KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

LBH Utak-atik SP3 Kasus Sukawi

SEPUTAR INDONESIA – Selasa, 26 Juli 2011

SEMARANG– Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng era Salman Maryadi pada kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip masih dipersoalkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang.

YLBHI akan melakukan penelitian terhadap surat perintah penghentian perkara (SP3) Sukawi. Hasilnya akan dipakai untuk bahan pengajuan gugatan praperadilan atas SP3 tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang.“ Untuk meneliti,YLBH akan menggandeng ahli pidana umum dan ahli pidana khusus,” kata Direktur LBH Semarang Slamet Haryanto kemarin.

Ahli yang dimaksud Slamet berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), dan Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).“Para ahli dari kampus nantinya akan mengkaji keabsahan SP3 tersebut,” ucapnya.

Menurut Sekretaris KP2KKN Jawa Tengah Eko Haryanto, banyak kejanggalan yang terjadi sejak Sukawi ditetapkan sebagai tersangka hingga dimunculkannya SP3. Di antaranya, Eko –saksi ahli–didatangkan saat Sukawi sudah lengser. “Saksi ahli yang didatangkan pun sangat kami ragukan. Ini pemberantasan korupsi dengan cara korupsi,”tandas Eko. Secara terpisah, Kepala Kejati Jawa Tengah Widyopramono mengatakan, pihaknya belum bisa menanggapi rencana LBH tersebut. andik sismanto

26 Juli 2011 Posted by | JEJARING KP2KKN, KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Kapolri Bantah Jemput Nazar Malam Ini

Buronan
KOMPAS.com – Selasa, 26 Juli 2011
TRIBUN MEDAN/TAUFAN WIJAYA Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo membantah bahwa Polri akan menjemput tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, M Nazaruddin, yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, pada Selasa (26/7/2011) malam ini.

“Enggak, enggak. Semua masih dalam penyelidikan saya kira. Semua informasi kami tindaklanjuti,” kata Timur kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

Polri meminta masyarakat untuk menunggu kerja Polri. Timur mengatakan, terkait upaya pemulangan Nazaruddin, Polri bekerja dengan senyap.

Sementara itu, secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengaku belum mengetahui rencana penjemputan Nazaruddin. “Saya belum menerima informasi itu,” kata Djoko singkat kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

Djoko mengatakan, jika Polri hendak menjemput Nazaruddin, yang juga diduga terlibat kasus pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional 2007, Kapolri akan menginformasikan hal tersebut kepadanya.

“Tetapi, sampai sekarang saya belum mendapat laporan. Jadi, tanya saja kepada yang memberi informasi itu,” kata Djoko.

Senin (25/7/2011), di Jakarta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menyampaikan, Kementerian Hukum dan HAM bersama-sama dengan Mabes Polri akan mengirimkan tim gabungan untuk mendatangi sejumlah negara untuk mencari buronan yang juga anggota DPR Partai Demokrat, Nazaruddin. Ia tidak menyebut waktu keberangkatan tim dan negara tujuan.

26 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Nazaruddin Dijemput Malam Ini?

Buronan
KOMPAS.com – Selasa, 26 Juli 2011
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Poster sayembara penangkapan tersangka kasus suap proyek pembangunan wisma atlet Sea Games Palembang, M Nazaruddin dipasang aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) di Jakarta, Kamis (14/7/2011). LIRA menyediakan hadiah Rp 100 juta bagi siapapun yang mampu memberikan info dan menangkap mantan bendahara umum Partai Demokrat tersebut.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, M Nazaruddin, yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, dikabarkan akan segera dijemput oleh aparat penegak hukum.

Aparat hukum dikatakan telah mengetahui lokasi keberadaan Nazaruddin, yang juga mantan anggota Komisi III DPR. Namun, terkait hal ini, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengaku belum mengetahuinya.

“Saya belum menerima informasi itu,” kata Djoko singkat kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/7/2011).

Djoko mengatakan, jika Kepolisian RI hendak menjemput Nazaruddin, yang juga diduga terlibat kasus pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2007, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo akan menginformasikan hal tersebut kepadanya.

“Namun, sampai sekarang saya belum mendapat laporan. Jadi, tanya saja kepada yang memberi informasi itu,” kata Djoko.

Keberadaan Nazaruddin, menurut anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, sempat terlacak di Argentina. Mubarok mengklaim mengetahui informasi ini dari Polri.

Terakhir kali, Nazaruddin tampil di publik pada wawancara oleh Iwan Piliang melalui Skype. Tayangan wawancara tersebut disiarkan Metro TV pada Jumat (22/7/2011).

Senin (25/7/2011), di Jakarta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menyampaikan, Kementerian Hukum dan HAM bersama-sama dengan Mabes Polri akan mengirimkan tim gabungan untuk mendatangi sejumlah negara untuk mencari buronan yang juga anggota DPR Partai Demokrat, Nazaruddin.

“Mabes Polri dengan Kemhuk dan HAM akan mendatangi negara tertentu untuk mencari yang bersangkutan,” katanya.

Patrialis mengatakan, dirinya tidak dapat mengatakan tujuan negara yang akan didatangi tim gabungan karena apabila diumumkan akan merusak upaya pelacakan.

Ia juga tidak menyatakan kepada wartawan mengenai waktu keberangkatan yang dilakukan tim dari Mabes Polri dan Kemhuk dan HAM itu. Ia hanya memastikan, dalam waktu dekat tim Mabes Polri-Kemhuk dan HAM akan segera berangkat.

26 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi APBD Sragen: Enam Mantan Anggota Dewan Dimintai Keterangan

SUARA MERDEKA CyberNews – Selasa, 26 Juli 2011

Semarang, CyberNews. Dari hampir 60 saksi-saksi yang diperiksa terkait kasus penyimpangan kas daerah (kasda) yang dilakukan mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng telah meminta keterangan enam  mantan anggota dewan.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Setia Untung Arimuladi mengungkapkan, untuk kepentingan pembuktian maka pemanggilan akan dilakukan termasuk mantan DPRD Kabupaten Sragen saat itu.

“Sepanjang memenuhi unsur dan alat bukti, siapapun yang terlibat akan dipertimbangkan. Kami sudah bekerja secara maraton dan profesional, sementara tim penyidik baru menetapkan tiga orang tersangka dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. kami akan sampaikan hasil evaluasinya nanti tunggu saja ya,” ujar Untung Arimuladi, siang ini, Selasa (26/7).

Penasihat hukum Dani Sriyanto menjelaskan, dalam pemeriksaan kali ini sejumlah hal ditanyakan termasuk diantaranya soal kewenangan otorisasi keuangan untuk pemindahan deposito dari Bank Jateng ke BPR. Menjawab pertanyaan dari tim penyidik itu, kliennya menjawab bahwa hal itu menjadi kewenangan bupati.

“Untuk memindahkan harus dengan surat bupati, beliau hanya sekali memberi rekomendasi surat otorisasi pemindahan uang dari BPD (Bank Jateng-Red) ke BPR Djoko Tingkir senilai 2 miliar. Lalu ada otorisasi yang cukup banyak tanpa tandatangan bupati,” kata Dani.

Terkait deposito yang dijadikan jaminan, Untung mengaku tidak tahu karena seharusnya ada persetujuan DPRD dan dicatat  dalam lembaran daerah. Menurut keterangan saksi yang lain, itu atas perintah bupati. Namun Untung kembali menyatakan tidak ada perintah.

( Modesta Fiska / CN27 / JBSM )

26 Juli 2011 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Posisi Nunun Masih Misterius

Buron
KOMPAS.com – Selasa, 26 Juli 2011

 

HANDINING
Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Keberadaan Nunun Nurbaeti, tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 masih misterius. Kepolisian belum tahu keberadaan yang bersangkutan.

“Kita masih mencarinya. Belum terdeteksi,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam di Jakarta, Selasa (26/7/2011).

Nunun sudah menjadi buronan internasional sejak 14 Juni 2011 setelah Polri mengirimkan red notice kepada Interpol. Red notice kepada istri mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Pol) Adang Daradjatun itu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dikatakan Anton, anggota Interpol di 188 negara masih terus mencari Nunun. “Di Interpol kan banyak yang jadi buronan, tidak satu. Jadi melayani negara orang lain juga, bukan Indonesia saja,” kata dia.

Wajah Nunun sudah terpampang dalam situs resmi Interpol. Tercatat, ciri-ciri fisik perempuan berusia 60 tahun itu yakni tinggi badan 1,55 meter, berat 55 kg, mata dan rambut berwarna hitam.

Nunun sudah meninggalkan Indonesia ke Singapura sejak 23 Februari 2010. Satu tahun kemudian dia baru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Nunun diketahui sempat pindah ke Thailand dan Kamboja. Paspornya sudah ditarik oleh Kementerian Hukum dan HAM.

26 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Hakim dan Pejabat MA

TEMPOinteraktif.Com – Selasa, 26 Juli 2011

Arif Sujito. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO Interaktif, Jakarta – Seorang hakim dan empat pejabat Mahkamah Agung secara bergiliran diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus suap Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, Imas Dianasari. “Mereka diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, Selasa, 26 Juli 2011.

Mereka adalah Hakim MA Arif Sujito, Panitera Muda Perdata Rahmi, Direktur Pranata Perdata Dario, Koordinator Pengadilan Hubungan Industrial Jahirman, dan Kepala Seksi Perdata Aksen Awer. KPK juga memeriksa kasir Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Eka Suryani.

Arif Sujito tiba dikantor Komisi Antikorupsi sekitar pukul 10.00 WIB. Dia datang mengenakan kemeja coklat dan celana hitam. Arif Sujito memasuki kantor KPK tanpa berkomentar sedikit pun kepada wartawan.

Arif Sujito diduga turut terlibat kasus suap Imas Diansari. KPK membongkar kasus suap ini setelah menangkap Imas dan Manajer Administrasi PT Onamba Indonesia Odi Juanda di Cafe La Ponyo kawasan Cinunuk, Bandung, pada 30 Juni lalu. Bersama mereka ditemukan duit yang diduga akan digunakan menyuap senilai Rp 200 juta. Keduanya langsung ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Keterlibatan Arif Sujito dalam kasus ini pernah dibenarkan Imas. Sumber Tempo menyebutkan Imas pernah menemui Arif Sujito di kantor MA pada 22 Juni lalu ketika akan mengurus perkara industrial PT Onamba di tingkat kasasi. Sengketa PT Onamba dan para pekerjanya ini diputus Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada 1 April lalu dengan salah satu hakimnya adalah Imas Dianasari. Dua hakim lain yang memutus perkara demo pekerja yang berbuntut Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah Toni Suryana dan Agus Suwargi.

Imas menemui Arif Sujito dengan maksud untuk memuluskan perkara PT Onamba di tingkat kasasi. Imas kemudian menceritakan kronologis perkara PT Onamba Indonesia kepada Arif. Setelah itu, Imas meminta bantuan kepada Arif.

“Ini bisa dibantu nggak, Pak, ditolak kasasinya,” kata Imas ke Arif. Arif kemudian menjawabnya, “Bisa, tapi siapin itunya (dananya).” Demikian pembicaraan keduanya seperti ditulis dalam dokumen yang dimiliki Tempo.

Pada kesempatan lain, tanggal 27 Juni, Arif menghubungi Imas melalui telepon. Arif mengkonfirmasi keseriusan Imas mengurus perkara PT Onamba. Arif kepada Imas mengatakan, “Sampeyan kok kayak nggak serius, kalo nggak diurus putusannya nanti bisa dipekerjakan lagi.” Imas pun menjawab, “Saya belum bertemu dengan pihaknya (PT Onamba). Paling juga aku bisanya hari Rabu minggu depan.” Arif lalu mengatakan, “Ya sudah ditunggu.”

Pada 18 Juni lalu, kepada wartawan Arif membenarkan jika dirinya mengenal Imas. Namun, ia membantah menjadi perantara kasus PT Onamba di MA. “Kalau Hakim Ad Hoc seluruh Indonesia, kan, kenal,” kata Arif. “Soal perkara tidak pernah karena memang saya bukan majelisnya, kan,” dia menambahkan.

 

RUSMAN PARAQBUEQ

26 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Isyaratkan Usut Dugaan Korupsi Proyek Hambalang

TEMPOinteraktif.Com – Senin, 25 Juli 2011

foto

TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO Interaktif, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi mengisyaratkan akan mengusut dugaan korupsi pembangunan proyek Stadion Hambalang, Bogor, Jawa Barat. “Di tempat saya (KPK) kan belum masuk penyidikan. Tapi saya kira dengan adanya indikasi itu, akan diambil langkah selanjutnya,” kata Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Senin, 25 Juli 2011.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta KPK menelusuri dugaan korupsi Stadion Hambalang. Menurutnya, KPK justru harus menuntaskan penelusurannya agar tidak menimbulkan polemik.

Dugaan korupsi proyek Hambalang mencuat setelah Muhammad Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat menuding PT Adhi Karya, kontraktor proyek Hambalang, menyetor duit untuk kongres Partai Demokrat. Proyek itu menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1,52 triliun.

Nazaruddin menyebut dana Rp 50 miliar yang digelontorkan saat kongres Demokrat pada Januari 2010 terkait dengan proyek Hambalang. Uang dari proyek Hambalang juga dikucurkan untuk Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum dan sejumlah politikus partai tersebut.

Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah mengaku belum bisa memastikan langkah pihaknya terhadap seruan Menteri Djoko. “Nanti saya lihat lagi (kasusnya),” ujarnya usai menjalani seleksi pimpinan KPK di Kementerian Hukum.

Di tempat terpisah, Wakil Jaksa Agung Darmono mengaku pihaknya sedang menyelidiki dugaan korupsi kasus tersebut. Namun ia menolak membeberkan hasil temuan sementara soal pemeriksaan, maupun identitas orang-orang yang diperiksa.

ISMA SAVITRI

26 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Kredit Fiktif BRI Segera Disidangkan

TEMPOinteraktif.Com – Jum’at, 22 Juli 2011

Lambang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat. Tempo/Zulkarnain

TEMPO Interaktif, Makassar – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan segera melimpahkan 3 kasus korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar. Pelimpahan itu dilakukan setelah penyidik menerima kepastian audit kerugian negara.

“Tiga hari lalu tim audit melaporkan audit telah rampung. Tapi, hasil penghitungan belum kami publish,” kata Asisten Pidana Khusus, Amirullah, siang tadi, Jumat 22 Juli 2011, di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Tiga kasus yang segera masuk ke persidangan di antaranya korupsi kredit fiktif di Bank Rakyat Indonesia Cabang Somba Opu senilai Rp 41 miliar pada 2007. Dalam kasus itu, kejaksaan menetapkan tersangka berinisial AS, mantan Pimpinan Cabang; TS, mantan Pimpinan Wilayah BRI Sulawesi Selatan; dan TD, penerima modal usaha.

Lalu, korupsi kredit fiktif Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Makassar Rp 9 miliar. Tersangka dalam kasus ini adalah Irshan Suryam, staf pegawai kantor Pegadaian Cabang Pelita Makassar.

Kasus terakhir adalah korupsi Gerakan Nasional Kakao di Belopa Kota Palopo. Korupsi senilai Rp 14 miliar juga telah rampung dihitung lembaga audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kejaksaan menetapkan tersangka berinisial BS dan IS. Amirullah menolak membeberkan nilai kerugian kasus tersebut. “Yang jelas hasil audit ada kerugian negara,” ujar Amirullah.

Kepala Investigasi BPKP, Iman Achmad Nugraha, juga menolak menyebut hasil penghitungan kasus tersebut. Dia mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan menyampaikan temuan tim audit. “Kejaksaan yang memiliki wewenang,” ujar Iman.

Kepala Kejaksaan Tinggi, Fietra Sani, mengungkapkan secara keseluruhan jumlah kasus korupsi yang ditangani dalam kurun Januari-Juli sekitar 76 kasus. Jumlah itu tersebar di 27 kejaksaan. “Beberapa sudah tahap persidangan. Kami terus menggenjot untuk segera merampungkan kasus-kasus yang lain,” kata Fietra saat menggelar jumpa pers usai peringatan Hari Bakti Adhyaksa.

ABDUL RAHMAN

26 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tujuh Terdakwa Kasus Korupsi Belum Ditahan

TEMPOinteraktif.Com – Senin, 25 Juli 2011

 

TEMPO Interaktif, Semarang – Tujuh orang terdakwa kasus dugaan korupsi yang kasusnya sudah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang hingga kini masih bebas dan belum ditahan. Padahal, ada beberapa terdakwa yang kasusnya sudah divonis, tapi karena mengajukan banding akhirnya mereka tak juga ditahan dengan alasan putusan belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Tujuh terdakwa yang belum ditahan tersebut adalah Setiabudi, terdakwa korupsi pengadaan lift Gedung Keuangan Negara Semarang II; Gatot Bayu Brata dan HM Eko Kuntarto, terdakwa korupsi pengadaan alat kesehatan RS Tidar Magelang; Aminuddin, terdakwa korupsi yang disidik Kejari Pekalongan; Edy Budianto dan Edwin Dhono, terdakwa korupsi yang disidik Kejari Banjarnegara; serta Budi Pramono, terdakwa korupsi dari Kejari Sragen.

Terdakwa Setiabudi, misalnya, sudah divonis enam tahun penjara dan harus membayar denda Rp 400 juta subsider 4 bulan penjara, serta uang pengganti Rp 958 juta subsider penjara enam bulan. Tapi, Setiabudi mengajukan banding.

Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Semarang, Eko Haryanto, menduga ada sebuah permainan kenapa para terdakwa itu tak ditahan. “Ini aneh. Kasus korupsi itu kejahatan luar biasa sehingga seharusnya juga ditangani secara luar biasa,” kata Eko, Senin, 25 Juli 2011.

Eko khawatir jika para terdakwa kasus korupsi bebas melenggang, maka mereka bisa saja mempengaruhi saksi lain dalam memberikan kesaksiannya di pengadilan, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, bahkan melarikan diri.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 21 ayat 4 huruf (a) tercantum alasan penahanan, yakni perbuatan pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun. Korupsi adalah pidana yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun.

Sejak beroperasi Januari 2011 lalu, Pengadilan Tipikor Semarang telah menyidangkan lebih dari 50 perkara. Dalam buku register, perkara yang diterima sudah 54 berkas. Dari 50 perkara, saat ini 17 perkara sudah dijatuhi vonis. Namun, delapan perkara di antaranya berlanjut pada proses hukum banding di Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah.

Juru Bicara Pengadilan Tipikor Semarang, Sugeng Hiyanto, mengatakan penahanan terdakwa mempunyai syarat subyektif, formal, dan obyektif. “Syarat subyektif dan obyektif itu berdasarkan penilaian masing-masing hakim,” kata dia.

Sugeng yang juga menjadi ketua majelis hakim kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Tidar Magelang menyatakan bahwa pihaknya belum menemukan alasan penahanan bagi terdakwa Eko Kuntarto. “Belum ada alasan yang mendesak untuk kami menahan terdakwa,” katanya.

Padahal, dua terdakwa kasus itu sempat mangkir dua kali dari persidangan dengan alasan panggilan sidang yang disampaikan jaksa penuntut umum tidak diterima terdakwa dan alasan lainnya karena sakit.

ROFIUDDIN

26 Juli 2011 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Eks Sekretaris Menko Kesra Dituntut 6 Tahun

KOMPAS.com – Selasa, 26 Juli 2011

ICHA RASTIKA Mantan Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Sutedjo Yuwono mendengarkan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (28/7/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Sutedjo Yuwono dituntut hukuman pidana penjara enam tahun ditambah denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan karena dinilai melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) penanggulangan flu burung di Kemko Kesra pada 2006.

Pembacaan tuntutan tersebut berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (28/7/2011). “Terdakwa Sutedjo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP,” kata jaksa M Rum.

Selain itu, jaksa menuntut agar Sutedjo diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 5 miliar. Namun, karena Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang senilai Rp 5 miliar dari Sutedjo, mantan Sekretaris Aburizal Bakrie itu tidak diharuskan lagi membayar uang pengganti.

Menurut Rum, Sutedjo melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Kemenko Kesra Ngatiyo Ngayoko, Direktur PT Bersaudara Daan Ahmadi, dan Direktur Keuangan PT Bersaudara M Riza Husni untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Dia juga dinilai menyalahgunakan kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran dengan melakukan penunjukkan langsung terhadap PT Bersaudara sebagai pelaksana proyek pengadaan alkses senilai Rp 98,6 miliar tersebut. Atas perbuatannya, diduga negara mengalami kerugian Rp 36,2 miliar.

“Sutedjo mengarahkan panitia pengadaan agar PT Bersaudara jadi penyedia alkes, caranya tidak sesuai aturan, melalui penunjukkan langsung yang tidak secara terbuka dan bersaing. Mengarah memberikan keuntungan pada PT Bersaudara, dan memilih penyedia barang dan jasa, padahal tidak punya kewenangan,” tutur M Rum.

Adapun hal-hal yang memberatkan, kata Rum, Sutedjo melakukan perbuatan tindak pidana korupsi di saat pemerintah gencar berantas korupsi. “Yang meringankan, berlaku sopan, masih punya tanggungan, dan sudah kembalikan uang Rp 5 miliar,” tuturnya.

Majelis hakim yang diketuia Tjokorda Rae memutuskan untuk melanjutkan sidang Sutedjo dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan pada 9 Agustus.

26 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: