KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

43 Rekening Liar Itu Tak Seizin Kemkeu

Rekening Liar Kemdiknas
KOMPAS.com – Rabu, 13 Juli 2011
shutterstock Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) kembali menemukan kejanggalan pada tata kelola keuangan di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Menurut data yang dirilis BPK, per 31 Desember 2010 Kemdiknas menggunakan rekening yang tidak memiliki izin dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)sebanyak 43 rekening dengan jumlah saldo lebih dari Rp 26 miliar.

“Sebanyak 43 rekening tersebut tidak mempunyai izin dari Kemenkeu dan tidak dapat diyakini kewajarannya alias rekening liar. Padahal, semua rekening lembaga negara harus mendapatkan izin dari Kemenkeu,” kata anggota VI BPK-RI, Rizal Djalil, kepada para wartawan, Rabu (13/7/2011) siang, di Jakarta.

Ke 43 rekening tersebut ditemukan di Politeknik Negeri Semarang dan Politeknik Negeri Lampung masing-masing dua rekening, Universitas Lampung satu rekening, Politeknik Negeri Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing empat rekening, Universitas Negeri Semarang tiga rekening, Politeknik Negeri Ujung Pandang lima rekening dan 22 rekening lainnya terdapat di Universitas Hasanuddin.

Tahun 2009 lalu, BPK juga menemukan 151 rekening senilai Rp 143,9 triliun yang belum mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan.

Adapun, sebesar Rp 58,7 trilun belum disajikan dalam laporan keuangan. Rizal menambahkan, dalam konteks perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan perguruan tinggi, BPK telah berinisiatif melaksanakan rapat koordinasi dengan jajaran Kemdiknas pada 29 Maret 2010. Kemudian, dilanjutkan dengan rapat koordinasi dengan para rektor se-Indonesia pada 5 April 2010, serta pembahasan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan pada Kemdiknas tanggal 28-30 April 2010.

“Namun demikian, upaya tersebut masih memerlukan waktu karena kenyataan menunjukkan terdapat berbagai masalah di lingkungan perguruan tinggi,” tandas Rizal.

13 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pungutan PTN Harus Disetor ke Kas Negara

Sumbangan Mahasiswa di PTN
KOMPAS.com – Rabu, 13 Juli 2011
k23-11Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Rizal Djalil mengatakan, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dimungkinkan membuat Badan Layanan Umum (BLU) untuk pengelolaan keuangan di lingkungan Kemdiknas sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU. Berdasarkan data yang dilansir BPK, saat ini jumlah BLU Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berada di bawah Kemdiknas baru sebanyak 20 PTN. Sementara 62 PTN lainnya masih non-BLU.

“Berdasarkan pasal 14 dan 15 dalam PP tersebut, BLU diperbolehkan memperoleh pendapatan dari jasa layanan kepada masyarakat. Seperti diberitakan media, sekitar Rp 7,9 triliun atau 30 persen biaya operasional perguruan tinggi ditanggung oleh masyarakat, seharusnya pendapatan itu dilaporkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” kata Rizal kepada para wartawan, Rabu (13/7/2011) siang, di Kantor BPK, Jakarta.

Berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan Kemdiknas tahun 2010, BPK menemukan beberapa hal terkait dengan pungutan pada BLU. Diantaranya, PNBP Kementerian Lembaga (KL) yang tidak disetorkan ke kas negara, tidak dilaporkan dan digunakan langsung tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) sebesar lebih dari Rp 25 miliar.

Jika dirinci, pungutan BLU sekitar Rp 25 miliar tersebut adalah PNBP pada rekening bendahara penerimaan yang digunakan langsung sebesar Rp 12.004.383.678 pada Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Lampung, dan Universitas Negeri Makassar.

PNBP tidak masuk ke rekening bendahara penerimaan yang digunakan langsung dengan tidak melalui rekening bendahara penerima sebesar Rp 2.413.714.238 pada Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Negeri Lampung, dan Politeknik Negeri Semarang. Selain itu, penggunaan langsung PNBP pada PTN BLU yang dikelola di luar mekanisme APBN adalah sebesar Rp 11.415.557.879 di Universitas Negeri Lampung (Unila) dan Universitas Negeri Semarang (Unes).

“Pengelolaan keuangan yang mekanisme tata kelolanya tidak baik seharusnya dihindari. Terlebih jumlahnya sangat besar. BPK ingin mengingatkan, uang yang berasal dari masyarakat itu seharusnya disetorkan sebagai PNBP,” kata Rizal.

13 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ada 43 Rekening Liar di Kemendiknas

Rekening Liar
KOMPAS.com – Rabu, 13 Juli 2011
KOMPAS/HERU SRI KUMORO Ilustrasi: Pekerja menata uang kertas pecahan Rp 50.000 di pusat uang tunai Bank Mandiri, di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat (29/4/2011).

 


JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 43 rekening liar di Kementerian Pendidikan Nasional senilai Rp 26,44 miliar per 31 Desember 2010.

“Rekening liar ini merupakan rekening yang tidak memiliki izin dari Kementerian Keuangan,” kata Anggota BPK, Rizal Djalil di Gedung BPK Jakarta, Rabu (13/7/2011).

Ia merinci, 43 rekening liar itu berasal dari Politeknik Negeri Semarang sebanyak dua rekening senilai Rp 146,24 juta, Universitas Lampung satu rekening sebesar Rp 8,34 juta, Politeknik Negeri Jakarta empat rekening senilai Rp 1,32 miliar.

Lainnya Universitas Negeri Semarang tiga rekening senilai Rp 18,38 miliar, Politeknik Negeri Ujung Pandang lima rekening senilai Rp 232,36 juta, Politeknik Negeri Lampung dua rekening Rp 104,49 juta, Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel empat rekening senilai Rp 3,95 miliar, dan Universitas Hasanuddin 22 rekening senilai Rp 2,29 miliar.

BPK juga menemukan bahwa pengelolaan kas sebesar Rp1,17 triliun di lingkungan Kemendiknas tidak tertib. “Jumlah tersebut merupakan jumlah kumulatif antara saldo di rekening dan saldo uang tunai di bendahara badan layanan umum (BLU),” kata Rizal.

Permasalahan kas itu antara lain Universitas Negeri Semarang tidak dapat merinci saldo kas pada BLU sebesar Rp 38,12 miliar dan saldo setara kas lainnya sebesar Rp 31,59 miliar ke rekening-rekening dan pos kas yang dimiliki universitas itu.

Pada 2009, BPK juga menemukan permasalahan serupa seperti penggunaan rekening penampungan belum tertib antara lain belum mendapat izin dari Kemenkeu sebanyak 151 rekening senilai Rp 143,98 miliar dan saldo rekening minimal senilai Rp 58,77 miliar belum disajikan dalam laporan keuangan.

Secara keseluruhan BPK tidak memberikan pendapat (disclaimer) atas Laporan Keuangan Kemendiknas tahun 2010.

Rizal menyebutkan, dalam kontek perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan perguruan tinggi, maka BPK telah berinisiatif melaksanakan rapat koordinasi dengan jajaran Kemendiknas pada 29 Maret 2010, dilanjutkan dengan rapat koordinasi dengan para rektor se-Indonesia pada 5 April 2010, serta pembahasan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan pada Kemendiknas pada April 2010.

“Namun upaya tersebut masih memerlukan waktu karena pada kenyataannya menunjukkan adanya permasalahan yang sama di lingkungan perguruan tinggi,” kata Rizal.

13 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dugaan Kasus Korupsi: Bupati Tegal Mulai Diadili di Semarang

KOMPAS.com – Rabu, 13 Juli 2011

 

Reuters
ILUSTRASI

 

SEMARANG, KOMPAS.com –  Bupati Tegal, Agus Riyanto (45), Rabu (13/7/2011), mulai diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah.

Mengenakan baju putih dan celana warna gelap, Agus Riyanto hadir dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Noor Ediono. Bupati Tegal itu didampingi kuasa hukum dari Tim Advokasi Bupati Tegal, Wilson Tambunan.

Jaksa penuntut umum, Kamari, mendakwa Agus Riyanto telah menyalahgunakan dana APBD Tegal tahun anggaran 2006-2007 sebesar Rp 1,73 miliar. Selain itu, menggunakan dana dari pinjaman daerah dari Bank Jateng cabang Slawi sebesar Rp 2,225 miliar yang berada di rekening pribadinya.

Atas dakwaan jaksa itu, Agus Riyanto akan mengajukan keberatan bersama tim kuasa hukumnya, Rabu (20/7/2011) mendatang.

13 Juli 2011 Posted by | SLAWI | Tinggalkan komentar

Sekda Maluku Tenggara Dituduh Korupsi

KOMPAS.com – Rabu, 13 Juli 2011

 

shutterstock
Ilustrasi

AMBON, KOMPAS.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Petrus Beruatwarin diperiksa Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu (13/7/2011). Petrus menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi sebesar Rp 1,3 miliar untuk pembangunan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, Maluku Tenggara.

Petrus yang mengenakan pakaian dinasnya datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Maluku sekitar pukul 11.00 WIT. Pemeriksaan berlangsung sampai pukul 18.00 WIT. Petrus akhirnya datang memenuhi panggilan pemeriksaan kejaksaan setelah pekan lalu Petrus tidak datang memenuhi panggilan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Effendi Harahap mengatakan dugaan korupsi itu ditemukan setelah pembayaran pembangunan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Tenggara baru dilakukan pada tahun 2009, sedangkan pembangunan gedung dilakukan pada tahun 2006. Selain itu, pada tahun 2006 sebetulnya sudah ada alokasi anggaran untuk pembangunan gedung.

Pembayaran pembangunan gedung pada tahun 2009 pun mengacu pada harga-harga yang berlaku pada tahun 2009, bukan tahun 2006 saat pembangunan gedung dilaksanakan. Pada saat kasus tersebut terjadi, Petrus menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Tenggara.  “Ada 13 saksi yang kami periksa berikut sejumlah dokumen yang kami temukan yang menguatkan kalau Petrus banyak terlibat dalam tindak pidana korupsi itu,” tambahnya.

Saat pemeriksaan terhadap Petrus berakhir, Petrus bersama penasihat hukumnya langsung masuk ke mobil tanpa memberikan keterangan kepada wartawan.  Terlibatnya Sekda Maluku Tenggara atas kasus dugaan korupsi menambah panjang banyaknya pejabat pemerintah di kabupaten/kota di Maluku yang terlibat korupsi.

Dalam dua tahun terakhir, sedikitnya sepuluh pejabat tersangkut korupsi. Di antaranya, Bupati Aru Theddy Tengko, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seram Bagian Barat Darmin Pattisahusiwa, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Seram Bagian Timur Teddy Sibualamo.

13 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi: Giliran Mantan Sekda Sragen Masuk Sel

KOMPAS.com – Rabu, 13 Juli 2011
K7-11 Mantan Sekda Kabupaten Sragen, Kushardjono usai diperiksa di Kejati Jateng menuju mobil tahanan yang akan mengantar ke LP Kedungpane, Semarang, Rabu (13/7/2011).

 

SEMARANG, KOMPAS.com – Meski sempat bebas dan tidak ditahan karena dinilai bersikap kooperatif, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Kushardjono akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Rabu (13/07/2011) petang.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Widyopramono menyatakan, ia menyetujui permintaan tim penyidik kasus korupsi kas daerah kabupaten Sragen 2003-2010, agar pemeriksaan lebih lancar. “Setelah kemarin mantan Bupati kita tahan, tentunya pemeriksaan akan lebih fokus. Karenanya kita juga menahan tersangka,agar pemeriksaan lebih lancar dan lebih mudah,” kata Widyopramono.

Kushardjono diperiksa sejak jam 08.00 pagi. Setelah diperiksa selama tujuh jam, tim penyidik memutuskan untuk menahan tersangka. Dengan ditahannya Kushardjono, saat ini sudah ada dua tersangka yang menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Usai menjalani pemeriksaan, Kushardjono menyatakan tidak bersedia diwawancarai. “Saya no commentsaja. Biar yang memberikan penjelasan pengacara saya saja,” kata Kushardjono.

Kushardjono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kas daerah kabupaten Sragen tahun anggaran 2003 – 2010, bersama mantan bupati Untung Wiyono. Dalam pemeriksaan terungkap, bahwa kas daerah tersebut disimpan di BPR Jaka Tingkir dan BPR Karangmalang. Dalam kurun waktu tujuh tahun tersebut, berkali-kali Untung mencairkan sejumlah uang untuk keperluan pribadi.

“Adapun keterlibatan Kushardjono, saat itu sebagai sekda adalah kuasa pengguna anggaran. Karenanya setiap pencairan harus atas persetujuan Kushardjono,” kata seorang penyidik.

Selain memeriksa Kushardjono, penyidik dari Kejati Jateng juga melanjutkan pemeriksaan terhadap Untung Wiyono. Akibat kesalahan pengelolaan keuangan daerah tersebut, telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 23 miliar.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Jateng telah menetapkan tiga tersangka, masing-masing Untung Wiyono (mantan Bupati), Kushardjono (mantan Sekda), dan Sri Wahyuni (Kepala DPKAD). Namun sejauh ini, yang ditahan dua orang, yakni Untung Wiyono dan Sri Wahyuni.

Menjawab kemungkinan ditahannya Sri Wahyuni, Kajati Jateng Widyapramono mengatakan masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. “Yang paling tahu adalah penyidik, kita tunggu saja,” kata Widyopramono.

13 Juli 2011 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Korupsi Dana Bencana: Mantan Bupati Nias Dituntut 8 Tahun Bui

KOMPAS.com – Rabu, 13 Juli 2011
K42-11Mantan Bupati Nias dituntut 8 tahun bui

MEDAN, KOMPAS.com – Binahati Benedictus Baeha, mantan Bupati Nias tertunduk pasrah saat mendengar dirinya dituntut 8 tahun penjara, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Rabu (13/7/2011). Amar tuntutan yang dibacakan secara bergantian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Suwarji didampingi Anang Sufriatna, di hadapan majelis hakim yang diketuai Suhartanto.

Diungkapkan, perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Terdakwa menggunakan sebagian dana bantuan tersebut untuk kepentingannya dan dibagikan kepada orang lain sehingga merugikan negara,” ucap JPU.

Dalam pertimbangannya, JPU menyebutkan hal yang memberatkan adalah karena terdakwa selaku kepala daerah tidak memberikan teladan dalam melaksanakan program pemerintah terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan adalah, terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.

Argumen jaksa, bentuk kerugian negara akibat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya senilai Rp 3,764 miliar. Angka ini berdasarkan hasil audit atau penghitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP. Perbuatan terdakwa selaku bupati dan Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) mengajukan permohonan ke Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan kebutuhan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Nias senilai Rp 12,280 miliar.

Atas pengajuan tersebut, Pelaksana Harian Bakornas PBP menyetujui bantuan pemberdayaan masyarakat Nias sebesar Rp 9,480 miliar. Setelah dana diterima, terdakwa memerintahkan Kepala Bagian Umum Perlengkapan di Sekda Nias, Bazidihu Ziliwu selaku pelaksana kegiatan pengadaan barang untuk memindahkan dana tersebut ke rekening pribadinya. “Atas perintah terdakwa, Bazidihu Ziliwu mentransfer seluruh dana bantuan secara bertahap ke rekening pribadinya di BNI Cabang Gunung Sitoli,” ungkap JPU.

Setelah itu, Bazidihu Ziliwu melakukan pembelian barang-barang tanpa melalui proses pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Barang yang dibeli adalah mesin kemasan dodol sebanyak enam unit senilai Rp 300 juta, dan dibuat dalam kuitansi sebanyak sepuluh unit senilai Rp 500 juta. “Sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 200 juta,” kata JPU.

Pembelian lainnya, yakni mesin jahit, mesin jahit bordir, dan kelengkapannya sebanyak enam ratus paket senilai Rp 432,5 juta. Dibuat dalam kuitansi sebesar Rp 1,1 miliar sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 667,5 juta. Hal ini juga terjadi pada 12 pembelian barang lainnya. “Dari perbuatan terdakwa, terdapat selisih harga sebesar Rp 3,764 miliar dan terdakwa memerintahkan Bazidihu Ziliwu untuk membagikan selisih uang tersebut kepada orang lain,” ujar jaksa.

Terdakwa juga membagi-bagikan dana bantuan tersebut kepada orang lain yang tidak sesuai peruntukannya. Uang yang dibagikan tersebut senilai Rp 500 juta, kas bon pada pos belanja kepala daerah oleh terdakwa Rp 1,157 miliar, Temazaro Harefa Rp 200 juta, Mulyara Santosa Rp 987 juta, Drs H T Simatupang Rp 20 juta.

Kemudian kepada Herman Harefa sebesar Rp 37 juta, Ramli Victor Silitonga Rp 20 juta, Soza Hulu Rp 20 juta, Roni Simon Rp 50 juta, Sehat Malawa Rp 100 juta, Budhyandono Rp 25 juta, Razali Hamzah Rp 25 juta, Budi Atmadi Adiputro Rp 50 juta, Tatang Chaidir Rp 10 juta, para ketua Komisi/Fraksi DPRD Nias Rp 205 juta, Marslinus Ingati Nazara Rp 160 juta, FG Martin Zebua Rp 50 juta, dan Yuli’aro Rp 25 juta.

Usai pembacaan tuntutannya, majelis hakim menunda persidangan hingga Rabu depan (22/7/2011), untuk memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) atas tuntutan jaksa.

13 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Nazaruddin Diduga Terima Rp 4,3 Miliar

Dugaan Suap
KOMPAS.com – Rabu, 13 Juli 2011

 


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin diduga menerima fee senilai Rp 4,3 miliar terkait pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Hal tersebut terungkap dalam dakwaan terhadap Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet, yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (13/7/2011). Nazaruddin juga berstatus tersangka dalam kasus itu.

“Terdakwa (El Idris) bertempat di PT Anak Negeri, Mampang, Jakarta Selatan, menyerahkan cek senilai Rp 4,3 miliar kepada Muhammad Nazaruddin melalui Yulianis dan Oktarina Furi,” ujar jaksa penuntut umum Agus Salim.

Berdasarkan isi dakwaan, Nazaruddin merupakan orang yang menghubungkan PT DGI dengan Sekretris Menteri Pemudan dan Olahraga, Wafid Muharam. Melalui Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang yang juga anak buahnya, Nazaruddin diduga mengupayakan pemenangan PT Duta Graha Indah (PT DGI) sebagai pelaksana proyek pembangunan wisma atlet. Baik Rosa maupun Wafid juga menjadi tersangka kasus tersebut.

Menurut jaksa, bayaran senilai Rp 4,3 miliar dalam bentuk empat lembar cek itu diberikan El Idris kepada Nazaruddin dalam dua tahap. Pertama, sekitar Februari 2011 berupa dua lembar cek masing-masing senilai Rp 1 miliar dan Rp 1,1 miliar yang diberikan melalui staf keuangan Nazaruddin bernama Yulianis. Kedua, beberapa hari setelah penyerahan pertama berupa dua lembar cek masing-masing senilai Rp 1,1 miliar dan Rp 1 miliar melalui staf keuangan Nazaruddin yang lain bernama Oktarina Furi.

“Keseluruhan cek tersebut diberikan kepada Nazaruddin selaku anggota DPR sebagai bagian dari komitmen pemberian 13 persen karena PT DGI berhasil menjadi pelaksana,” kata Jaksa Agus.

Pemberian uang berupa cek kepada Nazaruddin tersebut, menurut Agus, berawal dari pertemuan Nazaruddin dengan El Idris yang didampingi Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi antara Juni dan Juli 2010 di kantor PT Anak Negeri. Dalam pertemuan tersebut, El Idris dan Dudung menyampaikan keinginannya agar PT DGI diikutsertakan dalam proyek yang ditangani Nazaruddin. Selanjutnya, Nazaruddin mengutus Mindo Rosalina Manulang selaku anak buahnya untuk menindaklanjuti kesepakatan Nazaruddin dan PT DGI tersebut.

Sekitar Agustus 2010, lanjut Agus, Nazaruddin dan Rosa menemui Wafid untuk menyampaikan permintaan agar PT DGI diikutsertakan dalam proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Setelah Wafid setuju bekerja sama, Rosa memperkenalkan Wafid kepada El Idris. Pada Desember 2010, PT DGI diumumkan sebagai pemenang tender proyek pembangunan wisma atlet.

“Sesuai dengan hasil kesepakatan terdakwa (El Idris), Dudung Purwadi, Mindo Rosalina Manulang, Wafid Muharam, Muhammad Nazaruddin, Rizal Abdullah (Ketua Komite Pembangunan Proyek Wisma Atlet), dan panitia pengadaan,” ujar Agus.

Atas jasa Nazaruddin, El Idris sepakat memberikan 13 persen dari nilai kontrak kepada Nazaruddin. Semula, anggota Komisi VII DPR itu meminta 15 persen.

“Akhirnya disepakati terdakwa (El Idris), Mindo, dan Muhammad Nazaruddin bahwa fee adalah sebesar 13 persen,” ucap Agus.

13 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Beredar Foto Misbakhun Jalan di Mal

KOMPAS.com – Rabu, 13 Juli 2011
Foto Misbakhun dari belakang yang beredar di BBM. Ia kepergok sedang berjalan-jalan di Mal Ratu Plaza, Jakarta, Rabu (13/7/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com — Terpidana kasus L/C fiktif Bank Century, M Misbakhun, tertangkap basah wartawan sedang berkeliaran di restoran pusat perbelanjaan Ratu Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Padahal, ia seharusnya menjalani hukuman selama dua tahun.

Adalah wartawan Metro TV, Monique Rijkers, yang memergoki Misbakhun sedang berada di restoran Rice Bowl bersama istri dan anaknya. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.05.

Monique yang hendak makan di kawasan tersebut tiba-tiba melihat pria yang akrab dilihatnya mengenakan batik warna coklat. Ia pun sempat mengabadikan gambar tersebut, tetapi Misbakhun menunduk.

“Dia bilang sudah, sudah,” ujar Monique saat menirukan jawaban politisi PKS itu ketika ditanya kehadirannya di restoran tersebut.

Melihat kehadiran wartawan, Misbakhun bersama istri dan anaknya langsung meninggalkan restoran tanpa sempat memakan makanan yang sudah dipesannya.

Saat mengejar Misbakhun, istri Misbakhun sempat menghalangi supaya tidak mengambil gambar dan mewancarai. (Tribunnews.com/Rachmat Hidayat)

13 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Giliran Mantan Sekda Sragen Ditahan

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 13 Juli 2011


Semarang, CyberNews. 
Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng akhirnya menahan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Kushardjono yang menjadi tersangka penyalahgunaan keuangan kas daerah pemda Kabupaten Sragen APBD TA 2003-2010 pada Rabu (13/7) sore sekitar pukul 17.15 WIB.

Kushardjono yang saat ini menjabat sebagai staf ahli bupati Sragen dicecar 48 pertanyaan oleh jaksa penyidik sejak, Rabu (13/7) pagi dan langsung dibawa bersama-sama dengan mantan Bupati Sragen Untung Wiyono yang baru saja selesai diperiksa.

Usai diperiksa, mantan Kepala BPKD tahun 2001 dan Sekda Sragen sejak 2004-2010 yang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru ini tak banyak berkomentar. Ia sudah menunjuk pengacara untuk menangani kasusnya.

“Saya sudah serahkan ke pengacara silakan saja ke beliau,” ujar Kushardjono yang langsung masuk ke mobil tahanan Kejati bernomor polisi H 9580 ini.

Kuasa hukumnya Yohanes Winarto menegaskan, akan mengikuti proses hukum hingga selesai, namun ia tak ingin berkomentar lebih jauh soal materi pemeriksaan. Tapi, beberapa pertanyaan yang diajukan seputar masalah kewenangan untuk mengajukan pinjaman, dll.

“Klien kami yang waktu itu menjabat kepala BPKD Sragen, lalu jadi Sekda hanya menjalankan apa yang menjadi perintah bupati termasuk surat kuasa untuk mencairkan cek dari bupati,” katanya.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Setia Untung Arimuladi menyatakan, proses penahanan sudah memenuhi persyaratan obyektif. Selain itu, penahanan dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan selanjutnya.

( Modesta Fiska / CN31 / JBSM )

13 Juli 2011 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: