KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kejari Purwodadi Didemo Mahasiswa

SOLOPOS.com – Jum’at 22 Juli 2011

Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Grobogan demo di Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwodadi. (Arif Fajar S)

Grobogan (Solopos.com)–Bertepatan dengan Hari Bhakti Adhiyaksa, Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwodadi didemo oleh belasan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Grobogan, Jumat (22/7/2001).

Dengan membawa sejumlah poster bertuliskan antara  lain,Kajari Jangan Kecewakan Rakyat Grobogan, Usut Tuntas Kasus Korupsi di Grobogan, Dukung 1010% Lembaga Peradilan dan Tegakkan Supremasi Hukum mahasiswa berorasi di depan pintu gerbang Kejari Purwodadi, Jl KS Tubun Purwodadi.

Mahasiswa dari PMII, IMPG,IPNU, GEPAK dan LCKI secara bergantian berorasi menuntut agar Kejari Purwodadi mengusut tuntas kasus-kasus dugaan korupsi di Grobogan. Kordinator aksi, Maimun dalam orasinya mengatakan, Grobogan termasuk  kabupaten tertinggal di banding kabupaten/kota lain, karena tidak becusnya lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi.

“Tercatat dari tahun 2000-2011 tidak ada satu pun kasus korupsi yang berhasil diusut tuntas.Kami rakyat Grobogan tidak rela bumi ini dikotori oleh tikus-tikus berdasi yang menjijikan,” tegasnya.

Akhirnya empat perwakilan mahasiswa, Maimun, Irham, Purwadi dan Bayu diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwodadi Lidya Dewi SH MH didampingi Kasi Pidsus Budi Santoso SH dan Kasi Intel Suryadi SH.

Selain itu, perwakilan mahasiswa tersebut meminta Kajari, Lidya Dewi mau menandatangani surat pernyataan bahwa Kejari akan meningkatkan kinerja untuk menindaktegas kasus korupsi di Grobogan. Setelah penandatanganan surat pernyataan oleh Kajari Lidya Dewi SH, para pendemo akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

(rif)

22 Juli 2011 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Hifdzil Alim: KPK Harus Gerak Cepat Agar Nasir Tak Seperti Nazar

detikNews – Kamis, 21/07/2011

Hifdzil Alim: KPK Harus Gerak Cepat Agar Nasir Tak Seperti Nazar

Jakarta – Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM telah mengeluarkan surat cegah ke luar negeri bagi M Nasir terkait dugaan suap wisma atlet. Setelah ini lantas apa? Jangan sampai pengeluaran surat cegah tak ditindaklanjuti gerak cepat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga M Nasir mengikuti jejak sepupunya, Nazaruddin.

“Agar Nasir tak sama dengan Nazar, KPK harus langsung tembak ke intinya. KPK harus gerak cepat, periksa dan langsung tangkap jika sudah tersangka. Tapi umumnya kalau sudah dicekal pasti tersangka. Setelah pemeriksaan selesai, harus langsung dilimpahkan ke pengadilan, jangan terlalu lama,” kata pengamat hukum Hifdzil Alim.

Berikut wawancara detikcom dengan peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM ini, Kamis (21/7/2011):

Nasir sudah dicegah ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi terkait kasus dugaan suap wisma atlet. Tentu ini pantas diapresiasi?

Cekal itu adalah wewenang penegak hukum. Kalau KPK meminta pencekalan Nasir untuk kasus tertentu sah-sah saja. Tapi pertanyaannya, setelah cekal lalu apa? Kalau dicekal kan artinya tidak boleh ke luar negeri. Tapi kalau sekarang KPK juga tidak tahu dia di mana ya sama saja.

Mengeluarkan cekal itu baik karena kemungkinan para penegak hukum belajar dari kasus sebelumnya. Lalu apa setelah ini? Bagaimana langkah pemeriksaan? Apakah barang buktinya sudah cukup? Berdasarkan peraturan yang ada, perkara korupsi itu kan harus diselesaikan dalam 120 hari.

Yang terpenting juga, jangan sampai kasus korupsi masuk ke ranah politik. Kalau kasus Nazaruddin itu saya kira sudah sampai ke mana-mana, jadi susah menyelesaikannya. Publik di berbagai forum dunia maya sudah mulai menyerang KPK, karena Nazar bilang Chandra dan Jasin terlibat deal dalam kasus Nazar. Kalau publik menyerang KPK dan tidak percaya KPK, tentu akan bahaya. Kalau sudah tak percaya, apakah kasus korupsi akan kembali masuk ke kepolisian dan kejaksaan?

Tindakan cepat KPK mutlak diperlukan setelah pencekalan atas Nasir?

Iya dong, kalau KPK ingin kasus ini cepat selesai. Dulu kan dalam penanganan kasus KPK itu seperti makan bubur, makanya mulainya dari pinggir. Kalau sekarang ini bagi saya, kalau dari pinggir kecenderungannya tak bisa membendung isu politik. Kalau tidak bisa membendung isu politik maka akan lama penyelesaiannya.

Agar Nasir tak sama dengan Nazar, KPK harus langsung tembak ke intinya. KPK harus gerak cepat, periksa dan langsung tangkap jika sudah tersangka. Tapi umumnya kalau sudah dicekal pasti tersangka. Setelah pemeriksaan selesai, harus langsung dilimpahkan ke pengadilan, jangan terlalu lama.

Bagaimana jika KPK lambat?

Kalau terlalu lama, saya takut nanti dibawa ke ranah politik. KPK harus segera memproses dan segera melimpahkan kasusnya ke Tipikor. Kemudian kasus dikembangkan lewat sidang. Kalau sekarang Wafid Muharam, Mindo Rosalina dan El Idris berkata kan pernyataannya di luar sidang, saya takut sekali kasus ini nantinya sama dengan kasus Century. Century itu kan awalnya hiruk pikuk sekali sampai dibentuk pansus. Tapi setelah gemuruh ya begitu saja, nggak selesai. Saya khawatir kasus Nazar ini akan dibuat begitu.

Kalau dibiarkan berlarut-larut, kasus Nazar ini akan menyita banyak energi. Cara menyudahinya adalah bekerja cepat dan melimpahkan kasusnya ke Tipikor dengan cepat. Jangan bimbang dengan perhitungan politik. Kejar saja dan jangan direm.

Melalui Nasir, KPK bisa mencari tahu keberadaan Nazar juga?

Melalui Nasir, KPK bisa mengembangkan kasus dugaan suap, mencari tahu siapa saja yang kena. Karena kan selama ini ada dugaan aliran dana ke pihak lain dari proyek pemerintah. Tapi melalui Nasir bisa diketahui posisi Nazar, saya nggak yakin.

Dulu tim dari Partai Demokrat kan pernah ke Singapura dan bertemu dengan Nazar, buktinya KPK juga tidak melakukan pelacakan dari situ. Selain itu, apa mereka nggak terpikir kalau Nazar itu butuh makan, butuh ganti baju, nggak mungkin dia bawa uang cash demikian banyak. Tentu dia pernah ke toko dan menggunakan kartu kreditnya.

Nah, kenapa KPK tidak melacak kartu kreditnya. Jaringan perbankan itu terintegrasi. Kartu kredit ada nomor pinnya, kalau sudah terpakai pasti tercatat. Apakah langkah ini sudah dilakukan oleh KPK?

Padahal sudah dikeluarkan red notice atas Nazar, juga sudah kerjasama dengan interpol, tapi kenapa susah sekali. Saya kira ini karena terlalu lama bertindak sehingga terjebak dalam kubangan politik.

Kalau Nunun agak sulit kita lihat masih wajar karena suaminya mantan petinggi di Polri, sehingga mungkin punya jaringan atau apa. Boleh jadi karena ini jadi agak susah. Tapi Nazar? Jaringan politik tidak punya, bukan dari kalangan elite, di luar negeri tidak punya pengaruh apa pun. Kalau melihat kondisi ini, Nazar sangat mudah diambil. Jangan-jangan ada mafia kekuasaan yang tidak menginginkan Nazar pulang.

Apa yang Pukat UGM harapkan dari kasus ini?

Jangan habis gelap terbit gelap. Ini jadi terlihat pertarungan antara Nazar dengan Anas. Ini gelap betul, jadi mengaburkan sisi hukumnya. Saya melihat ini sangat politis dan bernuansa intrik, hampir sama dengan kasus Century.

Jangan-jangan ini habis gelap terbit gelap. KPK jangan hanya berhenti pada Wafid, Mindo, Idris. Harus diusut aktor intelektualnya, duitnya ke mana dan peruntukannya apa. Jangan sampai hal-hal yang prinsip jadi tidak tersentuh. Setelah gelap harus terbit terang.

KPK jangan mau ditarik ke kubangan politik. Pak Busyro (Ketua KPK Busyro Muqoddas) mengatakan, agar Nazar memberikan keterangan ke KPK, bukan ke media. Kalau KPK sampai tanggapi itu, itu sudah ranah politik.

Sekarang begini, terserah Nazar mau ngomong di mana, KPK jangan ikut mengomentari. Yang penting KPK jalan saja, proses saja semua dan kembangkan informasi yang keluar termasuk juga keterangan Nasir nanti.

(vit/nrl)

22 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Korupsi Retribusi Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

ANTARA JATENG.com – Selasa, 19 Juli 2011

ANTARA – Kejaksaaan Negeri Rembang, Jawa Tengah, akan melimpahkan berkas perkara dua tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana retribusi TPI tahun 2007-2009 senilai Rp436 juta ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Semarang, Rabu (20/7).

“Berkas perkara kedua tersangka, masing-masing Wilastono (Kepala Urusan Keuangan TPI Tasikagung) dan Sirojil Munir (Bendahara Terima TPI Tasikagung) sudah lengkap. Jika tidak ada halangan, Rabu (20/7) pagi berkasnya kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor di Semarang,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Wardjiman, didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus, Kusri, di Rembang, Selasa.

Pelimpahan berkas tersebut, jelas ia, dilakukan secara cepat agar pihaknya bisa segera fokus ke penanganan perkara pada kasus yang sama dengan tersangka lainnya, yakni Kepala TPI Tasikagung, Mulyono.

“Setelah melimpahkan berkas kedua tersangka tersebut, kami secepatnya akan menyelesaikan berkas perkara pada kasus yang sama dengan tersangka Kepala TPI Tasikagung, Mulyono,” katanya mengungkapkan.

Kedua tersangka, Wilastono dan Sirojil Munir, lanjut ia, akan dijerat dengan dugaan pelanggaran Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

“Penanganan kasus dugaan penyalahgunaan dana retribusi TPI Tasikagung selama 2007-2009 kami targetkan tuntas akhir Juli 2011,” katanya.

Kejaksanaan Negeri Rembang menahan dua tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana retribusi TPI tahun 2007-2009 senilai Rp436 juta, Wilastono dan Sirojil Munir pada Senin (18/7) setelah dilakukan pemeriksaan selama dua jam pada hari yang sama.

Kejari setempat mulai melakukan penyidikan kasus tersebut sejak pertengahan 2010.

Pada 24 Agustus 2010, Kepala Urusan Keuangan (Wilastono) dan Bendahara Terima TPI Tasikagung (Sirojil Munir) ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Rembang.

Setelah pengembangan lebih lanjut, kasus ini akhirnya juga menyeret Kepala TPI Tasikagung Mulyono. Kepala TPI tersebut turut ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Oktober 2010.

Dugaan dana retribusi TPI Tasikagung itu berawal dari tidak disetorkannya sebagian retribusi pelelangan ikan kepada pemkab.

Sebagian uang itu justru digunakan untuk membayar uang para bakul ikan di TPI tersebut, padahal semestinya uang pembayaran bakul dibayar dengan uang hasil penjualan ikan dan bukan dari dana retribusi.

(Pujianto)

22 Juli 2011 Posted by | REMBANG | Tinggalkan komentar

Pansel KPK Jaring Masukan Lewat Facebook dan Twitter

TEMPOinteraktif.Com – Kamis, 21 Juli 2011

Panitia Seleksi Pimpinan KPK. ANTARA/Pandu Dewantara

TEMPO Interaktif, Jakarta – Sejak kotak saran pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibuka oleh panitia seleksi pada 25 Juni 2011 lalu, masih sedikit masukan masyarakat yang masuk. Karena itu, kata Sekretaris Panitia Seleksi  KPK Achmad Ubbe, panitia  meminta masukan masyarakat melalui beragam  cara.

“Selain lewat website, kami juga menyebarkan akses masukan lewat facebook dan twitter,” kata Ubbe, Kamis, 21 Juli 2011. “Isi pemberitaan media nasional dan lokal juga kita pantau terus.”

Ubbe mengungkapkan, sampai saat masukan yang sudah diterima dan dihitung oleh Masyarakat Transparansi Indonesia sebanyak 410 surat. Dari surat yang masuk, mayoritas berisi dukungan pada sejumlah calon pimpinan KPK. Sedangkan yang berisi kritik hanya segelintir saja. “Kritik tak hanya menyasar calon pimpinan KPK, tapi juga ditujukan pada Pansel,” kata Ubbe.

Meskipun lebih sepi jika dibandingkan tahun lalu, Pansel tidak melihat hal ini sebagai penurunan kepercayaan masyarakat kepada KPK. “Untuk menjaring kita juga masih terus berupaya dapatkan saran dari banyak cara,” kata Ubbe.

Sejumlah 142 orang telah lolos seleksi tahap awal calon pimpinan KPK. Di antara nama yang lolos tahap berikutnya adalah Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja, Juru Bicara KPK Johan Budi SP, dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein. Para calon ini Senin pekan besok akan menghadapi tes tahap berikutnya, yaitu membuat makalah.

RIRIN AGUSTIA

22 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pengadilan Korupsi Kutim Akan Dialihkan

Kasus Korupsi
KOMPAS,com – Jumat, 22 Juli 2011
shutterstock
Ilustrasi

SANGATTA, KOMPAS.com – Proses persidangan semua kasus korupsi di Kutai Timur, Kaltim akan segera dialihkan ke Samarinda, hal itu terkait dengan telah berdirinya Kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kota Samarinda.

“Sejak Kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kalimantan Timur di Samarinda didirikan beberapa waktu lalu, maka seluruh proses persidangan dialihkan ke Kota Samarinda,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sangata, Didik Djoko Ady Poerwanto di Sangata, Jumat (22/7/2011).

Sebelumnya, Harifin A Tumpa, Ketua Mahkamah Agung RI pada 28 April meresmikan Pengadilan Tipiko tersebar 14 provinsi di Indonesia.

Ke-14 Pengadilan Tipikor daerah yang diresmikan yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri serang dan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Selain itu, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura.

Didik Djoko Ady Poerwanto menyebutkan sejumlah kasus dugaan korupsi pemeriksaannya sudah mendekati rampung tinggal beberapa item kelengkapan yang akan dipenughi diantaranya nilai kerugian negara.

Menurut Didik Djoko, AP, Kejaksaan Negeri Sangatta, saat ini sedang mendalami sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Kutai Timur.

“Dari sejumlah kasus yang hampir final penyelidikan dan penyidikannya terdapat beberapa oknum pejabat terlibat bahkan tergolong pejabat teras Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD) Kutai Timur,” kata Kajari Didik didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum) Octario Hartawan Achmad, dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Waluyo.

Kasus yang ditangani kejaksaan, termasuk memeriksa tersangka Ernawati pejabat eselon III dengan jabatan mantan Sekretaris tim Kelayakan Keluarga Bantuan Perumahan Miskin (KKBPM) tahun 2008 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bappemas) yang kini tersandung dua perkara korupsi.

“Ernawati, sudah digajnar penjara karena kasus korupsi lainnya, dan masih ada lagi kasus perkara lain sedang ditangani,” ujarnya.

Ernawati tersandung tudingan menerima gratifikasi atas proyek bantuan perumahan warga miskin dari beberapa kepala desa dan ketua RT, dalam kapasitasnya sebagai pegawai yang saat itu memiliki jabatan sebagai sekretaris Tim Penilai Kelayakan Keluarga Penerima Bantuan Perumahan Miskin tahun 2008.

Tersangka Ernawati memaksa kepala desa dan ketua RT untuk memberikan dana itu, setiap rumah nilainya bervariasi, Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta atau sebanyak 230 Kepala Keluarga, dan berhasil mengumpulkan uang sekira dari Rp 89 juta rupiah.

Perbuatan Ernawati tak tampak dalam audit keuangan negara yang dilakukan berbagai pihak seperti BPK (Badan Pemeriksa Keungan), Inspektorat Wilayah (Itwil) Kabupaten Kutai Timur.

“Perbuatan itu bertentangan dengan pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Kajari lagi.

22 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Artis Herman Felani Diperiksa KPK

TEMPOinteraktif.Com – Jum’at, 22 Juli 2011

Herman Felani. TEMPO/Dwi Narwoko

TEMPO Interaktif, Jakarta – Herman Felani, artis era tahun 1980-an, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus korupsi iklan layanan masyarakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 5,6 miliar. “Dia diperiksa sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, Jumat, 22 Juli 2011.

Pemeran film Masih Adakah Cinta bersama Lydia Kandou ini ditetapkan tersangka oleh KPK pada Februari 2011 lalu. Rumah produksi miliknya diduga menjadi rekanan proyek iklan layanan masyarakat Pemerintah Provinsi DKI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2006-2007. Kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 3,9 miliar. KPK menduga kuat Herman Felani telah memberikan uang suap kepada sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi untuk meloloskan proyek iklan itu.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan mantan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Journal Effendy Siahaan, sebagai tersangka. Dia diduga telah meminta fee sebesar 10 persen dari total anggaran Rp 5,6 miliar.

Herman Felani pernah dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK. Menurut dia sebelumnya, dalam proyek ini dia bertindak sebagai distributor iklan ke media massa. Ada 5 televisi yang menayangkan iklan layanan masyarakat itu.

Herman menyebut, dalam kontrak disepakati 200 tayangan, tapi yang terealisasi hanya 100 tayangan. Sisa uang sebesar Rp 600 juta dari kekurangan tayangan itu telah dikembalikannya ke pemerintah.

Pemeriksaan Herman merupakan yang kedua kalinya setelah pemanggilan pertama tak hadir. Sampai pukul 10.00 WIB, dia belum juga mendatangi kantor KPK.

RUSMAN PARAQBUEQ

22 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

NTT Kekurangan 134 Jaksa Untuk Tangani Kasus Korupsi

TEMPOinteraktif.Com – Jum’at, 22 Juli 2011

TEMPO/Mahfoed Gembong

TEMPO Interaktif, Kupang – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) masih kekurangan sedikitnya 134 jaksa untuk menangani kasus korupsi dan pidana umum di daerah itu.

“Kita masih kekurangan jaksa dua kali lipat dari jumlah jaksa yang ada saat ini,” kata Kepala Bidang Pembinaan Kejati NTT, Agus Budi, kepada wartawan di Kupang, Jumat, 22 Juli 2011.

Menurut dia, saat ini, jumlah jaksa di NTT sebanyak 134 orang atau hanya 25 persen dari jumlah pegawai sebanyak 387 orang. Jumlah jaksa ini masih sangat kurang karena idealnya jumlah jaksa di NTT sebanyak 268 orang. “Jumlah itu disesuaikan dengan banyaknya kasus pidana umum dan khusus (korupsi) yang terus meningkat,” katanya.

Jumlah jaksa yang masih kurang antara lain di Kejaksaan Negeri Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kejaksaan Negeri Kefa, Kabupaten Timor Tengah Utara. “Idealnya satu jaksa menangani lima perkara, namun kenyataan satu jaksa menangani puluhan perkara,” katanya.

Dia mengaku telah menerima keluhan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kefa Diding Kurniawan, terutama karena banyak kasus korupsi yang mengendap dan belum bisa diselesaikan karena kurangnya jaksa. “Kajari Kefa sudah mengeluh soal kekurangan jaksa untuk menangani kasus korupsi,” katanya.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Eliaser Hutagalung meminta agar Kejaksaan Agung menambah jumlah jaksa di NTT. Namun, dia meminta agar jaksa yang ditugaskan di NTT adalah jaksa yang siap pakai. “Jangan sampai kita diberikan jaksa baru. Wah, kita repot karena harus melatihnya lagi,” katanya.

Eliaser mengatakan sudah sebulan ini jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT lowong sehingga dia yang sementara menjalankan tugas sebagai Kepala Kejati. Padahal, menurut dia, sudah ada Surat Keputusan (SK) Kejati NTT yang baru, namun belum dilantik oleh Kejaksaan Agung. “SK-nya sudah ada, tapi belum dilantik di Kejaksaan Agung,” katanya.

YOHANES SEO

22 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Jambi Tak Yakin Daerahnya Masuk Lima Besar Terkorup

TEMPOinteraktif.Com – Rabu, 20 Juli 2011

TEMPO/Machfoed Gembong

TEMPO Interaktif, Jambi – Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi B.D. Nainggolan meragukan hasil survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) yang menyebutkan Provinsi Jambi masuk dalam lima besar daerah terkorup di Indonesia. “Saya mempertanyakan itu karena lembaga tersebut melakukan survei di mana dan siapa saja yang disurvei,” ujarnya, Rabu, 20 Juli 2011.

“Setahu saya mereka survei pada bagian pelayanan umum, seperti di lembaga yang menangani pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan lainnya, tapi tidak pada tingkat penggunaan anggaran,” dia menambahkan.

Untuk mengetahui tingkat korupsi di suatu daerah, menurut Nainggolan, tidak hanya bisa dilakukan pada instansi atau lembaga pelayanan umum. “Kami tidak melihat dari sisi itu saja, tapi juga langsung kepada para pengguna anggaran. Saya kira Jambi tidak sejelek apa yang disebutkan,” katanya.

Walau demikian, menurut dia, pihaknya selaku lembaga penegak hukum akan selalu mengantisipasi serta terus mengusut tindak pidana korupsi. “Itu merupakan bagian tugas pokok kami,” ujarnya.

Dalam survei TII, Jambi masuk dalam lima daerah terkorup. Jambi berada di bawah Provinsi Riau, Medan, Aceh, dan Sulawesi Selatan.

SYAIPUL BAKHORI

22 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Disdik Investigasi Sekolah Jualan Buku

KOMPAS.com – Kamis, 21 Juli 2011

ICW

BANGKALAN, KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan, Madura, Jawa Timur, mendesak Dinas Pendidikan setempat agar melakukan investigasi terkait dengan adanya pihak sekolah yang menjual buku paket pada siswa.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan Musawwir, Kamis (21/7/2011) malam, mengatakan, Disdik Bangkalan perlu turun tangan terkait dengan persoalan ini, agar praktik jualan buku tidak biasa dilakukan pihak sekolah. Apalagi untuk lembaga pendidikan tingkat SD dan SMP gratis, karena sudah mendapatkan bantuan pemerintah.

“Mana kala terjadi adanya pungutan pada anak sekolah, terutama pada siswa SD dan SMP, itu tidak dibenarkan. Sebab, sudah dianggarkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” kata Musawir.

Ia menjelaskan, anggaran BOS harus digunakan sesuai dengan peruntukan sehingga tidak ada lagi pungutan terhadap siswa. Ketika ada salah satu macam pungutan pada siswa SD sangat menyalahi aturan dan perlu ditindaklanjuti.

“SD dan SMP sudah ada dana BOS sehingga tidak perlu lagi ada pungutan, baik untuk membeli buku paket atau untuk keperluan yang lain,” ucapnya.

Menurut Musawwir, Disdik Bangkalan harus proaktif terhadap adanya indikasi sekolah menarik sumbangan dalam bentuk pembelian buku sekolah. Karena di situ telah ada anggaran BOS yang dikucurkan pemerintah.

“Apabila informasi ini benar dan dilakukan pihak sekolah untuk biaya pembelian buku, kami minta Disdik untuk melakukan investigasi, sebelum menjadi permasalahan yang lebih besar,” kata politisi dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama ini.

Sementara itu, Kasi Kurikulum TK/SD Disdik Bangkalan, Slamet Margono, mengatakan, pihaknya sudah terjun ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Ia mengaku, memang ada sekolah yang menjual buku paket pada siswa.

“Tapi, itu sudah kami tindaklanjuti dengan mengeluarkan surat rekomendasi agar kebijakan tersebut segera dihentikan karena tidak sesuai dengan PP Nomo 17 Tahun 2010,” kata Margono menjelaskan.

Lembaga pendidikan tingkat SD di Kabupaten Bangkalan yang sementara ini diketahui menjual buku paket kepada para siswanya ialah di SDN Sabiyan I, Kecamatan Kota Bangkalan.

Penjualan paket buku di lembaga itu terungkap setelah salah seorang wali murid memprotes kebijakan itu ke pihak sekolah dan melaporkan ke DPRD setempat.

22 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi RSBI

Penyalahgunaan Anggaran
KOMPAS.com -Jumat, 22 Juli 2011

shutterstock
Ilustrasi

JAMBI, KOMPAS.com — Kejaksaan Negeri Jambi kini sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi anggaran untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMK Negeri 3 Jambi tahun anggaran 2009 senilai Rp 650 juta. Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Sugito, Jumat (22/7/2011), mengatakan, untuk saat ini kasus RSBI SMK Negeri 3 Jambi masih dalam tahap penyelidikan.

Hasil pengumpulan data dan penyelidikan sementara kasus RSBI SMKN 3 Jambi akan ditingkatkan status pemeriksaannya dari tahap penyelidikan ke penyidikan tindak pidana khusus. Dalam kasus ini, hasil pemeriksaan sementara terungkap bahwa ada dugaan penyalahgunaan anggaran dari pusat untuk RSBI di sekolah tersebut, terutama pada perlengkapan dan pengadaan peralatan.

Dari total anggaran sebesar Rp 650 juta untuk RSBI SMKN 3 Jambi tersebut, berdasarkan laporan masyarakat, ada beberapa barang atau perlengkapan yang tidak terpenuhi sesuai anggaran yang seharusnya diadakan pada sekolah tersebut.

Selain itu, berdasarkan laporan yang masuk ke Kejaksaan Negeri Jambi, anggaran tahun 2009 tersebut diduga tidak sesuai rencana anggaran biaya. Diketahui ada beberapa item pengadaan tersebut tidak sesuai. Penyidik masih terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus itu karena belakangan diketahui ada revisi dalam pengadaan barang di proyek RSBI SMKN 3 Jambi tersebut.

“Setelah kasus ini naik ke tahap penyelidikan dan jika ditemukan indikasi perbuatan melawan hukumnnya, kami akan ekspos kepada publik,” kata Sugito.

Saat ini, pihak Kejari Jambi juga sudah meningkatkan dua perkara dugaan korupsi ke tahap penyelidikan, yakni RSBI SMKN 3 Jambi dan kasus dugaan penyalahgunaan pengadaan alat laboratorium untuk Balai Lingkungan Hidup Kota Jambi.

“Kedua kasus itu dalam waktu dekat ini mudah-mudahan bisa ditingkatkan ke penyidikan,” ujarnya.

22 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: