KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pelayanan Minimal Salah Kaprah


SUARA MERDEKA – Rabu, 20 Juli 2011

  • Pemkot Berpedoman SOP

BALAI KOTA – Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disebutkan dalam website Pemkot Semarang dinilai salah kaprah. Peneliti Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP), Gunarto menilai, pelayanan publik yang dijalankan Kota Semarang belum mendasar pada SPM, melainkan baru Standard Operational Procedure (SOP).

”Meski yang kami lihat dalam web-nya Kota Semarang selalu disebutkan SPM, tapi ini istilah yang telanjur salah. Jadi SPM yang sesungguhnya seperti yang diatur dalam UU No 32/2004, PP 65/2005 dan Permendagri No 6 dan 9/2007,” jelasnya, usai sosialisasi SPM dari Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Balai Kota.

Menurut dia, keberadaan SOP tersebut oleh seluruh SKPD dinilai sebagai SPM. Padahal pencapaian antara SPM dan SOP sangat berbeda. SOP adalah standar yang melekat pada unit pelayanan, sedangkan SPM melekat pada 13 urusan wajib pelayanan dasar publik.

Selama ini, lanjutnya, belum jelas standar pelayanan minimal yang dilakukan Pemkot.  Karena itu, pelayanan yang nampak hanya terkesan apa adanya.

Dia menilai, Pemerintah Pusat lamban dalam menetapkan SPM. Pasalnya, hal itu sudah dibahas sejak 2004 sedangkan aturan perundang-undangannya sudah terbit pada 2005. Meski begitu, penerapan SPM ini semestinya sudah harus segera ditindaklanjuti oleh SKPD. Supaya pada tahun-tahun mendatang SPM sudah bisa tercapai.

Menurut dia, penetapan SPM oleh Pemerintah Pusat ini merupakan prospek yang bagus bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang maksimal.

”Kalau SPM ini sudah dilaksanakan dan masyarakat tidak mendapatkannya tentu bisa melakukan gugatan pada Pemerintah,” ungkapnya.

Kasubid Urusan Pemerintahan Daerah Bidang 2/1 Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Nanny Tarwanto menjelaskan, seluruh daerah sudah harus menerapkan SPM maksimal 2015 mendatang. Sejauh ini sudah ada 13 urusan yang harus terpenuhi dalam SPM, di antaranya pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan hidup dan keluarga berencana.

Ke depan, dua urusan wajib pelayanan dasar juga akan dimasukkan dalam SPM, yakni perhubungan dan penanaman modal tengah yang saat ini masih dalam penggodokan oleh pemerintah pusat.

SPM dalam bidang pendidikan yakni wajar sembilan tahun menjadi salah satu target yang harus dipenuhi SKPD. Adapun sosialisasi SPM tersebut dimaksudkan agar SKPD di Kota Semarang segera mengaplikasikan SPM untuk masuk dalam dokumen perencanaan.

Disinggung kendala yang dihadapi dalam penerapan SPM, jelasnya, sosialisasi yang masih minim serta terbatasnya kondisi keuangan masing-masing daerah.

Kegiatan ini mendapat apresiasi positif dari Pemkot Semarang. ”Penerapan SPM ini bisa menjadi evaluasi kinerja penyelenggaraan daerah. Tahun kemarin Kota Semarang menduduki peringkat kedua dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan dengan percepatan SPM ini diharapkan bisa mendapatkan peringkat yang lebih baik,î tukasnya.

Pengamat kebijakan publik Undip, Teguh Yuwono mengatakan, menjadi salah besar bila SOP digunakan sebagai standar pelayanan. ”Cakupan SOP hanya terbatas dan bersifat teknis. Sebaliknya SPM menyeluruh. Kalau SOP dijadikan landasan, wajib diganti,” ungkap dia.

Sebenarnya antara SPM dan SOP merupakan landasan dalam kinerja PNS. SPM yang membuat pemerintah pusat, penjabarannya lewat SOP yang menyusun kabupaten/kota. ”SOP tetap ada sepanjang harus ada pedoman pelaksanaan SPM,” ungkap Teguh. (J9,H37-16)

20 Juli 2011 - Posted by | SEMARANG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: