KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Rosa Benarkan Ada Aliran Dana ke Anas

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 20 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Terdakwa kasus suap terkait pembangunan Wisma Atlet SEA Games Mindo Rosalina Manullang (Rosa) membenarkan ucapan mantan atasannya Muhammad Nazaruddin, yang menyatakan ada aliran dana kepada Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum.

“Memang ada. Ada (dana untuk Anas),” kata Rosa usai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (20/7).

Seperti diketahui, dari tempat persembunyiannya, seperti dikutip dari wawancaranya dengan Metro TV, Selasa (19/7) sore, Nazaruddin menyebut sejumlah politisi yang terlibat kasus suap pembangunan wisma atlet.

Nazaruddin menyebut, Anas turut menikmati aliran dana dengan total nilai Rp 191 miliar tersebut. Suami Neneng Sri Wahyuni itu bahkan menyeret beberapa nama pimpinan KPK.

Surat dakwaan menyebutkan, bahwa Rosa bertindak sebagai perantara dalam kasus penyuapan ini. Perempuan berambut pendek itu telah dipercaya oleh M.Nazaruddin selaku atasannya di PT Anak Negeri untuk mengawal keikutsertaan PT DGI dalam proyek pembangunan wisma atlet senilai Rp191,6 miliar.

Setelah berhasil dimenangkan sebagai pemenang proyek, PT DGI memberikan uang kepada Sesmenpora Wafid Muharam sebagai komisi.

Komisi berupa cek senilai Rp3,2 miliar diberikan oleh Idris didampingi oleh Rosa. Penyerahan cek dilakukan pada 21 April 2011 di ruangan Sesmenpora di lantai tiga gedung Kemenpora Senayan, Jakarta Pusat.

( Mahendra Bungalan / CN33 / JBSM )

20 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Korupsi GLA Karanganyar Segera Diexaminasi

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 20 Juli 2011

Semarang, CyberNews. Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM bersama dengan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng akan melakukan examinasi terhadap kasus korupsi dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar. Kasus ini dinilai cukup menarik untuk diadvokasi karena masih banyak pihak yang diduga terlibat tapi belum dijadikan tersangka.

Peneliti Pukat UGM Hifdzil Alim mengungkapkan, examinasi ini merupakan salah satu upaya dalam pengawasan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Semarang dan salah satunya melibatkan Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera 2007, Fransiska Riana Sari.

“Hasil eksaminasi akan menjadi rekomendasi kepada lembaga terkait seperti pemerintah, kejaksaan dan kepolisian dalam memutuskan proses hukum,” jelas Hifdzil, Rabu (20/7).

Dalam kasus tersebut, masih ada dua terdakwa lainnya yakni Ketua Dewan Pembina KSU Sejahtera Toni Iwan Haryono dan Ketua KSU Sejahtera 2008, Handoko Mulyono. Dalam persidangan tersebut, Fransisca terbukti membantu Tony yang merupakan suami Bupati Karanganyar Rina Iriani dalam upaya menilap dana GLA yang berasal dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Tony yang masih dalam tahap kasasi ini divonis 5 tahun 10 bulan dan denda Rp 300 juta oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar namun oleh majelis hakim banding Pengadilan Tinggi (PT) Jateng mendapatkan pengurangan hukuman. Sedangkan terdakwa Handoko diganjar vonis 4 tahun dan denda Rp 100 juta.

Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto mengungkapkan, pihaknya sudah mendapatkan salinan putusan Fransisca dari Pengadilan Tipikor Semarang yang diperlukan dalam examinasi. Dan salinan putusan terdakwa lain dari PN Karanganyar. Rencananya examinasi digelar dalam waktu dekat di Kabupaten Batang. Menurut Eko, kasus ini menarik untuk dikaji mengingat kentalnya unsur politis yang bermain di dalamnya. Sejumlah saksi dalam tiga persidangan para terdakwa itu menyebut nama-nama yang hingga kini belum dijadikan tersangka.

Dalam examinasi ini, juga akan diakukan pengujian terhadap dokumen yang ada dan juga terhadap fakta-fakta persidangan dengan dibantu para ahli. Dugaan kuat, aliran dana GLA selama kurun waktu 2007-2008 telah menyimpang dan digunakan untuk kepentingan pribadi, serta disalurkan ke berbagai pihak. Diantaranya ke tujuh partai politik di Karanganyar serta diduga termasuk untuk kepentingan pilkada Rina Iriani seperti terungkap dalam persidangan.

“Kita ingin memberi second opinion dalam forum independen ini. Akan hadir pula para expert (ahli-Red) dari berbagai kalangan untuk membedah supaya bisa memberi rekomendasi atas kasus yang dikaji tersebut,” imbuh Eko.

( Modesta Fiska / CN32 / JBSM )

20 Juli 2011 Posted by | AKTIVITAS KP2KKN, JEJARING KP2KKN, KARANGANYAR, KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Dua Hakim PHI Bandung Dipanggil KPK

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 20 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terkait kasus suap yang melibatkan Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial Imas Dianasari.

Hari ini KPK memeriksa rekan Imas, yang juga menjadi hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial Asus Suwargi dan Toni Suryana. “Keduanya dipanggil sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, Rabu (20/7).

Selain kedua hakim, KPK juga memeriksa dua orang panitera di PHI Bandung Ike Wijayanto dan Toto Santoso. Imas yang menjadi tersangka juga menjalani oleh penyidik KPK. “Ike dan Toto diperiksa sebagai saksi, sedangkan Imas sebagai tersangka,” ujar Priharsa.

Hakim Imas diduga menerima pemberian uang senilai Rp200 juta dari Manajer Administrasi PT Onamba Odi Juanda. Pemberian uang itu dimaksudkan agar gugatan serikat pekerja terhadap PT Onamba bisa ditolak oleh MA. Keduanya ditangkap oleh petugas KPK di restoran La Ponyo, Cinunuk Bandung pada 30 Juni lalu.

( Mahendra Bungalan / CN26 / JBSM )

20 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Permohonan Pembantaran Bupati Tegal Ditolak

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 20 Juli 2011

Semarang, CyberNews. Permohonan pembantaran kuasa hukum Bupati Tegal Agus Riyanto ditolak oleh majelis hakim. Dalam persidangan kedua dengan agenda pembacaan eksepsi (nota keberatan) yang dipimpin oleh hakim Noor Eddyono, terdakwa dinilai masih cukup kuat dan sehat dalam menjalani persidangan Tipikor di Semarang, Rabu (20/7).

Hasil pemeriksaan dokter LP juga tidak merekomendasikan terdakwa dirujuk di rumah sakit di luar rutan. Hakim mengungkapkan, hasil laboratorium CITO juga menunjukkan tipus negatif tetapi kadar trigliserid memang sedikit mengalami kenaikan.

Noor Eddyono menilai, porsi pembacaan eksepsi yang seharusnya dilakukan penasehat hukum, sebagian besar juga dibacakan terdakwa.  “Walaupun terdakwa merasa kurang sehat tetapi melihat nota keberatan yang dibacakan langsung oleh yang bersangkutan kami menilai terdakwa tidak perlu dibantarkan karena kondisinya tidak darurat,” jelas Noor Eddyono

( Modesta Fiska / CN26 / JBSM )

20 Juli 2011 Posted by | SLAWI | Tinggalkan komentar

KPK Panggil Inspektur Investigasi Kemendiknas

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 20 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi anggaran di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).hari ini KPK memanggil Inspektur Invesigasi Slamet Purnomo.

”Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha.

Seperti diketahui, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendiknas, M Sofyan sebagai tersangka.

Sofyan selaku Irjen Kemendiknas pada tahun 2009 diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya dalam pengelolaan anggaran. Modus korupsinya, dengan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara antara lain anggaran perjalanan dinas.

Kasus korupsi di Kemendiknas ini diduga merugikan keuangan negara sebanyak Rp 13 miliar.

( Mahendra Bungalan / CN34 / JBSM )

20 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KP2KKN: Penanganan kasus korupsi di Grobogan belum memuaskan

SOLOPOS.com – Senin, 19 Juli 2011

Ilustrasi

Grobogan (Solopos.com)–Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah (Jateng) menilai  penanganan kasus korupsi di Kabupaten Grobogan selama satu tahun lalu hasilnya kurang memuaskan.

“Sebagai contoh, kasus proyek buku ajar, jaringan Sutet dan proyek Jalan Gajah Mada. Tidak hanya itu ada kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung BPR BKK Purwodadi terdakwanya mendapat putusan bebas oleh PN Purwodadi,” ungkap Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, saat diskusi bertema Say No To Corruption di meeting room Hotel Griya Laksana Purwodadi, Selasa (19/7/2011).

Dalam diskusi yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Grobogan (KMAKG) tersebut, dihadiri sekitar 50 aktivis terdiri mahasiswa dan LSM dengan nara sumber dari KP2KKN Semarang dan Sheep Indonesia. Hanya saja tidak satu pun pejabat Pemkab Grobogan yang diundang hadir dalam acara tersebut.

“Kami berharap masyarakat aktif memantau dan mendorong penegak hukum agar bekerja dalam penanganan kasus korupsi. Karena saya melihat saat ini mulai tampak ada keseriusan penegak hukum di Grobogan,” jelas Eko Haryanto.

Sementara Ketua KMAKG David Ulil menilai, penanganan kasus korupsi yang dilakukan penegak hukum di Grobogan sangat lamban. Sehingga masih ada beberapa kasus korupsi yang belum tuntas.

“Kami bersama elemen masyarakat Grobogan akan mendatangi aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Purwodadi untuk serius menangani kasus korupsi. Kami juga akan menyerahkan tanda tangan ‘gerakan anti korupsi’,” tegas Ulil.

(rif)

20 Juli 2011 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Cegah penyelewengan, Pemkab Karanganyar teken nota kesepahaman kerja sama dengan BPKP

SOLOPOS.com – Selasa, 19 Juli 2011

Karanganyar (Solopos.com) – Guna mencegah tindak pidana korupsi (Tipikor), Pemkab Karanganyar menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPKP Jateng, Mochtar Husein dengan Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, di Ruang Anturium Rumah Dinas Bupati, Selasa (19/7/2011).

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Jateng, Imam Bastari mengatakan, tujuan dari penandatanganan MoU itu yakni untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di lingkungan Pemkab Karanganyar. “Kami memberikan asistensi agar jangan sampai terjadi KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) dan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga agar aset daerah bisa diinventarisisasi,” ujar Imam.

Asistensi tersebut antara lain meliputi pengelolaan keuangan daerah, pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, akuntabilitas kinerja Pemda, peningkatan kapasitas aparat pengawasan internal, sistem pengendalian internal, manajemen aset daerah pengembangan produk hukum daerah, pengembangan Fraud Control Plan (FCP) untuk mencegah KKN dan peningkatan SDM dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebelumnya, imbuh Imam, antara Pemkab Karanganyar-BPKP Jateng sudah tiga tahun menjalin kerjasama dalam asistensi ini. “Hasilnya cukup signifikan, meski laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memberikan opini kepada Pemkab Karanganyar wajar dengan pengecualian (WDP),” ungkap Imam. Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam kerjasama ini, kedudukan Pemkab-BPKP Jateng, setara, karena hanya mendampingi. Sedangkan pelaksanaannya oleh Pemkab.
“Membantu memperbaiki hal-hal yang ditemukan oleh BPK. Jangan sampai ada aset daerah yang dicatat, tapi fisiknya tidak ada, atau sebaliknya ada fisik aset daerah tapi ternyata tidak dicatat,” jelas Imam. Selain itu juga untuk melakukan upaya preventif KKN, misal pendampingan pengadaan barang sudah benar atau tidak.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Karanganyar, Tatag Prabawanto mengatakan, sebanyak Rp 813 miliar aset yang dimiliki Pemkab Karanganyar, tak jelas status kepemilikannya. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya kejelasan status hukum aset tersebut. Dikhawatirkan jika hal itu dibiarkan terus, maka di kemudian hari bisa timbul masalah. Hal itu pula yang menurut Tatag, menyebabkan Kabupaten Karanganyar masih dicap wajar dengan pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kendati belum diurus status hukumnya, namun sejumlah aset itu sudah diinventarisasi di SKPD masing-masing.

fas

20 Juli 2011 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Selasa, Kejari Sukoharjo gelar kasus Raskin

SOLOPOS.com – Senin, 18 Juli 2011

Sukoharjo (Solopos.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo belum menyatakan siapa tersangka dalam kasus penyunatan beras miskin (Raskin) di Desa Gumpang, Kartasura. Kasus itu rencananya digelar di Kejari Sukoharjo, Selasa (19/7/2011).

“Besok kami gelar dulu. Memang target waktu kami mundur karena harus ada pendalaman kasus,” kata Kepala Kejari (Kajari) Sukoharjo, Dwi Samudji, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (18/7/2011). Pendalaman kasus itu, jelasnya, untuk mengetahui siapa saja penerima hasil penyunatan Raskin. Dari gelar itu, Dwi akan mendengar penjelasan sejauh mana anggotanya memeriksa kasus itu. Dwi menjelaskan pemeriksaan terhadap Kasi Pemerintahan Desa Gumpang, Agustin Dwiyana sudah berlangsung beberapa waktu lalu. “Sudah kami periksa tapi kami belum menyebut siapa tersangka dalam kasus itu. Kami juga telah memeriksa sejumlah saksi,” tandasnya.

Dia tak mengelak kasus penyunatan Raskin itu jelas melanggar hukum. “Kalau melanggar hukum, sudah jelas. Tapi kami masih mencari kerugian negara dalam perbuatan itu,” imbuhnya. Dwi berjanji akan menyampaikan berapa nilai kerugian negara dari kasus itu serta siapa tersangkanya setelah gelar perkara selesai. Meskipun target penyelesaian kasus mundur, Dwi menargetkan penyelidikan sudah dimulai bulan ini. “Mundur sepekan, dua pekan itu wajar. Tapi saya menghendaki kasus itu segera ditindaklanjuti dengan penyidikan,” tegasnya.

Di awal kasus terungkap, Agustin Dwi Yana mengatakan penyunatan Raskin itu dilakukannya sejak akhir 2008. Dia juga menjelaskan Raskin itu juga dibagikan kepada sejumlah pamong desa setempat. Pembagian itu dikatakannya dilakukan dengan sistem kupon. Namun mengenai hal itu, Kajari tak mau menangkap keterangan sepihak.

ovi

20 Juli 2011 Posted by | SUKOHARJO | Tinggalkan komentar

KP2KKN: Penanganan kasus korupsi di Grobogan belum memuaskan

SOLOPOS.com – Senin, 19 Juli 2011

Solopos.com – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah (Jateng) menilai penanganan kasus korupsi di Kabupaten Grobogan selama satu tahun lalu hasilnya kurang memuaskan.

“Sebagai contoh, kasus proyek buku ajar, jaringan Sutet dan proyek Jalan Gajah Mada. Tidak hanya itu ada kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung BPR BKK Purwodadi terdakwanya mendapat putusan bebas oleh PN Purwodadi,” ungkap Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, saat diskusi bertema Say No To Corruption di meeting room Hotel Griya Laksana Purwodadi, Selasa (19/7/2011).

Dalam diskusi yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Grobogan (KMAKG) tersebut, dihadiri sekitar 50 aktivis terdiri mahasiswa dan LSM dengan nara sumber dari KP2KKN Semarang dan Sheep Indonesia. Hanya saja tidak satu pun pejabat Pemkab Grobogan yang diundang hadir dalam acara tersebut.

“Kami berharap masyarakat aktif memantau dan mendorong penegak hukum agar bekerja dalam penanganan kasus korupsi. Karena saya melihat saat ini mulai tampak ada keseriusan penegak hukum di Grobogan,” jelas Eko Haryanto.

Sementara Ketua KMAKG David Ulil menilai, penanganan kasus korupsi yang dilakukan penegak hukum di Grobogan sangat lamban. Sehingga masih ada beberapa kasus korupsi yang belum tuntas.

“Kami bersama elemen masyarakat Grobogan akan mendatangi aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Purwodadi untuk serius menangani kasus korupsi. Kami juga akan menyerahkan tanda tangan ‘gerakan anti korupsi’,” tegas Ulil.

(rif)

20 Juli 2011 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Mindo Rosalina Disidang Pagi Ini

KOMPAS.com – Rabu, 20 Juli 2011

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Tersangka dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Mindo Rosalina Manulang, keluar dari ruang pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (12/5). Rosa merubah keteranganya terkait statusnya di PT Anak Negeri sekaligus membantah memiliki hubungan dengan Nazaruddin dan Wafid Muharam. Kompas/Lucky Pransiska

 

JAKARTA, KOMPAS.com –  Salah satu terdakwa kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Mindo Rosalina Manulang dijadwalkan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (20/7/2011) ini. Pada persidangan tersebut Rosa akan mendengarkan dakwaan terhadapnya.

“Betul, rencananya jam 09.00 pagi,” kata kuasa hukum Mindo Rosalina Manulang atau Rosa, Djufri Taufik melalui pesan singkat, Rabu. Dia juga memastikan, kliennya dalam kondisi sehat dan siap menjalani persidangan hari ini.

Rosa, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet bersama dengan mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam, Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris. Ketiganya tertangkap tangan sesaat setelah diduga bertransaksi suap dengan bukti cek Rp 3,2 miliar. Belakangan, KPK menetapkan anggota DPR Komisi VII, M Nazaruddin sebagai tersangka kasus itu. Keempat tersangka itu diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait proyek pembangunan wisma atlet.

Dalam dakwaan terhadap El Idris yang dibacakan jaksa penuntut umum pekan lalu disebutkan, Rosa merupakan bawahan dari Nazaruddin yang diperintah untuk membantu PT DGI mendapatkan proyek di Kemenpora. Atas perintah Nazaruddin, Rosa-lah yang memperkenalkan El Idris selaku perwakilan PT DGI kepada Wafid. Perkenalan tersebut dimaksudkan agar Wafid dapat mengikutsertakan PT DGI dalam proyek di Kemenpora.

Berdasarkan dakwaan, permintaan PT DGI tersebut kemudian disetujui Wafid. Dia lantas mengupayakan keikutsertaan PT DGI dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games. Dari kemenangan PT DGI, diduga Nazaruddin dan Wafid menerima fee masing-masing senilai Rp 4,4 miliar dan Rp 3,2 miliar.

20 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: