KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kejakgung Segera Tetapkan Koruptor Boeing

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 27 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyewaan dua pesawat jenis Boeing 737-400 dan 737-500 asal Amerika Serikat (AS) oleh PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) pada 2006.

“Penyidikan untuk mencari siapa yang paling otot melakukan niat itu. Kasus Merpati pasti ada tersangkanya,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Jasman Panjaitan, di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (27/7).

Kejagung mengaku telah meningkatkan status kasus penyewaan dua pesawat asal Amerika Serikat oleh PT Merpati ke tingkat penyidikan.

Disinyalir, Direksi lama PT Merpati Airlines yang paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi sebesar Rp 9 miliar tersebut. Dalam kasus ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Direksi PT Merpati dan Direksi yang baru.

Namun dari hasil penyidikan, Jasman memastikan tindakan dugaan korupsi itu tidak diketahui Menteri Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUNM). “Saya belum tahu sampai kabinet atau tidak tapi setahu saya belum diketaui Meneg BUMN,” ungkap Jasman Pandjaitan.

( Budi Yuwono / CN32 / JBSM )

27 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK: Komisi Etik yang Harus Membuktikan

KOMPAS.com – Rabu, 27 Juli 2011

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Etik yang dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus membuktikan benar atau tidak pernyataan M Nazaruddin terkait dugaan keterlibatan pimpinan KPK dalam kasus wisma atlet SEA Games 2011.

“Nazaruddin seharusnya tidak dibebani untuk membuktikan. Tapi Komite Etik yang harus membuktikan pernyataan itu benar atau tidak. Kalau meminta Nazaruddin untuk membuktikan, itu kekonyolan,” kata Ahmad Rifai, praktisi hukum di Jakarta, Rabu (27/7/2011).

KPK membentuk Komisi Etik untuk memeriksa dua pimpinannya, yakni Chandra M Hamzah dan M Jasin, serta Deputi Bidang Penindakan Ade Rahardja, yang dituding tersangkut kasus proyek wisma atlet.

Anggota Komisi Etik terdiri dari Busyro Muqoddas, Bibit S Riyanto, Haryono Umar, dan dua penasihat KPK, yakni Abdullah Hehamahua dan Said Abidin. Anggota dari unsur masyarakat adalah Guru Besar Universitas Indonesia Prof Marjono Reksodiputro dan mantan pimpinan KPK, Sjahruddin Rasul. Komisi Etik diketuai oleh Abdullah Hehamahua.

Rifai mengatakan, Komisi Etik harus mengusut tuntas tudingan tentang pertemuan-pertemuan antara pimpinan KPK dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, termasuk kedatangan Chandra ke rumah Nazaruddin. Tudingan itu berkali-kali disampaikan Nazaruddin dari tempat persembunyiannya.

Jika pertemuan itu benar adanya, kata Rifai, Komisi Etik harus memeriksa ke seluruh pimpinan apakah pertemuan itu dilaporkan ke pimpinan lain. Pasalnya, berdasarkan keputusan pimpinan KPK Nomor 6/P.KPK/ 02/2004 tentang Kode Etik, rencana pertemuan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan ke pimpinan lain.

“Harus dirunut secara utuh bagaimana pertemuan itu. Apakah pertemuan itu dilaporkan ke pimpinan lain. Kalau baru sekarang baru dibilang, itu sudah pelanggaran kode etik,” kata mantan pengacara Bibit dan Chandra itu.

Rifai mengemukakan, para pimpinan KPK seharusnya bisa belajar dengan kasus kriminalisasi Bibit-Chandra. Mereka seharusnya bisa lebih berhati-hati dalam bertindak. “Ini semua untuk menjaga kredibilitas KPK,” ujarnya.

27 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

11 Kandidat Tak Ikut Seleksi Makalah Calon Pimpinan KPK

detikNews – Rabu, 28/07/2010

11 Kandidat Tak Ikut Seleksi Makalah Calon Pimpinan KPK

Jakarta – Dari 144 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang harus hadir dalam seleksi pembuatan makalah, 11 calon tidak hadir. Dari 11 calon itu, mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) yang juga anggota DPD Farouk Muhammad tidak hadir.

11 Calon pimpinan KPK yang tidak mengikuti seleksi makalah dapat dilihat dari meja utama seleksi di kantor Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Rabu (28/7/2010).

11 Calon pimpinan KPK yang tidak ikut seleksi yakni: Partahi Sihombing, Sugeng Wahyudi, Martono, Jahja Christian Suhandi, Adjab Khan, Mahfudz Ali, Mohammad Rusly, Ismansyah, Farouk Muhammad, Ahmad Roid dan Achwani Bunyamin. Sebelumnya Partahi menyatakan dia mundur dari seleksi karena gaji pimpinan KPK terlalu kecil untuknya.

Dalam form pengisian daftar absen, panitia mengumumkan peserta diperbolehkan menggunakan komputer jinjing. Namun ada juga yang menulis dengan menggunakan pulpen.

Peserta pembuatan makalah dikumpulkan di ruang Graha Pengayoman. Pihak panitia seleski (pansel) menyediakan dua televisi besar untuk menyiarkan secara live suasana pembuatan makalah.

Berdasarkan video langsung itu, di dalam ruangan terlihat peserta seleksi antara lain Busyro Muqoddas, Jimly Asshiddiqqie, Mukhtar Pakpahan, dan Bonaran Situmeang. Namun mereka duduk di meja yang terpisah.
(nik/nrl)

27 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tak Ikut Ujian Makalah, 11 Calon Pimpinan KPK Otomatis Gugur

detikNews – Rabu, 28/07/2010

Tak Ikut Ujian Makalah, 11 Calon Pimpinan KPK Otomatis Gugur
Jakarta – Tidak ada kesempatan susulan untuk ujian menyusun makalah bagi para calon pimpinan KPK. Maka kini tertutup sudah peluang melanjutkan ke tahap berikutnya bagi 11 orang peserta seleksi yang mangkir dari ujian menyusun makalah.

Demikian tegas Ketua Pansel KPK Patrialis Akbar menanggapi absennya 11 orang peserta seleksi calon pimpinan KPK dalam tahap ujian menyusun makalah. Patrialis ditemui di lokasi ujian di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (28/7/2010).

“Bila tidak ikut pembuatan makalah ini, maka gugur. Tidak ada kesempatan lagi,” ujar dia.

Berdasar daftar hadir peserta seleksi, ada 11 orang yang diketahui tidak mengikuti ujian menyusun makalah. Mereka adalah Partahi Sihombing, Sugeng Wahyudi, Martono, Jahja Christian Suhandi, Adjab Khan, Mahfudz Ali, Mohammad Rusly, Ismansyah, Farouk Muhammad, Ahmad Roid dan Achwani Bunyamin.

Tahap ujian berupa penyusunan makalah ini berlangsung mulai pukul 09.30 sampai 13.30 WIB. Namun banyak juga peserta seleksi yang sudah merampungkan makalahnya jauh sebelum berakhirnya batas waktu ujian.

Salah seorang di antaranya adalah peserta bernama Alamsyah Hanafiah. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai advokat itu mengaku tidak kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan di lembaran soal ujian yang lebih banyak berkisar pada hubungan antara tindak pidana korupsi dengan pembangunan dan rencana tindakan untuk memberantas korupsi.

“Jawabnya gampang. Kita jawab bahwa korupsi sangat merusak Indonesia, maka pemberantasan korupsi harus berkesinambungan. Tak cukup KPK dan Pengadilan Tipikor hanya ada di Jakarta, tapi juga harus ada di daerah-daerah,” ujar dia.

(lh/nrl)

27 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pungutan Liar, Kemdiknas Sudah Lapor Presiden

Pungutan Sekolah
KOMPAS.com – Rabu, 27 Juli 2011

Ilustrasi

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam beberapa kesempatan sidang kabinet terkait maraknya pungutan yang dilakukan sekolah di sejumlah daerah. Meski tidak memberikan laporan secara detail mengenai jumlah dan sekolah mana  yang terbukti melakukan pungutan liar, pada dasarnya segala kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi pungutan di sekolah selalu dilaporkan kepada Presiden.

Fasli menjelaskan, kebijakan yang dilaporkan kepada Presiden Yudhoyono adalah tentang perintah yang diberikan kepada seluruh pemerintah daerah agar memanggil dan menindaklanjuti sekolah-sekolah yang diduga melakukan pungutan liar. Lebih jauh ia menjelaskan, seluruh pemda sudah diberikan perintah agar semua sekolah yang benar-benar terbukti memungut biaya supaya mengembalikan pungutan itu secara penuh, termasuk dengan sanksi yang harus diberikan jika sekolah tersebut tidak mengindahkan instruksi dari pemerintah pusat.

“Perintah kepada seluruh pemda sudah jelas. Tinggal bagaimana pemda itu menyikapinya,” kata Fasli saat ditemui Kompas.com, Rabu (27/7/2011), di Jakarta.

Menurut Fasli, saat ini sudah ada beberapa kota yang sangat responsif menanggapi instruksi dari pemerintah pusat. Ia yakin bahwa instruksi dari pemerintah pusat terkait pungutan liar di sekolah telah dilaksanakan oleh sebagian besar daerah.

“Ada beberapa daerah yang langsung memanggil kepala sekolah, meminta uang pungutan untuk dikembalikan sampai dengan memberikan sanksi. Jadi cukup banyak contoh yang membuat kita yakin jika pemda telah menjalankan instruksi pemerintah pusat,” ujarnya.

Fasli melanjutkan, ada kebijakan tertentu yang kita minta agar uang pungutan itu dikembalikan kembali. Mendiknas dan Menteri Dalam Negeri serta seluruh pemda sudah diminta untuk melaksanakan instruksi itu dengan sungguh-sungguh.

“Secara makro, Presiden selalu dilaporkan bahwa perintah untuk mengamankan sekolah negeri agar tidak memungut biaya,” kata Fasli.

27 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Terkait Penyalahgunaan Dana Perusahaan Daerah: Kejati Tetapkan Puluhan Anggota DPRD Papua Sebagai Tersangka

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 27 Juli 2011

Manokwari, CyberNews. Tersangkut penyalahgunaan dana perusahaan daerah tahun 2010 sebanyak 44 anggota DPRD Papua Barat periode 2009-2014 ditetapkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua sebagai tersangka. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Paryono.

Dana yang diduga disalahgunakan sebesar Rp 22 milliar, Rp 15 milliar dari APBD Provinsi Papua Barat tahun 2010, dan Rp 7 milliar dari APBD 2011.

Dari pemeriksaan saksi didapatkan hasil dana diambil dari perusahaan daerah untuk dibagikan pada seluruh anggota DPRD.

Menurut salah satu anggota DPRD Papua Barat Yance Yomaki, dana yang dimaksud tersebut merupakan pinjaman

Hingga kini telah lima saksi yang diminta keterangan di Kejati Papua.

( OKZ , Tiko Septianto / CN32 )

27 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Gedung KPK Dilempari Telur

Aksi
KOMPAS.com – Rabu, 27 Juli 2011

JAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan pengunjuk rasa dari Pemuda Kebangsaan yang menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/7/2011), melakukan pelemparan telur dan batu ke gedung lembaga antikorupsi tersebut. Mereka memblokir sebagian ruas Jalan HR Rasuna Said sepanjang Gedung KPK dan menggelar orasi yang menuntut KPK segera menyelesaikan kasus-kasus korupsi tanpa tebang pilih.

“Tangkap… tangkap… tangkap koruptor… tangkap koruptor sekarang juga,” teriak para pengunjuk rasa itu.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, beberapa butir telur mendarat di lantai depan pintu masuk Gedung KPK. Telur-telur dan batu-batu tersebut sempat dihalau petugas keamanan. Tampak puluhan petugas keamanan dari satuan Brimob mengawal aksi tersebut. Tak lama, ratusan pengunjuk rasa tersebut berhasil dipaksa mundur petugas keamanan yang lengkap dengan pelindung kepala dan tameng.

Sebelumnya, para pengunjuk rasa tersebut menggelar aksi teatrikal. Tiga orang di antara mereka menggunakan topeng bergambar wajah M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Palembang, Sumatera Selatan, dan gambar wajah Gayus H Tambunan, tersangka mafia pajak. Pengunjuk rasa bertopeng Nazaruddin dan Gayus itu tampak membagi-bagikan lembaran kertas serupa uang Rp 50.000.

Dalam selebaran yang mereka bagikan, terdapat lima tuntutan para pengunjuk rasa. Pertama, meminta KPK menindak tegas para koruptor. Kedua, meminta pejabat KPK untuk tidak berkonspirasi dengan para koruptor. Ketiga, KPK tidak pandang bulu. Keempat, KPK berkomitmen membersihkan negara dari korupsi. Dan kelima, KPK harus dapat diandalkan menjadi harapan masyarakat.

Dalam aksinya, ratusan pengunjuk rasa itu juga membawa bendera-bendera putih bertuliskan “Pemuda Kebangsaan”. Mereka juga mengusung spanduk bergambar wajah para terduga koruptor, seperti Gayus H Tambunan, M Nazaruddin, dan jaksa nonaktif Cirus Sinaga. Tampak pula gambar wajah mantan Menteri Keungan Sri Mulyani dan Wakil Presiden.

27 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ijazah Ditahan, Siswa Lapor ke Kejari

KOMPAS.com – Selasa, 19 Juli 2011
K16-11 Hasyim Abdillah, siswa yang Ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah SMK PGRI Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (19/7/2011), akibat tak bayar uang administrasi sekolah.

MALANG, KOMPAS.com — Setelah reda kasus bocah kembar Yoga-Yogi yang dikeluarkan dari sekolah akibat orangtuanya mengkritik sekolah, kini muncul kasus penahanan ijazah oleh pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Melihat sikap sekolah yang demikian, salah satu siswa yang ditahan ijazahnya nekat melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang, didampingi anggota LSM Malang Corruption Watch (MCW).

Salah satu korban penahanan ijazah itu adalah Hasyim Abdillah, anak dari pasangan Suwarkarno dan Sukarti, warga Jalan Dorowati, RT 2 RW 1, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Berdasarkan pengakuan Hasyim, bukan hanya ijazah miliknya yang ditahan pihak sekolah. Namun, juga ada 18 siswa lainnya mengalami nasib yang sama. “Alasan pihak sekolah menahan karena para siswa itu, termasuk saya, belum bisa melunasi uang administrasi sekolah senilai Rp 1 juta. Ada yang sampai Rp 4 juta,” aku Hasyim kepada para wartawan, di Kota Malang, Selasa (19/7/2011).

Hasyim diwajibkan untuk melunasi uang tunggakan adiministrasi sekolah senilai Rp 1,9 juta selama dalam masa pelajaran tahun 2010. “Karena belum bisa bayar, ijazah saya ditahan pihak sekolah. Tidak bisa diambil jika belum melunasi uang itu,” katanya.

Menurut Hasyim, pihaknya sudah meminta surat keringanan untuk beban biaya sekolah. Namun, pihak kepala SMK PGRI Lawang hanya bisa berjanji, tak pernah ada realisasi. Kata Hasyim, awalnya ijazah yang ditahan ada 23 siswa. Namun, karena sudah ada yang menebusnya, saat ini sudah tinggal 19 siswa.

Sementara itu, penahanan ijazah 19 siswa itu juga dibenarkan oleh salah satu guru di sekolah tersebut, Hartono, seorang guru otomotif. “Sebenarnya saya sudah melakukan mediasi dengan Kepala SMK PGRI Lawang agar 19 siswa yang ijazahnya ditahan itu diberi keringanan biaya,” katanya.

Sementara itu, di tempat berbeda, saat dihubungi via telepon, Kepala SMK PGRI Lawang, Lulut Prabudi, membantah adanya penahanan ijazah 19 siswa itu. “Tidak ada ijazah yang sekolah tahan. Semua sudah kita berikan saat lulusan siswa. Dari total 34 siswa di SMK PGRI Lawang yang lulus untuk tahun 2010, semua ijazahnya sudah diserahkan oleh pihak sekolah, tidak ada penahanan,” katanya singkat.

27 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Orangtua Pertanyakan Pungutan: Baruji Dikeluarkan dari Sekolah Tanpa Alasan

KOMPAS.com –  Rabu, 27 Juli 2011
Shutterstock Ilustrasi

 

BEKASI, KOMPAS.com — Orangtua Baruji Sago Al Lail (8), siswa kelas III SDN Jatimelati I, Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, mempertanyakan alasan dikeluarkannya sang anak dari sekolah tanpa alasan jelas.

Orangtua siswa, Erniwati (34), mengatakan, dirinya mendapatkan surat dikeluarkannya sang anak dari sekolah pada Senin (18/7/2011), tepat pada hari pertama tahun ajaran baru dimulai. Ia tidak mengindahkan surat tersebut dan tetap mengantarkan anaknya sekolah keesokan harinya.

Ternyata, menurut Erniwati, guru-gurunya tak mau menerima anaknya dan tak akan mengajar selama si anak tetap bersekolah di sana. Akhirnya, sejak hari itu hingga sekarang anaknya tidak sekolah dan hanya dititipkan di madrasah. Erni mengaku tidak paham alasan pihak sekolah mengeluarkan anaknya. Namun, diduga, kepala sekolah setempat pernah memintanya tak mengorek kepentingan sekolah yang tak semestinya diketahui.

“Hanya gara-gara saya menanyakan kenapa banyak sekali sumbangan ini-itu di sekolah ini. Padahal, semua sekolah negeri kan sudah bebas biaya, tak ada pungutan apa pun. Sekolah lain saja tidak pernah memungut sumbangan dari siswanya,” katanya.

Erni mengatakan, dirinya sudah beberapa kali dimintai sumbangan yang diduga ilegal oleh pihak sekolah untuk pembelian lampu sekolah, listrik, hingga menebus rapor.

“Katanya kepala sekolah harus menalangi uang tersebut hingga akhirnya meminta kerelaan orangtua siswa turut menyumbang. Saya menyumbang Rp 50.000,” katanya.

Ketidakadilan yang dialami anak semata wayangnya tersebut kemudian dilaporkan Erni kepada pengacara untuk ditindaklanjuti kepada pihak terkait. Naupal Al Rasyid selaku kuasa hukum menilai ada pelanggaran yang dilakukan kepala sekolah dalam hal ini.

Pelanggarannya terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak serta tentu saja pelanggaran terhadap Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak anak-anak Indonesia untuk mengakses pendidikan.

Pada Selasa (26/7/2011), Naupal mendampingi Erni dan Baruji menemui Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk mengadukan hal tersebut.

“Rahmat menjamin Baruji dapat kembali bersekolah selambat-lambatnya pada Senin (1/8/2011). Namun, kalau sampai masih ada penolakan dari sekolah, kepala sekolahnya akan kami tuntut secara hukum,” ujarnya.

27 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pemerintah Larang Pungutan Liar dalam Pembuatan e-KTP

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 27 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Kemendagri melarang adanya pungutan liar dalam pembuatan e-KTP. Untuk mensosialisasikannya, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, telah mengeluarkan surat edaran ke sejumlah walikota dan bupati.

“Pak Menteri sedang mengantisipasi dengan mengeluarkan surat edaran yang ditembuskan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil bahwa tidak boleh ada pungutan biaya apa pun dalam pembuatan e-KTP,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman, pada acara jumpa pers terkait pendistribusian perangkat e-KTP di kelurahan Menteng, Jl Pegangsaan Barat, Jakarta, Rabu (27/7).

Menurutnya, akan ada tim supervisi yang memantau mengenai pungutan ini. Tim akan terdiri dari 46 orang termasuk dari unsur Polri. “Jadi kita tetap pantau dan mudah-mudahan tidak ada (pungutan liar),” jelasnya.

Mengenai warga yang mengalami sakit atau lumpuh, pihaknya sudah melakukan sejumlah antisipasi. “Kita mengadakan pengisian aplikasi mobil,” ujarnya.

Petugas akan datang ke rumah para warga dengan membawa perangkat termasuk laptop untuk melakukan pendataan secara online.

“Pengadaan e-KTP ini menghabiskan dana Rp 5,8 triliun untuk seluruh wilayah di Indonesia. Dana ini dianggarkan untuk dua tahun yakni 2011-2012,” tandasnya.

( dtc , Linda Putri / CN33 )

27 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: