KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK: 14 Perusahaan Asing Sektor Migas Tidak Pernah Bayar Pajak

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 14 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan, sebanyak 14 perusahaan asing yang bergerak di sektor migas (Minyak dan Gas) tidak membayar pajak. Hal ini dikatakan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar.

Dia memperkirakan, potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai triliunan rupiah. Tekait hal ini, KPK melakukan koordinasi dengan BP Migas, Direktorat Jendral Pajak, dan Direktorat Jendral Anggaran.

“Ada 14 perusahaan yang tidak pernah bayar pajak, bahkan ada beberapa perusahaan yang tidak membayar pajak sejak lima kali menteri keuangan berganti,” kata Haryono saat dihubungi, Kamis (14/7).

Seperti diketahui, pada tahun 2008, negara melalui BP Migas telah mengeluarkan uang untuk membeli aset-aset migas, seperti alat bor, tanah, rumah, helikopter, dan mobil sebesar Rp 27 miliar dollar AS atau sekitar Rp 270 triliun. Namun, pemerintah tidak pernah mencatat aset-aset yang telah dibeli itu.

( Mahendra Bungalan / CN31 / JBSM )

14 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Usut Keterlibatan Dirut DGI

Kasus Dugaan Suap Wisma Atlet
KOMPAS.com – Kamis, 14 Juli 2011

KOMPAS/WISNU AJI DEWABRATA
Pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (24/3/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan keterlibatan Direktur Utama PT Duta Graha Indah, Dudung Purwadi, dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat dihubungi wartawan, Kamis (14/7/2011).

“Kita masih mengumpulkan informasi, masih mengusut. Dari informasi dan bukti yang kita peroleh nanti ke arah sana,” ujar Haryono.

Nama Dudung disebut-sebut dalam dakwaan Mohamad El Idris, Manajer Pemasaran PT DGI, tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (13/7/2011).

Dudung disebut bersama-sama El Idris dan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang memberi cek kepada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam serta anggota Komisi VII DPR M Nazaruddin, masing-masing senilai Rp 3,2 miliar dan Rp 4,4 miliar terkait pemenangan PT DGI sebagai pelaksana proyek pembangunan wisma atlet. Wafid dan Nazaruddin juga merupakan tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, berdasarkan dakwaan, Dudung selaku atasan El Idris mengetahui setiap langkah yang ditempuh El Idris dalam mengupayakan pemenangan PT DGI. Dia turut menyepakati besaran fee untuk Sekertaris Wafid, Nazaruddin, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Komite Pembangunan Wisma Atlet, dan Panitia Pengadaan.

Rencana pemberian fee tersebut, menurut dakwaan, kemudian direalisasikan atas persetujuan Dudung. “Atas persetujuan Dudung Purwadi maka Laurensius Teguh Khasanto (Direktur Keuangan PT DGI) mempersiapkan uang yang diminta terdakwa (El Idris),” ujar jaksa penuntut umum Agus Salim, kemarin.

Terkait hal itu, Haryono mengatakan, KPK belum menemukan alat bukti yang cukup untuk menjerat Dudung. “KPK belum memiliki alat bukti permulaan. Ada dua (alat bukti) seperti keterangan saksi, ahli, dokumen, kererangan terdakwa,” katanya.

Meskipun demikian, kata Haryono, penyidikan terhadap kasus dugaan suap proyek pembangunan senilai Rp 191 miliar itu terus berjalan. Kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games kini memasuki babak baru dengan persidangan El Idris.

Selain El Idris, tersangka lainnya adalah Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang juga segera disidangkan. Tinggal dua berkas tersangka lainnya yang masih dilengkapi, yakni berkas Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam dan berkas mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

Hingga kini, Nazaruddin belum pernah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia kabur ke luar negeri dan kini menjadi buruan polisi internasional.

14 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Sekolah Dilarang Jual Beli Seragam!

PSB Kediri
KOMPAS.com – Kamis, 14 Juli 2011

 

KOMPAS/MOHAMMAD HILMI FAIQ
Ilustrasi pembuatan seragam sekolah

 

KEDIRI, KOMPAS.com — Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, melarang praktik jual beli pakaian seragam sekolah menyongsong kegiatan belajar mengajar untuk tahun ajaran 2011/2012. Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Kediri Edhi Purwanto di Kediri, Kamis (14/7/2011).

“Setiap sekolah dasar tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan, baik berupa pembelian pakaian seragam maupun buku pelajaran, kepada siswanya. Kami sudah tegaskan itu,” kata Edhi.

Ia mengatakan, para siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar masih diberikan keleluasaan untuk menggunakan seragam layak pakai yang dimilikinya. Hal itu juga dimaksudkan untuk tidak memberatkan para wali murid, terutama masalah biaya sekolah.

“Para siswa SD masih bisa memanfaatkan seragam kakaknya yang masih layak. Kami tidak ingin membebani orangtua murid dengan masalah biaya,” katanya.

Edhi menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan program wajib belajar sembilan tahun yang sudah dicanangkan pemerintah pusat. Untuk masalah pungutan seragam di sekolah menengah pertama (SMP), Edhi mengaku pemerintah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk berkoordinasi dengan para siswanya dalam hal pembelian seragam. Namun, hal itu juga harus dibicarakan dengan komite sekolah sehingga ada kesepatakan di antara wali murid.

Sekolah kurang siswa

Menyinggung dengan banyaknya jumlah sekolah yang kekurangan murid, Edhi mengatakan, pemerintah sudah mengizinkan mereka untuk membuka penerimaan peserta didik baru tahap kedua. Pembukaan itu diharapkan mampu memenuhi kuota peserta didik yang ada di sekolah-sekolah yang masih kekurangan itu.

Di Kabupaten Kediri terdapat 14 sekolah yang ternyata sepi peminat. Namun, dari jumlah sekolah itu, yang paling banyak adalah tingkat SMP dan beberapa di antaranya SMA.

Sekolah yang masih kekurangan murid itu, di antaranya, SMPN 2 Semen, SMPN 2 Puncu, SMPN I Tarokan, SMPN Banyakan, SMPN 2 Plemahan, SMPN I Ringinrejo, SMPN I Purwoasri, SMPN 2 Papar, SMPN I Kayen Kidul, SMPN 2 Ngancar, dan SMAN I Kras.

Pihak sekolah akan membuka pendaftaran hingga 16 Juli. Pihak sekolah juga berjanji untuk masalah biaya pendidikan akan diperhatikan. Selain tidak akan memberatkan para wali murid, untuk tingkat SMP operasional sekolah masih terbantu dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dikucurkan Rp 575.000 per tahun.

14 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Rekening Liar Bukti Kemdiknas Belum Akuntabel

Temuan BPK
KOMPAS.com – Kamis, 14 Juli 2011
shutterstock Ilustrasi

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menyesalkan adanya 43 rekening liar di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mengatakan, temuan ini perlu dianalisis lebih jauh. Apalagi, terdapat angka lebih dari Rp 25 miliar yang berada di 43 rekening liar tersebut.

“Ini bukti jika Kemdiknas masih belum akuntabel terhadap laporan keuangan. Perlu dilihat lagi untuk apa dana di rekening liar itu. Apakah dana nonbudgeter atau ada proyek-proyek yang sengaja disembunyikan,” kata Febri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/7/2011) malam.

Selain itu, Febri melanjutkan, perlu dilakukan penelusuran mengenai asal muasal 43 rekening liar tersebut. Ia melihat ada kejanggalan dalam pengelolaannya. Sebelumnya, BPK juga menemukan 151 rekening yang belum mendapat izin dari Kementerian Keuangan (Kemkeu) dengan jumlah saldo lebih dari Rp 143 miliar dan Rp 58 miliar belum disajikan dalam laporan keuangan.

“Perlu diketahui juga dari mana asal semua rekening liar itu. Apakah dari dana di Kemdiknas, dana rekening ilegal, atau dana proyek yang belum disalurkan,” ujarnya.

Menurut Febri, Kemdiknas juga harus dapat menjelaskan status semua rekening liar itu.

Dalam keterangan pers BPK, Rabu, diungkapkan bahwa 43 rekening liar itu terdapat di sejumlah perguruan tinggi negeri. Empat puluh tiga rekening liar itu berasal dari Politeknik Negeri Semarang sebanyak dua rekening senilai Rp 146,24 juta, Universitas Lampung satu rekening sebesar Rp 8,34 juta, Politeknik Negeri Jakarta empat rekening senilai Rp 1,32 miliar.

Lainnya Universitas Negeri Semarang tiga rekening senilai Rp 18,38 miliar, Politeknik Negeri Ujung Pandang lima rekening senilai Rp 232,36 juta, Politeknik Negeri Lampung dua rekening Rp 104,49 juta, Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel empat rekening senilai Rp 3,95 miliar, dan Universitas Hasanuddin 22 rekening senilai Rp 2,29 miliar.

14 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Peserta MOS Disuruh Makan Ampas Tahu

SUARA MERDEKA – Kamis, 14 Juli 2011

CILACAP- Kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) di SMA 1 Jeruklegi dinilai kurang manusiawi dan tidak mendidik. Pasalnya, pada hari pertama, Senin (11/7), semua siswa baru disuruh membawa nasi kuning dan ampas tahu (rajem). Ketika istirahat siang, seluruh peserta MOS disuruh memakan nasi kuning bersama rajem yang dibawa dari rumah. Berhubung rasanya tidak enak, banyak yang tidak habis.

Hari kedua, Selasa (12/7), mereka disuruh membawa nasi kucing dengan lauk sambal teri dan oseng gendot (genjer).
“Anehnya, nasi kucing disururh dimakan dengan sisa nasi kuning dan rajem hari sebelumnya. Pengakuan anak seperti itu. Ini kan tidak manusiawi,” ungkap sejumlah orang tua siswa, yang keberatan disebutkan identitasnya.
Ketua Forum Perlindungan Anak (FPA) Cilacap, Sani Ariyanto, menyatakan pihaknya sangat menyesalkan kejadian tersebut. Tidak semestinya peserta MOS disuruh makan ampas tahu.

Menurut dia, bentuk kegiatan seperti itu sangat tidak mendidik. Alasannya, hanya akan menanamkan rasa dendam pada diri anak. Kenapa mesti dengan ampas tahu, padahal masih banyak makanan atau lauk lain yang lebih sehat dan bergizi.

Wakil Ketua Dewan Pendidikan (DP), H Soedarno SH ST MSi, menambahkan menyuruh peserta MOS makan nasi kuning yang dicampur ampas tahu bukan merupakan bentuk MOS yang mendidik.
Kegiatan tersebut harus dihentikan dan tahun depan jangan sampai terulang lagi. Kegiatan harus lebih ditekankan pada pendidikan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan.

“Sekarang bukan zamannya lagi melakukan perpeloncoan, bahkan dalam MOS memberi perintah atau tugas yang memberatkan dan membebani siswa sudah tidak boleh,” katanya.

Membenarkan

Ketua OSIS SMA 1 Jeruklegi, Probo Priadi, ketika dikonfirmasi Suara Merdeka, Rabu kemarin (13/7) membenarkan jika peserta MOS pada hari pertama disuruh membawa nasi kuning dan rajem. Peserta lalu disuruh untuk memakannya.
“Kemudian pada hari kedua peserta disuruh membawa nasi kucing dengan lauk sambal teri dan oseng genjer. Nasi kucing itu juga untuk dimakan, tapi dimakan tidak dicampur dengan sisa nasi kuning dan rajem,” katanya.

Kepala SMA 1 Jeruklegi, Drs Tumarja MPd, mengaku tidak tahu jika peserta MOS disuruh makan nasi kuning dan ampas tahu. Kalau tahu, tentu akan dicegah. Selain itu, sebelum kegiatan MOS dilakukan, pihaknya sudah menyosialisasikan rambu-rambu pelaksanaan kepada semua pengurus OSIS.

“Bahkan ada beberapa usulan kegiatan MOS yang kami coret, karena tidak sesuai dengan rambu-rambu. Karena sudah disosialisasikan, kami menganggap anak-anak sudah memahami. Jadi kami pun percaya mereka tidak akan melakukan hal-hal di luar rambu-rambu,” katanya.(ag-64)

14 Juli 2011 Posted by | CILACAP | Tinggalkan komentar

Pungli Muncul di Mojolaban

SUARA MERDEKA – Kamis, 14 Juli 2011

SUKOHARJO  -Kabar tidak sedap kembali menerpa dunia pendidikan Sukoharjo. Setelah pungutan liar di Kartasura, kasus serupa terjadi di wilayah Mojolaban.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, pungutan terjadi di SMPN 2 Mojolaban. Kabarnya, setiap siswa kelas IX dipungut iuran senilai Rp 150 ribu. Dari jumlah pungutan terkumpul Rp 35 juta. Uang tersebut kemudian digunakan untuk biaya perpisahan. Meliputi biaya sewa sound system, dekorasi, dan lain-lain.

Terkait dengan hal tersebut Kepala Inspektorat Sukoharjo Joko Triyono mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan. Pihaknya sendiri sudah menindaklanjuti dengan memanggil J, kepala sekolah yang bersangkutan.
“Dari hasil klarifikasi kami, kepala sekolah mengakui tentang pungutan tersebut. Tetapi berdasarkan pengakuan J, nominalnya bukan Rp 150 ribu, tetapi Rp 140 ribu/siswa,” ujar Joko.

Uang tersebut digunakan untuk perpisahan siswa. Tetapi belum semua uang digunakan. Baru sebagian yang digunakan untuk kegiatan, sisanya masih ada. Dikatakan, pungutan tersebut menyalahi aturan, karena itu inspektorat sudah meminta agar uang dikembalikan pada siswa.

“Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) masih dalam proses, nanti akan diajukan ke Bupati. Tetapi, pemeriksaan terkait hal ini sudah kami lakukan dan secepatnya hasilnya akan diserahkan ke Bupati,” imbuhnya.
Terkait dengan sanksi apa yang nanti akan diberikan pada oknum yang terkait dengan hal itu, pihaknya menyerahkan semua pada pimpinan. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya menyatakan sudah habis kesabaran.

Disepelekan

Karena itu, pihaknya tidak segan-segan me-nonjob-kan oknum yang terkait dengan pungutan tersebut. “Saya sudah sampaikan berkali-kali, tidak boleh ada pungutan liar tetapi tidak pernah digubris. Karena itu, kalau nanti memang hasil pemeriksaan Inspektorat benar, saya tidak segan-segan melorot jabatan oknum kepala sekolah yang bersangkutan,” tandas Wardoyo.

Menurut Wardoyo, melihat kenyataan di lapangan, sekolah atau kepala sekolah tidak pernah menjalankan instruksinya. Dengan kata lain, imbauan bupati hanya dianggap angin lalu dan disepelekan. “Saya tidak akan pernah melindungi pejabat atau siapapun yang melakukan kesalahan. Kalau memang salah, silakan diproses secara hukum.” tegasnya.(H46-85)

14 Juli 2011 Posted by | SUKOHARJO | Tinggalkan komentar

Lembaga Publik Wajib Bentuk PPID

SUARA MERDEKA – Kamis, 14 Juli 2011

  • Deadline 23 Agustus

SEMARANG – Setiap lembaga publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik. Hal itu ditegaskan komisioner pada Komisi Informasi Provinsi  Jateng Bona Ventura Sulistiana SH MH, di Hotel Candi Indah, Semarang, Selasa (12/7).

”Deadline-nya 23 Agustus 2011. Ini amanah PP No 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No 14/2008. Jadi setiap lembaga publik, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan yang tugas, pokok, serta fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, wajib membentuk PPID,” tegasnya saat memberikan materi UU Keterbukaan Informasi Publik di hadapan 108 kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) kepala Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) wilayah Regional II Semarang.

Mantan anggota DPRD Jateng itu menambahkan, lembaga nonpemerintahan, termasuk LSM yang dibiayai sebagian atau sepenuhnya oleh APBN/APBD, dan atau luar negeri, juga yang wajib membentuk PPID.

”PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan atau pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di badan publik,” jelas mantan staf ahli DPRD Jateng itu.

Lebih jauh dosen Unisri Surakarta itu menjelaskan tentang sanksi pidana yang bisa dijatuhkan bagi yang melanggar pasal 51-55  UU tersebut.

”Hukumannya, kurungan penjara 1 – 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5 juta – Rp 20 juta,” tandas dia.

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) Regional II Semarang Dr Ade Kusmiadi MPd menjelaskan, UU No 14/2008 itu sangat penting masyarakat, terutama bagi PNS, termasuk para kepala SKB dan BPKB.

”Kalau keterbukaan informasi menjadi bagian dari penyelenggara negara, termasuk para kepala SKB dan BPKB, maka clean and good government akan tercipta,” jelasnya.

Untuk itulah, pihaknya merasa perlu menampilkan salah satu komisioner di Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng dalam Koordinasi BPKB dan SKB dalam Rangka Standardisasi Lembaga yang digelar P2PNFI Regional II Semarang, Selasa-Rabu (12-13/7).  (mad-61)

14 Juli 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

MA Perintahkan Kejari Tangkap Bambang Guritno

SUARA MERDEKA – Kamis, 14 Juli 2011

AMBARAWA – Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa agar segera mengeksekusi terpidana kasus korupsi buku ajar tahun 2004, mantan Bupati Semarang Bambang Guritno (BG). Melalui surat tertanggal 21 Juni 2011, MA menegaskan bahwa eksekusi tersebut merupakan kewenangan Kejari Ambarawa dan tidak dapat ditunda lagi.

Dengan demikian, kejari harus secepatnya menangkap dan menahan BG yang kini berstatus buron itu.

Kepala Kejari Ambarawa Reskiana Damayanti mengatakan, turunnya surat MA itu sekaligus jawaban atas pernyataan pengacara BG yang menilai putusan kasasi MA cacat hukum, sehingga mereka menolak eksekusi terhadap kliennya.

”Surat MA ini menegaskan, kejari memiliki kewenangan. Kami harus melakukan eksekusi secepat mungkin,” ungkap Reskiana, Rabu (13/7).

Meski demikian, sejak keluarnya putusan MA pada 21 April 2010, hingga kini keberadaan BG belum diketahui. Dia seharusnya menjalani hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan hukuman pengganti satu bulan kurungan, atas kasus yang merugikan negara Rp 5,8 miliar tersebut. Kejari belum bisa melacaknya.

Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto, menilai Kejari Ambarawa tidak fokus menangani kasus BG (SM, 4 Juli 2011).

Reskiana menepis hal itu. Dia beralasan, pihaknya tidak memiliki alat penyadap sehingga sulit menemukan BG.

Komitmen Pengacara

Kasi Pidsus Kejari Ambarawa Antonio menyatakan tidak tahu pasti apakah kejari memiliki alat penyadap untuk melacak BG. Berdasarkan penyelidikan, BG kali terakhir tinggal di rumah kerabatnya di Jalan Parangtritis, Kabupaten Bantul, DIY.

”Tapi ketika kami sambangi, kerabatnya mengatakan BG tidak pernah ke sana,” katanya.

Namun dia tidak menjelaskan, kapan pelacakan di Bantul itu dilakukan.

Selain itu, lanjut Antonio, istri BG yang pernah dimintai keterangan mengaku tidak lagi berhubungan dengan suaminya. Selain tetap melakukan pelacakan, pihaknya juga menunggu komitmen pengacara Bambang Guritno yang berjanji akan menghadirkan kliennya jika sudah ada surat dari MA yang berisi penegasan kewenangan kejari untuk mengeksekusi BG.

”Kami menagih komitmen pengacaranya, karena sekarang sudah ada surat MA,” jelasnya.

Dalam berkas surat kuasa tanggal 1 Maret 2011, kuasa hukum BG adalah HK Sunarso SH, bukan HM Rangkey Margana SH yang sering mewakili BG seperti biasanya. Ketika dihubungi untuk dimintai konfirmasi, ponsel Rangkey tak diangkat.

Berdasarkan pantauan Suara Merdeka, rumah BG di Jalan Mayjen Sutoyo Ungaran juga tidak menunjukkan tanda-tanda keberadaannya. Rumah dengan pagar setinggi orang dewasa itu selalu tertutup rapat. (K33-59)

14 Juli 2011 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, UNGARAN - KAB. SEMARANG | Tinggalkan komentar

Giliran Mantan Sekda Sragen Ditahan

SUARA MERDEKA – Kamis, 14 Juli 2011

SEMARANG – Setelah mantan bupati Sragen Untung Wiyono dijebloskan tahanan Selasa (12/7) malam, kemarin giliran mantan sekretaris daerah (sekda) Sragen, Kushardjono, yang menyusul masuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kedungpane.

Kushardjono yang saat ini menjabat sebagai staf ahli bupati diperiksa sejak pukul 08.00 pagi oleh jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng.

Kepala Kajati Jateng Widyopramono mengungkapkan, dalam kasus penyalahgunaan kas daerah (kasda) APBD Kabupaten Sragen 2003-2010 tersebut, tersangka Kushardjono diduga ikut terlibat dalam tindak korupsi yang diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp 40 miliar.  ’’Bukti-bukti sudah cukup kuat sehingga upaya penahanan bisa dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan selanjutnya. Kejaksaan tidak akan tebang pilih jika memang memenuhi syarat ditahan ya kenapa tidak,’’ ujar Widyopramono di sela pemeriksaan, Rabu (13/7).

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Setia Untung Arimuladi menandaskan, proses penahanan sudah memenuhi persyaratan objektif dan subyektif. Yakni, jika tidak dilakukan penahanan tersangka dikhawatirkan bisa menghilangkan barang bukti atau melarikan diri.

Untung Wiyono dan Kushardjono diduga bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kas daerah APBD Kabupaten Sragen. ’’Pemeriksaan sudah sejak Rabu pagi dan selesai sekitar jam 17.00, langsung kami bawa ke LP Kedungpane dan tersangka lainnya, mantan Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah Sragen Sri Wahyuni juga sudah kami periksa,’’ jelas Aspidsus.

Mantan kepala BPKD dan sekda Sragen yang mengenakan kemeja biru lengan panjang ini tak banyak berkomentar dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kuasa hukumnya. Dia menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berlaku.

’’Silakan saja dengan pengacara saya ya,’’ ujar Kushardjono yang langsung masuk ke mobil tahanan Kejati bernomor H 9580 ini dengan buru-buru karena di dalam mobil sudah menunggu Untung Wiyono yang juga baru saja selesai diperiksa penyidik.

Pria kelahiran Madiun, 27 April 1950, ini dicecar sekitar 48 pertanyaan oleh jaksa penyidik.

Jalankan Perintah

Menurut pengacara Yohanes Winarto, pihaknya akan mengikuti proses hukum hingga selesai namun ia tak ingin berkomentar lebih jauh soal materi pemeriksaan. ’’Intinya pertanyaannya seputar masalah kewenangan untuk mengajukan pinjaman dan lain lain. Klien kami yang waktu itu menjabat kepala BPKD Sragen lalu jadi sekda hanya menjalankan apa yang menjadi perintah bupati, termasuk surat kuasa untuk mencairkan cek,’’ kata Yohanes.

Dalam penyidikan Kejati, selama kurun waktu 2003-2010 Untung Wiyono bersama Kushardjono dan satu tersangka lainnya Sri Wahyuni, mendepositokan dana dari kas daerah ke PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR BKK Karangmalang Sragen. Sebanyak 38 sertifikat deposito bernilai Rp 29,3 miliar diterbitkan BPR Djoko Tingkir untuk dijaminkan guna mendapatkan kredit atas nama pemda sebesar Rp 36,3 miliar dalam 108 surat perjanjian kredit.

Hal serupa terjadi di BPR Karangmalang tahun 2006-2010. Sebanyak 8 sertifikat deposito diterbitkan BPR Karangmalang yang dipakai untuk jaminan pinjaman kredit senilai Rp 6,1 miliar. Total seluruh pinjaman kredit atas nama Pemda Sragen mencapai Rp 42,5 miliar. (J14,H68,nin-35)

14 Juli 2011 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Sidang Perdana Bupati Tegal: Didakwa Perintahkan Transfer Rekening

SUARA MERDEKA – Kamis, 14 Juli 2011

SEMARANG – Dana pinjaman dari Bank Jateng Cabang Slawi yang diajukan Bupati Tegal Agus Riyanto atas nama Pemkab Tegal untuk biaya pembebasan lahan Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) tidak dimasukkan ke rekening kas daerah.

Dalam dakwaan pada sidang perdana di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (13/7), disebutkan, Bupati Tegal memerintahkan Edy Prayitno (terpidana, Kabid Keagrariaan Sekda) untuk mentransfer dana pinjaman ke rekening Budi Haryono (terpidana, Kasubag Pengadaan Tanah Keagrariaan) di Bank Jateng Cabang Slawi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kamari yang membacakan dakwaan mengatakan, seharusnya dana pinjaman sebesar Rp 3,395 miliar ini untuk keperluan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah. Namun, malah dipakai untuk membayar pengadaan tanah Rest Area di Margasari Rp 800 juta dan angsuran pinjaman daerah Rp 370,05 juta pada 31 Juli 2007.

Pinjaman lain senilai Rp 2,225 miliar, lanjut dia,  telah digunakan terdakwa bersama Edy Prayitno untuk kepentingan lain. ”Banyak penyimpangan yang terjadi atas perintah bupati dan semuanya sudah kami bacakan dalam dakwaan,” ujar Ketua Tim JPU, Firdaus selaku Kajari Slawi dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Noor Edyono serta anggota Shininta Sibarani dan Lazuardi Lumban Tobing.

Proyek Jalingkos sendiri menelan biaya hingga Rp 15 miliar dan diduga terjadi penyelewengan anggaran Rp 1,73 miliar dari realisasi pencairan dana Jalingkos Rp 8 miliar.

Rekayasa Surat Pertanggungjawaban dilakukan seolah-olah ada pengadaan tanah di Desa Dukuhsalam senilai Rp 2,478 miliar. Hal ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

”Inilah mengapa pinjaman diajukan ke Bank Jateng sebesar Rp 5 miliar dan hanya disetujui Rp 3,39 miliar untuk menutup anggaran yang masih kurang,” ujar jaksa.

Firdaus merinci penggunaan dana ini dipakai terdakwa untuk modal bersama di PT Kuwaka Parama Karya sebesar Rp 1,4 miliar serta kepentingan lain Rp 2 miliar dan membayar rumah yang dibeli terdakwa di Cibolerang Bandung.

Tak Paham

Menanggapi dakwaan tersebut, Agus mengaku tak memahami dakwaan jaksa sehingga majelis hakim meminta tim JPU memberikan penjelasan. Salah satu pengacara Wilson Tambunan menyatakan, akan memohon pengajuan pengalihan tahanan menjadi tahanan kota.

Bersama tim pengacaranya, Agus keberatan dan menyangkal seluruh dakwaan. Ia bahkan mengatakan, seluruh dakwaan jaksa bukan untuk dirinya.”Saya nggak perlu dibela, tapi karena sistem yang ada mengharuskan seperti itu maka saya didampingi pengacara,” ujarnya.  (J14,H68-53)

14 Juli 2011 Posted by | SLAWI | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: