KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Hasan Akan Buka Semua di Panja

KOMPAS.com – Kamis, 21 Juli 2011
DHONI SETIAWAN Gedung Mahkamah Konstitusi.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka Masyhuri Hasan akan membuka semua yang dia ketahui mengenai kasus pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilu 2009 di wilayah Sulawesi Selatan I di hadapan Panja Mafia Pemilu di DPR.

Rencananya, Hasan akan memberi keterangan secara tertutup, Kamis (21/7/2011) siang.

“Hasan akan sampaikan semua yang dia ketahui, siapa saja yang berkepentingan, siapa yang membuat surat, siapa yang menggunakan. Sudah dibuka semua ke penyidik. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” kata Edwin Partogi, pengacara Hasan di Mabes Polri, Kamis.

Edwin mengatakan, Hasan tidak keberatan panja berlangsung tertutup. Hasan pun siap jika panja berlangsung terbuka. Seperti diketahui, Polri meminta panja tertutup agar keterangan Hasan tidak mengganggu proses penyidikan yang masih berjalan.

Dikatakan Edwin, pihaknya meminta kepada panja agar mendesak kepolisian bekerja lebih cepat untuk menjerat pihak lain yang terlibat. Pasalnya, hingga kini baru Hasan yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

“Kami berharap tidak berhenti pada Hasan karena dia bukan siapa-siapa. Dia hanya juru panggil (di MK). Tetapi banyak pihak lain yang berkepentingan dengan surat itu sampai sekarang belum ditahan,” ucap Edwin.

Selain itu, lanjut Edwin, pihaknya meminta kepada DPR agar membantu kliennya diberikan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Edwin menilai Hasan pantas disebut sebagai whistle blower dan membantu penyidikan di kepolisian.

“Tidak ada salahnya Hasan diberi perlindungan. Kalau apa yang dituduhkan kepadanya merupakan tindak pidana, dapat diberikan hukuman yang ringan,” katanya.

Jadi Anda akan minta perlindungan ke LPSK?

“Akan kami lakukan,” jawab Edwin.

Seperti diberitakan, Hasan dinilai saksi penting yang mengetahui kronologis pemalsuan surat MK.

Hasan baru dimintai keterangan panja lantaran mantan juru panggil MK itu ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Panja baru dapat menyimpulkan kasus itu setelah Hasan memberi keterangan secara lengkap.

Menurut hasil investigasi internal MK, Hasan mengopi berkas jawaban panitera MK yang dibuat pada 14 Agustus 2009. Berkas surat yang isinya tidak seusai dengan amar putusan MK itu lalu dicetak dan diberi nomor surat dengan tulisan tangan.

Ia mengambil hasil scan tandatangan panitera MK, Zainal Arifin, yang terdapat dalam komputer MK kemudian membubuhkan ke surat itu. Surat itu lalu diberikan kepada Arsyad Sanusi (saat itu hakim di MK) dan Dewi Yasin Limpo (saat itu caleg Partai Hanura).

Menurut Hasan saat pemeriksaan di kepolisian, surat itu dikonsepkan oleh Zainal Arifin Husein dan diketik Muhammad Fais. Keduanya saat itu menjabat panitera di MK.

21 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Sekolah Jual Buku, Wali Murid Berang

Tahun Ajaran Baru
KOMPAS.com – Rabu, 20 Juli 2011

K17-11
Sri Hartatik saat menunjukkan buku pelajaran anaknya yang harus ditebus

BANGKALAN, KOMPAS.com — Larangan penjualan buku untuk siswa tingkat sekolah dasar tampaknya tidak dihiraukan oleh SDN Sabiyan, Kecamatan Kota, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Di sekolah itu, setiap siswa diwajibkan untuk membeli buku mata pelajaran.

Sri Hartatik (38), wali murid SDN Sabiyan, berang terhadap pihak sekolah. Pasalnya, beberapa paket buku mata pelajaran anaknya harus ditebus. Terlebih lagi, harga yang ditawarkan oleh pihak sekolah lebih mahal dibandingkan harga buku yang dijual di toko buku. “Ini sudah bisnis yang dikedepankan sebab harganya jauh lebih mahal dari toko buku,” ujarnya, Rabu (20/7/2011).

Sri mengaku sangat keberatan dengan pembelian buku pelajaran dari sekolah. Pada tahun ajaran baru ini, anaknya yang duduk di SDN Sabiyan bertambah satu orang. Sebelumnya, tiga anaknya sudah duduk di kelas III, kelas IV, dan kelas V. “Uang yang harus saya keluarkan untuk setiap mata pelajaran mereka Rp 200.000. Tinggal kalikan saja jumlah mata pelajaran mereka,” imbuhnya.

Sri menjelaskan, ia sudah menanyakan kepada pihak sekolah terkait dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk buku pelajaran. Namun, pihak sekolah hanya menjanjikan saja. “Tidak jelas sampai sekarang dan BOS itu. Kenyataannya buku buku paket yang dibutuhkan harus beli semua,” katanya.

Lebih lanjut, Sri semakin merasa keberatan karena buku-buku itu harus diperbarui setiap akhir semester sehingga buku paket yang telah dipakai kakak kelas selama setahun lalu tidak cocok dan tidak digunakan lagi. “Hanya ada satu dua yang bisa dipakai oleh adik kelasnya,” katanya.

Sementara itu, Prawito, guru kelas III SDN Sabiyan, saat dikonfirmasi, mengakui adanya penjualan buku di sekolahnya tersebut. Namum, tidak ada unsur paksaan bagi siswa untuk membelinya. “Kami tidak memaksa siswa untuk membelinya dan yang kami lakukan sudah berdasarkan persetujuan Dinas Pendidikan Bangkalan,” ujarnya menerangkan.

21 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Disdik Tak Rekomendasi Jual Buku

KOMPAS.com – Kamis, 21 Juli 2011
K17-11 Slamet Margono, Kepala Seksi Pendidikan Dasar TK/SD Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur

 

BANGKALAN, KOMPAS.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, membantah memberi rekomendasi penjualan buku paket mata pelajaran sekolah untuk tingkat sekolah dasar (SD). seperti. Penjualan buku bagi siswa SD jelas-jelas dilarang, karena sudah ada jaminan dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Dalam BOS, kata Margono tiap siswa sudah mendapatkan biaya sebesar Rp 33.000. Biaya tersebut sudah termasuk untuk pembelian buku mata pelajaran siswa. Jadi pihak sekolah sudah tidak perlu jual beli buku pada siswa.

Kepala Seksi Pendidikan Dasar TK/SD Kabupaten Bangkalan Slamet Margono, menegaskan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, di mana sekolah harus menyiapkan buku paket dari dana BOS.

“Itu sudah jelas aturannya. Maka kami tidak berani mengeluarkan relomendasi penjualan buku bagi siswa SD,” ungkap Slamet Margono, Kamis (22/07/2011).

Dalam BOS, kata Margono tiap siswa sudah mendapatkan biaya sebesar Rp 33.000. Biaya tersebut sudah termasuk untuk pembelian buku mata pelajaran siswa. Jadi pihak sekolah sudah tidak perlu jual beli buku pada siswa.

Yang dilakukan oleh SDN Sabiyan, Kecamatan Kota, Bangkalan, sudah melanggar aturan dan buku yang sudah dijual kepada siswanya harus ditarik dan uangnya dikembalikan.

“Kami akan tegur kepala sekolahnya agar secepatnya buku tersebut ditarik. Jauh hari sebelumnya, semua kepala sekolah sudah diperingatkan agar jangan melakukan penarikan kepada siswa berupa apapun termasuk penjualan buku,” terang Margono.

Sebelumnya, orangtua siswa di SDN Sabiyan berang terhadap sekolah yang sudah menjual beberapa paket buku mata pelajaran kepada masing-masing siswa. Hal itu dinilai sangat merugikan wali murid, karena dana BOS yang sudah menjadi hak siswa tidak jelas peruntukannya.

Seperti dikeluhkan Sri Hartatik (38) salah satu wali murid, yang harus menebus buku paket mata pelajaran anaknya sebesar Rp. 200.000. Tidak hanya itu, harga buku yang dijual pihak sekolah lebih mahal dari harga toko buku.

“Harganya masih lebih mahal Rp 5.000 per buku, jika dibandingkan dengan toko buku,” kata Sri Hartatik, Rabu (20/07/2011).

Bagi Sri Hartatik yang empat anaknya bersekolah di SDN Sabiyan, langkah pihak sekolah sungguh memberatkan. Di samping itu, banyak buku mata pelajaran yang dibeli kakak kelasnya tidak bisa dipakai kembali pada adik-adik kelasnya.

21 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Polri Sudah Tahu Keberadaan Nazar

KOMPAS,com – Kamis, 21 Juli 2011

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Komunitas Anak muda (Kaum) Demokrat Sejati, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (19/7/2011). Mereka meminta KPK segera memeriksa bukti petunjuk berupa isi pesan blackberry dari Nazaruddin soal dugaan suap pembangunan wisa atlet Sea Games yang tersebar ke media massa.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, Kepolisian RI telah berhasil melacak keberadaan tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet Sea Games 2011, M Nazaruddin.

Polisi, kata Tifatul, juga telah melacak keberadaan mantan politisi Partai Demokrat tersebut ketika Metro TV melakukan wawancara langsung pada Selasa (19/7/2011) silam.

Namun, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini enggan menginformasikan keberadaan Nazaruddin. “Tanya aja Pak Timur (Kapolri Jenderal Timur Pradopo),” kata Tifatul kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/7/2011).

Menurut Tifatul, kepolisian dengan mudah dapat melacak keberadaan Nazaruddin ketika yang bersangkutan melakukan percakapan. Teknologi saat ini bahkan dapat melacak keberadaan Nazar sekalipun yang bersangkutan telah menggunakan kartu telepon.

“Ah, yang gitu-gituan ketahuan kok,” kata Tifatul singkat.

Ditambahkan Tifatul, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung upaya aparat penegak hukum dapat melacak keberadaan Nazar. Namun, ujung tombak pencarian tetap berada di tangan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nazar, ketika ditanya keberadaannya pada Selasa silam, mengatakan, dirinya saat ini berada di tempat yang aman dari upaya rekayasa hukum.

21 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tuntut Tuntaskan Kasus-kasus Korupsi

Pemuda Kebangsaan Unjuk Rasa
KOMPAS.com – Rabu, 20 Juli 2011
IMANUEL MORE GHALE
Pemuda Kebangsaan melakukan unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (20/7/2011). Mereka menuntut Kejagung menuntaskan kasus-kasus korupsi seperti kasus Sisminbakum, kasus Century, dan kasus dana pelawat pemilihan Deputi Senior Gubernur BI.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekitar 250 massa yang tergabung dalam Pemuda Kebangsaan berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Mereka menuntut Jaksa Agung menuntaskan kasus-kasus korupsi yang semakin marak.

Lukman Hakim, Koordinator Aksi, mengatakan kepada Kompas.com di depan Kantor Kejagung, Jakarta, Rabu ( 20/7/2011 ), Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK adalah aparat yang diandalkan masyarakat untuk memberantas korupsi. “Tapi, Kejaksaan sudah semakin terkooptasi mafia korupsi. Jadi kami menuntut Jaksa Agung bersikap tegas menyelesaikan kasus-kasus yang lama tak kunjung tuntas,” kata Lukman.

Para pendemo membawa berbagai poster bergambar Hartono Tanoesudibjo, mantan pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD), yang disebutkan terlibat dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan HAM. Mereka lantas membakar poster-poster tersebut di depan gerbang Kejagung.

Kasus Sisminbakum, menurut Lukman Hakim, hanya salah satu kasus yang belum dilanjutkan pihak Kejaksaan. “Kami juga menuntut penuntasan kasus Century, kasus Miranda Gultom, dan kasus-kasus korupsi lainnya,” tandas Lukman.

Ia menambahkan, penegakan hukum yang dilakukan pihak kejaksaan dalam kasus-kasus tersebut belum menyeluruh karena belum menyentuh tokoh-tokoh utama. “Yang dihukum baru sebatas operator, atau dalam kasus Miranda Gultom, hanya pemberi suapnya saja,” pungkas Lukman.

21 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Nasir Kaget Dicekal Imigrasi

KOMPAS.com – Kamis, 21 Juli 2011

KOMPAS/WISNU AJI DEWABRATA Pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (24/3/2011).

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Muhammad Nasir, mengaku kaget mendapat kabar bahwa dirinya telah dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Menurut Nasir, dia belum mendapat pemberitahuan langsung dari KPK terkait hal itu.

“Saya kaget dicekal KPK. Sampai saat ini tidak ada pemberitahuan pencekalan itu,” ujar Nasir saat dihubungi wartawan, Kamis (21/7/2011).

Namun, Nasir mengaku akan tetap mematuhi peraturan yang berlaku tersebut. Nasir juga membantah bahwa dirinya terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games.

“Sebagai warga negara yang baik saya menghormati. Saya sama sekali tidak terlibat proyek wisma atlet. Tapi sejauh ini saya tetap baik dengan Anas Urbaningrum dan saudara saya Nazaruddin,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan, KPK meminta pencegahan terhadap anggota Komisi III DPR, M Nasir, untuk kepentingan penyidikan terkait kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Menurut Busyro, pencegahan terhadap Nasir akan mempermudah KPK jika membutuhkan keterangan politikus Partai Demokrat itu.

21 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

M Nasir Dicegah Terkait Penyidikan

KOMPAS.com – Kamis, 21 Juli 2011

 

KOMPAS/WISNU AJI DEWABRATA
Pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (24/3/2011).

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengungkapkan, KPK meminta pencegahan terhadap anggota Komisi III DPR, M Nasir, untuk kepentingan penyidikan terkait kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. M Nasir adalah sepupu dari M Nazaruddin, mantan anggota Komisi VII DPR, yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

“Sudah sejak dua hari yang lalu (dicegah),” kata Busyro saat dihubungi wartawan, Kamis (21/7/2011). Menurut Busyro, pencegahan terhadap Nasir akan mempermudah KPK jika membutuhkan keterangan politikus Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan surat cegah terhadap M Nasir. Penerbitan surat pelarangan bepergian ke luar negeri itu berdasarkan permintaan KPK.

“Kami mau enggak mau harus laksanakan. Kami kewenangannya kan di pencekalan,” ujar Patrialis. Terkait keberadaan Nasir saat ini, Patrialis mengungkapkan bahwa Nasir masih berada di Indonesia. Nasir adalah pengganti posisi Nazaruddin di Komisi III DPR. Namanya pernah tercatat sebagai pemegang saham di PT Anak Negeri bersama dengan Nazaruddin. Perusahaan tersebut diduga terlibat dalam pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek pembangunan wisma atlet SEA Games yang kini menjadi perkara yang ditangani KPK.

Selain itu, nama Nasir disebut-sebut sebagai salah satu Komisaris PT Mahkota Negara yang menjadi rekanan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pendidikan Nasional pada 2007-2008. Diduga, proyek pengadaan di dua kementerian yang melibatkan PT Mahkota Negara itu bermasalah secara hukum.

21 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Angie: Setiap Kader Rp 2 Juta-Rp 3 Juta

KOMPAS.com – Kamis, 21 Juli 2011

KOMPAS IMAGES/BANAR FIL ARDHI Angelina Sondakh

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Demokrat Angelina Sondakh membenarkan adanya pemberian uang kepada Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah yang mendukung Anas Urbaningrum saat Kongres II Partai Demokrat, Mei tahun lalu, untuk transportasi dan akomodasi. Namun, Angelina membantah hal itu disebut politik uang (money politics). Menurut dia, itu biaya politik.

“Pada waktu itu, saya lagi menyusui. Jadi, saya enggak banyak terlibat ya. Tetapi kalau misalkan money politic, itu sama sekali tidak ada. Tetapi kalau cost politic, seperti biaya transportasi, uang makan, saya rasa itu juga berlaku di kubu mana pun waktu itu,” katanya di Gedung DPR, Kamis (21/7/2011 ).

Menurut anggota tim kampanye Anas Urbaningrum ini, besaran yang wajar untuk biaya akomodasi setiap kader dari cabang dan daerah di angka Rp 2 juta-Rp 3 juta. Namun, itu disesuaikan dengan daerah asal para peserta kongres yang mendukung. DPC dan DPD dari bagian timur Indonesia tentu menghabiskan biaya lebih besar daripada yang berasal dari kawasan sekitar Jawa.

Setiap kader juga diberi uang makan. Namun, Angie mengatakan, jumlahnya tidak mencapai 10.000 dollar AS per orang seperti yang dituduhkan mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin.

Istri mendiang Adjie Massaid ini membantah pula bahwa dana tersebut diakal-akalin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Angie, dana politik tim diperoleh dari iuran.

“Orang itu kami iuran kok sampai mati-matian. Enggak banyak (untuk anggota). Itu saya rasa sama di semua kubu,” ujarnya.

Bantahan ini disampaikan Angie menyusul kembali bernyanyinya Nazaruddin di salah satu televisi swasta bahwa pemilihan ketua umum Demokrat sarat dengan politik uang. Anas, yang kemudian terpilih, juga tak terlepas dari strategi tersebut. Menurut Nazaruddin, Anas “menyuap” setiap kader pendukungnya dengan 10.000 dollar AS.

21 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jingle Sari Roti Terdengar di “Metro TV”

Kasus Korupsi
KOMPAS.com – Kamis, 21 Juli 2011
M Nazaruddin

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Keberadaan tersangka kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin kembali dipertanyakan. Pasalnya, saat Nazaruddin melakukan dialog dengan Metro TV, terdengar jingle khas dari usaha roti terkenal, yaitu Sari Roti.

Hal itu menimbulkan kecurigaan dari beberapa penyimak acara itu, termasuk salah seorang kaskuser dengan nama account nandabdg (kaskus holic). Dia membeberkan kecurigaannya di situs Kaskus pada Rabu (20/07/2011) pukul 09.01 PM.

Inilah isi dari pernyataan tersebut:

“Keberadaan Nazaruddin: Indonesia saya ingin sekali membantah pernyataan pimpinan KPK yang menyatakan bahwa Nazaruddin tidak ada di Indonesia.

Saya menemukan petunjuk pada saat menyimak tayangan MetroTV pada saat mewancarai Nazaruddin. Saya kemudian memeriksanya dan semakin yakin akan temuan tersebut.

Mari kita perhatikan dan teliti bersama. Saya memeriksanya melalui youtube dan dengan memperhatikan lagi ketika tayangan wawancara tersebut diulang oleh MetroTV:

1. Silakan buka tayangan wawancara tersebut pada link youtube berikut: http://www.youtube.com/watch?v= uVOC_PXMzFU

2. Silakan perhatikan audio pada menit 2:22 sampai dengan 2:30

3. Maka akan terdengar suara/nada yang masuk ke dalam audio (background audio) tayangan wawancara tersebut. Suara atau nada yang masuk tersebut kebetulan sangat familiar dengan telinga saya, yaitu suara atau nada tukang roti keliling “Sari Roti” yang biasa berkeliling di perumahan.

Dalam hal ini, tidak mungkin suara tersebut masuk dari input audi di studio MetroTV. Satu-satunya jawaban adalah suara tersebut masuk dari input audio Nazarudin dan tidak mungkin tukang roti keliling “Sari Roti” berada di Singapura atau luar negeri.

Penulis di Kaskus itu kemudian menyimpulkan bahwa Nazaruddin ada di Indonesia. Dia meminta pembaca tulisannya juga dapat menganalisis video tersebut. Pesan ini dikirim ke berbagai milis dan group BlackBerry Messenger milik wartawan hari ini.

“Kesimpulannya adalah Nazarudin ada di Indonesia dan kemungkinan berada di sebuah rumah di salah satu komplek perumahan di Indonesia. kemungkinan besar di Jakarta. Hal ini karena tukang roti keliling tersebut biasanya beroperasi di pemukiman perumahan. Semoga temuan ini bisa di analisis dengan baik oleh rekan-rekan sekalian,” tutupnya.

21 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pelaksanaan Proyek DAK Wonosobo 2010: Belasan Kepala Sekolah SD Terbelit Hutang

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 21 Juli 2011

Wonosobo, CyberNews. Sebanyak 14 Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dari empat Kecamatan, terbelit hutang dengan kontraktor. Hal itu disebabkan, hingga Juli 2011 ini proyek pusat alokasi peningkatan mutu pendidikan dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010 belum cair.

Padahal, sejumlah sekolahan penerima DAK sudah merealisasikan proyek, bahkan pembangunannya ada yang sudah mencapai 90 persen. Setiap sekolah mendapat proyek paket sebesar Rp 80 juta, total DAK 2010 yang digelontorkan untuk pengelola pendidikan, yakni sebesar Rp 33 miliar.

Melalui koordinatornya, Suyono yang merupakan Kepala SDN 1 Winongsari Kaliwiro sudah menyampaikan surat keberatan perihal tanggungan beberapa pengelola sekolah ke Bupati Wonosobo. Surat tersebut juga sudah ditembuskan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) dan Komisi D DPRD yang membidangi pendidikan.

Mereka mengeluhkan tunggakan yang sudah dikeluarkan pihak sekolah, namun alokasi DAK tak kunjung cair. Surat yang disampaikan ke Bupati perihal permasalahan tersebut belum ada jawaban.

Empat belas kepala sekolah SD yang saat ini terbelit hutang antara lain, SDN 1 Winongsari, SDN 1 Pucung Kerep, SDN Purwosari SDN Sukoreno di Kecamatan Kaliwiro, SDN 1 Besuki, SDN 2 Sumberejo, SDN 2 Penerusan, SDN 3 Wadaslintang, SDN 1 Trimulyo di Kecamatan Wadaslintang.

Ketua Komisi D DPRD Wonosobo, Ika Sulistya Putra ST, Kamis (21/7) masih akan menelusuri. Pihaknya paling hanya bisa melakukan mediasi dan mencari solusi terbaik bagi sejumlah kepala sekolah yang terlanjur membangun. “Dalam APBN-P 2011 pembangunan DAK harus melalui tender dan dipihak ketigakan,” katanya.

( Edy Purnomo / CN31 / JBSM )

21 Juli 2011 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: