KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Menangkap Nazaruddin? Sabar Ya…

KOMPAS.com – Senin, 25 Juli 2011

 

Kompas/Nasru Alam Aziz
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin muncul di hadapan publik melalui wawancara via jaringan Skype dengan jurnalis warga Iwan Piliang, yang disiarkan Metro TV, Jumat (22/7/2011) malam.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian meminta kepada publik agar bersabar menunggu penangkapan buronan Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games di Palembang. Pasalnya, Nazaruddin berada di negara lain.

“Kami enggak bisa langsung menangkap. Kami perlu bantuan polisi negara lain. Bantuan ini yang kami atur betul sehingga mereka mau bantu. Makanya sabar. Kami ingin cepat, jadi beban kami kan,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Senin (25/7/2011).

Seperti diketahui, berbagai pihak mendesak Polri selaku institusi yang diperintahkan Presiden segera membawa Nazaruddin ke Indonesia untuk diadili. Anton mengatakan, pihaknya sudah tahu lokasi keberadaan Nazaruddin. Tentu, dia tak bersedia menyebut lokasi yang bersangkutan dengan alasan akan mengganggu kerja tim.

Anton juga tak mau menjawab ketika ditanya apakah Nazaruddin selama ini berpindah-pidah. Mengenai dugaan Nazaruddin menggunakan paspor palsu, Anton mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan.

Hal itu dapat diketahui setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu tertangkap. “Nanti kalau sudah ketangkep, kami akan tahu ke mana-mana dia pergi, menggunakan paspor apa,” ucapnya.

Seperti diberitakan, Nazaruddin sudah kabur ke luar negeri sekitar dua bulan. Dia diketahui pernah berada di Singapura dan Vietnam. Terakhir, buronan Interpol itu disebut-sebut berada di Argentina setelah kemunculannya melalui skype.

25 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Nasir, Sepupu Nazaruddin, Buka Suara

KOMPAS.com – Senin, 25 Juli 2011

 

TRIBUNNEWS/FELIX JODY KINARWAN
Nasir, sepupu Nazaruddin, ketika ditemui di sela-sela Rakornas Partai Demokrat di Sentul, Jawa Barat, Minggu (24/07/2011).

 

BOGOR, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Muhammad Nasir, meminta Nazaruddin untuk tidak banyak bicara dan membuat pernyataan yang dapat memperkeruh suasana. Hal itu dianggapnya sangat tidak baik untuk Partai Demokrat.

“Kalau Nazaruddin masih di luar negeri, lebih baik diam karena tidak baik buat partai,”ujar Nasir saat ditemui usai acara penutupan Rakornas Partai Demokrat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/7/2011).

Nasir yang mengaku sebagai saudara sepupu Nazaruddin ini juga mendesak agar mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu memenuhi panggilan KPK untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya.

“Segera Nazaruddin pulang untuk melaksanakan proses hukum KPK. Saya minta Pak Nazaruddin segera balik ke Indonesia,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini juga meminta tidak membicarakan persoalan yang melilit Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. “Jangan membicarakan ketua umum karena masih satu partai, tidak baik,”pungkasnya.

Nasir menggantikan posisi Nazaruddin di Komisi III DPR menyusul buronnya Nazaruddin yang tersandung perkara dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang.

Belakangan nama Nasir disebut-sebut dalam perkara lain yang juga diduga melibatkan Nazaruddin. Nasir disebut sebagai salah satu komisaris PT Mahkota Negara yang menjadi perusahaan rekanan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2007-2008.

Diduga, ada proses yang tidak beres di balik kemenangan perusahaan itu dalam proyek di dua kementerian tersebut. KPK telah mengeluarkan surat pencegahan terhadap Nasir ke luar negeri.

25 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

142 Calon Pimpinan KPK Ikuti Uji Makalah

KOMPAS.com – Senin, 25 Juli 2011

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 142 peserta seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengikuti ujian penulisan makalah di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta, Senin (27/7/2011).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar selaku ketua panitia seleksi calon pimpinan KPK mengatakan, para peserta akan diminta membuat makalah yang menjawab persoalan seputar pemberantasan korupsi.

“Makalahnya (diberi waktu) empat jam sehingga mereka bisa bekerja dengan tenang meskipun ruang lingkupnya berat,” kata Patrialis di Kemhuk dan HAM.

Menurut dia, akan ada sejumlah ruang lingkup persoalan pemberantasan korupsi yang menjadi pokok pertanyaan dalam pembuatan makalah tertulis itu. Ruang lingkup yang pertama, kata Patrialis, mengenai kondisi perkembangan korupsi dan penanggulangannya di Indonesia.

“Bagaimana mereka mampu elaborasi keterkaitan pemberantasan korupsi dan proses pembangunan,” katanya.

Kedua, soal kerangka hukum dan kebijakan nasional untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, terkait peran KPK. “Sehingga KPK dapat memberikan satu kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa,” tutur Patrialis.

Keempat, lanjutnya, panitia menginginkan konsepsi dari para peserta mengenai visi misi serta rencana aksi dalam memberantas korupsi. “Berkaitan dengan kompetensi, komitmen, kontribusi dalam pemberantasan korupsi. Terakhir, kesimpulan mereka,” ujar Patrialis.

Dia melanjutkan, makalah hasil tahap seleksi hari ini akan diberi penilaian oleh 18 akademisi. “Hari ini selesai, kami akan ketemu external reader, para pembaca makalah dari perguruan tinggi, akademisi, ada 18 orang. Langsung, sore, tim 18 itu melakukan penilaian dengan kerangka acuan,” tutur Patrialis.

Agar obyektif, lanjutnya, naskah makalah yang dikirimkan kepada tim akademisi tersebut tidak diberi nama peserta. “Jadi, enggak akan ketahuan ini makalah siapa,” tutur Patrialis.

Hasil seleksi penulisan makalah hari ini tersebut, menurutnya, akan diumumkan pada akhir minggu ini. Patrialis belum dapat memastikan berapa orang yang akan lolos. “Semua tergantung peringkat,” katanya.

Seperti diketahui, masa jabatan pimpinan KPK saat ini akan berakhir pada akhir tahun ini. Panitia seleksi KPK akan menyeleksi delapan orang untuk mengikuti fit and proper test calon pimpinan KPK 2011-2015.

25 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Anak Indonesia Butuh Teladan Kejujuran

Menanamkan Kejujuran
KOMPAS.com – Jumat, 22 Juli 2011

Kompas/Elok Dyah Messwati
Ilustrasi Anak Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan, anak Indonesia saat ini membutuhkan teladan kejujuran. Ia mengatakan, fenomena contek massal yang sempat menjadi perhatian publik beberapa bulan lalu, konflik antarelite politik meniscayakan kebohongan dan ketidakjujuran salah satu pihak yang berseteru.

“Anak Indonesia butuh teladan kejujuran. Perilaku elite politik yang saring tuding dan fitnah mempertontonkan perilaku kebohongan yang bertentangan dengan semangat perlindungan anak,” kata Asrorun, di Jakarta, Jumat (22/7/2011).

Kebohongan elite yang dipertontonkan di depan publik, menurut Asrorun, mengganggu mental anak dan menyebabkan krisis keteladanan. Terkait peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 23 Juli, ia mengungkapkan, sudah saatnya seluruh elemen mengarusutamakan hak anak dan menjadikan pemenuhan anak sebagai faktor utama dalam pengambilan kebijakan publik.

“Perlindungan anak Indonesia merupakan tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlu ada kesadaran kolektif untuk melihat pentingnya pemenuhan hak anak,” katanya.

Asrorun menjelaskan, perlindungan anak memiliki dua substansi utama yaitu, pertama, pemenuhan hak-hak dasar yang meliputi hak agama, kesehatan, pendidikan dan sosial. Kedua, perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Selama ini, pemegang kebijakan dinilainya belum seluruhnya memiliki perspektif perlindungan anak dalam menjalankan amanah pembangunan.

Ia mencontohkan, masalah infrastruktur, misalnya, jarang sekali pembangunan jalan, gedung dan juga fasilitas sosial serta fasilitas umum maupun layanan publik yang memperhatikan kebutuhan anak. “Perilaku politisi yang mempertontonkan pertikaian dan kebohongan juga sangat tidak perspektif anak,” tandas Asrorun.

25 Juli 2011 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Penyalahgunaan Anggaran: Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi RSBI

KOMPAS.com – Jumat, 22 Juli 2011

 

shutterstock
Ilustrasi

 

JAMBI, KOMPAS.com — Kejaksaan Negeri Jambi kini sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi anggaran untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMK Negeri 3 Jambi tahun anggaran 2009 senilai Rp 650 juta. Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Sugito, Jumat (22/7/2011), mengatakan, untuk saat ini kasus RSBI SMK Negeri 3 Jambi masih dalam tahap penyelidikan.

Hasil pengumpulan data dan penyelidikan sementara kasus RSBI SMKN 3 Jambi akan ditingkatkan status pemeriksaannya dari tahap penyelidikan ke penyidikan tindak pidana khusus. Dalam kasus ini, hasil pemeriksaan sementara terungkap bahwa ada dugaan penyalahgunaan anggaran dari pusat untuk RSBI di sekolah tersebut, terutama pada perlengkapan dan pengadaan peralatan.

Dari total anggaran sebesar Rp 650 juta untuk RSBI SMKN 3 Jambi tersebut, berdasarkan laporan masyarakat, ada beberapa barang atau perlengkapan yang tidak terpenuhi sesuai anggaran yang seharusnya diadakan pada sekolah tersebut.

Selain itu, berdasarkan laporan yang masuk ke Kejaksaan Negeri Jambi, anggaran tahun 2009 tersebut diduga tidak sesuai rencana anggaran biaya. Diketahui ada beberapa item pengadaan tersebut tidak sesuai. Penyidik masih terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus itu karena belakangan diketahui ada revisi dalam pengadaan barang di proyek RSBI SMKN 3 Jambi tersebut.

“Setelah kasus ini naik ke tahap penyelidikan dan jika ditemukan indikasi perbuatan melawan hukumnnya, kami akan ekspos kepada publik,” kata Sugito.

Saat ini, pihak Kejari Jambi juga sudah meningkatkan dua perkara dugaan korupsi ke tahap penyelidikan, yakni RSBI SMKN 3 Jambi dan kasus dugaan penyalahgunaan pengadaan alat laboratorium untuk Balai Lingkungan Hidup Kota Jambi.

“Kedua kasus itu dalam waktu dekat ini mudah-mudahan bisa ditingkatkan ke penyidikan,” ujarnya.

25 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Rp 35 Miliar Dana Pendidikan Mengendap di Batam

KOMPAS.com – Senin, 25 Juli 2011

BANJARMASIN POST/KASPUL ANWAR Ilustrasi anak-anak

BATAM, KOMPAS — Dana alokasi khusus pendidikan senilai Rp 35,30 miliar untuk Kota Batam mengendap di kas pemerintah daerah setempat. Akibatnya, banyak program pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi terbengkalai.

“Ironis. Ada uang untuk membangun infrastruktur sekolah, tetapi pemerintah daerah tidak menyalurkannya. Sementara kondisi sekolah-sekolah di Batam masih banyak yang butuh pembangunan,” kata Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, Riky Indrakari, Senin (25/7/2011).

Riky menduga DAK senilai Rp 35,30 miliar itu mengendap akibat adanya tarik ulur kepentingan bikrokrat dan politisi baik di pusat maupun daerah. Di pusat, kepentingan itu berada pada makelar anggaran di DPR yang merasa berhak mendapat jatah. Sementara di daerah, ditengarai ada kepentingan oknum eksekutif untuk menyandera dana tersebut.

Pada 2010, Batam digelontor DAK bidang pendidikan Rp 19,19 miliar. Namun sampai dengan akhir tahun anggaran, dana itu sama sekali tak disalurkan sebagaimana mestinya. Pemerintah Kota Batam kemudian mengalokasikannya ke APBD 2011.

Tahun ini, Batam kembali digerojok DAK bidang pendidikan senilai Rp 16,11 miliar. Sejauh ini, lagi-lagi dana ini belum tersalurkan. Dengan demikian, terdapat total Rp 35,30 miliar DAK bidang pendidikan yang mengendap di kas Pemerintah Kota Batam. Akibatnya, banyak program pembangunan infrastruktur sekolah terabaikan.

Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Batam Salin mengakui, DAK pendidikan belum tersalurkan. Alasannya, ada perubahan ketentuan dari Kementerian Pendidikan Nasional.

Untuk DAK 2010, awalnya bersifat swakelola, tetapi pada akhir September muncul ketentuan baru, program DAK harus dilelang. “Sementara pada 2011, kami masih membandingkan dengan pelaksaan DAK di daerah lain,” kata Salim.

Saat ini, Salim melanjutkan, panitia sedang mempersiapkan proses lelang DAK. Targetnya, seluruh DAK yang mengendap tersebut bisa tersalurkan pada tahun ini.

Akibat mengendapnya DAK tersebut, berbagai program pembangunan infrastruktur sekolah di Batam menjadi terbengkalai. Di SMP Negeri 20 Sekupang, misalnya, program pembangunan dua ruang kelas baru (RKB) dari DAK 2010 tak terlaksana. Program pembangunan satu RKB dari DAK 2011 yang sedianya dilaksanakan semester I pun hingga saat ini juga belum terealisasi.

Hal sama terjadi di Sekolah Dasar Negeri 11 Sekupang. Program pembangunan dua RKB dari DAK 2010 hingga saat ini belum terlaksana. Akibatnya, pihak sekolah terpaksa menerima desakan komite sekolah untuk menjadikan ruang guru sebagai ruang kelas guna mengakomodasi anak-anak warga sekitar sekolah yang tidak tertampung pada penerimaan siswa baru tahun ajaran 2011/2012.

“Lalu guru-guru harus di mana. Kami, guru-guru pun butuh ruang yang memadai untuk bekerja. Kami perlu menyiapkan materi pelajaran dan mengevaluasi hasil kerja anak-anak,” kata Nuraida, Kepala SDN 11 Sekupang.

DAK adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus urusan daerah yang menjadi prioritas nasional. Dana itu disalurkan untuk program pembangunan infrastruktur, seperti laboratorium, perpustakaan sekolah, dan ruang kelas baru.

25 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Anak-anak pun Berburu Nazar

KOMPAS.com – Minggu, 24 Juli 2011

k7-11 Beginilah ekspresi anak-anak “pemburu nazaruddin” di kampung Tanjungsari Semarang, dalam Lomba Sepeda Hias menyambut hari anak dan HUT RI ke 66, minggu (24/07/2011)

Nazar ketangkap di Semarang Keyword foto: nazar

SEMARANG, KOMPAs.com –  “Tangkap Nazaruddin! Tangkap Nazaruddin!” Teriak sekelompok anak kecil yang mengendarai sepeda hias di sepanjang jalan kampung Tanjungsari Semarang, minggu (24/07/2011).

Matahari bersinar terik, dan suhu di thermometer ruang menunjukkan angka 34 derajat celcius. Anak-anak yang mengendarai sepeda itu, terus mengayuh sepedanya, cuek dengan udara yang panas. Sepeda mereka dihias kertas warna-warni dan selembar foto bergambar Nazaruddin, bertuliskan Tim Pemburu Nazaruddin.

Sementara itu, sesosok pria mengenakan topeng tikus memacu sepedanya lebih kencang. Puncaknya, sang pria bertopeng tikus itu masuk jalan buntu, dan dikejar anak-anak. Setelah tertangkap, topeng pria itu dilepas paksa. “Teman-teman, ini bukan Nazaruddin tapi Nazarrono! Ini pakdhe Nazarrono!” teriak salah satu dari anak-anak itu.

Demikianlah lomba sepeda hias yang digelar warga RT 07 / RW 06 Tanjungsari Semarang. Lomba sepeda hias ini digelar untuk memperingati Hari Anak sekaligus HUT RI ke 66.

Ketua panitia, Miyanto mengatakan, lomba sepeda hias ini digelar, untuk mengembalikan keceriaan anak-anak. Menurutnya, akhir-akhir ini anak-anak di kampung Tanjungsari agak berkurang keceriaannya, karena tayangan televisi didominasi berita Nazaruddin yang bertubi-tubi. “Bahkan beberapa stasiun televisi sampai tidak sempat memberikan hiburan kepada anak-anak. Jadi ketika anak-anak protes dan ingin menggelar lomba sepeda hias, kami memfasilitasi,” kata Miyanto.

Vira, salah satu anak Tanjungsari menyebutkan, kreatifitas menghias sepeda berasal dari inisiatif anak-anak sendiri, termasuk kejengkelannya terhadap Nazar yang diekspresikan lewat teriakan. “Orang tua hanya membantu membuat kalimat di poster, setelah tahu maksud dan keinginan kami,” kata Vira.

Rute sepeda hias itu sendiri tak jauh. Hanya memutari kampung mereka sendiri. Namun sepanjang jalan mereka bertanya kepada warga, jika ada yang melihat orang seperti dalam foto yang mereka bawa, diminta lapor ke RT karena bisa dapat hadiah Rp 100 juta. “Nanti kalau budhe lihat ya mas,” kata seorang perempuan setengah baya saat mendapat pesan dari anak-anak.

Nazar telah ditangkap oleh anak-anak Tanjungsari Semarang. Namun Nazaruddin yang merugikan anak-anak dan merampas keceriaan anak-anak memang belum tertangkap. Yang jelas, menurut Sutiyono, warga Tanjungsari, perampasan keceriaan itu, ditangkap secara kreatif oleh anak-anak. “Nazaruddin bisa saja menghilang, namun kreatifitas harus terus berjalan,” katanya.

25 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kasasi MA Turun: Kepala Dinas di Gresik Divonis 18 Bulan

KOMPAS.com – Jumat, 22 Juli 2011

shutterstock ilustrasi

 

GRESIK, KOMPAS.com –  Kasasi Mahkamah Agung atas Soemarsono, terpidana korupsi reklamasi pantai di Pulau Bawean Rp1,1 miliar sudah turun dan diterima Pengadilan Negeri Gresik Senin (18/7/2011) lalu.

Dalam amar putusannya Hakim Mahkamah Agung dipimp in Joko Sarwoko dengan anggota Qomariyah E Sapardjaya dan Mahdi Sirendra Nasution menjatuhkan vonis 18 bulan penjara denda Rp 50 juta atau bila denda tidak terbayat diganti dengan hukuman tiga bulan penjara terhadap Somarsono yang kini menjabat Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Humas Pengadilan Negeri Gresik Fathul Mujib Jumat (22/7) mengatakan pihaknya mengirimkan salinan putusan ke terpidana Soemarsono dan jaksa. Urusan eksekusi menjadi wewenang kejaksaan.

Sebelumnya putusan kasasi untuk terdakwa lainnya Buang Idang Guntur, Sihabuddin, Siti Kuntjarni juga telah turun. Buang pada peterngahan 2010, Sihabuddin pada awal 2011 sedangkan Siti Kuntjarni pada Mei 2011. Keempatnya sama-sama divonis pada 27 Oktober 2009 dengan nomor perkara 891K/pidsus/2009 dengan majelis hakim MA yang sama, tetapi turunnya kasasi tidak serentak .

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Gresik Selvia Desty R mengatakan, kejaksaan sudah menerima salinan putusan kasasi Soemarsono, tetapi belum mema stikan kapan eksekusi dilaksanakan. Kami akan akan melapor ke pimpinan lalu memanggil terpidana untuk eksekusi, tuturnya.

Kuasa Hukum Soemarsono, Suyanto mengaku belum menerima salinan putusan kasasi tersebut. Namun, bila benar kliennya sudah diputus, maka para penerima aliran dana reklamasi lainnya harus diusut ke tindak pidana korupsi.

Kasus reklamasi pantai di Sangkapura Pulau Bawean ini menyeret lima orang. Zainal Arifin, mantan Kepala Subdinas Kelistrikan Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik saat sidang di PN Gresik Pebruari 2009 lalu diputus 18 bulan penjara. Saat banding Zaenal Arifin divonis enam bulan, kini dia sudah bebas.

Sementara Buang Idang Guntur pemenang tender reklamasi pantai, So emarsono (mantan Kepala Dinas Lingkung an Hidup Pertambangan dan Energi Gresik), Sihabuddin (pemilik CV Daun Jaya yang perusahaannya digunakan untuk ikut tender), Siti Kuntjarni (mantan Kepala Tata Usaha Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi Kabupaten Gresik) divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Gresik, tetapi ditingkat kasasi divonis berbeda-beda.

Buang divonis empat tahun penjara, Sihabuddin satu tahun penjara, Siti Kuntjarni satu tahun penjara dan terakhir Soemarsono satu tahun enam bulan penjara.

Soemarsono hingga Jumat (22/7/2011) mengaku belum menerima salinan putusan Kasasi. Dirinya juga belum memikirkan peninjauan kembali atas putusan kasasi MA, karena belum tahu apa materinya. Soemarsono juga tidak ak an mengungkit-ungkit siapa saja yang menerima dana reklamasi pantai di Pulau Bawean.

25 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Korupsi: Menangis, Mantan Bupati Nias Minta Bebas

 

KOMPAS.com – Jumat, 22 Juli 2011
K42-11 Mantan Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha (62) usai mengikuti persidangan Jumat (22/7/2011).

MEDAN, KOMPAS.com – Sidang korupsi dana bantuan bencana gempa dan tsunami dengan terdakwa mantan Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha (62) memasuki agenda pembacaan pembelaan (pledoi), Jumat (22/7/2011).

“Sebelum saya mengakhiri, ijinkanlah saya menyatakan bahwa peristiwa ini telah menghancurkan masa depan saya, mencederai harkat martabat saya, pribadi, istri, dan anak-anak, cucu, serta keluarga yang saya cintai dan kasihi,” katanya sambil menghapus air mata.

“Peristiwa ini sungguh-sungguh menjadi tekanan batin yang luar biasa pada penghujung karir saya, lebih-lebih tuntutan JPU yang sangat menyakitkan dan telah membuat saya dan seluruh keluarga sangat terpukul,” ucapnya lagi.

Terdakwa mengaku menyadari telah membuat kesalahan dalam hidupnya yang terlalu percaya kepada staf yang justru bersekongkol menimpakan semua kesalahan kepada dirinya. “Atas kesilapan dan kelalaian itu, saya sungguh-sungguh menyesal,” ungkapnya.

Saya mohon majelis hakim berkenan mempertimbangkan usia, pengabdian yang telah saya darmabaktikan kepada negara selama 40 tahun tanpa henti. Berkenan membebaskan saya dari segala tuntutan, dan mohon putusan yang seadil-adilnya serta seringan-ringannya. “Hukumlah saya atas ketidaktahuan dan kelalaian saya,” pintanya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Badrani Rasyid dalam nota pembelaannya menyatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam dakwaan dan tuntutannya melihat dari sisi subjektif. “Mengesampingkan fakta sebenarnya. Pendalaman soal pokok perkara yang menjadi dakwaan tidak dilakukan,” kata Badrani.

Seharusnya, sesuai keterangan saksi ahli Syachril Machmud, dana bantuan bukan APBN. Sehinga dapat dipergunakan langsung oleh Bupati tanpa harus melakukan proses tender ataupun penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Tim pembela juga menuduh mantan Bendahara Umum Kabupaten Nias Baziduhu Ziliwu telah berbohong dan melakukan tipu muslihat dengan mengatakan dirinya ditunjuk terdakwa menjadi ketua panita pembelajaan dana bantuan. Padahal, terdakwa tidak pernah menunjuk saksi. Terlebih, memerintahkan memindahkan rekening dana bantuan ke rekening pribadi saksi.

Berdasarkan seluruh uraian, penasihat hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair. Membebaskan terdakwa (Vrijspraak) dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).

Sebelumnya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1, dan dituntut 8 tahun pejara. Ketua Majelis Hakim Suhartanto menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda vonis pada 10 Agustus mendatang.

25 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bupati Garut Dituntut Mundur

KOMPAS.com – Senin, 25 Juli 2011
k48-11 Ribuan pengunjuk rasa membentangkan spanduk yang menuntut Bupati Garut mundur, Senin (25/7/2011).

 

GARUT, KOMPAS.com — Ribuan orang dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kepemudaan se-Kabupaten Garut, Jawa Barat, menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Aceng HM Fikri mundur dari jabatannya, Senin (25/7/2011).

Dalam orasi yang dipimpin langsung oleh Ganda Permana (GMBI), mereka menyatakan Aceng harus mundur karena tidak mampu memimpin pemerintahan hingga mengakibatkan reformasi birokrasi gagal.

Mereka menilai Aceng mengkhianati masyarakat pemilih independen sebab kini dia bergabung dengan salah satu partai politik. Aceng dinilai gagal mengentaskan rakyat dari kemisikinan sebab berpihak kepada kapitalis, terindikasi korupsi dana APBD, bantuan sosial DBH, dan bencana alam.

“Selama tiga tahun memimpin, Aceng tidak pernah memerhatikan kondisi infrastruktur pedesaan yang sangat parah,” ujar Ganda mewakili para pengunjuk rasa.

Ribuan pendemo juga memasang baliho di berbagai lokasi strategis, seperti simpang lima Tarogong, Alun-alun Tarogong, dan Alun-alun Garut.

Baliho itu berisi tuntutan mereka agar Bupati Garut segera mundur. Selain itu, para pendemo juga membagikan pamflet yang menyebut isu poligami bupati yang dilansir oleh salah satu media terbitan Jakarta.

Demo ini direncanakan berlangsung selama tiga hari, hingga Rabu (27/7/2011).

25 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: