KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Dalami Kesaksian Yulianis

Kasus Wisma Atlet
KOMPAS.com – Selasa, 19 Juli 2011

KOMPAS/WISNU AJI DEWABRATA Para pekerja menyelesaikan pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (24/3/2011). Target pembangunan wisma atlet selesai akhir Juni. Wisma atlet itu akan menjadi tempat tinggal seluruh atlet selama SEA Games XXVI/2011 berlangsung, 11-22 November di Palembang.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqqodas, menyatakan tengah mendalami keterangan dari mantan staf keuangan PT Anak Negeri, Yulianis, yang merupakan saksi kunci atas peran atasannya, Muhammad Nazarudin, dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games di Palembang.

“Untuk menggali kebenaran materiil harus dikembangkan seluas-luasnya karena ini kewajiban dalam rangka mencari kebenaran materiil. Keterangannya masih dirangkai karena masih akan digabungkan dengan keterangan yang lain,” kata Busyro di Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2011).

Busyro menyatakan, dirinya tak bisa membeberkan keterangan Yulianis mengenai Nazar, karena hal tersebut masih dalam proses penyidikan. Namun, ia menyebutkan, Yulianis telah memberikan data-data terkait kepada penyidik KPK. “Saya detail tidak pernah membaca keterangan Yulianis. Setahu saya masih ada yang harus dicermati dengan keterangan saksi dan bukti yang lainnya,” imbuhnya.

Pernyataan Yulianis yang menyebutkan ada aliran dana ke Partai Demokrat pun belum dapat dipastikan Busyro. Ia berpegang pada hasil penyidikan di KPK. “Itu versi Yulianis. Kami  tidak bisa berdasarkan keterangan satu saksi saja. Kan, standarnya tidak hanya berdasarkan keterangan satu saksi saja,” katanya.

Kamaruddin Simanjuntak, mantan pengacara Minda Rosalina Manulang yang telah menjadi tersangka dalam kasus itu, pernah menyatakan bahwa dana suap untuk Nazaruddin dari PT DGI diberikan melalui Yulianis dan istri Nazar, Neneng. Uang itu diduga sebagai fee bagi Nazaruddin atas pemenangan perusahaan tersebut dalam tender proyek pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

19 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

RAPBD Kalsel Tak Berpihak pada Rakyat

KOMPAS.com – Senin, 18 Juli 2011

shutterstock
Ilustrasi

 

BANJARMASIN, KOMPAS.com – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 provinsi tersebut, kurang berpihak kepada rakyat banyak.

“Kurang keberpihakan itu terlihat dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel 2012,” kata anggota Komisi II bidang ekonomi keuangan DPRD Kalimantan Selatan, Gusti Perdana Kesuma di Banjarmasin, Senin (18/7/2011).

Sebagai contoh untuk Dinas Pertanian dalam KUA/PPAS RAPBD Kalsel 2012, usul sebesar Rp 37 miliar hanya mendapat alokasi Rp 29 miliar atau cuma sekitar satu persen dari RAPBD 2012 sebesar Rp 2,7 triliun.

Begitu pula untuk Dinas Perkebunan Kalsel, usul Rp 23 miliar hanya mendapat alokasi Rp 16,6 miliar pada RAPBD 2012 serta Dinas Kehutanan, usul Rp 23,1 miliar mendapat alokasi cuma Rp 7,7 miliar atau turun dibandingkan Tahun Anggaran (TA) 2011 sebesar Rp 13 miliar.

“Masih banyak alokasi anggara pada KUA/PPAS RAPBD Kalsel 2012 yang kelihatannya kurang keberpihakan kepada rakyat banyak di provinsi yang kini berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota tersebut,” katanya.

Padahal sebagian besar penduduk Kalsel, masyarakat petani yang memerlukan perhatian serta uluran tangan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Karena itu, mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel tersebut, menyatakan prihatin atas alokasi anggaran yang minim terhadap pembangunan pertanian dalam berbagai sub sektornya.

Untuk itu pula, politisi muda Partai Golkar itu meminta pemprov setempat lebih serius memperhatikan pembangunan pertanian, sebab bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat banyak.

Anggota DPRD Kalsel dua periode itu mempertanyakan, mengapa justru yang terbanyak mendapat alokasi untuk pembangunan pusat perkantoran Pemprov di Banjarbaru, yang dalam RAPBD 2012 kembali akan mendapatkan anggaran Rp 100 miliar.

“Padahal pada awalnya, Gubernur Kalsel H Rudy Arifin (saat periode pertama 2005 -2009) menyatakan, tak akan menggunakan dana dari APBD untuk pembangunan pusat perkentoran Pemprov di Banjarbaru (35 km utara Banjarmasin) itu,” ungkapnya.

“Tapi kenyataan, untuk pembangunan pusat perkantoran Pemprov Kalsel di ‘kota idaman’ Banjarbaru itu sudah menyedot dana dari APBD provinsi setempat bisa mencapai Rp 500 miliar,” demikian Gusti Perdana.

19 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Utang Perusahaan Migas 583 Juta Dollar AS

KOMPAS.com – Senin, 18 Juli 2011

shutterstock  ilustrasi

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap 33 perusahaan Migas yang berutang pajak pada negara. Utang tersebut mencapai USS 583.006.425. Perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan asing dan lokal. Mereka berutang sejak tahun 2008. Hasil audit kedua lembaga itu dikeluarkan pada 24 Mei 2011.

“Total utang pajak migas berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP dan BPK hingga tahun 2010 menunjukkan banyak dari perusahaan migas yang belum menunaikan kewajiban pajaknya. Di mana terdapat total kekurangan bayar mencapai USS 583 juta,” ujar Koordinator Monitoring dan Analisis Anggaran dari ICW Firdaus Ilyas, Senin (18/7/2011).

Ada pun 33 perusahaan tersebut tersebar di beberapa tempat, diantaranya di wilayah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Madura dan Sumatera. Adapun 10 perusahaan dengan pengutang pajak terbesar dari 33 perusahaan itu sebagai berikut :

1. Cnoocs SES Ltd sebesar U$S 94. 239 juta. 2. ConocoPhillips (GRISSIK) U$S 84.774 juta 3. Petrochina International U$S 62. 949 juta 4. Mobil Exploration Indonesia U$4 59. 998 juta 5. VICO U$S 42. 987 juta 6. Exxon Mobil Oil Indonesia Inc U$S 41. 763 juta 7. Premier Oil (Area Natuna Sea) U$S 38. 368 juta 8. BP West Java Ltd U$S 35.123 juta 9. Star Energy U$S 17.095 juta 10. Pertamina EP U$S 16.921 juta

ICW mengimbau agar Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan BPKP dan BPK serta menerbitkan surat kurang bayar dan melakukan penagihan pada perusahaan-perusahaan tersebut. “Jika ditemukan indikasi dugaan pidana pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk membawanya ke ranah hukum,” tukas Firdaus.

19 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

ICW Minta KPK Usut Mafia Migas

KOMPAS.com – Senin, 18 Juli 2011

shutterstock ilustrasi

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri dugaan tindak pidana korupsi pajak, yang melibatkan utang 33 perusahaan asing dan lokal migas.

Tunggakan sejumlah perusahaan migas itu mencapai USS 583 juta sejak 2008 hingga 2010 berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi pernah menuturkan ada 14 perusahaan asing yang menunggak membayar pajak senilai Rp 1,6 triliun. “Jadi KPK harus tindak lanjuti, jangan sebar isu saja (terkait 14 perusahaan yang berhutang pajak), karena kepastian  hukum soal pajak untuk masyarakat itu termasuk keadilan dalam membayar pajak,” ujar Koordinator ICW, Danang Widoyoko di kantor ICW, Senin (18/7/2011).

Sementara itu, Koordinator Monitoring dan Analisis Anggaran dari ICW Firdaus Ilyas menyatakan KPK bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan, jika memang dalam penunggakan terdapat indikasi mafia pajak migas yang melibatkan BP Migas. Kemungkinan suap perusahaan pada badan pemerintahan bisa terjadi, sehingga terjadi tunggakan yang cukup lama.

“KPK bisa masuk jika ada kemungkinan mafia pajak. Misalnya, kalau memang dalam pemeriksaan dan pengawasan KPK terdapat utang pajak, dimana karena perusahaan diduga memberikan suap pada pejabat BP Migas, KPK sangat bisa melakukan tindakan. Kemungkinan itu ada karena sudah beberapa tahun tunggak. Saya bukan berandai-andai ya, karena ini sejak lama sampai sekarang belum dibayar juga. Indikasi seperti itu bisa saja ada,” papar Firdaus.

Saat ini, menurutnya ada pembenahan dalam sejumlah lembaga terkait tunggakan pajak oleh perusahaan asing Migas. Beberapa lembaga di antaranyanya Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, dan BP Migas. Selain itu BPK, lanjutnya, harus melakukan verifikasi kembali, sehingga KPK dapat melihat penyimpangan yang terjadi, jika ada indikasi mafia pajak migas.

“Terutama BP Migas, harus konsisten pada kontraknya dengan perusahaan migas. Kemudian, untuk transparansi kerja, harus ada verifikasi. Jangan dibiarkan BP Migas main sendiri. Ini kan eksklusif BP Migas ini,” imbuhnya.

Firdaus menyatakan untuk menagih kembali hutang 33 perusahaan migas itu, Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan surat ketetapan membayar pajak. “Kita dirugikan, karena negara berkurang penerimaannya. Seharusnya kita punya potensi mendapat anggaran sekian triliun, tapi tidak kita dapatkan. Kita harus menagih. Jangan takut untuk mengatakan bahwa itu melanggar kontrak. Jadi suara kita suara kontrak,” tandasnya.

Seperti yang diketahui, sebelumnya KPK mengungkapkan, sebanyak 14 perusahaan asing di sektor minyak dan gas tidak pernah membayar pajak selama bertahun-tahun. Akibatnya, negara dirugikan hingga lebih dari Rp 1,6 triliun.

“Ada perusahaan yang tidak membayar pajak dari tahun 1991. Bahkan, ada beberapa perusahaan yang tak membayar pajak selama lima kali menteri keuangan,” kata Haryono Umar, Wakil Ketua KPK, di Jakarta, Kamis (14/7/2011). Haryono tidak menyebut ke-14 perusahaan itu. “Nama-nama perusahaannya ada di Direktorat Jenderal Pajak,” ujarnya.

19 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mobil Rental untuk Mobil Dinas Pejabat

Mobil Rental
KOMPAS.com – Senin, 18 Juli 2011

Muhammad Khaidir Ilustrasi

 

KUDUS, KOMPAS.com — Bupati Kudus Musthofa menyatakan, sistem sewa mobil dinas bagi pejabat dan operasional di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memungkinkan diterapkan di daerah itu karena daerah lain ada yang menerapkan kebijakan tersebut.

“Apalagi, sistem sewa mobil tersebut diklaim lebih baik dan lebih efisien,” ujarnya ketika rapat paripurna dengan agenda menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kudus, di Kudus, Jawa Tengah, Senin (18/7/2011).

Ia menyatakan kesiapannya untuk menerapkan sistem sewa mobil dinas, dengan catatan semua pihak setuju dan menghendaki hal tersebut.

Selain itu, dia menginginkan dukungan dari semua anggota Dewan terkait dengan wacana pengadaan mobil dinas dengan model sewa. “Nantinya, wacana tersebut juga perlu dilakukan kajian terlebih dahulu,” ujarnya, menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Golkar.

Sementara itu, berdasarkan data dari Pemkab Kudus, total belanja pengadaan mobil dinas tahun 2010 mencapai Rp 8,54 miliar. Dana sebesar itu untuk membeli sebanyak 32 unit mobil dan satu bak truk.

Puluhan mobil tersebut untuk bagian pengelolaan aset daerah sebanyak 12 unit mobil.

Kemudian, sekretariat DPRD 17 mobil, Badan Rumah Sakit Daerah dua unit mobil, serta Kantor Lingkungan Hidup satu unit mobil dan satu bak truk.

Sementara belanja jasa perawatan kendaraan untuk roda dua dan empat yang meliputi belanja servis dan belanja suku cadang sebesar Rp 1,96 miliar.

19 Juli 2011 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Dugaan Terima Gratifikasi: Kejaksaan Siapkan Peradilan Koneksitas

 

KOMPAS.com – Senin, 18 Juli 2011

KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD Ilustrasi anti-korupsi

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com – Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung menyiapkan peradilan koneksitas bagi tiga purnawirawan TNI. Mereka diduga menerima gratifikasi, saat menjadi anggota DPRD Kota Pangkal Pinang periode 1999-2004.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung (Babel), I Putu Gde Djeladha, di Pangkal Pinang, Senin (18/7/2011),  mengatakan, ketiganya berstatus TNI aktif saat menjadi anggota DPRD. Karena itu, mereka tidak bisa begitu saja diadili di peradilan sipil.

“Proses penyidikannya dikoordinasikan ke kesatuan masing-masing dan Kejati Babel. Peradilannya nanti dilakukan di peradilan koneksitas,” ujar Djeladha.

Tiga mantan anggota DPRD Pangkal Pinang itu adalah Letkol (purn) ZM, Kapten (purn) AP, dan Lettu (purn) AA. Kejati Babel harus berkoordinasi dengan Kodam II/Sriwijaya, terkait peradilan koneksitas tersebut.

“Babel termasuk wilayah Kodam II/Sriwijaya. Prosesnya terus berjalan. Sebagian mantan anggota DPRD sudah mulai disidang di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang,” tambah Djeladha.

Ketiganya bersama 22 anggota DPRD Pangkal Pinang periode 1999-2004 dari unsur sipil, diduga menerima gratifikasi masing-masing Rp 40 juta pada tahun 2003. Mereka menerima dana itu dari Badan Keuangan Daerah Pangkal Pinang dalam bentuk cek yang dikeluarkan Bank Sumsel Babel.

Di antara 22 anggota DPRD dari unsur sipil, satu orang yakni Chairil Anwar sudah meninggal. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang periode 2008-2013, Malikul Amjad, juga termasuk di antara 22 anggota DPRD dari unsur sipil tersebut.

Asisten Pidana Khusus Kejati Babel, Ariefsyah, menambahkan, saat ini lima orang di antara 22 mantan anggota DPRD dari unsur sipil sudah mulai diadili. Mereka adalah Badaruddin Usman, Abu Mansyur, Kholidi, Alfian, dan Zakaria.

Kejaksaan sedang menyiapkan berkas tuntutan untuk lima mantan anggota DPRD lainnya. Namun kejaksaan belum bersedia mengungkapkan siapa lagi yang akan diajukan ke pengadilan. “Kami mengajukan secara bertahap dan berkelompok. Kasus ini salah satu prioritas penyelesaian antara lain karena paling disoroti masyarakat,” kata Djeladha.

Kejati Babel juga belum bisa memastikan kapal Malikul Amjad akan diperiksa. Pemeriksaan terhadap Malikul masih menunggu izin dari Presiden. Kejati telah mengirim permohonan izin kepada Presiden.

Meskipun belum ada kepastian kapal pemeriksaan terhadap Malikul akan dilakukan, Kejati Babel sudah memeriksa saksi pendukung. Pemeriksaan itu dilakukan saat kejaksaan memeriksa kasus tersangka lainnya.

19 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Perkara Korupsi: Direktur PD Pembangunan Cirebon Masuk Bui

 

KOMPAS.com – Senin, 18 Juli 2011

CIREBON, KOMPAS.com – Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon, Jawa Barat,  Sofiani dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cirebon, Senin (18/7/2011).

Sofiani diduga melakukan tindak pidana korupsi pada kasus penjualan asset milik perusahaan tersebut, dengan nilai kerugian mencapai Rp 765 juta. Tersangka Sofiani tidak sendirian, seorang stafnya bernama Otong juga ditahan kejaksaan.  Keduanya dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Benteng Kota Cirebon, sekitar pukul 17.30 wib.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Cirebon, Trijoko Sutanto, tersangka Sofiani diduga telah menyalahi kewenangan dengan membuat surat rekomendasi untuk mensertikatkan tanah seluas lebih kurang 6000 meter persegi di Blok Siwodi, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.

“Saat membuat surat rekomendasi yang isinya memperbolehkan untuk mensertikatkan lahan yang menjadi asset PD Pembangunan tersebut, tersangka Sofiani menjabat Direktur Umum dan Keuangan, sedangkan kewenangan membuat surat itu sebenarnya berada pada Direktur Utama,” kata Trijoko.

Sedangkan Otong, kata Trijoko, adalah tersangka yang telah melaksanakan isi dari surat rekomendasi yang dibuat oleh tersangka Sofiani. Atas perbuatan itu, perusahaan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon itu dirugikan hingga Rp 765 juta. “Tersangka dijerat dengan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi,” katanya.

Sofiani tak hentinya menangis saat digiring ke mobil tahanan yang akan membawanya ke rutan Benteng. Anak lelaki tersangka juga tampak menangis melihatnya ibunya dibawa aparat kejaksaan ke mobil tahanan.

19 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tiga Kejaksaan di Jateng Dapat Gelar Terbaik

Kinerja Kejaksaan
KOMPAS.com – Selasa, 19 Juli 2011

 

Kompas/Priyombodo
Ilustrasi kejaksaan

 

SEMARANG, KOMPAS.com – Tiga kantor kejaksaan di Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan nomor dua terbaik se-Indonesia oleh Kejaksaan Agung. Kantor Kejaksaan yang memperoleh gelar terbaik itu adalah Kejaksaan Negeri Semarang, Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Tinggi Jawa tengah.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Widyo Pramono, Selasa (19/7/2011) mengemukakan, kejaksaan yang dinilai terbaik itu menunjukkan kinerja para jaksanya jujur, tegas dan transparan dalam bekerja.

“Kami akan menghadap ke Jakarta, Rabu (20/7/2011) ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan dan menerima penghargaan atas kinerja tersebut,” ujar Widyo Pramono.

Dengan bekal prestasi atas kinerja yang baik itu, jajaran kejaksaan ingin membuktikan ke masyarakat bahwa para jaksa telah berusaha bekerja sebaik mungkin. Mereka bekerja dengan jujur, profesional dan integritas, tujuannya adalah meraih kembali kepercayaan masyarakat saat ini dalam penegakan hukum yang adil.

19 Juli 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Hakim MA

KOMPAS.com – Senin, 18 Juli 2011

ICHA RASTIKA Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung, Arief Sujito seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (18/7/2011) memeriksa hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial pada Mahkamah Agung, Arief Sujito terkait kasus dugaan suap pemenangan PT Onamba Indonesia (PT OI) atas gugatan serikat pekerja yang akan didaftarkan ke MA.

Arief dimintai keterangan sebagai saksi untuk salah satu tersangka dalam kasus tersebut, hakim nonaktif hubungan industrial Pengadilan Negeri Bandung, Imas Dianasari.

Seusai diperiksa, Arief menyampaikan bahwa dia dimintai keterangan seputar hubungannya dengan Imas dan soal ada tidaknya pembicaraan antara Imas dan pihak MA terkait upaya pemenangan PT OI di tingkat kasasi. “Ya pemeriksaan saja, seputar perkenalan, pertemanan dan tentang apakah pernah ada hubungannya pembicaraan tentang perkara ini,” kata Arief.

Dalam kasus dugaan suap ini, Imas diduga menerima uang Rp 200 juta dari manajer administrasi PT OI, Odi Djuanda yang juga menjadi tersangka. Uang tersebut bertujuan memenangkan PT OI. Imas diduga menjanjikan kepada Odi akan memenangkan perusahaan asal Jepang itu dari gugatan serikat pekerjanya.

Terkait dugaan itu, Arief membantahnya. Menurut Arief, Imas tidak pernah membicarakan perkara PT OI itu kepadanya selaku hakim MA. “Ya memang tidak pernah dan saya tidak tahu tentang pertemuannya dia dengan pengusaha itu, saya tidak tahu,” ucap Arief.

Arief juga mengaku tidak mengenal PT OI selaku perusahaan yang perkaranya sempat diurus Imas itu.

Arief sedianya diperiksa KPK pada 13 Juli, pekan lalu. Namun Arief tidak memenuhi panggilan KPK hari itu. Dia beralasan, surat panggilan KPK tersebut baru sampai kepadanya Jumat, 15 Juli. “Saya terima tanggal 15 (Juli) pagi, jadi pada ketua MA, ketua MA serahkan pada panitera muda perdata khusus, dengan surat tertulis saya diberitahu tanggal 14 (Juli). Diterima oleh staf saya sore. Jadi baru sampai ke saya tanggal 15 (Juli). Tapi dengan itikad saya mau membantu kelancaran sengaja saya datang tanpa harus menunggu panggilan selanjutnya,” ujarnya.

Kasus dugaan suap terkait upaya pemenangan PT OI berawal dari tertangkapnya Imas dan Odi sesaat setelah diduga bertransaksi suap di sebuah restoran di Bandung, Jawa Barat. Keduanya lantas ditetapkan sebagai tersangka. Terkait uang Rp 200 juta yang menjadi alat bukti dalam kasus itu, pihak Odi mengatakan bahwa Imas lah yang meminta sejumlah uang kepada PT OI.

Sementara pihak Imas mengatakan hal yang sebaliknya. Kuasa hukum Imas yakni John Elly mengemukakan bahwa pemberian uang tersebut merupakan inisiatif Odi yang takut perusahaannya itu kalah di tingkat kasasi.

19 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Anggota DPR yang Sering Bolos Akan Diumumkan

KOMPAS.com – Selasa, 19 Juli 2011

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Suasana Rapat Paripurna DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (2/3/2010).

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan DPR RI berjanji akan segera mengumumkan nama-nama anggota DPR RI yang sering bolos dalam rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan dewan dalam waktu dekat. Wakil Ketua BK DPR RI Nudirman Munir mengatakan, saat ini BK tengah menindaklanjuti rekapitulasi absen yang diperoleh dari Sekjen.

“Dalam waktu dekat akan kami umumkan siapa saja yang sering absen,” ungkapnya di Gedung DPR RI, Selasa (19/7/2011 ).

Saat ini, menurut dia, Badan Kehormatan  (BK) memang sedang melakukan tabulasi absensi, tetapi hanya untuk rapat paripurna karena Setjen DPR belum menyerahkan rekapitulasi absensi untuk rapat-rapat komisi.

Menurut politisi Golkar itu, sesuai Pasal 127 Ayat b dan c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, BK DPR RI berhak melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota yang tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama tiga (3) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun dan yang tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

“Kalau absensi enam kali bolos paripurna sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan. Kalau tiga kali bolos, namanya akan kami umumkan,” katanya.

Menurut Nudirman, jika perlu, BK akan mengirimkan tabulasi absen setiap anggota dewan ke dapilnya masing-masing agar konstituennya tahu kinerja masing-masing wakil rakyatnya.

19 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: