KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dinonaktifkan, Agus Riyanto Manut

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 14 Juli 2011

Semarang, CyberNews. Bupati Tegal Agus Riyanto telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (13/7). Sesuai aturan, terdakwa kasus dugaan korupsi Jallan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) itu harus diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai bupati.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jateng, Suko Mardiono, mengatakan pihaknya sedang memproses surat pengusulan penonaktifan itu. “Kami sudah menyurati Pengadilan Tipikor untuk meminta nomor register perkara sebagai dasar penyusunan surat pengusulan penonaktifan ke Mendagri,” katanya.

Penonaktifan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 31 ayat 1 menerangkan kepala daerah diberhentikan sementara jika berstatus terdakwa dalam kasus korupsi. Proses penonaktifan, lanjutnya, tidak bisa dipastikan akan berapa lama. “Kami berharap bisa secepatnya agar pemerintahan di Tegal bisa berjalan lancar,” katanya.

Pakar hukum Universitas Islam Sultan Agung, Rahmat Bowo Suharto menyatakan, penonaktifan itu memang harus dilakukan agar proses persidangan dapat tetap berjalan dalam garis independensi. “Terdakwa harus dibebaskan dari urusan pemerintahan agar dapat berkonsentrasi pada proses hukumnya,” tambahnya.

Jika nantinya pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) menyatakan terdakwa terbukti bersalah, maka Mendagri akan menindaklanjuti dengan pemberhentian mutlak. Sebaliknya jika keputusan pengadilan menyatakan terdakwa tidak bersalah, maka nama baik yang bersangkutan akan dikembalikan dan bisa kembali menjadi bupati.

Menanggapi wacana penonaktifan dirinya, Agus Riyanto sendiri mengaku sudah memahami ketentuan tersebut dan akan mengikuti semua prosedur yang berlaku. Ia hanya mengharapkan proses hukumnya berjalan lancar dan cepat tertuntaskan. “Sudah ada aturannya, saya manut saja,” katanya.

“Saya sudah siapkan semuanya, teman-teman di Pemkab Tegal saya mohon kerjasamanya, saya titip rakyat Tegal agar dapat terlayani semua kebutuhannya dengan baik dan masyarakat Tegal saya minta bisa membantu dengan menjaga iklim kondusif untuk perdamaian bersama,” pungkasnya.

( Anton Sudibyo / CN33 / JBSM )

14 Juli 2011 Posted by | SLAWI | Tinggalkan komentar

Jaksa Belum Siap Tuntut Ade Sudirman

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 14 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Jaksa Penuntut Umum belum siap menuntur mantan Kepala Sub Bagian Verifikasi Keuangan Kementerian Luar Negeri, Ade Sudirman. Tuntutan baru akan dibacakan pada, Kamis (21/7) pekan depan.

Sidang perkara dugaan korupsi tiket perjalanan dinas Kementerian Luar Negeri, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), pada hari ini, Kamis (14/7). Agenda sidang adalah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terhadap terdakwa, Ade Sudirman.

Menurut JPU, I Gusti Sophan yang ditemui di PN Jakpus, penundaan tersebut dikarenakan pihaknya belum siap dengan tuntutannya. “Ditunda hingga Kamis 21 Juli 2011. Sebab, kami belum siap dengan tuntutannya,” kata Sophan.

Menurut dia, perkara Ade Sudirman merupakan perkara terakhir menyangkut kasus korupsi tiket perjalanan dinas Kementerian Luar Negeri. Perkara lainnya, yakni terhadap Kepala Biro Keuangan Ade Wismar Wijaya, Bendahara periode 2003-2007 I Gusti Adnyana, dan Bendahara Kemenlu periode 2007-2009 Syarif Syam Arman.

Termasuk Direktur Utama PT Indowanua Inti Sentosa, Syarwanie Soeni, sudah diputus majelis hakim. Seluruhnya mendapatkan hukuman 1 tahun 4 bulan penjara dari tuntutan JPU 2 tahun penjara. Kendati demikian, Sophan mengaku enggan berspekulasi bahwa tuntutan terhadap Ade bakal sama. “Kalau yang ini kan belum dibuat,” kata Sophan.

Ade Sudirman dijerat dengan pasal berlapis, yakni, pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang memperkaya diri, dan pasal 3 UU Tipikor tentang penyalahgunaan kewenangan. Keduanya memberi ancaman maksimal penjara 20 tahun.

Ade didakwa bersama-sama Direktur Utama PT Indowanua Inti Sentosa, Syarwanie Soeni. Mereka diduga merugikan keuangan negara sejumlah US$ 183.055,71 atau sekitar Rp 1,63 miliar. Menurut Jaksa, modus terdakwa diduga adalah menagih dengan nilai yang digelembungkan 25 persen dari harga tiket sebenarnya.

Selain itu, ada kuitansi yang sudah ditandatangani personil PT. Indowanua Inti Sentosa Travel, tetapi nilai nominalnya dikosongkan. Penagihan pun tidak melampirkan bukti-bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 12 ayat 2 Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

( Budi Yuwono / CN26 / JBSM )

14 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Ajudan Laporkan Jhonny Allen ke KPK

Dugaan Mafia Anggaran
KOMPAS.com – Kamis, 14 Juli 2011 |

 

Inggried Dwi W
Politisi Demokrat Jhonny Allen

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Seorang pria bernama Selestinus Angelo yang mengaku sebagai mantan ajudan dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Johnny Allen Marbun, melaporkan Johnny ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (14/7/2011), atas tuduhan praktik mafia anggaran di DPR. Menurut dia, saat menjadi anggota DPR periode 2004-2009, Johny melakukan praktik mafia anggaran bersama anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi Partai Demokrat, Monica Wilhelmina Wenas.

“Dalam korupsi anggaran DPR. Dia (Monica) calo-nya,” kata Selestinus, di Gedung KPK Jakarta, Kamis (14/7/2011).

Selestinus yang bekerja pada Johny selama 2005-2008 itu mengaku sering diminta oleh Johnny untuk mengantar jemput uang yang menurut Selentinus berkaitan dengan praktik mafia anggaran.

“Saya disuruh ambil duit ke sana, ke sini. Waktu itu saya enggak tahu kalau itu korupsi. Saya baru tahu akhir-akhir ini. Saya sering nonton TV, saya tanya teman, katanya ini korupsi, jadi saya laporkan,” paparnya.

Namun, Selestinus tidak menyertakan laporannya dengan sejumlah bukti terkait. “Sementara saya info keterangan saya dulu. Kalau saya diperlukan sebagai saksi lebih lanjut, saya akan kasih bukti-bukti,” ucapnya.

Menurut Selestinus, saat menjadi Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Johnny Allen terlibat dalam praktik mafia anggaran dalam proyek penyaluran dana ad hoc ke daerah-daerah. Johnny, kata Selestinus, mendapatkan fee sebesar lima persen dari dana yang dialokasikan ke daerah.

“Itu anggaran DPR tahun 2008,” kata Selestinus.

Salah satu contohnya, kata dia, dalam penyaluran dana ke Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. “Dialokasikan dana (ke Seram) Rp 39 miliar yang dibulatkan Rp 40 miliar. Jadi lima persen dari itu, Rp 2 miliar rata-rata (fee yang diterima),” ungkapnya.

Menurut Salestinus, praktik mafia anggaran tersebut terjadi pada penyaluran dana di beberapa daerah selain Seram. Namun dia tidak menyebutkan nama daerah-daerah tersebut.

“Ada banyak, nanti saya sampaikan lebih lanjut,” katanya.

Saat ditanya motifnya melaporkan Johnny, pria berkulit gelap itu mengaku merasa terpanggil untuk turut memberantas tindak pidana korupsi. “Karena korupsi di negara kita sudah parah,” ucapnya.

Sebelumnya, nama Jhonny Allen juga sempat disebut dalam kasus dugaan suap dana stimulus pembangunan dermaga dan bandara di Indonesia Timur dengan tersangka Abdul Hadi Djamal. Nama Johnny disebut oleh Abdul Hadi, yang juga anggota DPR saat itu, sebagai inisiator pertemuan yang membahas alokasi dana stimulus tersebut.

14 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejahatan Adalah Tantangan bagi Filsafat dan Teologi

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 14 Juli 2011

Yogyakarta, CyberNews. Dari sudut kefilsafatan, kejahatan merupakan persoalan yang paling membingungkan dan menggelisahkan intelektualitas manusia. Kejahatan adalah isu besar yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia.

Hal itu disampaikan oleh Prof Dr Joko Siswanto mengutip Coln Canellan dalam karyanya ”Why Does Evil Exist? A Philosophical Study of the Contemporary Presentation of the Question”, pada pidato pengukuhannya sebagai guru besar pada Fakultas Filsafat UGM, di Balai Senat kampus Bulaksumur, Yogyakarta.

Ditambahkan, kejahatan adalah sebuah tantangan bagi filsafat dan teologi, serta filsafat ditantang untuk memberikan pemecahan yang dapat diterima oleh akal sehat. Dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial, kejahatan memperoleh arti yang semakin luas yang tidak semata-mata terbatas pada tindakan pelanggaran terhadap hukum atau pelanggaran terhadap batas toleransi masyarakat.

Kejahatan tidak lagi hanya diukur berdasarkan ”functional imperatives of social institution” sebagai kriteria moral, melainkan juga diukur oleh nilai kerugian yang diakibatkan terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, bahkan juga terkait dengan pelanggaran terhadap HAM.

Dalam kesempatan itu, Prof Joko menegaskan bahwa problem kejahatan dari sudut pandang filsafat, berakar pada empat persoalan dasar. Pertama, persoalan tentang eksistensi Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu. Kedua, persoalan tentang eksistensi kejahatan sebagai tragedi realitas.

Ketiga, persoalan tentang eksistensi manusia yang bebas, sekaligus sebagai agen tanggung jawab. Keempat, persoalan tentang eksistensi alam yang dinamis dengan hukum-hukum dan perkembangannya sendiri.

Solusi

Menurutnya, untuk mencari solusi atas problem kejahatan salah satu tugas filsafat adalah membongkar ketidaksehatan penalaran yang mendasari argumentasi-argumentasi tertentu. Filsafat menyiapkan jalan pemahaman yang lebih baik dengan alasan-alasan positif.

Pasalnya, sebagai ilmu kritis, filsafat dalam mengembangkan kriteria material untuk pemahaman dan pemecahan masalah kejahatan tidak dapat membatasi diri hanya secara dogmatik pada premis-premis suatu tradisi tertentu atau pada diskusi formil inter ilmu pengetahuan.

Dikatakan bahwa dalam literatur filsafat dikenal bermacam-macam jenis kejahatan, tetapi pada umumnya orang hanya membedakan dua jenis kejahatan, yaitu kejahatan moral dan kejahatan alam. Kejahatan moral adalah bentuk kejahatan yang terjadi karena dan atas tanggungjawab manusia.

Kejahatan alam adalah kejahatan yang terjadi di luar tanggung jawab manusia. “Tetapi secara umum filsafat memahami kejahatan dari dua dimensi yaitu dimensi teoretis dan dimensi eksistensial,” ujarnya.

Sementara, terkait apakah persoalan kejahatan bersifat objektif, relatif, atau relasional, jawabannya sebagian besar ditemukan dalam karya Camus berjudul ”The Flague”. Dari karya itu dapat disimpulkan bahwa kejahatan lebih bersifat objektif, artinya simbol epidemi sampar yang dikategorikan sebagai jenis kejahatan alam, menimpa seluruh manusia dalam berbagai stratifikasi sosial tanpa tebang pilih.

( Bambang Unjianto / CN26 / JBSM )

14 Juli 2011 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Menunggak Rp 100 Juta, Raskin Ditahan

KOMPAS.com – Kamis, 14 Juli 2011

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO ilustrasi beras untuk warga miskin

 

PADANG, KOMPAS.com — Masyarakat miskin di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat, terancam tak mendapatkan beras untuk rakyat miskin (raskin) pada Agustus 2011.

Menurut Kepala Bulog Divisi Regional Sumatera Barat Rizal Effendi, ini disebabkan ada dua kecamatan yang menunggak membayar raskin hingga mencapai Rp100 juta. Dua kecamatan itu adalah Siberut Barat Daya yang menunggak Rp 66.496.000 dan Siberut Barat yang menunggak Rp 39,5 juta.

“Makanya, kami tidak bisa menyalurkan raskin di Mentawai hingga ada kepastian atau ada jaminan dari kepala daerah untuk melunasinya,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mentawai Halomoan Pardede menyayangkan kebijakan Bulog tersebut. Ia berharap, jangan karena menunggak Rp100 juta, masyarakat miskin tidak mendapatkan raskin.

“Kami akan berupaya untuk menyelesaikannya. Semoga kepala daerah dan sekda bisa memberikan jaminan pembayaran,” ujarnya.

Menurut data Bulog, selama 2011 telah didistribusikan raskin sebanyak 23.499,900 ton. Untuk Mentawai baru tersalurkan 556.920 kilogram. “Kendala di beberapa daerah seperti Mentawai, karena kondisi geografis dan sulit untuk ditempuh,” ujarnya.

14 Juli 2011 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Patrialis: Misbakhun Pantas Dapat Asimilasi

KOMPAS.com –  Kamis, 14 Juli 2011

TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN Anggota DPR RI asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mukhammad Misbakhun.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, terpidana kasus pemalsuan dokumen L/C fiktif, Muhammad Misbakhun, layak mendapatkan asimilasi. Politisi PKS ini dinilai berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan. Misbakhun telah menjalani proses asimilasi sejak 13 Juni 2011.

“Jadi, memang sudah haknya dia untuk menikmati udara dari pagi sampai sore. Dia sudah bekerja. Kalau ada urusan laptop yang dibetulin, ya boleh saja,” kata Patrialis kepada para wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (14/7/2011).

Patrialis mengatakan, ada tiga syarat seseorang mendapatkan asimilasi. Selain berkelakuan balik, terpidana harus telah menjalani separuh masa tahanan dan telah membayar pidana denda. Terpidana juga diwajibkan membayar ganti rugi uang negara jika ada.

Patrialis mengatakan, asimilasi tak hanya diberikan bagi politisi, tetapi seluruh terpidana tanpa terkecuali. Asimilasi merupakan proses integrasi sosial, di mana terpidana kembali menyesuaikan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan.

Wartawan Metro TV, Monique Rijkers, memergoki Misbakhun sedang berada di restoran Rice Bowl Ratu Plaza bersama istri dan anaknya, Rabu. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.05. Melihat kehadiran wartawan, Misbakhun bersama istri dan anaknya langsung meninggalkan restoran tanpa sempat memakan makanan yang sudah dipesannya.

Patrialis menyatakan wajar jika politisi PKS itu menghindar ketika berjumpa wartawan karena dorongan ketakutan secara psikologis.

14 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi: Pemasok Mesin Jahit Divonis Empat Tahun

 

KOMPAS.Com – Kamis, 14 Juli 2011

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Mantan Mensos Bachtiar Chamsyah (kanan) saat mengikuti sidang kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit, pengadaan sapi impor, dan pengadaan sarung di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Senin (29/11/2010) lalu.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diketuai Albertina Ho menjatuhkan vonis hukuman penjara selama empat tahun terhadap Direktur Utama PT Ladang Sutera Indonesia (Lasindo), Musfar Azis. Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan mesin jahit di Departemen Sosial 2004-2006.

PT Lasindo merupakan rekanan Kementerian Sosial dalam proyek pengadaan yang turut menjerat mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah itu. Pembacaan vonis tersebut berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/7/2011).

“Musfar Azis terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Albertina.

Selain itu, Musfar diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Dia juga diwajibkan mengganti kerugian negara akibat perbuatannya senilai Rp 13,2 miliar.

“Jika tidak dibayar dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda akan dilelang. Jika tidak ada harta benda, akan diganti dengan pidana penjara 4 tahun,” ujar Albertina.

Mendengarkan vonis terhadapnya itu, Musfar terlihat meneteskan air mata. Berdasarkan fakta persidangan, menurut hakim, Mustar terbukti menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri hingga merugikan negara.

Dia menggelembungkan harga mesin jahit merek JITU model LSD 9990 setelah perusahaannya ditunjuk langsung sebagai rekanan Kemensos. Penunjukkan langsung terhadap perusahaan yang dipimpin Musfar itu diusulkan oleh Dirjen Bantuan Sosial Fakir Miskin, Amrun Daulay yang disetujui oleh Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah.

Amrun kini menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Sementara Bachtiar telah divonis satu tahun delapan bulan penjara dalam kasus itu.Vonis terhadap Musfar tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama enam tahun kepada Musfar.

Menurut Albertina, hal yang meringankan hukuman Musfar adalah keterlibatannya dalam membantu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui proyek bantuan sosial di Depsos.

“Yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujar Albertina. Menanggapi vonis hakim tersebut, Musfar menyatakan akan pikir-pikir apakah mengajukan banding atau tidak. Demikian juga dengan tim jaksa penuntut umum.

14 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kerugian Pajak Migas Mencapai Rp 1,6 Triliun

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 14 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Kerugian akibat perusahaan asing mengemplang pajak mencapai Rp 1,6 triliun. Menurut Wakil Ketua KPK Haryono Umar, jumlah itu masih penghitungan sementara.

”Berdasarkan catatan dari BP Migas, kerugian negara yang ditimbulkan akibat tidak dibayarnya pajak oleh perusahaan asing itu mencapai angka Rp 1,6 triliun. Tetapi bisa lebih besar lagi,” kata Haryono.

Pasalnya, BP Migas yang baru melakukan pendataan. “Belum  jika nantinya jika  Ditjen Pajak atau KPK yang melakukan pendataan,” ujar Haryono.

Sebelumnya, Haryono juga pernah mengungkapkan, potensi kerugian negara dari sektor migas terjadi  akibat tidak adanya pendataan aset milik negara yang dipakai oleh perusahaan asing oleh pemerintah . Hingga pertengahan tahun ini saja, KPK telah menyelamatkan  Rp 148,5 triliun .

Haryono  menjelaskan, pada tahun 2008, negara melalui BP Migas  telah mengeluarkan uang untuk membeli aset-aset migas seperti alat bor, tanah, rumah, helikopter, dan mobil sebesar Rp 27 miliar dollar AS atau sekitar Rp 270 triliun. Namun, pemerintah tidak pernah mencatat aset- aset yang telah dibeli itu.

“Ini sangat berbahaya tidak ada pencatatan aset, padahal yang menggunakan asset-aset itu sebagian besar adalah perusahaan asing” kata Haryono pekan lalu.

Menurutnya, jika tidak segera melakukan pendataan aset itu, sangat besar potensi pencurian aset yang dilakukan oleh perusahaan asing itu. Mereka akan menggunakan modus mengakui aset-aset itu milik mereka.

( Mahendra Bungalan / CN34 / JBSM )

14 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Terus Kumpulkan Bukti

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 14 Juli 2011
  • Pejabat Daerah Nikmati Suap Wisma Atlet

Jakarta, CyberNews. Tidak hanya menyeret pejabat di tingkat pusat, kasus suap terkait pembangunan Wisma Atlet juga merembet ke pejabat di tingkat daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti terkait dugaan aliaran suap turut dinikmati pejabat di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, pihaknya menjadikan semua temuan dan informasi dugaan pemberian suap yang juga menyeret Sekretaris Menpora Wafid Muharam dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebagai bahan masukkan yang sangat penting.

“Temuan soal adanya dugaan aliran dana ke pejabat–pejabat pemerintah Sumatra Selatan merupakan penunjuk ke arah yang terang,” kata Haryono.

Dia berjanji, KPK akan mencari dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut menerima suap berupa komisi dari biaya pembangunan wisma atlet itu.

“Ya jelas akan kita ungkap hingga ke akar-akarnya dan hingga tuntas,” katanya.

Seperti diketahui, nama Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin ternyata masuk dalam daftar orang yang akan mendapat success fee atau komisi dari total nilai proyek pembangunan wisma atlet SEA Games, Palembang. Alex direncanakan mendapat jatah senilai 2,5 persen dari total nilai pembangunan wisma atlet sebesar Rp 191 ,6 miliar atau sekitar Rp 3 miliar.

Informasi itu didapat dari surat dakwaan Direktur Marketing PT Duta Graha Indah, Mohamad El idris yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Surat dakwaan itu menjelaskan, Idris melakukan negosisasi dengan Anggota DPR RI, M Nazaruddin, DIrektur Utama PT DGI, Dudung Purwadi, dan Direktur Marketing PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang untuk memberikan komisi pada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa atas terpilihnya PT DGI sebagai pemenang tender pembangunan wisma atlet.

“Nazaruddin mendapat 13 persen, Gubernur Sumatra Selatan 2,5 persen, Komite Pembangunan Wisma Atlet 2,5 persen, panitia pengadaan 0,5 persen, dan untuk Sesmenpora, Wafid Muharam 2 persen dari nilai kontrak pembangunan wisma atlet,” kata anggota JPU, Agus Salim saat membacakan surat dakwaan Mohamad Idris di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/7).

Namun, dalam surat dakwaan itu tidak menyebutkan rencana pembagian komisi untuk Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin terealisasi. Hanya ada beberapa nama yang telah menerima komisi tersebut. Di antaranya, Anggota DPR RI, M  Nazaruddin baru menerima Rp 4,34  miliar dari Rp 25 miliar, Sesmenpora, Wafid Muharam Rp 3,2 miliar, dan Rizal Abdullah selaku Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet dan Kepala Dinas PU Sumsel Rp 400 juta.

( Mahendra Bungalan / CN34 / JBSM )

14 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pemerintah Daerah Perlu Mengubah Mental Birokrasi

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 14 Juli 2011

Wonosobo, CyberNews. Reformasi birokrasi merupakan langkah untuk mengubah birokrasi yang tidak efektif menjadi birokrasi modern atau dapat diartikan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi mental dibutuhkan sumber daya manusia aparatur pada tingkat pemerintahan daerah.

Hal ini disampaikan Dra Endang Purwaningsih, Kepala Bidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi RI di Wonosobo, Kamis (14/7).

Dia mengemukakan, reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Perubahan besar tersebut diperlukan mengingat adanya overlapping antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai serta memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Terkait hal itu pula, reformasi birokrasi pada akhirnya memerlukan innovation breaktrough (terobosan baru) dengan langkah-langkah secara bertahap.

Dijelaskannya, reformasi birokrasi sebagai pertaruhan besar abad 21 tersebut mampu mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh yang bersangkutan. “Kegagalan reformasi birokrasi akan memicu munculnya antipati, trauma dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” jelasnya.

Menurutnya, Kementerian PAN dan RB saat ini telah usai merancang Grand Design Reformasi Birokrasi kurun waktu 2010-2025 berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur dan pemberantasan praktek KKN.

( Edy Purnomo / CN31 / JBSM )

14 Juli 2011 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: