KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pengawasan PNS Berpolitik Diserahkan ke Sekda

TEMPOinteraktif.Com – Jum’at, 15 Juli 2011

TEMPO/ Gunawan Wicaksono

TEMPO Interaktif, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri berencana meminimalisir politisasi birokrasi pegawai negeri sipil (PNS) di daerah. Pembina tertinggi PNS yang selama ini dijabat Kepala Daerah akan dialihkan ke Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pejabat karir tertinggi di Pemerintah Daerah.

“Ini dimasukkan dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,” Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi di Jakarta, Jum’at, 15 Juli 2011.

Menurut Gamawan, usulan ini sempat ditolak Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Ada semacam ketakutan dari para Bupati dan Walikota yang akan kehilangan kendali terhadap PNS jika diserahkan ke Sekretaris Daerah. “Penolakan Apkasi wajar, tapi setelah saya jelaskan, mereka akhirnya mengerti,” kata Gamawan.

Namun jika Sekretaris Daerah bertindak macam-macam, misalnya ikut terlibat politik dan mencoba menggerakan struktural PNS, menurut Gamawan Bupati atau Walikota bisa bertindak. “Kalau Sekda mulai main-main politik Bupati (dan Walikota) bisa memanggilnya dan bisa mengganti Sekda itu,” kata Gawawan. “Jadi tidak bisa lagi ngatur-ngatur ke bawah.”

MUNAWWAROH

16 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Disebut Bu Artis, Ini Komentar Angie

TEMPOinteraktif.Com – Rabu, 13 Juli 2011

Angelina Sondakh. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta – Apa reaksi Angelina Sondakh ketika disebut sebagai sosok ‘Ibu Artis’ yang berperan dalam sejumlah kasus yang dibahas  Nazaruddin dan Mindo Rosalina Manullang dalam percakapan Blackberry Messenger? ” Saya tidak pernah dipanggil ibu Artis” kata Angelina Sondakh kepada Tempo, Rabu 13 Juli 2011. “Semua panggil saya Angie”

Julukan  Ibu Artis dan Pak Bali muncul dalam  percakapan BlackBerry Messenger antara Rosalina dan Nazaruddin pada 12 November 2010 yang dokumen salinannya dimiliki Tempo. Dalam percakapan itu, disebutkan juga sejumlah proyek yang mereka garap. Salah satunya adalah proyek di Kementerian Pendidikan Nasional.

“Saya udah minta ke Bu Artis sama Pak Bali. The North Sumatera University Hospital of Sumatera Utara University Project 116,689,796,996,” ujar Rosa.

Sebelumnya, Nazar yang meminta bawahannya di PT Anak Negeri itu untuk menanyakan proyek di USU kepada Ibu Artis. “USU masak kosong, ngomong sama artis dong,” kata Nazaruddin.

Begitu Rosa balik bertanya begitu, Nazar menjawab singkat. “Ambil saja,” katanya.

Komunikasi keduanya dilakukan tidak lama setelah Rosa mendapat banyak telepon dari banyak rektor yang mengaku hanya mendapat jatah sedikit-sedikit. Tempo menelusuri nomor PIN BlackBerry yang dipakai dalam percakapan itu adalah nomor yang sama yang selama ini dipakai Nazaruddin.

Seperti diketahui, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Rosa sendiri adalah satu dari sejumlah terdakwa yang segera menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Nazaruddin sendiri sejak 23 Mei 2011 pergi dari Indonesia. Selama beberapa pekan bersembunyi di Singapura, Nazaruddin dikabarkan telah meninggalkan negeri itu sejak 20 Juni lalu. Imigrasi mengendus jejaknya ada di Vietnam, Kuala Lumpur, juga Guang Zhou, Cina.

Sudah lama Nazaruddin menyeret sejumlah nama dalam proyek-proyek di kementerian yang dia garap. Namun, semua nama yang dia sebut sudah membantah terkait Nazaruddin.

Kepada Tempo yang menghubunginya, Nazaruddin mengakui keduanya adalah kolega sesama kader Partai Demokrat. “Ibu Artis itu Angelina, Pak Bali itu Wayan Koster,” kata Nazar dalam pesan tertulisnya yang diterima Tempo, Rabu pagi, 13 Juli 2011.

Dalam penjelasannya, Nazaruddin menyebut istilah itu berasal dari Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. ” Jadi istilah atau julukan itu Anas yang kasih,” kata Nazaruddin.

Sayangnya, Nazaruddin menolak menjawab ataupun mengomentari soal percakapan antara dirinya dengan Mindo Rosalina Manullang melalui BlackBerry Messenger. Nazaruddin hanya mengatakan, julukan Bu Artis dan Pak Bali diberikan sejak 2010 hingga sekarang. “Keduanya juga tahu mendapat julukan itu,” ujar Nazar lagi.

Angelina tetap bersikukuh tak tahu menahu soal panggilan itu.Politikus Partai Demokrat ini menantang balik Nazaruddin balik ke Indonesia dan menantang pembuktiannya ke KPK dan Pengadilan. “Sudahlah, lebih baik Nazaruddin pulang dan membuktikan tuduhan,” kata Angelina.” Kita ketemu di KPK”

Angelina mengaku ogah  mengomentari isi  percakapan orang lain.” Itu bukan urusan saya untuk mencampuri urusan mereka,” jelasnya.

SUKMA N LOPPIES | FEBRIYAN

16 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mendagri Akui Belanja Pegawai 294 Daerah Lebih 50 Persen

TEMPOinteraktif.Com – Rabu, 13 Juli 2011

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan pemerintah akan segera menyusun moratorium tentang perekrutan pegawai negeri sipil (PNS). Langkah itu dilakukan salah satunya untuk mengatasi terlalu tingginya belanja pegawai yang banyak terjadi di sejumlah daerah.

Menurut Gamawan, belanja pegawai sejumlah daerah dinilai masih terlalu tinggi. Ia mengungkapkan ada 294 kabupaten dan kota yang belanja aparaturnya di atas 50 persen. Sedangkan 116 kabupaten dan kota malah melebihi 60 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. “Ini angka yang tidak sehat untuk pembangunan daerah,” ujarnya di kantor Wakil Presiden, Rabu, 13 Juli 2011.

Sebetulnya, kata Gamawan, rasio pegawai negeri terhadap jumlah penduduk Indonesia belum terlalu tinggi, yakni sekitar 2,4 hingga 2,5 persen. Namun, ada masalah distribusi di lapangan. “Jangan-jangan (di bidang) yang kita butuhkan tidak ada jumlah pegawai banyak karena bisa saja yang kita butuhkan bidang-bidang tertentu, (lulusan) ilmu tertentu tapi yang ada ilmu yang lain,” tuturnya.

Data soal penyebaran pegawai negeri berdasar keahlian itulah yang kini sedang dikumpulkan pemerintah pusat. Pekan depan Gamawan bersama Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, beserta Wakil Presiden Boediono berencana menggelar rapat untuk membahasnya.

Ia berharap perumusan mengenai moratorium itu bakal rampung dalam waktu sebulan ke depan.

BUNGA MANGGIASIH

16 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Andi Nurpati Ngotot Tak Tahu Surat itu Palsu

TEMPOinteraktif.Com – Jum’at, 15 Juli 2011

Andi Nurpati. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta –  Belasan jam di ruang penyidik, Andi Nurpati akhirnya keluar dari Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jumat 15 Juli 2011, 23.30 WIB. Bekas anggota Komisi Pemilihan Umum mengaku dicecar 17 pertanyaan, berkisar soal amar putusan Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan penjelasannya kepada MK. Terutama soal keberadaan surat Mahkamah Konstitusi bernomor 112, 113 pada tanggal  14 Agustus 2009.

“ Saya tidak tahu kalau surat itu palsu” kata Andi Nurpati di Gedung Bareskrim, usai pemeriksaaan dirinya. “ Bukan hanya saya, seluruh anggota kpu tidak tahu kalau surat itu palsu”

Politikus Partai Demokrat ini beralasan, KPU baru tahu kalau surat itu palsu setelah Mahkamah Konstitusi memberikan surat yang dikeluarkan 16 September 2009.

Sebagaimana diberitakan, pihak MK mengadukan ke Bareskrim Polri pada 12 Februari 2010, tentang adanya dugaan surat palsu yang dipakai KPU dalam menetukan pemilik kursi anggota DPR untuk Daerah Pemilihan I Sulsel, pada Agustus 2009.

Sebelum terungkap oleh MK, rapat pleno KPU tersebut sempat memutuskan bahwa pemenang kursi DPR untuk dapil itu adalah calon legislator dari Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo.

MK mencurigai banyak pihak yang terlibat dalam kasus ini, seperti mantan hakim konstitusi Arsyad Sanusi, Neshawati (putri Arsyad), Cakra (putra Arsyad), Masyhuri Hasan, Dewi Yasin Limpo dan Andi Nurpati yang disebut-sebut memimpin rapat pleno KPU saat itu.

Namun, kasus yang baru diselidiki kepolisian pada Mei 2011 ini, hanya sebatas menetapkan dan menahan seorang pelaku, yakni mantan juru panggil MK, Mashuri Hasan, pada 1 Juli 2011.

Dia diduga menjadi salah seorang dari kelompok pembuat surat palsu MK. Mashuri adalah satu sekian banyak orang yang masuk dalam kategori kepolisian sebagai pelaku pembuat, pengguna dan pemberi perintah surat palsu MK.

Menurut Andi, ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemalsuan putusan MK dengan tersangka Mashuri Hasan. Namun dalam pemeriksaan hari ini, Andi menyebut tidak ada konfrontasi dengan eks Hakim Arsyad Sanusi atau pun Mashuri.” Jika memang dibutuhkan, saya siap diperiksa lagi.

Andi menolak berkomenta ketika ditanya sikapnya soal kesimpulan Panja Mafia Pemilu kalau dirinyalah konseptor Surat itu. “ Di panja orang bisa ngomong apapun. Tapi di polisi, tentu harus ada buktinya”.

RIKY FERDIANTO

16 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kemendagri Emoh Menunda Pelaksanaan Proses e-KTP

TEMPOinteraktif.Com – Jum’at, 15 Juli 2011

Uji coba penerapan KTP elektronik (e-KTP) . Tempo/Arif Wibowo

TEMPO Interaktif, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri memstikan tidak akan menunda lagi pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Karenanya, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri  Reydonnyzar Moenoek menganggap laporan yang disampaikan Lintas Peruri Solusi soal adanya persekongkolan pemenangan tender e KTP tak relevan lagi.

“Tidak akan ada penundaan apapun. Ini agenda nasional dan harus sesuai dengan penjadwalan” kata Redonnyzar di kantornya, Jumat 15 Juli 2011. “. Lagipula penandatanganan kontrak pemenang tender sudah dilakukan,”

Jumat siang tadi, Lintas Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) Solusi, salah satu peserta tender pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), meminta Kemendagri menunda tahapan lelang pengadaan e-KTP selanjutnya. Ia meminta penandatanganan kontrak ditunda sampai ada keputusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Menurut Reydonnyzar, tim atau panitia penyelenggara tender telah bekerja sesuai dengan perundangan yang berlaku. Prosesnya pun telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai tanggal 17 Juni 2011 dimana hasilnya menyatakan bahwa seluruh tahapan mulai dari persiapan pengadaan barang dan jasa sampai pelaksanaan penetapan pengumuman pemenang lelang telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa.

Pria yang akrab disapa Donny ini menambahkan, panitia juga telah menanggapi keberatan pihak Peruri sebelumnya yang tidak lolos dalam tahap dua tahap terakhir. “Mekanime itu sudah ditempuh, sanggah lalu sanggah banding. Itu tidak akan mengurangi kami untuk tetap terus bekerja,”ujarnya.

“Tidak akan ada penundaan dan kita tidak mau ambil resiko itu. Kerja harus tetap jalan sesuai jadwal,”ujarnya.

MUNAWWAROH

16 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Anas dan Direktur PT Dutasari Teman Sekampung

TEMPOinteraktif.Com – Sabtu, 16 Juli 2011

Anas Urbaningrum. TEMPO/ Zulkarnain

TEMPO Interaktif, Jakarta – Kamis lalu, Athiyyah Laila mengatakan tak pernah mendengar nama perusahaan PT Dutasari Citralaras. “Saya baru dengar,” kata istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum itu saat ditemui Tempo di rumahnya di Duren Sawit, Jakarta Timur.

Selebihnya, Athiyyah menolak berkomentar tentang perusahaan itu. “Saya yakin Tempo lebih tahu,” ujarnya. Athiyyah pun mempersilakan Tempo mengeluarkan semua data terkait dia dan suaminya. “Keluarkan semua. Fitnah-fitnah itu silakan diteruskan.”

Athiyyah boleh saja menyangkal mengetahui PT Dutasari. Tapi namanya tercatat dalam dua akta perubahan PT Dutasari. Pertama, dalam akta nomor 70 tanggal 30 Januari 2008, Athiyyah tercatat sebagai pemegang 1.650 lembar saham (senilai Rp 1,6 miliar) dan sebagai komisaris PT Dutasari. Lalu, pada akta nomor 11 tanggal 10 Maret 2008, Athiyyah masih tercatat sebagai pemegang 1.100 saham.

Kemarin Direktur PT Dutasari Roni Wijaya juga mementahkan penjelasan Athiyyah. Menurut Roni, Athiyyah pernah setahun menjadi komisaris PT Dutasari. “Tapi dia jarang aktif,” ujar Roni saat ditemui di kantor PT Dutasari, di Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan. “Makanya mungkin beliau agak lupa.”

Menurut Roni, Athiyyah sudah keluar dari Dutasari sejak Januari 2009. Tapi, setelah Athiyyah keluar, akta pendirian perusahaan Dutasari belum diubah.

Direktur Utama PT Dutasari Machfud Suroso juga memberi keterangan yang tidak sinkron dengan koleganya. Saat pertama kali ditelepon Kamis lalu, Machfud mengaku tak mengenal Athiyyah. “Siapa dia, siapa?” tanya Machfud.

Padahal, dalam akta perusahaan nomor 70 tanggal 30 Januari 2008, Machfud dan Athiyyah tercantum dalam susunan pengurus perusahaan.

Meski menyangkal mengenal Athiyyah, Machfud mengaku pernah bergabung dengan PT Dutasari karena tergiur proyek. “Waktu itu ada yang mau bikin hotel di Jakarta, tapi enggak jadi,” ujar Machfud. Setelah urusan proyek itu gagal, Machfud mengaku pecah kongsi dengan Dutasari. Dia kemudian mendirikan perusahaan lain, PT Selaras Bangun Abadi Citra Laras.

Saat ditelepon kembali, Machfud mengaku mengenal Anas Urbaningrum. Menurut Machfud, Anas adalah adik kelas dia. “Di kampung, dia adik kelas saya,” kata Machfud tanpa menjelaskan pada jenjang pendidikan apa Anas menjadi juniornya.

“Sekitar tahun 2009, ketika Pak Anas menjadi anggota DPR, saya mundur,” kata Machfud soal posisi dia di PT Dutasari.

Roni juga membenarkan bahwa Anas dan Machfud saling mengenal karena mereka teman sekampung. Tapi pengakuan Machfud soal posisi terakhir dia di Dutasari bertabrakan dengan penjelasan Roni. Menurut Roni, setelah Athiyyah meninggalkan Dutasari, kini tinggal dia dan Machfud yang memiliki Dutasari. Lho?

AGUNG SEDAYU | ALWAN RIDHA RAMDANI | DIANING SARI

16 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Desak Ditjen Pajak

14 Perusahaan Asing Tunggak Pajak
KOMPAS.com – Jumat, 15 Juli 2011

 

KOMPAS/LASTI KURNIA
Ilustrasi

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak Direktorat Jenderal Pajak segera menyelesaikan masalah 14 perusahaan asing sektor minyak dan gas yang menunggak pembayaran pajak. Nilai total pajak yang belum dibayarkan perusahaan-perusahaan itu mencapai Rp 1,6 triliun.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengungkapkan, tunggakan pajak itu harus segera ditagih agar tidak kedaluwarsa. “Kami sedang melakukan upaya untuk mendorong Ditjen Pajak segera menagih tagihan ini agar tidak kedaluwarsa. Mereka (Ditjen Pajak) beralasan saat ini sedang melakukan inventarisasi pihak yang belum bayar pajak,” ujar Haryono.

Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Perpajakan, hak untuk menagih pajak dapat daluarsa (kedaluwarsa) jika melampaui lima tahun. Hal itu terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.

Oleh karena itu, Haryono juga meminta supaya Ditjen Pajak segera menerbitkan surat ketetapan pajak untuk 14 perusahaan migas tersebut. “Kalau ini terus berlanjut, negara akan rugi besar,” ucapnya.

Namun, Haryono enggan membeberkan nama perusahaan-perusahaan yang belum bayar pajak. Ke depan, KPK akan meningkatkan koordinasi dengan Ditjen Pajak dengan melakukan pendataan pembayaran pajak secara menyeluruh.

Sebelumnya, KPK berkoordinasi dengan Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, dan BP Migas membahas masalah tunggakan pajak perusahaan migas tersebut. Dari pendataan yang dilakukan BP Migas, sebanyak 14 perusahaan migas asing diketahui menunggak pajak. Hal itu berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 1,6 triliun.

“Jumlah itu makin bertambah jika Ditjen Pajak dan KPK yang melakukan pendataan,” kata Haryono.

16 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Terkait Pungli Kinerja Kepsek Dievaluasi

Pungli Sekolah
KOMPAS.com – Jumat, 15 Juli 2011

 

shutterstock
Ilustrasi

JAMBI, KOMPAS.com — Wali Kota Jambi Bambang Priyanto menyatakan, pihaknya akan mengadakan evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah terkait banyaknya laporan tentang dugaan pungutan sekolah usai penerimaan siswa baru.

Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, pihaknya akan mengintruksikan dinas pendidikan dan inspektorat mengadakan evaluasi khusus, katanya di Jambi, Jumat (15/7/2011).

“Sudah sejak lama, bahkan tahun lalu saya tegaskan agar pihak sekolah jangan pernah melakukan pungutan. Namun, masih saja ada laporan tersebut,” katanya.

Dia menjelaskan, evaluasi tersebut akan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh kepala sekolah dan guru SD hingga SLTA, termasuk di dalamnya sistem pelaksanaan PSB di tiap sekolah.

Dari evaluasi tersebut akan diketahui sekolah-sekolah mana saja yang telah melaksanakan sistem PSB secara baik dan benar.

“Kami akan panggil seluruh pihak terkait, dinas maupun pengawas. Jika ada yang tidak sesuai aturan atau bahkan melakukan pungutan, tentunya akan diberikan sanksi sesuai aturan yang ada,” tegas Bambang.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Jambi, M Zayadi, menyarankan proses PSB dilakukan khusus oleh tim independen mengingat ada laporan bahwa pungutan sekolah masih terus terjadi setiap PSB.

“Sebagian besar laporan masuk ke DPRD, kami prihatin dengan kondisi ini. Untuk itu, DPRD akan membahas bagaimana supaya PSB di Kota Jambi bisa terlaksana dengan baik,” katanya.

16 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Dana Bimtek: 50 Anggota DPRD Surabaya Akan Diperiksa

KOMPAS.com – Jumat, 15 Juli 2011

shutterstock
Ilustrasi

SURABAYA, KOMPAS.com — Polisi terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, senilai Rp 2,7 miliar. Sebanyak lima anggota dewan dijadwalkan diperiksa penyidik Polrestabes Surabaya, Selasa (19/7/2011) dan Rabu (20/7/2011).

“Surat panggilan sudah saya tanda tangani dan sudah dikirim kepada yang bersangkutan,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya AKBP Indarto, Jumat (15/7/2011) di Surabaya.

Infomasi yang diterima Kompas.com menyebutkan, mereka yang dipanggil untuk dimintai keterangan adalah MR, AS, DJ, AC, dan EBP. Dua yang pertama akan diperiksa pada Selasa, dan sisanya pada Rabu.

Kasus dugaan korupsi dana Bimtek melibatkan semua anggota DPRD Surabaya yang berjumlah 50 orang. Bimtek yang juga diberlakukan di sejumlah kota, seperti Bandung dan Jakarta, seharusnya dilakukan dalam tiga hari. Di Surabaya, Bimtek diduga dipersingkat menjadi hanya tiga jam.

16 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Staf Ahli Gubernur Tidak Efisien

Kepegawaian
KOMPAS.com – Jumat, 15 Juli 2011

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA/Kompas Images
Rustriningsih

SEMARANG, KOMPAS.com — Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih menyetujui dan mendukung penghentian penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru. Hal itu disampaikan pada hari Jumat (15/7/2011) di Semarang.

Menurut Rustriningsih, saat ini jumlah PNS sudah sangat banyak dan membebani biaya negara. Jumlah yang besar itu juga berimplikasi pada efisiensi kerja. “PNS itu kadang juga tidak efisien. Tidak ada pekerjaan yang jelas. Contohnya, staf ahli gubernur,” kata Rustriningsih.

Berpijak dari itulah, ia mendukung kebijakan penghentian sementara penerimaan CPNS. Hal itu perlu dilakukan agar beban biaya belanja pegawai berkurang dan bisa untuk belanja pembangunan.

Dalam performa anggaran di Jawa Tengah, setiap tahun lebih dari Rp 90 miliar anggaran digunakan untuk gaji PNS di lingkungan sekretariat daerah Jawa Tengah. Hal itu belum termasuk honor kegiatan, rapat, perjalanan dinas, dan lain-lain.

16 Juli 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: