KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Polri: Kita Harus Sabar!

PENCARIAN NAZARUDDIN-NUNUN
KOMPAS.com – Selasa, 19 Juli 2011
http://www.interpol.int Foto Nunun Nurbaeti terpampang di situs interpol. Nunun resmi menjadi buronan internasional di 188 negara. Pencarian Nunun di 188 negara ini dilakukan setelah Markas Besar Kepolisian RI menerima permintaan red notice dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam menyatakan, kepolisian masih melakukan pencarian Muhammad Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti. Namun, keberadaan dua orang dengan kasus dugaan suap yang berbeda itu, belum bisa disampaikan pada publik.

“Kalau diberi tahu (keberadaan Nunun dan Nazaruddin) nanti bisa kabur. Yang jelas sudah dicari, kalau ketemu akan disampaikan kepada publik. Polri kan butuh posisi Nazarudin dan Nunun, perlu kepastian. Jadi, tidak mudah,” ujar Anton di Hotel Aryaduta, Selasa (19/7/2011).

Ketika dikonfirmasi bahwa keduanya masih berada di wilayah Asia Tenggara, Anton enggan menjawab lebih lanjut. Ia hanya tersenyum.

“Tenang saja, kita sudah dapatkan (negara yang ditelusuri). Tim sedang bergerak untuk menelusuri. Nazarudin dan Nunun dikejar, ini wilayah orang, harus koordinasi, kita harus sabar dan perlu waktu,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Nazaruddin merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games, di Palembang, Sumatera Selatan. Ia telah meninggalkan Indonesia sejak 23 Mei 2011, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dan dicegah kepergiannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara itu, Nunun, istri Mantan Wakapolri, Adang Daradjatun, merupakan tersangka kasus dugaan suap cek pelawat terhadap anggota DPR RI periode 1999-2004. Ia meninggalkan Indonesia sejak Februari 2009. Nunun, awalnya menjadi saksi, baru pada Februari 2011 ia menjadi tersangka kasus tersebut.

Adapun kedua buron tersebut awalnya pergi ke Singapura. Namun, diketahui, keduanya sempat mengitari sejumlah negara lain di Asia Tenggara.

20 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Wawancara dengan Metro TV: Nazaruddin Kembali Muncul, Apa Katanya?

KOMPAS.com – Selasa, 19 Juli 2011

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin kembali berbicara di media dalam wawancaranya dengan Metro TV, Selasa (19/7/2011) petang. Nazaruddin, dalam sejumlah pernyataannya, menunjukkan bahwa ia masih berada di luar negeri. Ia mengajukan sejumlah syarat untuk kembali ke Tanah Air. Salah satunya, jika ada bukti yang menunjukkan bahwa ia menerima aliran dana “haram”.

“Kalau ada bukti bahwa ada aliran uang ke saya, saya akan kembali ke Indonesia,” kata Nazaruddin dalam wawancara tersebut.

Hal lainnya, seperti pernah diungkapkan kepada sejumlah media, Nazaruddin kembali menguak adanya permainan dalam sejumlah proyek di pemerintahan oleh para elite Demokrat. Ia banyak mengungkap aliran uang kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Puluhan miliar, kata Nazaruddin, digelontorkan untuk pemenangan Anas.

“Dari proyek Ambalat, untuk pemenangan Anas Rp 50 miliar. Dibawa dengan mobil boks yang dibawa Ibu Yuliani. Dan, Ibu Yuliani sekarang dilindungi Anas,” papar anggota Komisi VII DPR itu.

Selain itu, kata Nazaruddin, ada pula uang sebesar Rp 35 miliar yang digunakan untuk pemenangan Anas. “Semua tahu, uangnya dari proyek mana, dari siapa ngambil-nya,” ujar Nazaruddin.

Sejak meninggalkan Tanah Air pada 23 Mei 2011, Nazaruddin kerap memberikan kejutan melalui pernyataan-pernyataannya yang diungkapkan melalui pesan BlackBerry Messenger kepada sejumlah wartawan. Kini, ia telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games. Statusnya sebagai kader Demokrat juga telah resmi lepas setelah ia mendapatkan peringatan ketiga dan dipecat dari partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

20 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

PPATK: 144 Transaksi Mencurigakan di Rekening Nazar

Dugaan Suap
KOMPAS.com – Selasa, 19 Juli 2011

KOMPAS/PRIYOMBODO Yunus Husein.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan jumlah transaksi mencurigakan yang dimiliki politisi Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet untuk SEA Games itu diketahui memiliki 144 transaksi keuangan. Sebelumnya, PPATK menemukan jumlah transaksi mencapai 109. Ketua PPATK Yunus Husein menduga, transaksi itu bukan hanya terkait kasus wisma atlet SEA Games.

“144 transaksi itu ada di 16 bank. Saya tidak bisa sebutkan nama banknya. Sudah naik dari 109 menjadi 144, paling banyak perusahaan. Kami dengar dari sumber kami, bukan hanya kasus wisma atlet saja yang mengalir ke 16 bank itu,” ujar Yunus di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2011).

Nominal terbesar dari 144 transaksi Nazaruddin itu, lanjut Yunus, mencapai Rp 187 miliar. Sekitar  Rp 67 miliar di antaranya dilakukan melalui transaksi antarbank. Yunus juga menyebutkan, PPATK menemukan transaksi tunai sebesar Rp 54,7 miliar. Saat ini catatan 109 transaksi sudah diserahkan ke KPK. Menurut dia, pihaknya belum sampai menelusuri dana ke Partai Demokrat.

“Nilai transaksi terbesar 187 miliar. Ke partainya saya belum lihat,” katanya.

Seperti yang diketahui, Nazaruddin diduga mendapat dana fee dari PT DGI senilai Rp 25 miliar untuk kasus tersebut. Ia juga diduga terlibat dalam kasus di Kemendiknas. Sampai saat ini KPK tengah melakukan penelusuran dana yang dimainkan pengusaha muda itu. Meskipun demikian, ia tak hadir dalam beberapa kali pemanggilan KPK.

20 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Akan Panggil Dirjen Pajak

Tunggakan Pajak Migas
KOMPAS.com – Selasa, 19 Juli 2011
KOMPAS/LASTI KURNIA
Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqqodas memastikan bahwa pihaknya akan memanggil Direktur Jenderal Pajak.

Pemanggilan dilakukan untuk meminta keterangan terkait 33 perusahaan migas asing dan lokal yang berutang pajak kepada negara selama beberapa tahun lalu. “Tentu saja akan kami panggil dirjennya. Nanti kalau dari kajian tentang perusahaan-perusahaan itu ada pejabat terkait, akan kami mintai keterangan,” ujar Busyro di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2011).

Busyo menyebutkan, Litbang dan Deputi Pencegahan KPK sedang melakukan kajian terkait utang pajak migas tersebut. Ia juga menyebutkan, perbedaan jumlah perusahaan antara ICW dan KPK adalah hal wajar yang nantinya masuk dalam kajian KPK.

“Terus dikaji sama Litbang dan Deputi Pencegahan untuk preventifnya supaya aset-aset nanti bisa diselamatkan. Jumlah perusahaan itu kan nanti bisa dikembangkan, mana yang sesuai dengan fakta. Kajian ini dilakukan untuk perbaikan sistem,” katanya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 33 perusahaan migas yang berutang pajak pada negara. Utang 33 perusahaan itu mencapai 583.006.425 dollar Amerika Serikat. Mereka berutang sejak tahun 2008. Hasil audit kedua lembaga itu dikeluarkan pada 24 Mei 2011.

Sebanyak 33 perusahaan itu tersebar di beberapa tempat, di antaranya Papua, Sulawesi, Kalimantan, Madura, dan Sumatera.

ICW juga meminta KPK dan BPK melakukan audit lanjutan untuk mengusut kemungkinan adanya mafia pajak dalam tunggakan tersebut.

20 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Alkes: Rp 4 Miliar Uang Jaminan, Bukan “Fee”

KOMPAS.com – Selasa, 19 Juli 2011

 

shutterstock
Ilustrasi.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Sutedjo Yuwono menyangkal bahwa sejumlah uang yang diterimanya dari PT Bersaudara merupakan fee terkait pemenangan perusahaan tersebut sebagai rekanan pengadaan alat kesehatan (alkes) penanggulangan flu burung di Kemenko Kesra pada 2006. Menurut dia, sejumlah uang itu merupakan jaminan yang diberikan PT Bersaudara kepada Kemenko Kesra jika perusahaan terlambat mengirim alkes. Besaran uangnya pun, kata Sutedjo, bukan Rp 6 miliar seperti dakwaan jaksa melainkan Rp 4 miliar.

“Kalau jumlahnya (alkes yang terlambat datang) lebih dari lima persen, siapa yang mau bertanggung jawab? Makanya saya minta uang jaminan,” kata Sutejo,  Hal itu disampaikan Sutejo saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (19/7/2011).

Sutedjo merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alkes di Kemenko Kesra pada 2006. Pada saat itu, Aburizal Bakrie menjabat sebagai Menko Kesra.

Perihal pemberian uang jaminan tersebut tidak diatur dalam kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak. “Tidak ada dalam kontrak,” katanya.

Uang jaminan senilai Rp 4 miliar itu, lalu disimpan di rekening milik Inspektur Jenderal di Kemenko Kesra, saat itu dijabat Gunarso Djoko Santoso. Menurut Sutejo, sebagian besar uang jaminan tersebut digunakan sebagai dana talangan untuk membiayai kegiatan Kemenko Kesra sebelum APBN cair,seperti talangan bantuan sosial pengiriman anak-anak peserta Olimpiade Fisika, bantuan penanganan banjir di Jakarta sebesar Rp 500 juta. “Selain itu ada bantuan untuk pembangunan kerajinan batu di Pacitan Rp 200 juta, untuk bantuan sosial Rp 2,1 miliar, bulan Desember 2007 ada bantuan untuk atlet dan pelatih olimpiade anak cacat di Shanghai sebanyak Rp 800 juta,” papar Sutedjo.

Namun, ada juga bagian uang jaminan yang digunakan Sutedjo untuk kepentingan pribadinya. Dia mengaku meminjam uang jaminan tersebut untuk biaya cangkok ginjal istrinya di China sebesar Rp 250 juta.

Seusai persidangan, jaksa M Rum mengatakan bahwa mekanisme uang jaminan tidak dikenal dalam pedoman pengadaan barang dan jasa, seperti yang diatur dalam Keppres Nomor 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itulah, jaksa menduga bahwa uang yang diberikan PT Bersaudara tersebut merupakan uang suap. “Kalau dia (PT Bersaudara) terlambat (kirim alkes), jaminan yang ada di kontrak seharusnya denda,” kata Rum.

Sutedjo didakwa memperkaya diri dalam proyek pengadaan alkes di Kemenko Kesra pada 2006. Dia juga didakwa menyalahgunakan wewenang sebagai kuasa pengguna anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN-P Kemenko Kesra 2006. Sutedjo lantas didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas perbuatannya, diduga terdapat kerugian negara senilai Rp 36,2 miliar.

20 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Nazar Kabur karena Perintah Anas Urbaningrum

KOMPAS.com – Selasa, 19 Juli 2011

shutterstock Merlion, ikon Singapura.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, M Nazaruddin, mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah memerintahkan dirinya kabur ke Singapura setelah KPK membongkar kasus suap tersebut. Perintah itu disampaikan Anas kepada Nazar di kantor DPP Partai Demokrat satu hari setelah kasus tersebut terungkap.

“Kalau masalahnya meledak, ya sudah, ente berangkat saja ke Singapura. Paling lama tiga tahun. Setelah perubahan pemerintahan, ente pulang,” kata Nazar mengulang perkataan Anas.

Pengakuan ini disampaikan dalam wawancara dengan Metro TV, Selasa (19/7/2011). Nazaruddin mengatakan, pada pertemuan tersebut, hadir pula Sekjen PD Saan Mustopa.

Mantan anggota Komisi III DPR RI tersebut mengaku bahwa dirinya sempat menolak perintah Anas. Namun, Anas memintanya untuk bersabar.

Nazaruddin mengaku tak yakin apakah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengetahui perintah Anas tersebut. Ketika ditanya apakah Nazar akan meminta perlindungan dari SBY, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini hanya mengatakan, “Saya tak perlu meminta perlindungan dari siapa pun.”

20 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Anas Habiskan 20 Juta Dollar AS Jadi Ketum

KOMPAS.com – Selasa, 19 Juli 2011

Maria Natalia Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin (tengah)

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin mengungkapkan, Ketua Umum Anas Urbaningrum telah menghabiskan dana sebesar 20 juta dollar AS untuk dapat memenangkan kursi ketua umum.

Dana ini, sambung Nazaruddin, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Di dalam Kongres Partai Demokrat, Anas bisa menang karena habis sekitar 20 juta dollar AS. Kalau enggak, enggak bisa menang. Uang dari APBN,” kata Nazaruddin, yang juga tersangka pada kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, dalam wawancara dengan Metro TV, Selasa (19/7/2011).

Nazaruddin mengatakan, uang tersebut diperoleh dari sejumlah proyek negara, seperti proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 dan proyek pembangunan Stadion Ambalat. Proyek-proyek tersebut direkayasa agar dapat dimenangkan oleh perusahaan yang terkait dengan Anas dan kroninya.

“Proyek Ambalat, misalnya, sudah direkayasa agar Adhi Karya memang,” kata Nazaruddin. Kasus wisma atlet, sambungnya, juga telah direkayasa sejak lama. Pembahasan ini telah dimulai sejak 2010 ketika Anas masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat. Dari proyek ini, Anas pribadi menerima setidaknya Rp 7 miliar. Kemudian, Nazaruddin mengelaborasi proyek Ambalat.

Menurutnya, dari proyek Ambalat senilai Rp 1,2 triliun, tim sukses Anas menerima setidaknya Rp 50 miliar. Uang tersebut diserahkan oleh seorang pengusaha bernama Mahfud. “Saudara Mahfud mengantarkan uang itu di Jakarta. Dari Jakarta, saya masukkan (uang itu) ke mobil boks yang dibawa Ibu Yuliani,” kata Nazaruddin.

Uang tersebut kemudian dibawa ke sebuah kamar di Hotel Aston. Dari hotel tersebut, uang didistribusikan kepada para kader atas sepengetahuan Anas. Bahkan, Nazaruddin menantang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambil rekaman CCTV di Hotel Aston.

“Silakan lihat semua uang keluar dan diambil siapa. Saya hanya punya catatan pengeluarannya saja. Anas mendistribusikan uang itu melalui saya,” kata Nazaruddin.

20 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

SBY Tahu Politik Uang di Partai Demokrat

KOMPAS.com – Selasa, 19 Juli 2011

Tiga calon Ketua Umum Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan Marzuki Alie.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin mengatakan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengetahui adanya politik uang dalam Kongres Partai Demokrat II yang salah satu agendanya adalah memilih ketua umum baru.

Hal ini disampaikan Nazaruddin dalam wawancara dengan Metro TV, Selasa (19/7/2011). “(Pak SBY) mengetahui permainan uang ini,” kata Nazaruddin, yang juga mantan anggota Komisi III DPR. Hal ini diketahui setelah salah satu calon yang kalah menemukan bukti-bukti adanya politik uang dalam pemilihan ketua umum PD. Namun, akhirnya hal tersebut berhasil diredam oleh tim sukses Anas sehingga tak ada keributan.

“Itulah makanya Anas mengakomodir beberapa pengurus yang lain,” kata Nazaruddin. Pada saat Kongres PD, ada tiga calon ketua umum, yaitu Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, dan Marzuki Alie. Anas ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat terpilih periode 2010-2015 setelah dalam pemilihan putaran kedua mengalahkan Ketua DPR Marzuki Alie.

Anas meraup 280 suara (53 persen) dan Marzuki memperoleh 248 suara (47 persen). Padahal, Marzuki dan Andi menyatakan bergabung untuk menghadapi Anas di putaran kedua. Total suara dalam pemilihan mencapai 531 suara dengan dua suara dinyatakan tidak sah. Dalam putaran pertama, Anas meraih 236 suara, Andi (84 suara), dan Marzuki (209 suara).

Nazaruddin mengatakan, Anas telah menghabiskan dana sebesar 20 juta dollar AS atau sekitar Rp 171 miliar untuk dapat memenangkan kursi ketua umum. Dana ini, sambung Nazaruddin, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Di dalam Kongres Partai Demokrat, Anas bisa menang karena habis sekitar 20 juta dollar AS. Kalau enggak, enggak bisa menang. Uang dari APBN,” kata Nazaruddin.

Nazaruddin mengatakan, uang tersebut diperoleh dari sejumlah proyek negara, seperti proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 dan proyek pembangunan Stadion Ambalat. Proyek-proyek tersebut direkayasa agar dapat dimenangkan oleh perusahaan yang terkait dengan Anas dan kroninya.

“Proyek Ambalat, misalnya, sudah direkayasa agar Adhi Karya memang,” kata Nazaruddin. Kasus wisma atlet, sambungnya, juga telah direkayasa sejak lama. Pembahasan ini telah dimulai sejak 2010 ketika Anas masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat. Dari proyek ini, Anas pribadi menerima setidaknya Rp 7 miliar. Kemudian, Nazaruddin mengelaborasi proyek Ambalat.

Menurut dia, dari proyek Ambalat senilai Rp 1,2 triliun, tim sukses Anas setidaknya menerima Rp 50 miliar. Uang tersebut diserahkan oleh seorang pengusaha bernama Mahfud. “Saudara Mahfud mengantarkan uang itu di Jakarta. Dari Jakarta, saya masukkan (uang itu) ke mobil boks yang dibawa Ibu Yuliani,” kata Nazaruddin.

Uang tersebut kemudian dibawa ke sebuah kamar di Hotel Aston. Dari hotel tersebut, uang itu didistribusikan ke para kader atas sepengetahuan Anas. Bahkan, Nazaruddin menantang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambil rekaman CCTV di Hotel Aston.

“Silakan liat semua uang keluar dan diambil siapa. Saya hanya punya catatan pengeluarannya saja. Anas mendistribusikan uang itu melalui saya,” kata Nazaruddin.

20 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jasin: KPK Biasa Difitnah

Tuduhan Nazaruddin
KOMPAS.com – Selasa, 19 Juli 2011

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin membantah tuduhan yang dilancarkan M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang kepada lembaga pimpinannya maupun kepada pribadinya.

Menurut Jasin, dia tidak pernah merekayasa kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet seperti yang dituduhkan Nazaruddin kepadanya. “Itu fitnah, jangan mengada-ngada. Nggak ada urusan sama saya. Saya nggak nyalonin ketua KPK lagi kok, buat apa?” kata Jasin saat dihubungi wartawan, Selasa (19/7/2011).

Nazaruddin dalam wawancaranya dengan Metro TV hari ini mengungkapkan bahwa sejumlah orang dalam KPK merekayasa kasusnya. Orang dalam yang dimaksud Nazaruddin tersebut adalah M Jasin, Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah. “Kalau yang merekayasa di dalam itu ada Chandra Hamzah, ada Jasin, itu semua teman-temannya Anas (Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum). Memang benar, mereka sering ketemu kok,” katanya kepada Metro TV.

Mereka, kata Nazaruddin, merekayasa agar Nazaruddin menjadi tersangka sementara Anas Urbaningrum lolos dari jeratan kasus wisma atlet. Nazaruddin juga mengungkapkan bahwa Anas mengadakan pertemuan dengan Chandra dan Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja untuk menyepakati rekayasa kasusnya.

Menurut mantan bendahara Partai Demokrat ini, Anas menjanjikan kepada Ade dan Chandra bahwa Partai Demokrat akan membantu keduanya mendapatkan kursi pimpinan KPK 2011-2015. “Anas Urbaningrum dan Ade Rahardja dan Chandra mengadakan pertemuan yang deal-nya Anas tidak boleh dipanggil, Angelina, Mirwan, kasus hanya berhenti sampai di Nazaruddin. Chandra dan Ade akan jadi pimpinan KPK,” paparnya.

Atas tuduhan tersebut, Jasin mengemukakan bahwa lembaga yang dipimpinnya itu memang kerap mendapat fitnah. Jasin lantas menantang Nazaruddin untuk membuktikan tudingannya itu dengan datang ke KPK. “Kalau berani, datang ke KPK, dia ngomong tanpa bukti, itu namanya fitnah. KPK sudah biasa difitnah,” ucapnya.

Sementara Chandra M Hamzah, melalui Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengatakan, “Itu tidak benar”.

20 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

MA Siap Sebarkan Edaran “Whistle Blower”

KOMPAS.com – Selasa, 19 Juli 2011

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah institusi penegak hukum seperti kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Komisi Pemberantasan Korupsi menandatangani nota kesepahaman Whistle Blower sebagai Justice Collaborator.

Oleh karena itu, Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpa menyatakan pihaknya akan membuat surat edaran kepada semua kehakiman, untuk mempertimbangkan status whistle blower yang ditangani pengadilan.

“Bentuk surat MA ini mengacu pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Hakim dalam menangani perkara yang ada whistle blower dapat mempertimbangkan untuk keringanan hukuman. Hal ini dilakukan karena sangat bermanfaat untuk ungkap kejahatan yang slama ini terhambat akibat kurang bukti,” ujar Harifin, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2011).

Selain keringanan hukuman, juga terdapat grasi untuk whistle blower yang nantinya juga akan dipertimbangkan MA untuk disampaikan pada Presiden RI. Surat tersebut kata Harifin, akan secepatnya diedarkan ke daerah dan pusat. “Sementara kita susun suratnya, nanti Agustus kita edarkan pada para hakim,” paparnya.

Sementara itu, menurut Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, surat edaran tersebut juga akan disosialiasi oleh pihaknya. Posisi whistle blower, katanya, penting terutama untuk penyelesaian kasus korupsi, money laundering, kasus suap, maupun terorisme.

“LPSK juga akan bantu untuk sosialiasi ke daerah, untuk penanganan bagi hakim di seluruh daerah. Perlindungan whistle blower ini merupakan suatu jalan, untuk membongkar kejahatan terorganisir,” ujar Abdul.

Ia menuturkan, penghargaan terhadap whistle blower dapat berupa remisi atau keringanan hukuman dari Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, juga pemberian grasi dan perlindungan penuh terhadap orang yang memberikan kesaksian tersebut. Selain, Abdul, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang ikut menandatangani pernyataan bersama melindungi whistle blower ini juga menyatakan bahwa yang berhak memberikan penghargaan (reward) untuk orang yang dianggap whistle blower adalah hakim. Hal ini karena surat edaran juga berasal dari MA.

“Kita sudah sepakat bahwa whistle blower harus diberikan penghargaan. Tapi harus jelas dan pada saatnya dilandasi dengan sistem hukum. Tentu yang menyatakan whistle blower sebaiknya adalah hakim,” tukas Patrialis.

20 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: