KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Slamet Haryanto: KPK Harus Cepat Pulangkan Nazaruddin Agar Tak Seperti Nunun

detikNews – Jumat, 01/07/2011

Slamet Haryanto: KPK Harus Cepat Pulangkan Nazaruddin Agar Tak Seperti Nunun
Jakarta – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap di Sesmenpora. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diminta bertindak cepat memulangkan Nazaruddin untuk menghindari ketidakjelasan posisinya seperti Nunun Nurbaetie yang merupakan tersangka kasus DGS BI.

“KPK memang harus bertindak cepat. Ini penting agar yang bersangkutan tidak berupaya untuk ‘menghilangkan’ dirinya seperti Nunun. Komunikasi dengan pemerintah di mana dia berada harus dilakukan segera dan intensif,” kata pengamat hukum, Slamet Haryanto.

Berikut ini wawancara detikcom dengan pria yang juga Direktur LBH Semarang ini, Kamis (30/6/2011):

KPK sudah menetapkan Nazaruddin menjadi tersangka. Anda lihat KPK sudah lebih serius menangani perkara ini?

Iya. Tapi posisi dia kan di Singapura. KPK perlu memeriksanya sebagai tersangka. Karena itu Nazaruddin harus dipanggil. Nah, berani tidak KPK memanggil, karena KPK diberi kewenangan baik secara tertulis ataupun paksa jika yang bersangkutan tidak mengindahkan panggilan pertama hingga ketiga.

Kalau dia tidak mau memenuhi panggilan, maka KPK punya kewenangan memanggil paksa. Seharusnya KPK lebih berani karena hal ini ada dalam ketentuan KUHAP, yakni ketika saksi maupun tersangka tidak melaksanakan, maka penegak hukum bisa memanggil paksa.

Upaya pemulangan Nazaruddin akan lebih mudah dengan status tersangka?

Singapura ini punya aturan hukum juga, jadi meski sudah tersangka tidak serta merta bisa dipulangkan. Ada dua hal yang harus dilakukan yakni pertama harus ada komunikasi pemerintah Indonesia dengan aparat penegak hukum di Singapura untuk memulangkan Nazaruddin. Ini dengan pertimbangan yang bersangkutan tidak serta merta bisa dipulangkan. Kedua, bisa menggunakan Kedubes RI di Singapura untuk memanggil Nazar di sana. Baru nanti oleh KPK bisa dipanggil paksa.

Kedua hal itu bisa dilakukan bersama. Kalau Pak SBY ingin melakukan pemberantasan korupsi, maka bisa memerintahkan Kedubes RI di Singapura untuk panggil atau melakukan komunikasi dengan Singapura untuk menangkap. Ini tinggal keseriusan pemerintah Indonesia. Sekali lagi, KPK punya kewenangan paksa kalau secara resmi kalau panggilan tidak diindahkan.

Untuk mengantisipasi Nazar mengikuti jejak Nunun, bagaimana?

Kemungkinan Nazaruddin seperti Nunun bisa saja. Maka itu menurut saya, komunikasi Indonesia dengan Singapura harus segera, selama yang bersangkutan ada di sana. KPK memang harus bertindak cepat. Ini penting agar yang bersangkutan tidak berupaya untuk ‘menghilangkan’ dirinya seperti Nunun. Komunikasi dengan pemerintah di mana dia berada harus dilakukan segera dan intensif. Kita minta keseriusan untuk menangkap Nazaruddin.

KPK pun bisa meminta pencabutan paspor Nazaruddin seperti kasus Nunun?

Segala sesuatu yang bisa dilakukan untuk memulangkan, selama masih dalam koridor yang benar, bisa dilakukan. Saya kira melakukan tindakan terkait keiimigrasiannya, dalam hal ini paspor maupun visa bisa dilakukan agar Nazaruddin tidak ‘menghilangkan diri’.

KPK perlu minta bantuan Partai Demokrat?

Saya kira tidak usah Partai Demokrat, SBY saja yang melakukan. Ini perlu peran presiden karena sudah menyangkut Pemerintah Singapura dan Indoensia. Perlu komitmen yang seharusnya dibangun. Peran serta SBY ini menunjukkan bagaimana keseriusan SBY untuk memberantas korupsi.

Bagaimana dengan wacana digelarnya pengadilan in absentia?

Pengadilan in absentia bisa dilakukan, di mana proses persidangan digelar tanpa menghadirkan terdakwa. Meski bisa dilakukan, namun tetap saja ada syarat yang harus dipenuhi. Misalnya saja bila KPK tidak bisa mendatangkan tersangka setelah upaya masif untuk mendatangkan yang bersangkutan tidak berhasil. Ini harus dilakukan dulu.

Jangan sampai karena bisa dilakukan pengadilan in absentia, KPK jadi tidak berupaya keras mengahdirkan terdakwa. Harus berusaha dulu, kalau sudah bisa baru bisa dilakukan karena ada aturannya dalam KUHAP.

Dengan memulangkan Nazaruddin, ‘nyanyian’ Nazar dari Singapura bisa ditindaklanjuti KPK?

Dengan ditetapkannya Nazaruddin sebenarnya ini hal yang cukup bagus. Ini bisa membuka semua proses yang selama ini diduga terkait korupsi, bahwa dia tidak sendiri. Dengan ditetapkannya dia sebagai tersangka, dimintai keterangannya maka bisa terungkap semua.

Yang namanya ‘nyanyian’ di luar BAP tidak bisa dijadikan dasar hukum. Nah makanya, nanti saat diperiksa, dia bisa menyampaikan siapa yang menyuruh, ke siapa saja aliran uangnya. Nah ini kan bisa dituangkan dalam BAP, dan ini bisa dijadikan dasar bagi aparat kita untuk menindaklanjuti. Nazaruddin perlu menyadari inilah ruang bagi dia.

(vit/mad)

15 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bagi Tukang Becak seperti Saya, Rp 1 Juta Itu Besar

Pungutan Uang Sumbangan
KOMPAS.com – Jumat, 15 Juli 2011
K17-11 Ilustrasi: Suasana belajar di SMA 2 Pamekasan. Orangtua siswa mengeluhkan penarikan uang sumbangan Rp 1 juta per siswa.

PAMEKASAN, KOMPAS.com — DP, salah satu orangtua siswa SMA Negeri 2 Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengeluhkan penarikan uang pembangunan Rp 1 juta per siswa. Penarikan pungutan di sekolah negeri masih terus terjadi. Menurut DP, pihak sekolah menetapkan jumlah besaran yang sama untuk setiap siswa. Padahal, kemampuan ekonomi orangtua siswa tak sama. Bagi DP yang berprofesi sebagai tukang becak, angka Rp 1 juta sangat besar.

“Seperti saya yang sehari-harinya hanya tukang becak, arti uang Rp 1 juta sangat besar,” kata DP, Jumat (15/7/2011).

Berdasarkan penjelasan yang diperolehnya, uang Rp 1 juta itu akan digunakan sekolah untuk pengadaan fasilitas dan sarana yang akan menunjang kegiatan siswa. “Saya heran kenapa biaya pembangunan dibebankan kepada wali murid. Padahal, pemerintah sudah memberikan anggaran khusus untuk tiap-tiap sekolah,” tambahnya.

Yang memberatkan lagi, lanjut DP, pihak sekolah tidak merinci kebutuhan pembangunan yang akan digunakan. “Tiba-tiba kami diundang dan diwajibkan untuk memberikan sumbangan sebesar Rp 1 juta,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Pamekasan Muyanto saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (15/7/2011), membenarkan soal adanya penarikan sumbangan pembangunan tersebut.

“Uang yang terkumpul nantinya akan dibuat untuk pembangunan pagar sekolah, ruang belajar, dan lapangan basket,” terang Muyanto.

Ditanya soal alasan penarikan sumbangan tersebut, Muyanto menjawab bahwa pihak sekolah tidak memiliki dana cadangan untuk membangun fasilitas sekolah. “Mau diambilkan dari mana anggarannya kalau tidak dari wali murid,” kilahnya.

Adapun bantuan dari pemerintah menurutnya sampai saat ini masih belum turun. Penarikan sumbangan tersebut berlaku untuk siswa baru yang duduk di kelas X dan XI saja. Sumbangan siswa kelas XI, menurut Muyanto, terpaksa harus ditarik pada tahun ini karena pada tahun sebelumnya tidak dimintai sumbangan pembangunan.

Jumlah siswa yang akan dimintai sumbangan berjumlah 570 orang. Kelas X sebanyak 360 siswa dan kelas XI sebanyak 264 siswa. Pembayaran diangsur selama lima kali dan akan ditarik mulai bulan Agustus mendatang. Selain penarikan uang pembangunan tersebut, uang SPP bulanan siswa juga dinaikkan. Dari Rp 200.000 pada tahun sebelumnya, kini biaya per bulan menjadi Rp 240.000.

Muhammad (40), salah seorang wali murid lainnya, mengaku bahwa naiknya SPP dan tambahan uang pembangunan membuat tanggungannya menjadi bertambah setelah beban kredit di rumah.

“Ini jelas beban keuangan yang baru. Ini belum biaya seragam sekolah yang nantinya harus kami bayar,” kata Muhammad.

15 Juli 2011 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Ombudsman Telisik Kasus Yoga-Yogi

Orangtua Kritik SD
KOMPAS.com – Jumat, 15 Juli 2011
K16-11 Bocah kembar Yoga dan Yogi, siswa SDN Sitirejo IV, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolahnya akibat ibunya mengkritisi kondisi amburadulnya manajemen sekolah. Senin (11/7/2011).

 

MALANG, KOMPAS.com – Kasus pengusiran yang terjadi pada dua siswa kembar kelas 2 SD Negeri Sitirejo 04 Wagir, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yakni Yoga dan Yogi Prakoso, menjadi perhatian Ombudsman RI. Anggota Ombudsman, Ibnu Nurcahyo, Jumat (15/7/2011), mendatangi sekolah setempat serta rumah kedua orangtua Yoga-Yogi untuk mencari penyelesaian kasus tersebut. Yoga-Yogi diminta pindah sekolah setelah orangtuanya mengkritik manajemen sekolah. Mediasi yang berjalan tidak berbuah karena Yoga-Yogi justru dicemooh dan ditolak sejumlah orangtua siswa untuk kembali bersekolah di SDN 04 Sitirejo.

“Tujuan kita ke sini ingin melihat langsung permasalahan ini. Dan yang terpenting, kedua siswa Yoga-Yogi tidak boleh menjadi korban dari masalah ini, sehingga mereka tetap bisa bersekolah,” kata Ibnu, ketika ditemui wartawan di rumah kedua orang tua Yoga-Yogi, Jalan Parkit Utara 14, Sukun, Kabupaten Malang.

Ibnu mengatakan, dalam kunjungan itu, pihaknya berkesimpulan jika dalam masalah ini ada mekanisme yang tidak jalan di dunia pendidikan. Sebab, menurutnya, seharusnya masalah pengusiran siswa tidak perlu terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia, apabila mekanisme yang sudah ada bisa diterapkan secara maksimal.

Ia mengungkapkan, surat mengenai ketidakpuasan orangtua siswa, yakni Lilis Setyowati yang ditujukan kepada SD Negeri 04, seharusnya bisa ditanggapi oleh kepala sekolah setempat, dan tidak berimbas pada pengusiran siswa.

“Namun mekanisme ini tidak berjalan, sehingga Lilis mengadukan masalah ketidakpuasan itu ke Bupati Malang, Rendra Kresna,” katanya.

Selain itu, komite sekolah yang seharusnya memfasilitasi masalah ini juga tidak berfungsi maksimal, akibatnya Lilis tidak berdaya dan mengadu ke bupati. Direncanakan, hasil kunjungan Ombudsman ini bisa menjadi bahan rapat mingguan pihak Ombudsman dan bisa menjadi masukan bagi Kementerian Pendidikan Nasional.

“Kita akan rapatkan hasil kunjungan ini, dan bisa menjadi masukan bagi Kemendiknas mengenai keputusan apa yang seharusnya diambil terkait masalah ini,” ucap Ibnu.

Sebelumnya, pengusiran dua siswa terjadi akibat orang tua siswa yang bersangkutan membuat surat pengaduan dan laporan ketidakwajaran proses belajar mengajar serta manajemen (administrasi) sekolah yang amburadul kepada Bupati Malang Rendra Kresna.

15 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Terpidana Suap Cek Perjalanan Daniel Tanjung Bayar Denda Rp 50 Juta

KOMPAS.com – Jumat, 15 Juli 2011

 

shutterstock
ilustrasi

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Terpidana kasus suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004, Daniel Tandjung melalui kuasa hukumnya Badrani Rasyid, Jumat (15/7/2011), membayar uang denda sebesar Rp 50 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang tersebut merupakan nilai denda yang harus dibayarkan Daniel berdasarkan putusan vonis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, yang juga menjatuhkan hukuman penjara 15 bulan terhadapnya.

“Saya ke KPK untuk bertemu jaksa. Jika jaksa bilang eksekusi sekarang, ya kami bayarkan denda Pak Daniel sebesar Rp 50 juta,” kata Badrani di Gedung KPK Jakarta, Jumat (15/7/2011).

Menurut dia, dengan dibayarkan denda tersebut, putusan vonis terhadap kliennya itu sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Baik pihak Daniel maupun jaksa tidak mengajukan banding atas putusan hakim.

“Jaksa tidak banding, kami juga sudah menerima putusan,” ungkapnya.

Badrani menambahkan, selama berada di lembaga pemasyarakatan, Daniel yang berusia 78 tahun itu dalam kondisi sehat. “Ya namanya sudah berusia 78 tahun, tapi beliau sehat-sehat saja,” katanya.

Daniel adalah anggota DPR 1999-2004 asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang menjadi tersangka dalam kasus suap cek perjalanan. Berdasarkan fakta persidangan, Daniel terbukti menerima pemberian berupa cek perjalanan senilai Rp 500 juta terkait pemilihan DGSBI yang dimenangkan Miranda Goeltom pada 2004. Atas perbuatannya, majelis hakim Tipikor (8/6/2011) menjatuhkan vonis hukuman penjara 15 bulan serta denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan kuruangan kepada Daniel.

15 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Rektor UNNES Bantah Rekening Liar

43 Rekening Liar Temuan BPK
KOMPAS.com – Jumat, 15 Juli 2011

 

shutterstock
 SEMARANG, KOMPAS – Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Sudijono Sastroatmodjo, Jumat (15/7/2011), membantah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa ada tiga rekening liar di universitas tersebut. Tiga rekening yang dimaksud sudah didaftarkan, tetapi belum mendapatpersetujuan dari Kementerian Keuangan.

“BPK juga pernah bertanya, mengapa rekeningnya belum didaftar? Saya beri penjelasan, bahwa rekening itu sudah didaftarkan, hanya belum turun izinnya dari Kementerian Keuangan,” kata Sudijono, di Semarang, Jawa Tengah.

Sebelumnya, BPK menyebut Unnes sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang memiliki tiga rekening ilegal dengan total dana sebesar Rp 18,38 miliar. Total dana yang ada di 43 rekening liar di beberapa PTN mencapai lebih dari Rp 25 miliar.

Sudijono menyebutkan, tiga rekening tersebut ada di Bank Mandiri (Rp 7 miliar), Bank BNI (Rp 6 miliar), dan Bank Jateng (Rp 5 miliar). Ketiga rekening tersebut digunakan untuk menampung pembayaran dari mahasiswa dan untuk menyimpan dan menyalurkan dana beasiswa kepada mahasiswa.

“Jumlahnya ada, semua terdata dengan baik. Uangnya juga ada, dan jelas penggunaannya. Kalau diminta untuk dipindahkan, ya kami akan pindahkan. Tetapi rekening itu sudah kami daftarkan,” ujar Sudijono.

Terakhir, hasil audit BPK, kata Sudijono, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan di Unnes termasuk Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh karena itu, dia memastikan, tidak terjadi kesalahan apa pun dalam pengelolaan anggaran.

Sebelumnya, menanggapi temuan BPK, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Djoko Santoso mengingatkan agar perguruan tinggi negeri (PTN) menertibkan pengelolaan rekeningnya. Kemdiknas akan memberikan sanksi terhadap PTN yang tidak mampu menertibkan pengelolaan dananya.

15 Juli 2011 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Tumpa Inginkan Arif Penuhi Panggilan KPK

SUARA MERDEKA CyberNews – Jum’at, 15 Juli 2011


Jakarta, CyberNews. 
Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa meminta hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial tingkat MA, Arif Sujito, memenuhi pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap hakim Imas Dianasari.

“Saya perintahkan untuk hadir,” kata Harifin, di gedung MA, Jakarta, Jumat (15/7). Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Mahkamah Agung, Arif Sujito mangkir dari pemanggilan penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (13/7).

Juru bicara KPK, Johan Budi, menambahkan, pihaknya juga belum mendapatkan pemberitahuan mengenai alasan ketidakhadiran hakim ad hoc pada pemanggilan itu.

Tumpa menjelaskan, surat pemberitahuan pemanggilan itu baru diterima Arif satu hari setelah pemanggilan.

“Saya perintahkan untuk hadir. Ia dipanggil tanggal 13, tetapi surat panggilan permintaan baru diterima tanggal 14. Tetapi saya bilang dipenuhi,” ujarnya.

KPK menetapkan hakim Imas sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap senilai Rp 200 juta. Pemberian uang itu dimaksudkan agar gugatan serikat pekerja terhadap PT Onamba bisa ditolak oleh MA di tingkat kasasi.

( Budi Yuwono / CN32 / JBSM )

15 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Desak Ditjen Pajak Tuntaskan Kasus Pajak Rp 1,6 T

SUARA MERDEKA CyberNews – Jum’at, 15 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Direktorat Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyelesaikan tunggakan pajak 14 perusahaan asing sektor migas. Nilai tunggakan tersebut mencapai Rp 1,6 trilun.

“Kita sedang dorong itu supaya tidak kadaluarsa,” ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat dihubungi, Jumat (15/7/2011).

Selama ini, kata Haryono, KPK pernah mempertanyakan kepada Ditjen Pajak namun hingga kini tidak memuaskan KPK. “Kata mereka alamatnya nggak jelas, nggak tau nagih ke siapa,” lanjutnya Haryono.

Saat itu, lanjut Haryono, Ditjen Pajak mengaku masih menginventarisir ulang seluruh pihak yang belum bayar pajak. KPK juga meminta supaya Ditjen Pajak segera menerbitkan Surat Ketetapan Pajak bagi ke-14 perusahaan tersebut.

Ditanya soal 14 perusahaan tersebut, Haryono enggan membeberkan data-data perusahaan tersebut. Alasannya terbentur dengan aturan mengenai kerahasian perusahaan.

Sebelumnya, berdasarkan catatan dari BP Migas, kerugian negara yang ditimbulkan akibat tidak dibayarnya pajak oleh perusahaan asing itu mencapai Rp 1,6 triliun. Namun angka itu bisa jadi jauh lebih besar karena baru BP Migas yang melakukan pendataan.

( Mahendra Bungalan / CN32 / JBSM )

15 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi Pengadaan dan Pemasangan PLTS: Pejabat ESDM Diperiksa Sebagai Tersangka

SUARA MERDEKA CyberNews – Jum’at, 15 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ridwan Sanjaya. Ridwan merupakan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM yang menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya. “Ridwan diperiksa sebagai tersangka,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ridwan tiba di Gedung KPK pukul 09.17. dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan Kosasih sebagai tersangka. Kosasih juga merupakan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM.

Direktur Jenderal (Dirjen) Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jacob Purwono juga menjadi tersangka dalam kasus ini sejak pertengahan tahun 2010. Dalam pengadaan pada tahun anggaran 2007-2008, Purwono menjadi tersangka bersama Kosasih.

Terkait pengadaan itu, KPK juga menemukan potensi kerugian negara setidaknya Rp 119 miliar dari nilai proyek mencapai Rp 1 triliun. Proyek ini diadakan untuk seluruh wilayah di Indonesia untuk rumah penduduk. Dalam proyek ini tetap dilakukan tender, namun pantia telah menetapkan harga yang lebih tingga dari harga di pasaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan maupun dari data dan informasi yang diperoleh KPK, para tersangka telah menerima uang dari rekanan pengadaan ini setidaknya Rp 4,6 miliar. Solar home system merupakan produk yang digunakan untuk solusi kebutuhan listrik rumah tangga dengan memanfaatkan tenaga surya.

Perangkat untuk sistem ini terdiri dari empat komponen, yaitu solar module, battery, battery control unit, dan inverter. Selama 2008, dibangun setidaknya 40.000 unit Solar Home System dengan kapasitas total sekitar 2 MW. Pada 2007, ESDM membangun 33.000 unit SHS yang tersebar di 30 provinsi dengan dana mencapai Rp 253 miliar.

Purwono juga menjadi tersangka pada pengadaan yang sama namun tahun anggaran 2009 bersama Ridwan Sanjaya. Dalam pengadaan ini, potensi kerugian negara dalam pengadaan mencapai Rp 150 miliar. KPK juga pernah menggeledah beberapa ruangan kantor Ditjen LPE.

( Mahendra Bungalan / CN26 / JBSM )

15 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

DAFTAR KASUS MACET KEJAKSAAN (KEJATI JAWA TENGAH) – KADO BUAT HARI ADHIYAKSA KE- 51

DAFTAR KASUS MACET KEJAKSAAN (KEJATI)

 

   

KORUPSI KEPALA DAERAH  ATAU MANTAN KEPALA DAERAH

 

1 Bupati Batang Bambang Bintoro

Kasus dugaan bagi bagi uang dari dana APBD 2004/pemberian bantuan purnatugas bagi anggota DPRD periode 1999 – 2004 di Ruang Mawar DPRD Batang senilai Rp.796jt – (Kejati – dik)

2 Walikota Magelang Fahriyanto (mantan)

Kasus dugaan korupsi dalam pembangunan Sport Center (Stadion Madya) di Sanden – Magelang Selatan senilai Rp.11M – (Kejari Magelang – dik)

3 Kasus korupsi proyek pengadaan buku BP APBD TA 2004 dan 2005 Kab. Pemalang senilai Rp.11M yang diduga melibatkan Bupati Pemalang M. Machroes – (Kejati)
4 Kasus korupsi proyek pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp.15M yang diduga melibatkan Bupati Karanganyar Rina Iriani – (Kejati)
   

KORUPSI APBD

 

5 Kasus dugaan korupsi Dana Tali Asih DPRD TA 2004 untuk tersangka Soefi Hartoyo dkk. Kab. Wonogiri senilai Rp.1,8M – (Kejari Wonogiri – dik)
6 Kasus dugaan korupsi Dana Asuransi dan Tali Asih (Purnabakti) dalam APBD TA 2002 – 2004 Kab. Wonosobo senilai Rp.5,8M – (Kejari Wonosobo)
7 Kasus dugaan korupsi APBD 2004 Kab Kebumen pada pos tunjangan dewan senilai Rp.2,1M – (Kejati – dik)
8 Kasus dugaan korupsi Dana Pendidikan Putra Putri Anggota DPRD Temanggung senilai Rp.1,8M – yang melibatkan mantan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo – (Kejari Temanggung/dik)
9 Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran DPRD Kab. Semarang yang bersumber pada APBD TA 2003 – 2004 – (Kejati – dik)
   

KORUPSI BUKU AJAR

 

10 Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Paket (Balai Pustaka/BP) TA 2003 Kota Magelang senilai Rp.4,9M –  yang melibatkan mantan Walikota Magelang Fahriyanto (Kejari Magelang – dik)
11 Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Wajib BP (Balai Pustaka) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK TA 2004 – 2005 Kab. Wonosobo senilai Rp.7,3M – (Kejari Wonosobo – dik)
12 Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Paket BP (Balai Pustaka) APBD Perubahan TA 2003 dan TA 2004 Kab. Boyolali senilai Rp.8,7M – (Kejari Boyolali – dik)
13 Kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan buku mata pelajaran bagi siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cilacap TA 2006 – (Kejati – dik)
   

KORUPSI BANSOS

 

14 Kasus dugaan korupsi Bansos Pemprov Jateng TA 2008 senilai Rp.1,2M yang diduga melibatkan M Riza Kurniawan (Anggota DPRD Jateng) – (Kejari Mungkid – dik)
15 Kasus dugaan korupsi Bansos Pemprov Jateng TA 2008 senilai Rp.95Jt yang diduga melibatkan Johan Firdaus (mantan anggota DPRD Jateng) – (Kejari Slawi – dik)
16 Kasus dugaan korupsi Bansos Pendidikan dari Pemprov Jateng TA 2008 senilai Rp.2,1M yang diduga melibatkan M Riza Kurniawan (Anggota DPRD Jateng) – (Kejari Sragen)
   

KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA dan kasus lainnya

 

17 Kasus dugaan korupsi Perawatan Dana Mobil Dinas DPRD Grobogan senilai Rp.1,09M – (Kejari Grobogan – dik)
18 Kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Kliwon Temanggung senilai Rp.2,5M (Kejati – dik)
19 Kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Wonogiri (Kejari Wonogiri – dik)
20 Kasus dugaan korupsi Jatirunggo Kab. Semarang senilai Rp.8,3M (Kejati)
21 Kasus dugaan korupsi “Mark Up” pengadaan tanah Pengadilan Agama Blora senilai Rp.1,3M (Kejari Blora)
22 Kasus dugaan korupsi dana bantuan olah raga tahun 2003/2004 yang diduga melibatkan mantan Bupati Wonogiri Begug Poernomosidi (Kejari Wonogiri)

 

 

Database KP2KKN Jawa Tengah – Juli 2011 – Kasus korupsi yang mangkrak penanganannya di Kejaksaan

15 Juli 2011 Posted by | RILIS MEDIA | Tinggalkan komentar

KPK dan Pemkot Surabaya Gelar Integrity Fair 2011

TEMPOinteraktif.Com – Jum’at, 15 Juli 2011

Ibu Siami (kerudung hijau). TEMPO/Fully Syafi

TEMPO Interaktif, Surabaya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja-sama dengan Pemerintah Kota Surabaya menyelenggarakan kegiatan Integrity Fair 2011 di halaman Balai Kota Surabaya pada 16-17 Juli 2011.

Menurut Fungsional Hubungan Masyarakat KPK, Arsyad Prakasa, kegiatan ini akan diikuti sejumlah instansi pelayanan publik di jajaran Pemerintah Kota Surabaya. “Tujuannya adalah untuk mendorong instansi pelayanan publik agar berlomba-lomba meningkatkan pelayanan pada masyarakat,” kata Arsyad kepada Tempo di Surabaya, Jumat, 15 Juli 2011.

Selain instansi publik, kegiatan yang akan dibuka Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini itu juga akan diisi penampilan grup-grup band remaja, sulap jalanan, pantomim, kuis, serta dongeng. Pelibatan para remaja dalan Integrity Fair 2011 ini, kata Arsyad, dimaksudkan sebagai kampanye antikorupsi sejak dini.

“Kegiatan ini termasuk dalam bidang pencegahan korupsi. Sasaran utamanya para remaja, khususnya siswa sekolah,” kata Arsyad.

Selain di Surabaya, kata Arsyad, kegiatan yang sama juga dilaksanakan di Bandung. Sebelumnya, KPK juga menyelenggarakan acara serupa di Palembang. “Ini strategi kami untuk menggalakkan kampanye antikorupsi,” kata Arsyad.

Rencananya, di sela-sela kegiatan itu, KPK dan Tempo Institute akan menyerahkan penghargaan pegiat kejujuran kepada Nyonya Siami yang membongkar praktek sontek massal di SD Negeri Gadel 2 Surabaya saat ujian nasional. Penghargaan ini sedianya akan diserahkan kepada Siami bersamaan dengan digelarnya deklarasi kejujuran di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Namun, karena Siami tidak bisa hadir, pemberian penghargaan itu ditunda.

Tempo Institute kemudian menunjuk Dwidjo U. Maksum, Redaktur Tempo, untuk menyerahkan penghargaan itu pada Nyonya Siami di Surabaya dalam acara Intregrity Fair 2011. “Saya diminta mewakili Tempo Institute untuk menyerahkan penghargaan pada Ibu Siami di Surabaya, besok,” kata Dwidjo.

KUKUH S WIBOWO

15 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: