Nurpati? 1).

“Sesuai dengan yang dikatakan Nalom, benar Andi membuka dan membaca suratnya,” jelas Hasan singkat pada wartawan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat di ruang Komisi II DPR RI, Jakarta, Kamis.

Saat dikonfrontir dengan Nalom, Andi  menyatakan ia hanya bertemu Hasan, tidak ada Nalom di Jak TV. Ia bahkan menyatakan tak melihat isi surat itu. Sementara Nalom menyatakan, bersama Hasan ia bergi ke JakTV mengantarkan surat kepada Andi.

Menilik kronologis sebelum pertemuan di JakTV, Hasan, diketahui membenarkan bahwa dirinya memang bertemu Dewi di parkiran KPU. Hasan juga membenarkan bahwa saat itu Dewi menelepon seseorang. Telepon itu juga diberikan pada Nalom.

“Hasan juga menyebutkan bahwa benar dia yang membuat copy atau salinan surat asli tertanggal 17 Agustus 2009 di MK. Dia menyebut, Dewi memang menunggunya di parkiran MK saat itu,” kata Malik.

Namun, ternyata pertemuan Dewi dan Hasan tak berakhir di Mahkamah Konstitusi setelah menyalin surat asli. Kata Hasan, ternyata saat ia usai menemui Andi, Dewi Yasin pun mendatangi tempat.

Dewi datang untuk bertemu Andi Nurpati. Ini lagi-lagi membuat bantahan baru dari kedua wanita itu. Pasalnya, pada panja Andi dan Dewi bersikeras bahwa mereka tidak saling mengenal.

“Saat Hasan mau pulang dari Jak TV. Nalom sudah pulang dulu saat itu, tiba-tiba Dewi Yasin datang dan menanyakan apakah surat sudah diserahkan ke Andi Nurpati. Setelah itu Hasan langsung pulang,” papar Malik.

28 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Surat Palsu MK: Tangis Hasan Pecah di Hadapan Panja

KOMPAS.com – Jumat, 22 Juli 2011
TRIBUN NEWS/HERUDIN Tersangka pemalsuan surat MK, Masyhuri Hasan, memenuhi panggilan Panja Mafia Pemilu DPR, Kamis (21/7/2011). Masyhuri memberi keterangan terkait surat penetapan calon terpilih Anggota DPR tahun 2009.

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan juru panggil Mahkamah Konstitusi, Masyhuri Hasan, meminta perlindungan kepada Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi III DPR. Saat mengungkapkan isi hatinya pada Panja itu, Kamis (21/7/2011) malam, Hasan menitikkan air mata.

“Closing statement” sebelum rapat berakhir, Hasan menangis. Dia berharap dilindungi.

Closing statement sebelum rapat berakhir, Hasan menangis. Dia berharap dilindungi. Dia menceritakan kalau dirinya hanya orang dari kampung. Bapaknya seorang guru ngaji. Saat ada berita tentang Hasan, keluarganya sangat terpukul. Dia menangis saat itu,” ujar anggota Panitia Kerja (Panja), Abdul Malik Haramain, usai pertemuan Panja dan Hasan yang berlangsung tertutup di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/7/2011).

Hasan yang ditemui usai rapat pun kembali mengungkapkan kegalauan hatinya. Ia mengaku telah berbuat salah dan berharap mendapat hukuman yang setimpal. Namun, ia ingin agar penegakan hukum juga berlaku bagi orang lain yang terlibat dalam kasus dugaan pemalsuan dan penggelapan surat jawaban putusan MK itu.

“Saya mengakui apa yang saya lakukan itu tindak pidana, sebagai warga negara yang baik, saya mengakui itu dan saya mohon dihukum sesuai dengan perbuatan saya. Harapan saya dengan serendah-rendahnya,” ucap Hasan.

Tampak matanya masih memerah, sisa tangisnya saat bersama Panja. “Posisi saya ini sudah tersangka. Saya ini sudah dizalimi, sudah dianggap orang mafia dan lain sebagainya. Apa gunanya bagi saya untuk menutupi semuanya. Saya sudah buka semuanya. Tinggal selanjutnya saya mengharapkan kepada penyidik bahwa dalam masalah ini saya tidak sendiri,” ujar Hasan.

Namun, ia tak mau menyebut siapa lagi yang seharusnya turut dijadikan tersangka oleh polisi. Menurutnya, itu bukan wewenangnya. Ia hanya mengharapkan keadilan dalam kasus tersebut.

Dalam pengakuan Hasan kepada Panja, ia menyatakan tak ada motif tertentu ia terlibat dalam kasus itu. Ia juga menekankan bahwa ia tak menerima sepeser pun untuk iming-iming membantu Dewi Yasin Limpo, calon anggota DPR dari Partai Hanura yang berperkara dalam perolehan suara di daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1.

Hasan bersedia jika kepolisian mengecek kembali rekeningnya untuk membuktikan pernyataannya. Ia juga menampik dijanjikan menjadi calon hakim oleh mantan hakim Konstitusi Arsyad Sanusi.

“Dalam perkara ini saya sudah sampaikan semua. Saya tidak punya motif. Enggak ada kompensasi. Saya sudah sampaikan proses perubahan konsep surat dari tanggal 14 Agustus sampai tanggal 17 Agustus 2009 kepada Panja dan penyidik,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai nasib pencalonan dirinya menjadi hakim di Jayapura, Hasan mengaku tak tahu lagi proses terakhir pencalonannya. “Saya kan masih mengikuti proses hukum ini semua. Saya kurang tahu soal itu,” ujarnya.

Usai rapat dengan Panja, Hasan kembali dibawa pengacaranya dan penyidik ke Rumah Tahanan Bareskrim Mabes Polri.

28 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dilaporkan ke Kejati: Dana Jamkesmas di Brebes Diduga Dikorupsi

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 28 Juli 2011

Brebes, CyberNews. LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Kabupaten Brebes, melaporkan terjadinya dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2010 di RSUD Brebes, kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Kamis (28/7). Dana Jamkesmas itu diduga dikorupsi oknum pejabat di Dinas Kesehatan senilai Rp 150 juta.

Selain itu, Gebrak juga melaporkan adanya dugaan korupsi bantuan keuangan bagi sembilan sekolah di tahun 2009 senilai Rp 960 juta. Bantuan bersumber dari Kemendiknas itu diduga ditilep oknum penanggung jawab kegiatan dan pelaksana untuk kepentingan pribadi senilai Rp 159,8 juta.

“Kami datang untuk melaporkan dua kasus dugaan korupsi. Yakni, dana Jamkesmas dan bantuan keuangan untuk sembilan sekolah,” kata Koordinator Badan Pekerja LSM Gebrak Brebes, Darwanto.

Disamping melaporkan dua kasus dugaan korupsi itu, lanjut dia, pihaknya juga mempertanyakan kasus korupsi lain yang sudah dilaporkan. Sejauhmana tindak lanjut kasus dugaan korupsi tersebut. Di antaranya, dugaan korupsi Surat Perjalanan Dinas fiktif DPRD dan dugaan korupsi pada pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun 2006 lalu. “Kasus-kasus ini juga kami tanyakan proses kelanjutannya,” tandas dia.

Darwanto mengatakan, sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikeluarkan tahun 31 Mei 2011, dana Jamkesmas tahun 2010 diketahui digunakan oknum pejabat di Dinas Kesehatan Pemkab Brebes senilai Rp 150 juta. Dana itu
dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, terdapat kekurangan penerimaan dana Jamkesmas yang tidak disetorkan kepada negara. Sedangkan bantuan keuangan bagi sembilan sekolah senilai Rp 960 juta, juga diduga diselewangkan oleh oknum pejabat.

Dana bagi program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing wajib belajar tersebut, diduga diselewengkan senilai Rp 159,8 juta.  Hal itu diketahui dari realisasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. “Kami mendesak Kejari untuk melakukan penyidikan dan segera menetapkan tersangka yang diduga terlibat,” tegasnya.

Menanggapi itu, Plt Sekda Pemkab Brebes Ir Heru Pratisto mengatakan, Pemkab Brebes sepenuhnya menyerakan proses pengusutan kepada peneggak hukum. Audit BPK memang sudah turun, baik itu di pendidikan maupun kesehatan. Khusus, jamkesmas, Pemkab sudah menindaklanjuti dengan melakukan penagihan kepada yang bersangkutan. Namun, sampai sekarang belum ada etikad baik.

Bahkan, kejaksaan kelihatannya juga sudah mulai turun. “Jika kasus di Dinas Pendidikan, tagihan masih menunggu hasil BPK,” terangnya saat dihubungi melalui telepon.

( Bayu Setiawan / CN32 / JBSM )

28 Juli 2011 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

Kasus SPK Fiktif di Bank Jateng: Indikasi Keterlibatan Direksi Menguat

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 28 Juli 2011

Semarang, CyberNews. Persoalan kredit macet di Bank Jateng Syariah akibat surat perintah kerja (SPK) fiktif yang mengakibatkan kerugian miliaran rupiah semakin mengerucut. Direksi Bank Jateng maupun pejabat eksekutif dituding turut terlibat dalam memuluskan pencairan SPK fiktif yang terjadi sejak tahun 2009 itu.

Dalam operandinya, guna memuluskan pencairan dana serta pemprosesan SPK fiktif juga melibatkan broker seorang wanita pengusaha di Semarang berinisial Ev. Ketua Fraksi Demokrat Jawa Tengah Prajoko Haryanto menuturkan, Ev yang tinggal di Semarang atas itu memiliki berbagai tugas. Diantaranya mencari perusahaan atau CV yang hendak dipinjam benderanya untuk penerbitan SPK fiktif itu. “Ev punya hubungan dekat dengan para pejabat, makanya aksi yang dilakukan berlangsung mulus,” terang prajoko yang juga anggota Komisi C tersebut.

Berdasar data yang dikumpulkan Prajoko, ada sekitinya 100an CV dari berbagai daerah yang telah berhasil dikumpulkan Ev. Setiap CV rata-rata mencairkan SPK hingga Rp 300 juta, dan setiap kali transaksi CV tersebut mendapatkan fee Rp 5 juta.

“Sudah ada pemilik CV yang menemui dan mengaku kepada saya setelah kasus ini ramai dibicarakan,” terangnya. Setelah mendapatkan CV, lanjutnya, Ev kemudian memproses pembuatan SPK fiktif untuk kemudian diagunkan ke Bank Jateng maupun Bank Jateng Syariah.

Menurut Prajokok, pada Kamis (28/7) kemarin Komisi C juga mengadakan rapat kerja dengan Bank Jateng. Dari keterangan Bank Jateng, untuk kantor cabang Bank Jateng Syariah Semarang saja, kredit bermasalah mencapai Rp 29,5 miliar. Setelah dilakukan penagihan paksa dan berhasil mendapatkan Rp 4 miliar, maka masih ada kredit bermasalah sekitar Rp 25,5 miliar.

Di cabang Surakarta, Prajoko menuturkan ada unsur keterlibatan pejabat di pemerintahan dalam pembuatan SPK fiktif tersebut. Untuk provinsi, ada dugaan leterlibatan sejumlah pejabat diantaranya berinisial J, T, dan Y. “Ada indikasi kuat keterlibatan orang dalam bank maupun pejabat. Karena untuk mengucurkan kredit dengan nilai ratusan juta rupiah, tentu pimpinan bank tahu,” jelasnya.

Karena itulah dirinya mendesak segera dilakukan penyelidikan oleh pihak berwenang agar semua bisa terungkap. Prajoko menilai banyak kejanggalan dalam penerbitan SPK itu. Diantaranya ada pembuatan SKP yang tertanda-tangani bulan Desember dan Januari, padahal bulan-bulan seperti itu tidak ada tender.

Terpisah, Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengakui telah menerima laporan adanya dugaan penyimpangan SPK di sejumlah instansi. Dirinya telah meminta Inspektorat Wilayah untuk memerika secara internal apakah benar ada penyelewengan.

“Saya sudah terima laporannya. Biarlah diproses dulu, mungkin satu dua hari ini akan segera ada hasilnya. Kalau terlibat, siapaun pejabat itu ya akan kita serahkan ke proses hukum,” tegas gubernur. Disinggung jumlah uang yang berhasil dihimpun dari SPK fiktif, gubernur mengaku saat ini masih dalam pendalaman dan proses penyelidikan.

( Saptono Joko Sulistyo / CN32 / JBSM )

28 Juli 2011 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kasus SDN 04 Bambu Apus: Dinas Pendidikan Akan Ambil Tindakan

KOMPAS.com – Kamis, 28 Juli 2011
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Siswa sekolah dasar di kawasan Grogol Utara, Jakarta Selatan, bermain di halaman sekolah saat jam istirahat, Rabu (20/7). Penggunaan dana bantuan operasional sekolah harus dilaksanakan dengan transparan karena menyangkut penggunaan uang negara.

 JAKARTA, KOMPAS.com – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan memantau dugaan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan (BOP) oleh Kepala SD Negeri 04 Bambu Apus, Jakarta Timur, Rotua Siregar. Kepala Disdik DKI Taufik Yudi Mulyanto meyakinkan bahwa pihaknya akan segera menyelesaikan permasalahan ini.

“Kami sudah melakukan proses penyidikan terhadap tuduhan tersebut. Proses penyidikan ini sudah berjalan secara konkret. Namun, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk menentukan langkah-langkah yang bersifat administrasi untuk menghindari mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan regulasi,” kata Taufik di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (28/7/2011).

Ia juga mengungkapkan, dalam waktu dekat, keputusan tegas terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Rotua akan segera dikeluarkan. Setidaknya, sebelum awal Agustus, keputusan tersebut sudah ada. Kendati demikian, ia belum mau menyebutkan isi dari keputusan tersebut.

Sementara itu, Rabu (27/7/2011), para orangtua murid dan siswa sekolah dasar ini berdemonstrasi dengan menggembok gerbang sekolah. Hal ini mengakibatkan kegiatan belajar-mengajar menjadi terhambat. Demo itu menuntut agar Kepala SDN 04 Bambu Apus dimutasi.

“Pergantian kepsek atau mutasi tidak bisa didasarkan demo dan penggembokan. Nanti jika ada orangtua atau komite sekolah yang tidak suka dengan kepseknya, mereka akan melakukan demo dan penggembokan dengan mengajak murid-muridnya. Kami tidak ingin ini terjadi dalam dunia pendidikan di Jakarta,” ujarnya.

Saat ini, gerbang SDN 04 Bambu Apus, yang telah digembok selama sehari, telah dibongkar paksa Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Timur. Pembongkaran paksa ini dikawal petugas kepolisian dan Satpol PP sehingga 500 siswa SDN bersama para guru sudah bisa melakukan kegiatan belajar-mengajar secara normal kembali.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, meski sempat disegel pada Rabu kemarin, kegiatan belajar-mengajar pada hari ini berjalan normal.

 

28 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

PENGELOLAAN PESISIR: Pelaksanaan Putusan MK Harus Dikawal

KOMPAS.com – Kamis, 28 Juli 2011
k9-11 Ilustrasi

SEMARANG, KOMPAS.com – Masyarakat harus mengawal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan hak pengusahaan perairan pesisir  atau HP3 dalam Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pengawalan diperlukan agar hak-hak konstitusional warga negara, terutama nelayan dan masyarakat pesisir tetap terlindungi.

Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan M Riza Damanik di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (28/7/2011), mengatakan, kemenangan pihak penggugat yang terdiri dari sembilan organisasi kemasyarakatan dan 27 nelayan itu baru di atas kertas. Karena itu, bagaimana praktik di lapangan harus diawasi.

Riza mengatakan, ada kekhawatiran, pelaksanaan putusan tersebut tidak memerhatikan substansi bahwa pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Istilah HP3 misalnya, potensial diganti dengan istilah lain, tetapi dengan prinsip yang sama.

HP3 mengandung semangat privatisasi serta semakin meminggirkan masyarakat nelayan dan pesisir. “Padahal hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak untuk memanfaatkan sumber daya pesisir oleh masyarakat tradisional dijamin oleh konstitusi,” ujar Riza.

Riza menyebutkan, ada 33 peraturan daerah (perda) di Indonesia yang mengatur tentang hak pengusahaan perairan dan pesisir. Pada praktiknya, belum t entu pemerintah setempat berinisiatif untuk merevisi, karena itu, masyarakat harus berperan aktif.

Ketua Panitia Khusus Pembahasan Raperda Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Agung Budi Margono, mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerinta h kota. Draft Raperda akan dikembalikan untuk direvisi.

Raperda yang mulai dibahas awal 2010 lalu itu memiliki 214 pasal, dengan tujuh pasal diantaranya mengatur tentang HP3. Agung berharap ketujuh pasal tersebut dapat dibatalkan.

Di Kota Semarang, Agung menyebutkan, dari 26 kilometer garis pantai, tidak ada sejengkal pun yang dikuasai oleh pemerintah kota. Selain untuk kawasan pelabuhan dan bandara, sebagian besar dikuasai pihak swasta, dan sebagian lagi milik rakyat. “Ini sangat rawan, sebab bagaimana pemerintah bisa menjamin pengelolaan pesisir untuk kemakmuran rakyat?” tutur Agung.

Sekretaris Jenderal Indonesian Human Rights Committee for Social Justice Gunawan, menuturkan, putusan MK tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menggugat izin-izin pengelolaan pesisir yang sudah dikeluarkan sebelumnya. “Dulu namanya memang bukan HP3, tetapi jika praktiknya ternyata melanggar konstitusi, seharusnya bisa digugat,” katanya.

28 Juli 2011 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Gebrak Gugat Dugaan Korupsi 300 Juta

Korupsi
KOMPAS.com – Kamis, 28 Juli 2011
AFP ilustrasi

BREBES, KOMPAS.com – Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Brebes, yaitu LSM yang peduli pada pengungkapan kasus korupsi di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah melaporkan dua kasus dugaan korupsi kepada Kejaksaan Negeri Brebes, Kamis (28/7/2011).

Dua kasus tersebut yaitu dugaan korupsi penerimaan dana jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) tahun 2010 dan dugaan korupsi bantuan sekolah pada program peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing tahun 2009.

Laporan dari Gebrak diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, Ahmad Darmansyah, dengan didampingi Kepala Seksi Intelijen, Eman Sulaeman.

Menurut Koordinator Gebrak, Darwanto, pihaknya menemukan indikasi penggunaan dana jamkesmas yang seharusnya disetor ke negara, untuk kepentingan pribadi oknum pejabat di lingkungan dinas kesehatan. Besarnya dana yang diduga dikorupsi sekitar Rp 150 juta.

Sementara dalam bantuan sekolah, dana yang diduga dikorupsi sekitar Rp 159 juta, atau 16 persen dari nilai bantuan. Bantuan itu diperuntukkan bagi sembilan sekolah, terdiri satu sekolah dasar dan delapan SMP.

Modus penyalahgunaan dana bantuan sekolah , kata Darwanto, antara lain dilakukan dengan memanfaatkan bantuan untuk kepentingan pribadi, mark-up harga barang dan pengurangan mutu barang, serta menampung dana bantuan dalam rekening bantuan unt uk mendapatkan bunga, tetapi bunga itu tidak disetorkan ke negara.

Selain melaporkan dua dugaan kasus korupsi tersebut, Gebrak juga menanyakan penanganan sejumlah laporan dugaan korupsi yang telah mereka sampaikan sebelumnya, antara lain dugaan korupsi alat kesehatan tahun 2006. “Kami juga ingin menanyakan kasus-kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Brebes, sejauh mana perkembangannya,” katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, Ahmad Darmansyah mengatakan, kejaksaan sudah menangani kasus dugaan korupsi da na jamkesmas. Pihaknya sudah meningkatkan stasus kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Untuk bantuan sekolah, kejaksaan baru mendapatkan laporan dari Gebrak. Meskipun demikian, Kejaksaan Negeri Brebes berkomitmen untuk menegakkan hukum dan menindak para pelaku yang terbukti melakukan korupsi di Brebes.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, Heru Pratisto mengatakan, pemerintah menyerahkan penanganan dugaan kasus korupsi tersebut pada proses hukum yang berlaku.

Menurut dia, pemerintah daerah juga sudah mendapatkan hasil audit BPKP terhadap dana jamkesmas. Pemkab Brebes sudah melakukan upaya penagihan kepada oknum yang diduga menyalahgunakan bantuan tersebut. Meskipun demikian, hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan.

28 Juli 2011 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

Busyro: Pimpinan KPK Tetap Solid

KOMPAS.com – Kamis, 28 Juli 2011

 

KONTAN/FRANSISKUS SIMBOLON
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengemukakan, kinerja KPK tidak terganggu dengan tudingan-tudingan terhadap sejumlah unsur pimpinan KPK yang dilancarkan M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011.

“Pimpinan KPK tetap solid, kerjanya jalan terus,” kata Busyro di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (28/7/2011).

Seperti diberitakan, Nazaruddin menuding dua orang Wakil Ketua KPK, yakni Chandra M Hamzah dan M Jasin merekayasa kasusnya bersama Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Menindaklanjuti tudingan tersebut, pimpinan KPK membentuk Komite Etik yang bertugas memeriksa keduanya. Anggota Komite Etik itu antara lain unsur pimpinan KPK lainnya yang tidak mendapat tudingan, yakni Busyro, Bibit Samad Riyanto, dan Haryono Umar.

Terkait hal itu, Jasin pernah mengemukakan bahwa seharusnya semua unsur pimpinan KPK diperiksa. Jasin juga mengatakan bahwa Busyro dan Haryono Umar pernah mengadakan pertemuan dengan Nazaruddin.

Menanggapi pernyataan Jasin, Busyro menyatakan siap jika diperiksa. “Enggak ada masalah, saya dulu saja pernah diperiksa KPK waktu di KY (Komisi Yudisial). Apalagi kami berkeyakinan enggak ada masalah apa-apa,” ujarnya.

Justru, menurut Busyro pemeriksaan akan membuat segalanya lebih jelas. Dan akhirnya publik malah lebih tahu siapa yang berbohong.

28 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Seleksi KPK Chandra dan Ade Terganjal Rekam Jejak

KOMPAS.com – Kamis, 28 Juli 2011

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra M Hamzah dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja gagal dalam seleksi tahap kedua calon pimpinan KPK. Menurut Wakli Ketua Panitia Seleksi KPK MH Ritonga, di samping nilai makalah, hasil penelusuran rekam jejak keduanya memengaruhi ketidaklulusan.

“Seleksi kali ini tidak hanya dari segi makalah tapi berbagai segi, hasil tracking, nilai-nilai mereka,” kata Ritonga di Gedung Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis (28/7/2011).

Dalam seleksi tahap kedua ini, sebelumnya sebanyak 134 peserta seleksi capim KPK diuji untuk membuat makalah seputar pemberantasan korupsi.

Menurut Ritonga, pansel KPK menelusuri rekam jejak para peserta capim KPK melalui pemberitaan media dan masukan masyarakat. “Pertama dilakukan dengan melihat pemberitaan, kita tracking, dan yang sifatnya laporan masyarakat,” ujarnya.

Ritonga mengemukakan, pemberitaan terhadap Chandra dan Ade terkait tudingan M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, menjadi salah satu pertimbangan pansel. “Itu analisis isi media,” ucapnya.

Seperti diberitakan, Nazaruddin menuding Chandra dan Ade merekayasa kasusnya. Dari tempat persembunyiannya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mengatakan bahwa Chandra dan Ade mengadakan pertemuan dengan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan membuat kesepakatan agar KPK tidak memeriksa Anas beserta kader Partai Demokrat lainnya, seperti Angelina Sondakh dan Mirwan Amir. Sebagai gantinya, kata Nazaruddin, Chandra dan Ade akan dimudahkan dalam seleksi capim KPK.

Sekretaris Pansel KPK Ahmad Ubbe menambahkan, kepercayaan masyarakat terhadap seorang capim KPK memengaruhi proses penilaian seleksi tahap kedua ini. “Ada kemungkinan nilai tinggi tapi tidak lulus, karena pendapat masyarakat,” katanya.

Nilai makalah, kata dia, hanya salah satu faktor yang memengaruhi keputusan pansel. “Tidak hanya pintar menulis makalah tapi juga dipercaya masyarakat,” ungkap Ubbe.

Pansel KPK mengumumkan 17 orang peserta yang lolos seleksi uji makalah dari 134 peserta. Dari 17 orang tersebut, hanya dua orang internal KPK yang lulus seleksi, yakni penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Deputi Pengawasan Internal KPK Handoyo Sudrajat.

Sementara itu, Chandra, Ade, dan Juru Bicara KPK Johan Budi yang juga mengikuti seleksi dinyatakan gagal. Nama lain yang cukup dikenal masyarakat dan lolos seleksi kali ini adalah pegiat antikorupsi Bambang Widjojanto dan Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan Yunus Husein.

28 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: