KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Periksa Wafid untuk Nazaruddin

Dugaan Suap Wisma Atlet
KOMPAS.com – Senin, 18 Juli 2011

TRIBUN NEWS/HERUDIN Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor KPK, Jakarta Selatan, Selasa (26/4/2011). Wafid ditangkap KPK pada 21 April 2011. Dia ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap dalam pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Senin (18/7/2011), dalam penyelidikan kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Wafid yang juga menjadi tersangka dalam kasus itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

“Tersangka WM (Wafid Muharam) hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN (M Nazaruddin),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, hari ini.

Secara terpisah, kuasa hukum Wafid, Erman Umar, mengemukakan, kliennya kemungkinan akan dimintai keterangan terkait hubungannya dengan M Nazaruddin.

“Selama ini kan beredar berita bahwa Nazaruddin pernah kenalan sama Pak Wafid. Yang pernah berkenalan (Wafid dan Nazaruddin itu) oke, pernah di lantai 10, dikenalin oleh Pak Andi (Menpora Andi Mallarangeng),” kata Erman.

Kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet juga menjerat Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris. Dalam dakwaan El Idris disebutkan, Nazaruddin pernah meminta kepada Wafid agar mengikutsertakan PT DGI dalam pengerjaan proyek di Kemenpora. Berdasarkan dakwaan, Wafid lantas menyetujui permintaan Nazaruddin dan meminta Komite Pembangunan Wisma Atlet di Palembang untuk membantu PT DGI memenangkan tender proyek pembangunan wisma atlet. Hal tersebut dibantah Erman.

Diakuinya, Nazaruddin pernah menemui Wafid di Kantor Kemenpora untuk meminta PT DGI diikutsertakan. Namun, kata Erman, kliennya tidak lantas menyetujui permintaan Nazar yang datang bersama Rosa.

“Pak Wafid bicaranya normatif saja, siapa pun terbuka. Jawaban Pak Wafid, ‘Silakan saja ikut, tapi ada tendernya di Palembang,'” ujarnya.

Kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games kini memasuki babak baru dengan disidangnya El Idris. Selain El Idris, tersangka lainnya adalah Mindo Rosalina Manulang yang juga segera disidangkan. Sementara dua berkas tersangka lainnya yang masih dilengkapi, yakni berkas Wafid Muharam dan berkas Nazaruddin. Hingga kini, Nazaruddin belum pernah menjalani pemeriksaan di KPK. Dia kabur ke luar negeri sehari sebelum dicegah, 23 Mei 2011

18 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Keluhkan UU Soal Pajak

SUARA MERDEKA CyberNews – Senin, 18 Juli 2011


Jakarta, CyberNews.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluhkan adanya poin dalam Pasal 34 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP).

Pasalnya, menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar, pasal tersebut menghalangi upaya KPK untuk mendapatkan data dan informasi tentang 14 perusahaan asing migas (Minyak dan Gas) yang tidak pernah membayar pajak selama puluhan tahun.

“Itulah masalahnya, aturan pasal itu membuat pengelolaan pajak menjadi tertutup dan tidak transparan,” kata Haryono, Senin (18/7).

Dia menambahkan, dengan dasar aturan pasal itu, Direktorat Jendral Pajak tidak mau menyerahkan informasi mengenai data-data perusahaan yang tidak pernah membayar pajak.

Selain itu, data-data mengenai pajak setiap perusahaan tidak bisa diketahui masyarakat. Padahal, untuk urusan pajak dalam arti lancar atau tidaknya setiap perusahaan membayar pajak, masyarakat memiliki hak untuk mengetahuinya karena ini menyangkut keuangan negara.

“Kecuali kalau yang bersangkutan dengan aset atau pendapatan perusahaan itu yang bersifat rahasia barulah tidak mengapa tidak diumumkan kepada masyarakat,” katanya.

( Mahendra Bungalan / CN33 / JBSM )

18 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Gayus: Rp 925 Juta Pinjaman Beli Rumah Rp 3 M

Dugaan Suap
KOMPAS.com – Senin, 18 Juli 2011
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Gayus H Tambunan

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus H Tambunan menyangkal bahwa uang Rp 925 juta yang diberikan konsultan pajak sewaan PT Metropolitan Retailmart, Roberto Santonius kepadanya adalah uang suap. Menurut Gayus, uang tersebut adalah uang yang dipinjamkan Roberto kepada Gayus untuk membeli rumah seharga Rp 3 miliar. Hal itu disampaikan Gayus saat menjadi saksi untuk Roberto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (18/7/2011).

Roberto merupakan terdakwa dalam kasus dugaan suap terkait pemenangan PT Metropolitan Retailmart dalam perkara banding pajak.

“Jadi, beberapa minggu sebelumnya saya sampaikan ke Pak Roberto, saya ada rencana mau beli rumah. Tapi masih kurang 9uang), kalau boleh pinjam. Bulan Maret Pak Roberto mau meminjamkan,” kata Gayus.

Terdakwa dalam kasus mafia pajak itu juga mengaku sudah mengembalikan uang pinjaman dari Roberto tersebut. Bahkan, menurut Gayus, jumlah uang yang dikembalikannya, lebih tinggi dari pinjaman, yakni Rp 1 miliar. Adapun Roberto diduga memberikan uang senilai Rp 925 juta kepada Gayus selaku petugas penelaah keberatan pajak. Diduga, suap itu diberikan guna memuluskan urusan keberatan dan banding atas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai PT Metropolitan Retailmart di pengadilan pajak.

Pemberian uang itu terjadi setelah keluarnya putusan pengadilan yang memenangkan PT Metropolitan Retailmart. Atas dimenangkannya PT Metropolitan Retailmart tersebut, negara harus mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada perusahaan itu yang besarnya sekitar Rp 15 miliar. Roberto lantas didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 b dan pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspi.

18 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Guru Dilarang Jadi “Penjual” Buku!

Pengadaan Buku Pelajaran
KOMPAS.com – Senin, 18 Juli 2011
Kompas/Deni Denaswara Ilustrasi

 

KENDARI, KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), memantau indikasi bisnis buku mata pelajaran yang diduga melibatkan guru di sejumlah sekolah. Hal ini memunculkan aroma kolusi antara pebisnis buku dan guru sekolah. Wakil Ketua DPRD Sultra Suri Zam Zam mengatakan, pebisnis buku tidak dilarang masuk sekolah. Tetapi, yang tidak dibenarkan adalah kolusi pebisnis buku dengan guru mata pelajaran untuk menentukan buku yang akan digunakan siswa.

“Memang tidak ada paksaan. Tetapi kalau sudah guru mata pelajaran yang bersangkutan atau wali kelas yang memasarkan buku, maka perasaan tertekan pasti dirasakan murid atau siswa,” kata Suri.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa guru atau wali kelas yang membantu memasarkan buku mendapatkan perangsang dari perusahaan penerbit sehingga disinyalir ada kolusi untuk mendapatkan marjin keuntungan,”tambahnya.

Oleh karena itu, selain DPRD yang melakukan kontrol,  Dinas Pendidikan Kota Kendari maupun Dinas Pendidikan Sultra melakukan pengawasan dan meminta dikeluarkan edaran secara tegas agar guru tidak menjual buku di dalam sekolah. Selain bisnis buku mata pelajaran, juga pungutan dengan dalih belanja pakaian seragam maupun pakaian praktek harus dipantau agar tidak memberatkan orangtua siswa.

“Bagi orang tua siswa yang mampu secara ekonomi tidak masalah. Tetapi bagi yang kurang mampu bisa jadi menjadi penyebab putus sekolah,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari, Kasman Arifin mengatakan pihak sekolah diimbau agar tidak bekerjasama dengan penerbit dalam hal bisnis buku karena merusak citra guru dan sekolah.

“Sekadar memfasilitasi adanya siswa atau orang tua yang ingin belanja buku sah-sah saja. Tetapi jangan ada guru yang mendaftar siswa yang mau belanja buku atau tidak karena mengandung tekanan,” kata Kasman.

18 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

DPR: Rekening Liar Kemdiknas Masalah Serius

Temuan BPK
KOMPAS.com – Senin, 18 Juli 2011

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi X DPR Rohmani mengatakan, temuan 43 rekening liar di Kementerian Pendidikan Nasional bukan perkara sederhana. Menurutnya, temuan ini menjadi indikasi bahwa pendidikan nasional belum dikelola dengan serius dan transparan. Sumber persoalan, katanya, justru ada di pengambil kebijakan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional.

“Rekening liar ini bukan perkara sederhana,” kata Rohmani kepada Kompas.com, Senin (18/7/2011).

Ia pun memberikan sejumlah catatan atas temuan BPK. Pertama, adanya rekening liar itu  menyangkut tata aturan yang telah dilanggar. Kedua, tata kelola keuangan negara yang berada di Kemdiknas sangat buruk sehingga terjadi rekening liar. “Hal ini memungkinkan terjadinya praktik-praktik melanggar hukum,” ujar Rohmani.

Ketiga, ditengah jeritan rakyat Indonesia yang mengeluh tidak bisa masuk perguruan tinggi, pada saat yang bersamaan ditemukan rekening liar di Kemdiknas. “Tentu, hal ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Ini tidak bisa kita pandang sebagai persoalan sederhana. Dugaan saya pemerintah sudah menertibkan segala bentuk rekening liar karena dalam sejarahnya rekening liar itu selalu membawa masalah. Kemdiknas sebagai pemangku kebijakan pendidikan telah lalai. Ini persoalan serius,” katanya.

Menurut Rohmani, Kemdiknas harus segera melakukan klarifikasi terhadap temuan BPK tersebut. “Kemdiknas harus membuka persoalan ini ke masyarakat,agar masyarakat tahu persoalan sesungguhnya,” ujarnya.

Ia juga berharap penegak hukum menindaklanjuti temuan ini. Komisi X sendiri akan mempertanyakan mengenai hal ini kepada Menteri Pendidikan Nasional M Nuh.

“Sebagai mitra Kemdiknas, Komisi X akan mempertanyakan ini. Yang jelas kami ingin persoalan ini terang benderang agar masyarakat tidak semakin skeptis melihat berbagai persoalan pendidikan kita,” kata Rohmani.

Dalam keterangan pers BPK, Rabu lalu, diungkapkan bahwa 43 rekening liar itu terdapat di sejumlah perguruan tinggi negeri. Empat puluh tiga rekening liar itu berasal dari Politeknik Negeri Semarang sebanyak 2 rekening senilai Rp 146,24 juta, Universitas Lampung 1 rekening sebesar Rp 8,34 juta, Politeknik Negeri Jakarta 4 rekening senilai Rp 1,32 miliar.

Lainnya, Universitas Negeri Semarang 3 rekening senilai Rp 18,38 miliar, Politeknik Negeri Ujung Pandang 5 rekening senilai Rp 232,36 juta, Politeknik Negeri Lampung 2 rekening Rp 104,49 juta, Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel 4 rekening senilai Rp 3,95 miliar, dan Universitas Hasanuddin 22 rekening senilai Rp 2,29 miliar.

18 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dugaan Pungutan Liar: Gaji Ke-13 Guru Dipotong Uang “Pengawalan”

 

KOMPAS.com – Senin, 18 Juli 2011
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Ilustrasi

MALANG, KOMPAS.com — Gaji ke-13 yang diterima 16.000 guru yang berstatus pengawai negeri sipil di Kabupaten Malang, Jawa Timur, diduga dipotong oleh oknum dinas pendidikan setempat. Hal itu terungkap setelah para guru menerima gaji ke-13 dari unit pelayanan teknis dinas yang ada di masing-masing kecamatan. Pungutan tersebut berkisar Rp 15.000 hingga Rp 80.000 masing-masing guru dari total gaji senilai Rp 3 juta per orang.

“Di tempat saya dipotong Rp 80.000 tiap guru. Sementara di wilayah Kecamatan Wajak hanya dipotong Rp 15.000. Di Kecamatan Kepanjen dipotong Rp 25.000. Alasan gaji dipotong katanya untuk biaya pengawalan pengiriman uang oleh polisi dan sumbangan untuk PGRI,” kata salah seorang guru yang tak mau disebut namanya, Minggu (17/7/2011), di Kabupaten Malang.

Guru yang mengajar di SD negeri di Kecamatan Jabung, mengatakan, para guru di sekolahnya melakukan protes keras dan mengancam akan diberitakan di media.

“Akhirnya, pungli itu dikembalikan kepada para guru,” ujarnya.

Namun, menurut dia, di sekolah lain, pungutan itu belum dikembalikan. Ia mengatakan, gaji ke-13 diterima para guru pada Kamis pekan lalu. Sekolahnya mengambil gaji itu di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Jabung.

“Hanya saja, nominalnya tidak sesuai harapan karena sudah dipotong secara sepihak oleh pihak UPTD Jabung,” katanya.

Alasan pemotongan tersebut, untuk pengawalan uang dari kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang hingga ke menuju kantor UPTD Jabung. Sementara itu, guru SD negeri di wilayah Kepanjen juga mengalami nasib yang sama.

“Iya memang dipotong Rp 25.000. Katanya untuk diberikan ke polisi dan sumbangan untuk PGRI,” kata seorang guru di Kepanjen.

Total, dari jumlah 16.000 guru yang ada di Kabupaten Malang, bila pungutan Rp 15.000 dilakukan secara merata terhadap setiap guru,  akan terkumpul uang Rp 240 juta. Namun, bila pungutan sebesar Rp 80.000 per orang, uang yang terkumpul senilai Rp 1,280 miliar.

Ketika dikonfirmasi tentang pungutan ini, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Adi Karyanto mengatakan, pemotongan bisa saja dilakukan. Namun, menurutnya, hanya Rp 5.000.

“Kalau sudah lebih dari Rp 10.000, hal itu jelas sudah tidak benar,” katanya.

Mengenai alasan pemotongan untuk untuk pengawalan pengiriman uang oleh kepolisian itu, kata Adi, biasanya hanya memberikan jatah uang makan dan rokok dengan jumlah yang tidak besar.

“Biasanya yang terjadi seperti itu,” ujarnya.

Namun, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, menurut Adi, secara resmi tidak pernah memberikan instruksi kepada pihak UPTD di masing-masing kecamatan untuk memotong gaji ke-13 itu.

“Tak ada instruksi untuk dipotong ke 33 UPTD,” kata Adi.

Adi mengaku, pihaknya akan menyelidiki persoalan tersebut. Apabila benar ada pungli, pihaknya siap melaporkan hal tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Malang dan ke Bupati Malang Rendra Kresna.

“Agar kalau memang benar dipungli, segera diberi sanksi dan bisa diproses sesuai dengan hukum yang ada. Hal itu sudah jelas-jelas melanggar,” ujarnya.

18 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dana Pendidikan: Bunga Deposito Dana Abadi Menganggur

KOMPAS.com – Senin, 18 Juli 2011

shutterstock
Ilustrasi: pendidikan

BOGOR, KOMPAS.com – Bunga investasi dana abadi pendidikan Rp 1 triliun yang kini menganggur mencapai Rp 72 miliar. Namun, karena Komite Pendidikan Nasional dan badan layanan umum yang akan mengelola dana abadi itu belum terbentuk, penghasilan investasi itu tersimpan begitu saja.

”Dana abadi Rp 1 triliun itu hanya dititipkan pada PIP (Pusat Investasi Pemerintah) hingga BLU (badan layanan umum) terbentuk. Jika rata-rata biaya kuliah S-2 dan S-3 Rp 200 juta per orang, bunganya saja bisa menyekolahkan 350 orang,” ujar Kepala PIP Soritaon Siregar di Bogor, Sabtu (16/7), saat memaparkan Laporan Kinerja Semester I 2011 kepada media massa.

Menurut dia, PIP ditugaskan menampung dana abadi pendidikan Rp 1 triliun sejak awal tahun 2011. Sebagai pusat investasi, pihaknya memutar dana itu di deposito dengan bunga 7 persen per tahun dan dibayar dimuka. Dengan demikian, awal tahun 2011 dana abadi itu sudah berkembang Rp 70 miliar….

Selengkapnya, baca Harian Kompas, 18 Juli 2011.

18 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

BPK Didesak Audit Penggunaan Dana Sumbangan Orang Tua

SUARA MERDEKA CyberNews – Senin, 18 Juli 2011

Blora, CyberNews. Pendaftaran perserta didik (PPD) di sekolah negeri telah selesai, tahun pelajaran baru pun kini sudah dimulai. Namun, bukan berarti biaya pendidikan berlalu begitu saja. Banyaknya sumbangan maupun pungutan yang harus dibayarkan orang tua siswa menjadikan mereka resah. Padahal berbagai peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah melarang adanya pungutan.

Agar dianggap transparan, pihak sekolah merinci rencana penggunaan dana yang dipungut dari para siswanya. Namun, terkadang rincian penggunaan dana tersebut tidak masuk akal dan terkesan digelembungkan, seperti yang terjadi di Blora.

Bupati Blora Djoko Nugroho memastikan, akan dilakukan pemeriksaan penggunaan dana yang berasal dari masyarakat. “Biarkan saja itu. Nanti akan kami periksa,” ujar Djoko Nugroho dengan suara lantang saat menerima audensi sejumlah pengurus dan aktifis LSM Ampera di ruang pertemuan bupati, Senin (18/7).

Sebelumnya, pengurus dan aktifis LSM Ampera Danu Sukoco di hadapan bupati membeberkan rincian rencana penggunaan dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) dari sejumlah sekolah SMP, seperti SMPN 1 Blora dan SMPN 1 Jepon.

Dia menuturkan, ada yang tidak masuk akal dalam rencana penggunaan dana tersebut. Seperti di SMPN 1 Jepon, pembangunan WC musola dianggarkan Rp 20 juta, belum lagi adanya penggunaan dana yang ganda, yakni untuk pembangunan tempat parkir sepeda siswa. Padahal, jelas-jelas pemerintah telah melarang adanya pungutan terkait PPD. Belum lagi sumbangan yang telah ditentukan batas minimalnya.

Ketua LSM Ampera Jateng cabang Blora, Singgih Hartono mengemukakan, bukan hanya terkait PPD, pungutan terhadap orang tua siswa juga dialami siswa yang naik kelas. “Mana ada orang tua siswa berani protes ke sekolah. Mau tidak mau mereka harus membayar,” ujarnya.

Singgih Hartono menyatakan, Pemkab Blora telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 58 tahun 2011 tertanggal 6 Juni tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik telah ditandatangi Bupati Djoko Nugroho. Perbup itupun melarang adanya pungutan terkait PPD. Namun anehnya, perbup tersebut tidak disertai sanksi bagi pelanggarnya.

( Abdul Muiz / CN31 / JBSM )

18 Juli 2011 Posted by | BLORA | Tinggalkan komentar

KASUS – KASUS KORUPSI YANG DIHENTIKAN PENANGANANNYA OLEH KEJAKSAAN SEMESTER I TAHUN 2011

KASUS – KASUS KORUPSI YANG DIHENTIKAN PENANGANANNYA OLEH KEJAKSAAN SEMESTER I TAHUN 2011

 

No. Nama Kasus Tersangka Keterangan
1. Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Pasar Bintoro Demak senilai Rp.430 juta Ir.DH MM (Pejabat pembuat komitmen), SS (Kontraktor PT Karda Bayu Bangn Perkasa), dan 2 orang konsultan pengawas Kejari Demak telah menerbitkan SP3 dalam kasus korupsi ini sejak bulan Mei 2011(Suara Merdeka, 25 Juni 2011)

 

2 Dugaan Korupsi Buku Ajar PT Balai Pustaka (BP) Tahun 2003 – 2004 Kota Salatiga Sri Wityowati, Sartono SH dan Drs Mardiono MSi Kejari Salatiga telah mengeluarkan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) bernomor 239/O.320/Ft.1/01/2011 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Salatiga Albert Iwan Kapuy SH padahal berkas perkara untuk 3 (tiga) orang tersangka dalam kasus korupsi ini sudah dinyatakan P21/lengkap – (Suara Merdeka, 07 Februari 2011)

 

  Dugaan Korupsi Revitalisasi Pasar Boom Lama Kel. Kuningan Semarang Tommy Yarmawan Said (mantan Kepala Dinas Pasar Kota Semarang) Kejari Semarang memerintahkan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) semarang di Tanjungmas untuk menutup kasus dugaan korupsi ini karena tidak cukup bukti untuk membawa kasus korupsi ini ke pengadilan (Suara Merdeka, 11 Maret 2011)
3 Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Raya Darrul Amal Kota Salatiga dengan nilai Proyek Rp.8,3 miliar Belum ada Penyidik intelijen Kejati Jawa Tengah menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Darrul Amal Salatiga karena tidak menemukan unsur korupsi dalam kasus korupsi tersebut dan melimpahkan berkas perkarannya ke bagian Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejati Jawa Tengah (Antara Jateng, 13 Juni 2011)

SUMBER : DATABASE KP2KKN JATENG SEMESTER I TAHUN 2011

18 Juli 2011 Posted by | RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

Gayus Bersaksi di Pengadilan Tipikor

Dugaan Suap
KOMPAS.com – Senin, 18 Juli 2011

KOMPAS/ALIF ICHWAN Gayus Tambunan

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus H Tambunan bersaksi di PengadilanTindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (18/7/2011), dalam kasus dugaan suap terkait pemenangan banding PT Metropolitan Retailmart. Gayus yang juga menjadi terdakwa dalam kasus tersebut akan menjadi saksi bagi Roberto Santonius, konsultan pajak yang disewa PT Metropolitan Retailmart dan diduga menyuap Gayus.

“Ya begitu, Gayus jadi saksi untuk Roberto (Roberto Santonius),” ujar kuasa hukum Roberto, Mario C Benardo, melalui pesan singkat, Senin (18/7/2011).

Dalam kasus ini, Roberto diduga memberikan uang senilai Rp 926 juta kepada Gayus. Diduga, suap diberikan guna memuluskan pengurusan keberatan dan banding atas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai di Pengadilan Pajak atas nama wajib pajak PT Metropolitan Retailmart. Pemberian uang itu terjadi setelah keluarnya keputusan pengadilan yang memenangkan PT Metropolitan Retailmart.

Atas dimenangkannya PT Metropolitan Retailmart, negara harus mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada perusahaan tersebut sekitar Rp 15 miliar. Roberto lantas didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 b dan pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspi.

18 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: