KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

MA-KY Sepakat Damai

SUARA MERDEKA – Rabu, 20 Juli 2011

JAKARTA – Setelah melakukan pertemuan informal dengan pihak Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA) akhirnya sepakat islah dengan Komisioner KY Suparman Marzuki.

“Pak Suparman sudah datang kemarin, menyampaikan dia sama sekali tidak mengucapkan hal seperti itu, maka dia menyampaikan permintaan maaf kepada MA, karena membuat tidak nyaman,” kata Ketua MA Harifin A Tumpa di Jakarta, Selasa (19/7).

Setelah sepakat islah, MA akan menarik laporannya terhadap Suparman di Kepolisian. Namun hal itu masih menunggu pernyataan tertulis dari Suparman yang rencananya akan diberikan pada hari ini. “Akan tertulis pada hari ini (kemarin), itu menjadi alasan kita untuk menarik pengaduan polisi,” tambah Tumpa.

MA melaporkan Wakil Ketua KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, Suparman Marzuki ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian, karena Suparman menuding adanya pungutan dalam rekrutmen calon hakim.

Kuasa Hukum Mahkamah Agung, Peter Kurniawan mengatakan, Suparman pernah mengeluarkan pernyataan di media massa untuk menjadi seorang hakim harus membayar Rp 300 juta.

MA melaporkan Suparman dengan tuduhan pencemaran nama baik, penghinaan terhadap kekuasaan lembaga negara, fitnah, pengaduan yang tidak diproses secara prosedural namun langsung dikemukakan di hadapan publik.(D3-25)

20 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Whistleblower Ungkap Kasus Besar

SUARA MERDEKA – Rabu, 20 Juli 2011

JAKARTA Para Whistleblower atau  “peniup terompet” kejahatan bisa berpotensi mengungkap kasus besar dengan pola sindikat dan terorganisasi. Pasalnya, selama ini aparat penegak hukum sering kesulitan mengungkap tindak kejahatan terorganisasi.

Keberadaan Whistleblower yang juga selaku  pelapor pelaku adalah kunci untuk mengungkap hal tersebut. Karenanya  pelaku yang bekerja sama ini perlu mendapat keistimewaan dalam penanganannya, termasuk mendapatkan keringanan hukuman.

“Whistleblower perlu dapat keringanan, keberadaan mereka membantu mengungkap, dia dianggap pahlawan yang mendorong dan mengungkap kejahatan terorganisir yang terjadi, seperti korupsi, mafia hukum, dan narkotika,” papar Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa dalam sambutan pada acara penandatanganan  kesepakatan bersama perlindungan whistleblower sebagai justice collabolator oleh unsur Mahkamah Agung, Polri, Jaksa Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Penandatanganan pernyataan bersama ini juga disaksikan  Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto dan Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto di Jakarta, Selasa (19/7). (D3-80)

20 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Unjuk Gigi Perangi Korupsi

SUARA MERDEKA – Rabu, 20 Juli 2011

  • Oleh : Herie Purwanto

MASYARAKAT Indonesia sepertinya nyaris putus asa terhadap komitmen bangsa dalam memerangi korupsi. Bukannya menunjuk tren penurunan secara kuantitas dan kualitas, yang terjadi sekarang ini korupsi bahkan telah masuk ke semua lini jabatan. Benar kiranya yang dianekdotkan Gur Dur, bahwa pada era Orde Lama korupsi terjadi di bawah meja. Pada era Orde Baru korupsi di atas meja. Saat ini, korupsi tidak lagi di bawah atau di atas meja, namun sekaligus mejanya dikorupsi. Artinya, korupsi sudah dilakukan secara terang-benderang, dengan modus yang mudah dibongkar.

Dalam kondisi itu, beberapa elemen masyarakat melakukan hal-hal yang semestinya menjadi pukulan telak bagi pemerintahan SBY, khususnya KPK, jajaran kejaksaan dan kepolisian. Misalnya, sejumlah aktivis ICW pada Jumat (15/7) menggelar aksi teatrikal mengadu ke polisi tidur yang mereka buat di depan Mabes Polri. Mereka memprotes mandeknya pengungkapan kasus rekening gendut Polri yang kini jalan di tempat (SM, 16/07/11).

Sementara, LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) membuka sayembara untuk membantu aparat penegak hukum yang hingga kini belum menemukan keberadaan terduga koruptor yang juga mantan bendahara umum Partai Demokrat Nazaruddin dengan menyebar poster ke 33 provinsi sejak Kamis lalu. Poster itu berisikan pengumuman bagi siapa saja yang bisa menemukan keberadaan Nazaruddin akan diberi hadiah Rp 100 juta.

Dua contoh satire atau sindirian terkini yang dilakukan oleh pegiatn antikorupsi tersebut sejatinya mengandung substansi kekecewaan yang luar biasa terhadap kenyataan pemberantasan korupsi sekarang ini. Lebih-lebih, upaya pemandulan terhadap KPK kian nyata. Salah satunya adalah penolakan DPR atas anggaran pembentukan KPK di daerah. Padahal, menurut Wakil Ketua KPKChandra M Hamzah, desakan pembentukan KPK di daerah sangat kuat. Asumsinya, pembentukan KPK di daerah akan lebih mengefektifkan pemberantasan korupsi.

Namun langkah strategis itu dan sangat didukung oleh pegiat antikorupsi ini, justru dimentahkan oleh para legislator yang mestinya membela kepentingan masyarakat. DPR malah mengarahkan anggaran yang ada dipindahkan untuk kegiatan lain. Apa artinya? DPR sudah jelas kelihatan trauma atas gebrakan demi gebrakan yang dilakukan KPK.

Upaya Memotivasi

Dalam kondisi demikian, siapa lagi yang diharapkan bisa menjadi pioner memerangi korupsi? Tiga lembaga penyidik yang diberi kewenangan oleh undang-undang dalam pemberantasan korupsi yaitu KPK, Kejaksaan, dan Polri sepertinya tidak atau belum mau mengubah konsep dalam menjalankan komitmen memerangi korupsi. Tentu keadaan ini akan  menjadikan pemberantasan korupsi mengalami stagnasi atau jalan di tempat.

Bila ini dibiarkan tentunya sangat memrihatinkan kita semua. Maka, bila boleh berharap, sekarang ini di antara ketiga lembaga yang diberikan kewenangan dalam penegakan hukum terhadap korupsi, Polri-lah yang semestinya bisa menasbihkan dirinya sebagai pioner untuk lebih agresif, proaktif, dan tergugah untuk bisa melakukan akselerasi di bidang pemberantasan korupsi. Mengapa Polri?

Amanat UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan tiga tugas pokok bagi Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam konteks tugas pokok sebagai pelayan masyarakat, maka masyarakat sebagai majikan Polri, kini berharap ‘’pembantunya’’ itu lebih giat memerangi korupsi. Tidak ada kata lain bagi Polri kecuali sendika dhawuh alias habis-habisan menunaikan tugas tersebut.

Dengan kata lain, agar majikan puas, sang pelayan harus bisa memahami apa yang dimaui tuannya. Bila tugas yang diinginkan majikan bisa dilaksanakan dengan baik, niscaya pujian akan diberikan dengan ketulusan. Analogi ini, sudah seharusnya menjadi cambuk motivasi para pengambil kebijakan di Polri untuk lebih atraktif lagi menerobos paradigma lama, menuju paradigma baru. Tiada lain adalah melayani apa yang dinginkan masyarakat. Keinginan masyarakat saat ini adalah Polri bisa unjuk gigi tanpa kompromi memerangi korupsi. (10)
— Herie Purwanto, Kasubbag Hukum Polres Pekalongan Kota, dosen Fakultas Hukum Universitas Pekalongan (Unikal)

20 Juli 2011 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Suara Adhyaksa Jateng

SUARA MERDEKA – Rabu, 20 Juli 2011

  • Oleh : Widyopramono

MEMAHAMI  masa lalu sama dengan berupaya mematangkan diri untuk berkiprah pada masa kini dan menuju masa depan yang diharapkan menjanjikan. Warga  adhyaksa  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib  menjaga citra diri, keluarga,dan institusi kejaksaan kepada masyarakat/ negara dan memberikan kontribusi pengabdian yang terbaik.

Pembangunan moralitas warga adhyaksa menjadi sasaran yang dicapai, secara konsisten membentuk aparatur yang berintegritas tinggi, amanah,  jujur, berani, mumpuni secara yuridis maupun kemampuan manajerial, bertanggung jawab atas  kinerja yang dilakukan, menjalin kerja sama di antara sesama aparat  penegak hukum dan instansi terkait lainnya, peduli terhadap segala sesuatu yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya dalam rangka membangun Kejaksaan ke depan yang lebih maju, elegan, disegani keberadaannya dan senantiasa melandasi prinsip kemanfaatan dan keadilan serta menjunjung tinggi harkat dan martabat hak asasi manusia.

Reformasi Birokrasi

Doktrin Tri Krama Adhyaksa, menjadi landasan jiwa warga adhyaksa sebagai abdi masyarakat untuk mempedomaninya dalam setiap langkah anggotanya, agar mampu memperkokoh  pemahaman dan pengejawantahan amanah/ tanggung jawab yang dipercayakan negara. Doktrin Tri Karma Adhyaksa tersebut mengamanatkan 3 (tiga) hal pokok yaitu ìSatya Adhi Wicaksanaî, artinya:

SATYA: Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia. ADHI: Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab ñ bertanggung jawab baik terhadap keluarga, maupun terhadap sesama manusia. WICAKSANA: Bijaksana dalam setiap tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Jaksa Agung RI. Basrief Arief dalam sambutan pelantikan Jampidsus  D Andi Nirwanto dan Jamdatun ST Burhanuddin pada 27 April 2011, mengemukakan, pembaruan  organisasi  dan tata kerja Kejaksaaan, diarahkan pada dua hal, yaitu:

Untuk memperbaiki dan mereformasi tatanan birokrasi Kejaksaan menuju pada perbaikan dan perubahan  pola pikir, budaya kerja, tingkah laku yang dimulai perubahan manajemen berbasis kinerja, sehingga menghasilkan pelayanan publik yang prima. Serta, pelayanan publik dalam rangka menjalankan tugas penegakan hukum yang implementasinya mengarah pada aspirasi dan kepentingan masyarakat secara nyata, yaitu kemanfaatan dan keadilan.

Reformasi Birokrasi  Kejaksaan, adalah membangun kepercayaan publik, yang merupakan kewajiban warga adhyaksa untuk menjaga dan memelihara kredibilitas institusi.

Sejalan dengan membangun kepercayaan publik, pada 24 Januari 2011 Jaksa Agung RI mengeluarkan PERJA Nomor 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. PERJA tersebut merupakan kelanjutan dari Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 yang mesti sudah ditindaklanjuti tata kelolanya oleh jajaran kejaksaan pusat dan daerah.

Proporsional

Transparansi dan akuntabilitas publik menjadi suatu hal yang tidak bisa ditutupi oleh jajaran kejaksaan, harus dilakukan secara lebih luas dan menyeluruh dan berlaku di setiap satuan unit kerja, khususnya dalam penanganan  dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi/ penanganan  dan penyelesaiannya dilakukan secara profesional,  proporsional,  termasuk  tidak mencari-cari perkara (mengejar pencapaian berapa banyak  perkara atau pelaku tindak pidana korupsi yang dipenjarakan atau diadili) alias ”ngejar target”, atau ada yang mengatakan gebrakan penindakan yang dilakukan Adhyaksa dikatakan hanya sekedar pencitraan saja bahwa sebentar lagi Kejaksaan akan memperingati Hari Bhakti Adhyaksa tanggal 22 Juli. Adhyaksa  tidak mencari popularitas dan tidak akan  mendzalimi seseorang. Dosa besar manakala ada aparat penegak hukum jaksa melakukannya.

Adhyaksa senantiasa menjunjung tinggi penghormatan terhadap harkat dan martabat hak asasi  manusia. Dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pada intinya  sejauh mana jaksa melakukan penyidikan dengan mantap, unsur-unsur perbuatan tindak pidana korupsi  terpenuhi,  didukung alat bukti yang cukup, tidak ada perangkat perundang-undangan terkait yang diabaikan, termasuk kerja sama dengan BPKP dalam auditnya tentang kerugian keuangan negara secara riil yang dikorupsi, bantuan dari ahli yang menyatakan pendapatnya bahwa telah terjadi penyimpangan/ penyelewengan keuangan negara dan yang lebih penting harus di upayakan sejauh mana penyelamatan pengembalian aset  negara bisa dipulihkan. Oleh karenanya, harta kekayaan yang ditengarai sebagai hasil dari  korupsi mutlak dilakukan penyitaan, yang nantinya Penuntut Umum menyatakan dalam tuntutannya terhadap harta dimaksud dinyatakan dirampas untuk negara, pada sisi lain Jaksa Pengacara Negara pun dapat menempuh gugatan ganti  kerugian dan tindakan hukum lain yang relevan terhadap penyelamatan keuangan/ aset negara atau pemerintah.

Percontohan

Seorang pemangku Adhyaksa khususnya di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dengan tigapuluh enam Kejari dan satu cabang Kejaksaan Negeri diharapkan selalu bisa memberikan percontohan yang  terbaik di semua bidang, pegang komitmen dan secara konsisten mulai dari yang kecil, berangkat dari diri sendiri  untuk patuh atau taat asas berkinerja melandaskan pada koridor aturan main yang berlaku; mau dan mampu mengarahkan pelaksanaan tugas dengan menjaga keharmonisan, kekompakan  terhadap jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi dan misi Kejaksaan, sehingga diharapkan selalu tumbuh dan berkembang dalam suasana kerja kondusif, menyenangkan dan tanpa suatu beban yang menghantui bagi bawahan.

Pemangku pun secara terus menerus dituntut meningkatkan mutu keilmuan, pergaulan yang dapat memperluas wacana perkembangan dunia khususnya pengetahuan penegakan hukum. Pada sisi lain peningkatkan pengawasan terhadap program dan kinerja yang dilakukan warga Adhyaksa. Hal demikian sering dinamakan pengawasan melekat dan  pengasasan fungsional, khususnya dalam pelaksanaan kinerja dan program Reformasi Birokrasi Kejaksaan yang tengah dibangun.

Bahkan belakangan dengan hadirnya Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, warga Adhyaksa harus lebih amanah, hati-hati dalam berkiprah, sehingga tidak sampai kena ranjau pemeriksaan Aswas dan jika terbukti dikenakan penalti. Sebaliknya, jika warga Adhyaksa berprestasi dan berdedikasi tinggi untuk institusinya maka cepat atau lambat reward akan menghampirinya. Pepatah mengatakan De  mens  is  scheppen van zijn hemel en hel, artinya manusia itu sendirilah yang menciptakan surga dan neraka (Sjech R. Hadiwidjojo).
— Widyopramono, Kepala Kejaksaaan Tinggi Jawa Tengah

20 Juli 2011 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Mulai APBD-P 2011 Libatkan Masyarakat

SUARA MERDEKA – Rabu, 20 Juli 2011

PURWOKERTO- Setelah mendapat sorotan sejumlah elemen masyarakat dan media, pimpinan DPRD Banyumas berjanji akan mengubah pola kebiasaan penyusunan rencana kegiatan anggaran yang cenderung tertutup.
Hal itu ditegaskan tiga pimpinan DPRD, yakni Ketua DPRD Juli Krisdiyanto bersama dua wakil masing-masing Supangkat dan Widodo Dwi Prastowo.

Senin lalu (18/7), di sela-sela memimpin rapat paripurna persetujuan Raperda LPjP APBD Tahun 2010, ketiganya menyatakan DPRD tetap akan mengevaluasi kegiatan dan penggunaan anggaran yang sudah dijalankan selama ini.
Selama ini penyusunan anggaran kegiatan DPRD menjadi monopoli pimpinan dan Sekwan setelah menerima masukan dari masing-masing anggota lewat komisi atau alat kelengkapan DPRD lain.

Menurut Juli, setiap penggunaan anggaran akan terus dievaluasi. Kalau penggunaan anggaran mendapat sorotan, pihaknya tidak menutup diri untuk melakukan perbaikan ke depan.
“Mulai di APBD Perubahan (APBD-P) ini, setiap bulan akan dilakukan dialog bersama elemen masyarakat untuk meminta masukan,” tegas Juli.(G22-17)

20 Juli 2011 Posted by | BANYUMAS - PURWOKERTO | Tinggalkan komentar

Pelayanan Minimal Salah Kaprah

SUARA MERDEKA – Rabu, 20 Juli 2011

  • Pemkot Berpedoman SOP

BALAI KOTA – Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disebutkan dalam website Pemkot Semarang dinilai salah kaprah. Peneliti Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP), Gunarto menilai, pelayanan publik yang dijalankan Kota Semarang belum mendasar pada SPM, melainkan baru Standard Operational Procedure (SOP).

”Meski yang kami lihat dalam web-nya Kota Semarang selalu disebutkan SPM, tapi ini istilah yang telanjur salah. Jadi SPM yang sesungguhnya seperti yang diatur dalam UU No 32/2004, PP 65/2005 dan Permendagri No 6 dan 9/2007,” jelasnya, usai sosialisasi SPM dari Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Balai Kota.

Menurut dia, keberadaan SOP tersebut oleh seluruh SKPD dinilai sebagai SPM. Padahal pencapaian antara SPM dan SOP sangat berbeda. SOP adalah standar yang melekat pada unit pelayanan, sedangkan SPM melekat pada 13 urusan wajib pelayanan dasar publik.

Selama ini, lanjutnya, belum jelas standar pelayanan minimal yang dilakukan Pemkot.  Karena itu, pelayanan yang nampak hanya terkesan apa adanya.

Dia menilai, Pemerintah Pusat lamban dalam menetapkan SPM. Pasalnya, hal itu sudah dibahas sejak 2004 sedangkan aturan perundang-undangannya sudah terbit pada 2005. Meski begitu, penerapan SPM ini semestinya sudah harus segera ditindaklanjuti oleh SKPD. Supaya pada tahun-tahun mendatang SPM sudah bisa tercapai.

Menurut dia, penetapan SPM oleh Pemerintah Pusat ini merupakan prospek yang bagus bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang maksimal.

”Kalau SPM ini sudah dilaksanakan dan masyarakat tidak mendapatkannya tentu bisa melakukan gugatan pada Pemerintah,” ungkapnya.

Kasubid Urusan Pemerintahan Daerah Bidang 2/1 Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Nanny Tarwanto menjelaskan, seluruh daerah sudah harus menerapkan SPM maksimal 2015 mendatang. Sejauh ini sudah ada 13 urusan yang harus terpenuhi dalam SPM, di antaranya pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan hidup dan keluarga berencana.

Ke depan, dua urusan wajib pelayanan dasar juga akan dimasukkan dalam SPM, yakni perhubungan dan penanaman modal tengah yang saat ini masih dalam penggodokan oleh pemerintah pusat.

SPM dalam bidang pendidikan yakni wajar sembilan tahun menjadi salah satu target yang harus dipenuhi SKPD. Adapun sosialisasi SPM tersebut dimaksudkan agar SKPD di Kota Semarang segera mengaplikasikan SPM untuk masuk dalam dokumen perencanaan.

Disinggung kendala yang dihadapi dalam penerapan SPM, jelasnya, sosialisasi yang masih minim serta terbatasnya kondisi keuangan masing-masing daerah.

Kegiatan ini mendapat apresiasi positif dari Pemkot Semarang. ”Penerapan SPM ini bisa menjadi evaluasi kinerja penyelenggaraan daerah. Tahun kemarin Kota Semarang menduduki peringkat kedua dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan dengan percepatan SPM ini diharapkan bisa mendapatkan peringkat yang lebih baik,î tukasnya.

Pengamat kebijakan publik Undip, Teguh Yuwono mengatakan, menjadi salah besar bila SOP digunakan sebagai standar pelayanan. ”Cakupan SOP hanya terbatas dan bersifat teknis. Sebaliknya SPM menyeluruh. Kalau SOP dijadikan landasan, wajib diganti,” ungkap dia.

Sebenarnya antara SPM dan SOP merupakan landasan dalam kinerja PNS. SPM yang membuat pemerintah pusat, penjabarannya lewat SOP yang menyusun kabupaten/kota. ”SOP tetap ada sepanjang harus ada pedoman pelaksanaan SPM,” ungkap Teguh. (J9,H37-16)

20 Juli 2011 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Korupsi BPR Karangmalang: Bupati Sragen Diduga Terlibat

SUARA MERDEKA – Rabu, 20 Juli 2011

 

SEMARANG – Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi dana pinjaman kredit BPR /BKK Karangmalang dan Djoko Tingkir. Agus disebut-sebut menerima dana total Rp 1,145 miliar semasa menjabat sebagai Wakil Bupati Sragen.

Dari data yang didapatkan Suara Merdeka, terdapat 13 aliran dana yang diterima Agus Fatchur Rahman sejak 2003 hingga 2006. Besarannya dari paling kecil Rp 10 juta hingga Rp 242 juta dengan total Rp 1.145.500.000.

Hampir semua transaksi keuangan tersebut tercatat dengan bukti kuitansi dan memo dengan tanda tangan Agus sendiri yang ditujukan kepada Koeshardjono sebagai kepala BPKD Sragen. Sebelum menjadi Sekda, Koeshardjono pernah menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sragen tahun 2001-2004.

Kuasa hukum Koeshardjono, Yohanes Winarto, mengatakan dia juga memiliki data adanya aliran dana Rp 200 juta dari kliennya kepada Agus. Sebagian dari dana yang diterima Agus itu diduga digunakan untuk kepentingan Pilkada Sragen 2011.

“Benar dana itu diterima dia (Bupati Agus-red),” kata Winarto saat mendampingi Koeshardjono yang kembali diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Selasa (19/7) kemarin.

Agus Fatchur Rahman menjabat sebagai wakil bupati Sragen periode 2005-2010 mendampingi Bupati Untung Wiyono. Menurut Winarto, selain dipakai untuk pemenangan Pilkada, dana APBD itu juga digunakan untuk alokasi dana taktis dan keperluan di luar kedinasan. Di antaranya untuk kebutuhan mendesak, dana purnabakti DPRD Sragen, hingga pagelaran wayang.

“Klien kami (Koeshardjono) hanya menjalankan perintah atasan saja,” kata Winarto.

Kasus ini bermula dari pendepositoan kas daerah Sragen ke Perusda BPR Djoko Tingkir dan BPR Karangmalang sejak 2003. Di BPR Djoko Tingkir, dana dimasukkan secara bertahap sebanyak 38 kali dengan jumlah keseluruhan Rp 29 miliar.

Deposito tersebut kemudian dijadikan jaminan kredit dengan bukti 108 surat perjanjian kredit dengan total pinjaman sebesar Rp 36 miliar.

Di BPR Karangmalang dana dimasukkan delapan kali secara bertahap mulai 2006 dan juga dijadikan agunan kredit dengan total Rp 6 miliar. Uang pinjaman kredit tersebut, menurut Kejati, seharusnya masuk ke kas daerah. Tapi malah digunakan untuk kepentingan di luar kedinasan.

Kasus ini telah menelurkan tiga tersangka. Selain Untung Wiyono dan Koeshardjono, Kejati Jateng juga menetapkan menahan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Sragen, Srie Wahyuni.

Kuasa hukum Untung Wiyono, Dani Sriyanto, mengatakan, kliennya tak sepenuhnya tahu pendepositoan tersebut. Pada tahap awal, jumlah setoran deposito di BPR Djoko Tingkir sebesar Rp 19 miliar hanya disetujui Untung Wiyono sebanyak Rp 2 miliar.

“Yang Rp17 miliar tanpa sepengetahuan klien kami sebagai bupati,” katanya.

Melalui Dani, Untung Wiyono berdalih alasan penempatan deposito itu untuk penyehatan BPR sebagai bank milik daerah. Selain itu untuk pengembangan ekonomi mikro dan penambahan pendapatan daerah lewat bunga deposito. Menurutnya, berdasar PP 105/2000 penempatan deposito di BPR tidak dilarang.

“Yang disoal penyidik itu PP 39 tahun 2007, yang melarang penempatan uang dari kas daerah selain di bank umum. Tapi PP itu efektif berlaku tahun 2008 dan tidak berlaku surut,” jelasnya.

Sementara itu Agus Fatchur Rahman membantah dirinya ikut menikmati uang hasil penyimpangan. Namun dia mengaku pernah menerima uang dari Untung Wiyono tetapi tidak mengetahui sumber uang tersebut.

“Waktu itu Pak Untung kan dipersepsikan kaya raya, sehingga ketika dia memberi uang ya saya tidak mungkin menanyakan uang dari mana. Kalau dana nonbudgeter itu dijelaskan dari hasil pinjaman kredit deposito di BPR, ya saya jelas menolak,” jelasnya.

Agus menambahkan, dirinya tidak tahu menahu masalah pendepositoan uang kas daerah maupun peminjaman kredit dengan jaminan sertifikat deposito di dua BPR itu. “Yang tahu hanya Pak Untung, Pak Koeshardjono dan Bu Srie Wahyuni,” tandasnya.

Lebih dari Lima

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng akan menyelesaikan audit dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Bupati Sragen Untung Wiyono bersama mantan anak buahnya, akhir Juli ini.

Audit BPKP yang sedianya berakhir pada 12 Juli lalu, menurut Kepala BPKP Jateng Mochtar Husein, diperpanjang dua pekan ke depan hingga 24 Juli untuk merampungkan penghitungan kerugian negara.

Untung bersama mantan anak buahnya memasukkan kas daerah ke dalam deposito di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karangmalang dan Djoko Tingkir untuk jaminan kredit perseorangan.

Secara garis besar, menurut Mochtar, kas daerah berupa deposito di BPR Djoko Tingkir yang dimanfaatkan kredit pribadi sebanyak kurang lebih Rp 11 miliar akhirnya macet sehingga pihak bank melakukan eksekusi. Sehubungan eksekusi tersebut, kas daerah berupa deposito yang dijadikan jaminan pada akhirnya menjadi aset milik bank. “Kerugian negara baru difinalkan setelah audit selesai,” jelas Mochtar saat ditemui di Solo, Senin (18/7) malam.

Berdasar hasil audit sementara, lanjut dia, ada lima pejabat di lingkungan Pemkab Sragen yang diduga terlibat dalam pengelolaan dana tersebut.

BPKP, lanjut dia, menunggu tim audit yang berjumlah empat orang termasuk pengawasnya untuk menghitung kerugian negara. Hasil akhir audit, lanjut dia, nantinya akan disampaikan ke Kejati Jateng.

Mochtar menambahkan, ada keteledoran para pejabat Pemkab Sragen dalam mengalokasikan kas daerah ke deposito bank. Langkah tersebut, lanjutnya, jelas menyalahi ketentuan pemerintah.

Menurut dia, tercatat ada 22 kali perjanjian kredit yang totalnya Rp 8 miliar di BPR Karangmalang. Sedang jaminan pinjaman menggunakan tujuh sertifikat deposito.

“Meski pada 4 Mei 2011 pinjaman telah dilunasi, kebijakan Untung Wiyono yang waktu itu sebagai bupati bersama anak buahnya menyalahi peraturan yang ada.”

Adapun di BPR Djoko Tingkir, lanjut dia, ada perjanjian kredit lebih dari 30 kali dengan jaminan 41 sertifat deposito yang nilainya mencapai Rp 31 miliar. Sedang saldo akhir kredit pada Juni 2011 tercatat sekitar Rp 11,2 miliar.

Sehubungan kredit di bank tersebut macet pada bulan tersebut, pihak bank mencairkan deposito yang semula milik kas daerah. “Ada kelebihan dana senilai Rp 513,4 juta yang kemudian disetor ke kas negara,” paparnya. (H68,nin,G11-43)

20 Juli 2011 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Posisi Sudah Tercium

SUARA MERDEKA – Rabu, 20 Juli 2011

JAKARTA – Mabes Polri telah mengetahui keberadaan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Namun, polisi belum berhasil menangkapnya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam menegaskan, pihaknya telah mencium keberadaan Nazaruddin. Kendati demikian, dia menolak menjelaskan di mana posisi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Menurutnya, polisi tengah berupaya melakukan pemulangan atau penangkapan terhadap tersangka suap proyek Wisma Atlet SEA Games 2011 itu. “Tim sedang bergerak, jadi tunggu saja,” ujarnya.

Anton mengakui, pihaknya mengalami kendala dalam upaya penangkapan itu. Sebab, Nazaruddin selalu berpindah-pindah tempat. “Kami harus berkoordinasi dengan polisi negara tersebut.”

Dia membantah jika dianggap tidak serius mengejar Nazaruddin. “Polri serius mengejar Nazaruddin, tim sedang bergerak,” katanya.

Anton enggan memberi informasi di mana keberadaan Nazaruddin maupun hambatan macam apa yang dialami tim Mabes Polri selama memburu pria itu. “Nanti kabur,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) Denny Indrayana, menyatakan, Satgas PMH tidak menangani kasus Nazaruddin. Namun hal ini bukan berarti Satgas diam terhadap kasus tersebut.

“Apakah Satgas diam? Tidak, saya terus berkomunikasi dengan KPK, kerja sama dengan KPK,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kerja sama dan koordinasi yang dilakukan Satgas dengan KPK adalah dalam rangka mendukung KPK agar tidak ragu dalam menangani kasus tersebut dan terus melakukan penegakan hukum. “Intinya kerja sama agar kasus ini selesai, dalam konteks penegakan hukum. Sifatnya men-support agar KPK tidak ragu menyelesaikan kasus ini,” katanya.

Kurang Efektif

Denny menilai, kehadiran Satgas akan kurang efektif jika ikut menangani kasus Nunun Nurbaeti dan Nazaruddin. Sebab, KPK telah menanganinya dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibanding Satgas.

Sementara di sisi lain, posisi Satgas yang dibentuk oleh Presiden juga kurang efektif jika memproses kasus Nazaruddin.

Kendati demikian, Denny menegaskan, Satgas terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPK dalam memantau kasus Nunun-Nazaruddin. Pihaknya selalu membuka diri jika suatu saat diminta membantu mengawal kasus korupsi Nunun-Nazaruddin.

Denny Indrayana membantah tuduhan banyak pihak bahwa diamnya Satgas dalam kasus Nazaruddin, karena Nazar berasal dari Partai Demokrat. (K24,D3-43)

20 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Nazaruddin Kembali Cokot Anas

SUARA MERDEKA – Rabu, 20 Juli 2011

  • Lakukan 144 Transaksi Mencurigakan

JAKARTA – Tersangka kasus suap proyek wisma atlet SEA Games 2011, Muhammad Nazaruddin, kembali menyerang Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Serangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu bahkan dilakukan secara terbuka, yakni ketika diwawancara via telepon oleh MetroTV, Selasa (19/7) sore.

Dalam wawancara tersebut, Nazaruddin menyebut Anas adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kasus tersebut. Buron Interpol itu juga mengungkapkan bahwa dirinya hanyalah ’’operator’’ PT Anugrah Nusantara —yang menurutnya— dimiliki oleh Anas Urbaningrum.

Kepada Indra Maulana dari MetroTV, Nazaruddin mengaku dirinya masih berada di luar negeri. Namun dia menolak mengungkap di negara mana bersembunyi, dan tidak menjawab tegas saat ditanya apakah masih berada di Singapura.

”Saya berada di tempat yang aman dari rekayasa politik,” katanya.

Di sebagian besar wawancara itu, Nazaruddin banyak melontarkan serangan kepada Anas yang ditudingnya telah merekayasa semua kasus hingga menjadikan dirinya tersangka kasus suap proyek wisma atlet.

Dia merasa aneh telah dijadikan tersangka oleh KPK. Padahal, menurutnya, yang menerima aliran dana wisma atlet bukan dirinya, melainkan Anas.

”Anas yang terima aliran dana wisma atlet, bukan saya,” ujarnya.

Ia juga menyebut Anas banyak menikmati uang dari proyek-proyek yang dibiayai APBN. Tender proyek itu dimenangi oleh perusahaan yang dimiliki Anas dan Nazaruddin.

”Anas yang merekayasa semuanya kok saya dijadikan tersangka,” kata politikus asal Riau itu.

Sebagai bawahan Anas, Nazaruddin mengaku dirinya hanyalah sebagai operator. Termasuk ketika memenangkan politikus itu sebagai ketua umum pada Kongres Partai Demokrat di Bandung. Semua dana pemenangan kongres itu dibiayai dari APBN.

”Dari proyek Ambalang, untuk pemenangan Anas Rp 50 miliar. (Dana) dibawa dengan mobil boks oleh ibu Yulianis. Ibu Yulianis sekarang dilindungi Anas,” papar anggota Komisi VII DPR itu.

Nazaruddin mengaku punya semua catatan pengeluaran untuk Anas. ”Semua yang memerintahkan Anas, karena semua memang uangnya,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, ada pula uang sebesar Rp 35 miliar yang digunakan untuk pemenangan Anas. ”Semua tahu, uangnya dari proyek mana, dari siapa ngambilnya,” ujar Nazaruddin.

Namun saat disinggung soal aliran dana untuk putra Presiden SBY, Edi Baskoro (Ibas) yang sebelumnya pernah dia sebut ikut menerima aliran dana, Nazaruddin berusaha menghindar.

”Dia (Ibas) berlawanan (kubu), jadi tidak ada yang ke dia,” tepisnya.

Mengenai alasannya enggan melapor ke KPK, Nazaruddin mengaku tidak percaya dengan institusi pemberantasan korupsi tersebut. Menurutnya, KPK pembohong dan juga perampok. Bahkan, secara terbuka dia menyebut dua pimpinan KPK, yakni M Jasin dan Chandra Hamzah adalah ”teman” Anas, sehingga dia tidak percaya kepada lembaga itu.

”Bagaimana saya mau pulang kalau semuanya direkayasa Anas Urbaningrum,” kata Nazaruddin. ”KPK itu bohong semua, KPK itu perampok.”

Ia pun mengungkap pertemuan Anas dengan Chandra untuk mengatur pemilihan pimpinan KPK. Skenarionya, Chandra Hamzah dan Ade Raharja kembali terpilih. Atas dasar itu, Nazaruddin menyatakan keyakinannya KPK tidak akan memanggil Anas, Angelina Sondakh, dan Wayan Koster yang juga terlibat dalam suap wisma atlet.

”Kalau Anda mau tahu, pada tahun 2010 bulan 11 Chandra Hamzah ke rumah saya menerima uang, ada buktinya,” ungkapnya.

Nazaruddin menantang KPK untuk membuktikan aliran dana dari proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, ke dalam rekeningnya. ”Jika KPK bisa membuktikan ada aliran ke rekening saya, satu rupiah saja dana dari APBN, saya akan pulang (ke Indonesia).”

Ketika ditanyakan lebih lanjut mengapa dia menyebut Anas sebagai otak besar kasus ini, Nazaruddin mengatakan dirinya hanya menceritakan fakta, tidak merekayasa.

Dia juga menceritakan bahwa kepergiannya ke Singapura pada 23 Mei lalu —atau sehari sebelum adanya cekal dari KPK— adalah atas inisiatif Anas juga. Menurutnya, Anas memintanya pergi ke luar negeri jika akhirnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan mereka meledak. Nazaruddin dipersilakan kembali ke Indonesia setelah pemerintahan berganti.

Bagaimana tanggapan Anas atas seluruh tudingan itu? Ketua Umum Partai Demokrat itu menjawabnya dengan singkat, “Ada-ada saja.”

”Hahaha…. Ada-ada saja,” kata Anas singkat, Selasa (19/7/2011).

Namun dia menolak menjawab lebih jauh setiap pertanyaan wartawan. Terpisah, Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopa menjelaskan, Anas tidak pernah memerintahkan Nazaruddin pergi ke Singapura. ”Itu tidak benar. Kan semua dia sebut. Kalau memang dia yakin dengan pernyataan atau data-data terkait semua itu, sekali lagi lebih baik dia sampaikan ke KPK, tidak usah tuding sana-sini tanpa data yang jelas,” ujar Saan.

Nazaruddin sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka suap proyek wisma atlet sejak 4 Juni lalu. Selain dia, ada tiga tersangka lain yang bahkan sudah mulai disidangkan, yakni Sekretaris Menpora Wafid Muharam, Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manullang, dan Direktur PT Duta Graha Indah (DGI) Muhammad El Idris.

PT DGI adalah pemenang tender proyek wisma atlet, sementara PT Anak Negeri diketahui milik Nazaruddin.

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan lagi transaksi mencurigakan terkait Muhammad Nazaruddin. Dari jumlah semula 109 transaksi, kini meningkat menjadi 144 transaksi.

”Saya belum lihat detailnya, tapi sudah naik dari 109 menjadi 144, paling banyak perusahaan,” kata Ketua PPATK Yunus Husein di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa, (19/7).

Yunus mengatakan, nilai transaksi terbesar dari transaksi-transaksi tersebut adalah Rp 187 miliar, di mana Rp 67 miliar di antaranya transaksi antarbank. Juga terdapat transaksi tunai Rp 54,7 miliar.

”Tapi saya tidak bisa menyebutkan banknya,” ujar Yunus.

Pada awal bulan ini, PPATK mengungkap ada 109 transaksi mencurigakan yang dilakukan Nazaruddin. Sebagian transaksi ditujukan ke individu, dana ada yang ditujukan ke perusahaan. (A20,ant,dtc-43)

20 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Wawancara dengan Nazaruddin: Anas Otak Besarnya!

KOMPAS.com – Selasa, 19 Juli 2011

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam wawancaranya dengan Metro TV, Selasa (19/7/2011) petang, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, M Nazaruddin, kembali melontarkan “serangan” terhadap Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Nazaruddin mengatakan, otak besar di balik seluruh “kekisruhan” yang terjadi di Partai Demokrat saat ini adalah Anas.

“Anas otak besarnya. Memang dia aktornya,” ujar Nazaruddin, yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games.

Ketika ditanyakan lebih lanjut mengapa ia menyebut Anas sebagai otak besar kasus ini, ia menjawab singkat, “Masa saya merekayasa. Saya menceritakan fakta,” katanya.

Nazaruddin juga sempat mengungkapkan bahwa ada kesepakatan dan skenario yang dibuat Anas agar kasus yang terungkap saat ini hanya berhenti di Nazaruddin. Pria yang masih berstatus anggota Komisi VII itu menjadi buronan internasional setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 23 Mei 2011, ia bertolak ke Singapura dengan alasan melakukan pengobatan. Saat ini, ia mengaku masih berada di luar negeri.

“Ya, saya masih di luar negeri. Bagaimana saya mau pulang kalau semuanya direkayasa Anas Urbaningrum,” kata Nazaruddin.

Ia juga mengungkapkan, ada aliran uang kepada Anas. Puluhan miliar, kata Nazaruddin, digelontorkan untuk pemenangan Anas dalam Kongres Pemilihan Ketua Umum DPP Demokrat tahun 2010.

“Dari proyek Ambalang, untuk pemenangan Anas Rp 50 miliar. (Uang) dibawa dengan mobil boks yang dibawa Ibu Yuliani, dan Ibu Yuliani sekarang dilindungi Anas,” katanya.

Selain itu, kata Nazaruddin, ada pula uang sebesar Rp 35 miliar yang digunakan untuk pemenangan Anas. “Semua tahu, uangnya dari proyek mana, dari siapa ngambil-nya,” ujar Nazaruddin.

20 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: