KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kasus Yoga-Yogi, Kepsek Berkelit

KOMPAS.com – Selasa, 12 Juli 2011
K16-1 1Lilis Setyowati, ibu Yoga-Yogi, bocah kembar yang dikeluarkan dari sekolah, akibat ibunya mengkritisi kondisi sekolah yang dinilai amburadul. Senin (11/7/2011).

MALANG, KOMPAS.com — Kasus dua siswa kembar Yoga dan Yogi Prakoso yang duduk di kelas II, SD Negeri Sitirejo 04, Wagir, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, belum menemukan titik terang. Pihak sekolah, baik Kepala SDN Sitirejo 04 Imam Sodiqin dan seluruh guru, serta Ketua Paguyuban Wali Murid Netti Urianti “kompak” berpendapat apa yang dilakukan terhadap Yoga dan Yogi sudah tepat dan benar.

Surat yang berisi desakan agar dua siswa kembar itu dipindah ke sekolah lain tidak melanggar aturan yang ada. Kebijakan tersebut sepadan dengan kritikan yang sering dilontarkan orangtua Yoga-Yogi, yakni Lilis Setyowati, kepada pihak sekolah. “Masalahnya, kritikan Ibu Lilis itu merupakan penghinaan kepada sekolah sehingga kami dan para guru merespons dengan penerbitan surat permintaan agar dipindah itu,” kata Imam yang ditemui di kantornya, Selasa (12/7/2011).

“Saya yakin surat desakan agar kedua siswa ini dipindahkan ke sekolah lain sudah sangat tepat. Soalnya, saya dan guru serta wali murid menganggap ibu Lilis menghina dan melecehkan sekolahan dengan mengatakan bahwa sekolah kami kotor, guru mengajar tidak serius, dan sekolah kami tidak disiplin,” tegasnya.

Imam menilai sikap Ibu Lilis itu sudah keterlaluan. “Selama ini manajemen sekolah sudah dilakukan secara baik dan benar. Bahkan, SDN 4 Sitirejo peringkat kelima dari 36 sekolah di Kecamatan Wagir pada tahun ini,” katanya.

Pihak sekolah, menurut Imam, sudah berusaha membicarakan sikap kritis Ibu Lilis dengan berkali-kali mengundangnya untuk membicarakan baik-baik. “Namun, dia tak pernah datang,” ujarnya.

Saat ditanyakan apakah pihaknya bersedia kalau Yoga-Yogi tetap mau masuk sekolah? Imam menjawab, pihaknya siap menjamin tidak akan diusir. “Namun, ada syaratnya. Kedua orangtua siswa, yaitu Lilis dan suaminya (Taufan Efendi), harus meminta maaf kepada dirinya serta guru dan semua wali murid,” tegasnya.

Sementara itu, menurut Lilis, kepada Kompas.com, apa yang dikatakan Imam jelas menunjukkan sikap arogansi. “Saya bersikap kritis, menyikapi dana BOS dan kondisi manajemen sekolah karena saya peduli. Kepedulian saya karena anak saya sekolah di situ,” katanya.

Lilis mengaku tak bisa tinggal diam kalau ada dugaan penyimpangan pada penggunaan dana BOS. “Masak dana BOS dibuat pagar sekolah. Seharusnya untuk operasional sekolah,” katanya.

Lilis mengaku, pihaknya akan terus memperjuangkan apa yang menurutnya sudah benar. Kalau kritikan saya kepada sekolah dianggap penghinaan, itu sangat salah besar. “Saya hanya ingin sekolah anak saya bagus manajemennya,” katanya tegas.

Kepsek diperiksa BKD dan UPTD 

Selasa siang, Imam dipanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang dan UPTD Pendidikan Kecamatan Wagir. Pemanggilan tersebut terkait kebijakan yang dikeluarkan kepada Yoga-Yogi. Menurut Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bambang Setiyono, pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap Imam.

“Kalau benar sekolah mengeluarkan surat tersebut, hal itu jelas menyalahi peraturan yang ada,” katanya. “Soal sanksi, yang akan diberikan kepada kepala sekolah tergantung kebijakan kepala dinas pendidikan, Pak Suwandi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwandi, yang ditemui wartawan seusai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Kabupaten Malang, mengatakan, tim yang bertugas untuk menyelidikan kasus tersebut masih terus melakukan penyelidikan. “Tim masih terus melakukan klarifikasi terkait kasus tersebut. Hal itu sesuai dengan perintah Bupati Malang, Rendra Krisna. Soal sanksi, kami menunggu laporan dari tim itu,” tegasnya singkat sembari meninggalkan kerumunan wartawan.

12 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Bupati Sragen Dijebloskan Penjara

SUARA MERDEKA CyberNews – Selasa, 12 Juli 2011

Semarang, CyberNews. Mantan Bupati Sragen yang menjadi tersangka korupsi dugaan penyalahgunaan kas daerah (kasda) APBD Sragen Untung Wiyono (UW), akhirnya dijebloskan ke penjara, setelah menjalani pemeriksaan lebih dari lima jam di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Selasa (12/7) malam sekitar pukul 19.00 WIB.

Dengan menggunakan kemeja batik berwarna cokelat, UW mulai menjalani pemeriksaan pada pukul 11.00 WIB dan selesai sekitar pukul 15.00 WIB tanpa didampingi pengacara. Kemudian, setelah mengurus proses administrasi, mantan orang nomer satu di Sragen yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 Juni lalu itu langsung dibawa mobil tahanan Kejati menuju Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kedungpane Semarang.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Widyopramono menegaskan, pihak Kejati telah memiliki cukup bukti untuk menahan UW. Karena UW belum didampingi pengacara, maka pemeriksaan masih sebatas formal belum ke materi. Pihak kejaksaan juga akan memeriksa dua tersangka lainnya dalam kasus penyalahgunaan APBD tersebut.

“Bukti-buktinya sudah cukup untuk menahan tersangka dan pertimbangannya juga ada kekhawatiran akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti,” ujar Widyopramono didampingi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Setia Untung Arimuladi.

UW sendiri tidak banyak berkomentar mengenai penahanan, namun ia menyatakan, sebagai warga negara yang taat hukum, maka akan menjalani proses hukum sebaik-baiknya. “Warga negara yang baik harus taat hukum dan kita jalani prosesnya saja,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, kejaksaan telah bekerja secara maraton dan hingga kini sudah ada 52 saksi yang diperiksa terkait kasus tersebut. Berdasarkan penyelidikan Kejati, penyimpangan APBD ini dilakukan UW sejak tahun 2003-2010 yang saat itu membutuhkan dana untuk kepentingan diluar kedinasan.

Bersama Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen berinisial K serta Kabag Keuangan Daerah berinisial SW, memindahkan dana dari kas daerah ke PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR BKK Karangmalang Sragen dalam bentuk deposito. Sertifikat deposito inilah yang dijadikan agunan untuk permohonan pinjaman/ kredit yang ditotal nilai pinjamannya mencapai Rp 42,51 miliar.

Para tersangka ini bisa dijerat pasal 2, pasal 3 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 yo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP yo 65 KUHP.

( Modesta Fiska / CN31 / JBSM )

12 Juli 2011 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Mantan Bupati Sragen Ditangkap Malam Ini

Korupsi Kas Negara
KOMPAS.com – Selasa, 12 Juli 2011
K7-11 Mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, diapit petugas Kejaksaan Tinggi Jateng, saat hendak dibawa ke LP Kedungpane, Semarang, Selasa (12/07/2011) malam.

SEMARANG, KOMPAS.com – Mantan Bupati Sragen Untung Wiyono akhirnya ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, usai diperiksa marathon selama enam jam, Selasa (12/7/2011). Untung ditahan karena diduga korupsi kas negara selama 2003-2010 hingga mencapai Rp 23 miliar.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Widyo Pramono, penahanan Untung sudah memenuhi syarat, dan sejumlah bukti sudah menguatkan. “Berdasarkan alat bukti yang ada, sudah cukup untuk menahan tersangka,” kata Widyo.

Ia diduga korupsi dalam pengelolaan kas daerah, dengan modus memindahkan kas daerah ke BPR Joko Tingkir. Dana itu lalu dipinjamkan ke masyarakat. Namun sampai di situ belum ditemukan unsur korupsi. Korupsi Untung terdeteksi ketika mencairkan sejumlah uang, namun tidak untuk kepentingan dinas. “Totalnya mencapai Rp 23 miliar,” kata Kajati.

Saat hendak dibawa ke LP Kedungpane, Untung Wiyono mengaku akan menaati proses hukum yang ada. “Sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku,” kata Untung.

Dengan ditahannya Untung Wiyono, jumlah tersangka menjadi tiga, yakni Untung Wiyono, mantan Sekda Kus dan Kepala DPKAD Sri Wahyuni. Meski demikian hanya Untung Wiyono yang ditahan. Dua tersangka lain tidak ditahan karena dinilai cukup kooperatif.

12 Juli 2011 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

KPK: Silahkan Tempuh Jalur Hukum

Kasus Suap
KOMPAS.com – Selasa, 12 Juli 2011
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Tersangka Syarifuddin Umar meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, usai menjalani pemeriksaan lanjutan, Senin (13/6/2011). Hakim non aktif tersebut diperiksa dalam kasus dugaan suap proses kepailitan perusahaan garmen, PT Skycamping Indonesia (SCI).

JAKARTA, KOMPAS.com – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengemukakan, penyidik KPK telah bekerja sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam undang-undang. Jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan tindakan penyidik KPK, Johan mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum.

“Jika merasa dirugikan atau ada undang-undang yang dilanggar oleh KPK, silahkan menempuh jalur hukum,” kata Johan melalui pesan singkat (SMS), Selasa (12/7/2011) di Jakarta. Ia menanggapi keberatan pihak Syarifuddin Umar, tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara PT SkyCamping Indonesia yang menuding penyidik KPK telah mengabaikan hak-hak Syarifuddin.

Bermula ketika penyidik KPK menggerebek rumah Syarifuddin di bilangan Sunter, Jakarta Utara. Kuasa hukum Syarifuddin, Hotma Sitompul menceritakan bahwa penyidik KPK yang semuanya laki-laki memaksa masuk kamar, meskipun telah diperingatkan bahwa di kamar tersebut ada istri Syarifuddin yang saat itu hanya mengenakan pakaian tidur tanpa pakaian dalam seusai dipijat.

“Sudah diperingatkan, dalam kamar ada istri klien kami, tapi petugas KPK langsung menyingkap selimut yang menutupi tubuh istri klien kami, sehingga terlihat oleh para petugas KPK,” ungkap Hotma.

Terkait hal itu, Johan meminta pihak Syarifuddin untuk membuktikan tudingannya terlebih dahulu. Tudingan tersebut, kata Johan, harus berdasarkan fakta dan alat bukti. “Yang pertama, perlu dibuktikan bahwa penyidik KPK melakukan yang dituduh itu. Itu kan katanya pengacaranya, kan belum tentu benar,” tutur Johan.

Selain soal penggrebekan, pihak Syarifuddin memprotes mekanisme pemeriksaan di KPK. Hotma mengatakan bahwa kliennya itu keberatan atas tindakan penyidik yang kerap menelantarkan Syarifuddin berjam-jam di ruang pemeriksaan. Juga soal aturan pemeriksaan yang melarang tersangka didampingi kuasa hukum, membawa alat komunikasi dan alat elektronik. “Ada teknik psikis yang dilakukan penyidik KPK,” ujarnya.

Keberatan-keberatan tersebut, menurut Hotma, sudah disampaikan pihak Syarifuddin kepada Komisi III DPR.

Adapun Syarifuddin ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait penanganan kepailitan PT SCI bersama seorang kurator bernama Puguh Wirawan. Dia diduga menerima suap berupa uang senilai Rp 250 juta terkait penjualan aset PT SCI yang dinyatakan pailit sejak 2010.

Hari Selasa (12/7/2011), KPK menggelar reka ulang peristiwa penangkapan Syarifuddin di rumahnya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Syarifuddin ditangkap beberapa jam setelah diduga menerima pemberian uang dalam tas merah yang diantarkan Puguh ke rumahnya.

12 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bupati Siak Segera Disidang

SUARA MERDEKA CyberNews – Selasa, 12 Juli 2011


Jakarta, CyberNews.
 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melimpahkan berkas penuntutan atas tersangka Arwin AS. Berkas Bupati Siak itu rencananya akan disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekan Baru.

“Minggu baru koordinasi dengan PN Tipikor di Pekanbaru. Mungkin baru melimpahkan ke PN,” kata Deputi Penindakan KPK, Ade Raharja lewat pesan singkat kepada wartawan, Selasa (12/7).

Pelimpahan tahap dua tersebut juga dibenarkan oleh jaksa penuntut umum dari KPK, M.Rum. Ia menyatakan bahwa Arwin akan menjalani persidangan dalam waktu dekat.

“Kami akan ke Pekan Baru melimpahkan berkas,”ujar Rum.

Seperti diketahui, Arwin merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait penerbitan

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan di Kabupaten Siak. Ia disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 dan atau pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengacu beberapa pasal tersebut, Aswin terancam dipidana dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun.

( Mahendra Bungalan / CN32 / JBSM )

12 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KP2KKN: Pernyataan Gubernur Peringatan Bagi Kepala Daerah

SUARA MERDEKA CyberNews – Selasa, 12 Juli 2011

Semarang, CyberNews. Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mendukung pernyataan Gubernur Bibit Waluyo saat melantik Wali Kota Salatiga Yuliyanto.

Pernyataan “nek ana wali kota sugih wis mesti kuwi hasil korupsi” dinilainya menggelitik, tapi memiliki makna anti korupsi. Hal itu juga merupakan bentuk peringatan terhadap kepala daerah supaya menghindari tindakan korupsi.

Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto mengatakan, pernyataan yang dilontarkan Gubernur Jateng ini cukup bagus. Kalimat tersebut merupakan sebuah pernyataan yang anti korupsi dan tidak meresahkan masyarakat.

“Kami mendukung sepenuhnya pernyataan Gubernur Jateng Bibit Waluyo. Kepala daerah yang kaya pasti korupsi, ini merupakan peringatan dari Gubernur Jateng terhadap bupati/ wali kota,” katanya, Selasa (12/7).

Pihaknya menegaskan, pernyataan Gubernur Jateng ini bukan saja ditujukan kepada kepala daerah saja, melainkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Bagi mereka yang tersinggung, harus membuktikan dengan cara pembuktian terbalik.

Sebagai contohnya, seseorang bisa saja menjadi kaya apabila mendapatkan warisan, hibah maupun lotre. Namun, bila nantinya ada keteledoran yang mengakibatkan mereka ditangkap KPK maupun aparat Kejati Jateng berarti mereka melaukan tindak pidana korupsi.

Eko berharap, kepala daerah maupun pejabat SKPD bisa mencermati pernyataan Gubernur Jateng tersebut. Dengan demikian, diharapkan, mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik serta tak melakukan korupsi.

Pernyataan Gubernur Jateng yang disambut positif KP2KKN ini, dilontarkan saat pelantikan Wali Kota Salatiga Yuliyanto di Ruang Sidang II Kompleks Balai Kota Salatiga, Senin (11/7).

Saat pernyataan itu disampaikan, tamu undangan sempat menyambutnya dengan gelak tawa. Dalam kesempatan itu pula, Bibit Waluyo menegaskan, dirinya menjadi gubernur karena untuk menyejahterakan rakyat. Demikian halnya dengan wali Kota supaya bisa memikirkan rakyat dan jangan memperkaya dirinya sendiri.

( Royce Wijaya / CN31 / JBSM )

12 Juli 2011 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kasus Suap Wisma Atlet: El Idris Disidang Besok

KOMPAS.com – Selasa, 12 Juli 2011

 

KOMPAS/WISNU AJI DEWABRATA
Pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (24/3/2011).

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohammad El Idris dijadwalkan menjalani persidangan perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada  hari Rabu (13/7/2011). El Idris adalah salah satu tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

Kuasa hukum El Idris, M Assegaf, memastikan kliennya akan menghadiri sidang pembacaan dakwaan tersebut. “Pak El Idris sehat, saya tadi datang (menjenguk di lembaga pemasyarakatan). Dia sehat,” ujar Assegaf, Selasa (12/7/2011).

Kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games kini memasuki babak baru dengan persidangan El Idris. Selain El Idris, tersangka lainnya adalah Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang juga segera disidangkan. Tinggal dua berkas tersangka lainnya yang masih dilengkapi, yakni berkas Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam dan berkas mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

Hingga kini, Nazaruddin belum pernah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia kabur ke luar negeri sehari sebelum dicegah, 23 Mei 2011. Informasi terkait keberadaan Nazaruddin masih simpang siur. Meskipun demikian, proses penyidikan terhadap Nazaruddin tetap berjalan. KPK memeriksa sejumlah pihak sebagai saksi untuk Nazaruddin, seperti Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh dan tersangka kasus wisma atlet lainnya.

12 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bupati: Tindak Lanjuti Kasus Siswa Kembar

Dikeluarkan Sekolah
KOMPAS.com – Selasa, 12 Juli 2011
K16-11 Lilis Setyowati, ibu Yoga-Yogi, bocah kembar yang dikeluarkan dari sekolah, akibat ibunya mengkritisi kondisi sekolah yang dinilai amburadul. Senin (11/7/2011).

MALANG, KOMPAS.com — Bupati Malang Rendra Kresna memerintahkan jajaran Dinas Pendidikan menyelidiki permasalahan pengusiran siswa yang terjadi pada siswa kembar kelas II SD Negeri Sitirejo 04 Wagir, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yakni Yoga Prakoso dan Yogi Prakoso. Rendra mengatakan, pihaknya telah memerintahkan kepala diknas melakukan investigasi terhadap tindakan yang dilakukan Kepala SD Negeri Sitirejo 04 Wagir, Imam Sodiqin, terkait terusirnya dua siswa itu.

“Tindakan yang dilakukan kepala SD Negeri Sitirejo 04 Wagir itu kurang terpuji karena tidak semudah itu mengeluarkan anak didiknya dari sekolah. Apalagi, kedua siswa kembar tersebut tidak bersalah,” katanya, Selasa (12/7/2011), di Malang.

Selain itu, Pemkab Malang juga meminta pihak Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memanggil Imam Sodiqin. “Jika benar kepala sekolah yang bersangkutan melakukan tindakan di luar aturan, kami akan memberikan sanksi, dan sanksi itu adalah pencopotan jabatan kepala sekolah atau mutasi ke sekolah lain,” katanya.

Sebelumnya, pengusiran dua siswa itu berawal dari laporan orangtua siswa tersebut yang  membuat surat pengaduan dan laporan ketidakwajaran proses belajar mengajar serta manajemen (administrasi) sekolah yang amburadul kepada Bupati Malang Rendra Kresna.

“Kami hanya membuat laporan tersurat. Surat pengaduan ini juga ditandatangani oleh 39 orang wali murid lainnya. Tetapi, kalau yang dikeluarkan hanya kedua anak saya, itu tidak adil,” kata orangtua Yoga dan Yogi, Lilis Setyowati.

Lilis menjelaskan, selain membuat surat pengaduan kepada bupati, wali murid kelas I (saat itu) juga membuat tembusan kepada kepala dinas pendidikan, Bawasda, dan Kepala UPT Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Wagir. Pengaduan itu dikirimkan pada Februari 2011.

Menurut Lilis, dua putra kembarnya itu sekarang tercacat sebagai siswa kelas II. Namun, setelah dirinya bersama 39 wali murid lainnya melaporkan kondisi manajemen sekolah, kedua anaknya justru menjadi korban dan dikeluarkan dari sekolah.

Sementara itu, Rendra menjelaskan, pihaknya akan menanggapi permasalahan ini dengan mempertanyakan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan pungutan di luar peraturan bupati di sekolah tersebut.

“Kalau ditemukan adanya penyalagunaan dana BOS yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, akan kami proses secara hukum. Namun, sanksi yang akan kami jatuhkan kepada kepala sekolah masih menunggu hasil laporan dari diknas, inspektorat, dan BKD,” kata Rendra.

12 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Disdik DKI Tantang ICW Buktikan Suap RSBI

Dugaan Penyelewengan Dana
KOMPAS.com – Selasa, 12 Juli 2011
shutterstock Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Pendidikan DKI Jakarta meminta agar Indonesia Corruption Watch mengumpulkan bukti kuat terkait dugaan suap dan praktik korupsi di sekolah berpredikat rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Dalam jumpa pers, Selasa (12/7/2011), ICW bersama Aliansi Orangtua Peduli Pendidikan Indonesia dan Komite Sekolah mengungkapkan sejumlah kejanggalan dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana di sekolah RSBI.

“Pada dasarnya, kami tidak akan menolak tuduhan atau dugaan yang dilontarkan ICW hari ini. Namun, sepanjang itu belum bisa dibuktikan ICW, maka kami tidak mau berkomentar lebih lanjut,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, TaufikYudi Mulyanto, ketika dihubungi wartawan, Selasa.

Menurut dia, siapa saja dapat melaporkan adanya dugaan korupsi atau suap pada institusi pendidikan, tetapi harus dilampirkan data yang akurat serta bukti. Dengan bukti itu, dugaan penyelewengan dapat dilaporkan kepada dinas terkait atau Inspektorat Provinsi DKI yang menjadi instansi pemeriksa terhadap penyelenggaraan pemerintah di ibu Kota, termasuk bidang pendidikan.

Tuduhan kepada dinas pendidikan ini muncul karena adanya dugaan sekolah RSBI memberikan sejumlah dana kepada pejabat disdik dan sejumlah politisi dengan jumlah Rp 2 juta hingga Rp 15 juta agar dapat menjadi sekolah RSBI.

“Sekarang yang kami tanyakan, pejabat disdik yang terima uang tersebut siapa? Soalnya, kepala dinas saja sudah disebut pejabat, wakil kepala dinas juga pejabat, kepala suku dinas dan kepala seksi di dalam lingkup disdik juga disebut pejabat. Jadi, siapa pejabat yang dimaksud di sini? Yang mana dan harus dibuktikan dong kesalahan mereka, jangan asal tuduh saja,” kata Taufik.

Menurut Taufik, jika ICW memang memiliki bukti dan melaporkan ke instansi terkait, akan dilakukan pemeriksaan terhadap para pejabat yang terbukti melakukan dugaan tindak korupsi.

Taufik menambahkan, belum ada rencana pemanggilan terhadap pimpinan sekolah yang disebut ICW diduga melakukan praktik korupsi. Sekolah yang diduga melakukan praktik korupsi dan menutup-nutupi surat pertanggungjawaban (SPJ) serta Rancangan Anggaran Biaya Sekolah (RABS) yaitu SMAN 1 RSBI Tambun Selatan, Bekasi; SMAN 70 RSBI Jakarta; SD 012 RSBI Rawamangun, Jakarta; dan SMPN 1 RSBI Cikini, Jakarta.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, mengatakan, dari RABS tersebut ditemukan beberapa bukti yang mengungkap sejumlah kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang dibiayai oleh sekolah, dari kegiatan wisata budaya Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi hingga biaya untuk perjalanan dinas Kepala Dinas Pendidikan Bekasi. Selain itu, sekolah juga menyebar uang kepada sekretaris, kepala seksi, dan Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sebanyak masing-masing Rp 2 juta.

“Angka itu berdasarkan bukti yang kita temukan. Namun dari informasi yang kami himpun, dana yang tidak tercatat lebih besar, mencapai Rp 250 juta. Dana sebesar itu dibagi-bagikan kepada Dinas Pendidikan Bekasi agar mendapatkan proyek. SMAN 1 Tambun Selatan ini sedang ingin membangun gedung tiga lantai untuk keperluan laboratorium. Maka, sekolah memberikan yang diduga suap agar mendapatkan bantuan sebesar Rp 3 miliar,” kata Febri.

12 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Blokir Rekening Nazaruddin

KOMPAS.com – Selasa, 12 Juli 2011
shutterstock ILUSTRASI

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi memblokir rekening milik M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

“Ada beberapa rekening yang diblokir KPK beberapa hari lalu,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Selasa (12/7/2011), di Gedung KPK, Jakarta. Namun, Johan belum dapat menjelaskan berapa jumlah rekening atau jumlah isi rekening mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu yang diblokir.

Johan mengungkapkan, KPK telah memblokir sebagian rekening dari para tersangka kasus dugaan suap wisma atlet. Para tersangka dalam kasus tersebut adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris, serta Nazaruddin.

Menurut Johan, KPK terus melakukan penelusuran aset milik para tersangka tersebut, terutama yang berkaitan dengan Nazaruddin.

Mengenai ada atau tidaknya aset Nazaruddin yang disimpan di luar negeri, Johan belum dapat memastikannya. “Ini tidak dapat didetailkan karena KPK masih bekerja,” ungkapnya.

Menurut Johan, KPK telah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai sejumlah transaksi mencurigakan terkait kasus dugaan suap wisma atlet. Salah satu transaksi mencurigakan itu berkaitan dengan rekening Nazaruddin.

Kini kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet memasuki babak baru. Dua berkas pemeriksaan terhadap tersangka Rosalina dan El Idris siap dilimpahkan ke pengadilan. Tinggal menunggu kelengkapan berkas Wafid dan Nazaruddin.

Terkait Nazaruddin, meskipun hingga kini yang bersangkutan belum menjalani pemeriksaan, Johan mengatakan bahwa proses penyidikan terhadap anggota Komisi VII DPR itu terus berjalan. KPK telah memeriksa sejumlah saksi untuk Nazaruddin, antara lain Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh, dan tersangka lainnya.

12 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: