KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Surat Palsu MK: Tersangka Khawatir Barang Bukti Hilang


SUARA MERDEKA – Kamis, 21 Juli 2011

 

JAKARTA – Tersangka kasus pemalsuan surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) No 112/PAN.MK/VIII/2009, Masyhuri Hasan, yang kini mendekam di ruang tahanan Bareskrim Polri meminta penyidik Polri segera menetapkan tersangka lainnya dalam kasus itu. Dia khawatir barang bukti kasus tersebut hilang.

Penasihat hukum Hasan, Edwin Partogi mengungkapkan, Hasan berharap penyidik segera menetapkan tersangka lainnya dan menahan mereka yang terlibat. Sebab, dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah tertera nama Masyhuri Hasan dkk (dan kawan kawan). “Itu artinya ada tersangka lainnya.”

Menurut Edwin, Hasan khawatir mereka yang terlibat dalam kasus tersebut dapat menghilangkan barang bukti. Sebab, hingga kemarin belum ada penambahan tersangka dan penahanan.
Edwin mengungkapkan, Hasan merupakan korban sindikat kejahatan mafia pemilu. “Kalau yang membuat konsep Zainal (mantan panitera MK Zaenal Arifin Hoesein) dan diketikan oleh Faiz (mantan panitera pengganti MK, Muhammad Faiz),” katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengungkapkan, ada kemungkinan penyidik menetapkan tersangka lainnya dalam kasus tersebut. “Bisa saja,” ujar Anton di Mabes Polri.
Anton mengatakan, pihaknya masih mendalami kemungkinan keterlibatan Zainal dan Faiz dalam kasus tersebut. ìKalau memang ada buktinya, dan indikasi cukup, siapapun bisa kami tetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Sutarman mengaku telah mengkantongi daftar tersangka dalam kasus tersebut. Penyidik sudah yakin peran masing-masing tersangka tersebut namun belum ada bukti yang menguatkan.

Panja DPR

Sementara itu, Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu DPR berharap Polri dapat menghadirkan tersangka kasus pemalsu an surat MK, Masyhuri Hasan ke DPR guna dimintai keterangan. Pasalnya, dalam Undang-Undang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3), DPR berhak memanggil setiap warga negara, jika dipandang perlu untuk dimintakan keterangan.
’’Dalam Undang-Undang MD3 itu eksplisit, semua orang wajib hadir kalau diundang DPR, tidak pandang bulu, bahkan ada hak paksa. Artinya, ada aturan lex spesialis tentang kewenangan DPR. Dia (Masyhuri) harus datang,’’ kata pimpinan Panja Mafia Pemilu, Abdul Hakam Naja, di Gedung DPR, kemarin.

Meski demikian, Panja memahami posisi Masyhuri Hasan yang saat ini sedang menjalani proses penyidikan oleh Kepolisian. Maka, pertemuan antara Panja dengan Masyhuri Hasan kemungkinan besar akan dilakukan secara tertutup, sehingga tidak mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan.
’’Kalau takut terbuka, kita ada alternatif rapat tertutup. Tetapi, jangan kemudian lembaga DPR ini tidak dihormati,’’ tegas Hakam.

Adapun Ketua Panja Mafia Hukum, Chairuman Harahap mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Kapolri Jendral Timur Pradopo, terkait rencana pemanggilan Masyhuri Hasan. Pemanggilan tersebut sejatinya akan dilaksanakan Kamis (21/7).
’’Tadi sudah kami bicarakan (dengan Kapolri), kita minta supaya (Masyhuri) dihadirkan disini. Pada prinsipnya Pak Kapolri tidak masalah,’’ tuturnya.

Dia menambahkan, pertemuan tersebut nantinya akan dilakukan secara tertutup. Keputusan rapat tertutup tersebut bukanlah permintaan dari pihak Kepolisian, akan tetapi memang kesepatakan dari Panja mengingat yang bersangkutan dalam status sebagai tersangka.

Dia yakin Masyhuri Hasan dapat memberikan keterangan sesuai apa yang dibutuhkan oleh para anggota Panja. ’’Kita ini inginkan agar semua cepat selesai, tentunya akan kita konfirmasi banyak hal. Kita punya cara agar Masyhuri dapat menerangkan dengan jelas,’’ tambah Chairuman.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, telah menandatangani surat yang diajukan Panja kepada Kapolri, terkait rencana pemanggilan Masyhuri Hasan. ’’Panja telah membatalkan niat untuk berkunjung ke Polri, dan mereka tetap bersikukuh untuk memanggil yang bersangkutan ke DPR. Alasannya sederhana, Ketua MK saja datang,’’ katanya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Timur Pradopo belum dapat memastikan hal tersebut.

Menurutnya, datang tidaknya Masyhuri Hasan ke DPR bergantung dari keputusan penyidik. ’’Dia kan tersangka, semua tergantung penyidik. Dalam KUHAP, yang bersangkutan masih dalam proses penyidikan intensif,’’ tegasnya.
Sementara itu, Hakam Naja menilai, alasan Kepolisian untuk melarang Hasan hadir ke DPR dengan didasarkan oleh KUHAP sangat tidak tepat. Dikatakan, dalam KUHAP tidak ada pasal yang mengatur secara eksplisit bahwa seorang tersangka dilarang untuk ditemui siapa pun.

’’Ternyata di KUHAP tidak ada. Artinya, tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang seorang tersangka yang ditahan itu memberikan keterangan kepada pihak lain,’’ tambahnya. (K32,J22-25,35)

21 Juli 2011 - Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: