KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Irjen Kemdiknas Diminta Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK

SUARA MERDEKA CyberNews – Minggu, 10 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh meminta kepada Inspektur Jenderal Kemdiknas Musliar Kasim untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional (LK-Kemdiknas) 2010.

“Irjen harus membuat rancangan penyelesaian atas temuan BPK tersebut. Tindak lanjut harus beres dalam dua bulan,” kata Mendiknas dalam siaran persnya, Minggu, Jumat (10/7).

Menurutnya, surat resmi dari BPK diterima pada 23 Juni lalu. Untuk itu,pihaknya akan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari BPK tersebut.

“Nanti akan kami paparkan temuannya apa saja,” ujarnya.

Selain itu, Irjen Kemdiknas juga ditugasi untuk melakukan review seluruh kegiatan pengadaan di lingkup Kemdiknas yang dilakukan sejak 2005.

“Inspektorat Jenderal punya tugas me-review pengadaan sejak lima tahun terakhir. Terutama sejak anggaran pendidikan mulai besar dan menjadi sorotan publik,” tandasnya.

Dia menambahkan, dalam melakukan tugas pengawasan di daerah, lanjnya, Itjen akan bersinergi dengan inspektorat daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.

( Saktia Andri Susilo / CN34 / JBSM )

10 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tebing Tinggi: Ketua DPRD Diringkus

KOMPAS.com – Minggu, 10 Juli 2011

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara yang menjadi terpidana penyimpangan dana asuransi kesehatan DPRD setempat periode 1999-2004, Muhammad Syafri Chap, Sabtu malam ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung. Penangkapan tersebut atas kerja sama tim intelijen Kejaksaan Agung dengan tim jaksa Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, di Jakarta.

“Sekarang yang bersangkutan dititipkan di Rutan Salemba Kejagung, dan Minggu (10/7/2011) pagi diterbangkan ke Tebing Tinggi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor Rachmad, di Jakarta, Sabtu malam.

Ia menjelaskan, penangkapan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1213K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Agustus 2010 bahwa yang bersangkutan terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang bersangkutan, kata dia, dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda Rp50 juta atau subsider empat bulan kurungan.

Kasus tersebut bermula pada APBD tahun anggaran 2004 dianggarkan Premi Asuransi Kesehatan untuk 25 anggota DPRD setempat sebesar Rp500 juta. Kemudian agar uang premi askes tersebut bisa diambil atau dikuasai, maka sebagian Premi tersebut sebesar Rp454,4 juta, dialihkan jadi Premi Asuransi Jiwa.

“Sedangkan sisanya Rp44,1 juta, tetap digunakan sebagai Asuransi Kesehatan,” katanya. Pengalihan sebagian premi tersebut mengingat pada akhir masa pertanggungan, premi akan hangus.

“Sedangkan premi asuransi jiwa pada akhir masa pertanggungan premi bisa diklaim/dibayarkan kembali,” katanya.

Untuk menjalankan maksud itu, terpidana selaku ketua DPRD menandatangani Surat Perjanjian Kerja sama dengan Rina Wita, Manager Operasional Eksekutif AJB Bumi Putera 1912 Cabang Medan tertanggal 31 Maret 2004.

“Hingga merugikan keuangan negara cq Pemko Tebing Tinggi Rp454,4 juta,” katanya.

10 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Misteri Pertemuan 16 Agustus di Kemayoran

Surat Palsu MK
KOMPAS.com – Jumat, 8 Juli 2011
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Hanura daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, Dewie Yasin Limpo mengikuti rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja Mafia Pemillu Komisi II di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakata, Kamis (7/7/2011). Dewie Yasin Limpo dimintai keterangan terkait dugaan surat palsu Mahkamah Konstitusi.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Minggu, 16 Agustus 2009. Apartemen Pejabat Tinggi di Kemayoran, Jakarta Pusat. Waktu dan tempat tersebut adala hal penting dalam kasus dugaan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi yang kini tengah diusut kepolisian dan Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi III DPR.

Bisa jadi, berkumpulnya sejumlah orang yang selama ini disebut-sebut terlibat dalam dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) pada 16 Agustus 2009 di Apartemen Pejabat Tinggi, Kemayoran, Jakarta Pusat, adalah sebuah kebetulan. Namun, bisa jadi pula pertemuan itu bukan kebetulan.

Anggota Panitia Kerja Mafia Pemilu, Budiman Sudjatmiko, mengatakan, dalam politik, kebetulan adalah sesuatu yang langka. Ia menyatakan hal ini saat Panja mendengarkan keterangan Neshawaty, putri mantan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, Kamis (30/6/2011). Mari kita urai.

Pertemuan 16 Agustus di Apartemen Pejabat Tinggi, Kemayoran, Jakarta Pusat, pertama kali diungkap oleh tim investigasi internal MK di hadapan Panitia Kerja (Panja), Selasa (21/6/2011). Sekretaris Jenderal MK Janedjri Gaffar mengungkapkan, dalam pertemuan itu, Hasan menyerahkan konsep surat jawaban panitera MK. Saat itu berkumpul Arsyad Sanusi, Dewi Yasin Limpo (salah satu pihak yang bersengketa terkait perolehan suara di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I), dan Juru Panggil MK Masyhuri Hasan. Hasan datang ke sana berdasarkan permintaan Neshawaty melalui telepon. “Hasan pergi ke kediaman Hakim Arsyad di Apartemen Kemayoran dan di kediaman itu ada Ibu Dewi Yasin Limpo,” kata Janedjri.

Di hadapan Panja, Neshawaty membantah hadir dalam “peristiwa kebetulan” tersebut. Ia beralibi pada tanggal itu tengah berada di Surabaya. Ia pergi ke Surabaya pada 15 Agustus 2009. Oleh karena itu, ia tak tahu-menahu soal pertemuan tersebut. Ia juga membantah berkomunikasi dengan Hasan melalui telepon dan meminta Hasan datang ke apartemen itu.

Arsyad tidak membantah peristiwa 16 Agustus di Apartemen Kemayoran. Ia mengakui Hasan dan Dewi bertandang ke kediamannya pada tanggal tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa mereka tidak membicarakan kasus Dewi, apalagi menyusun konsep surat palsu.

Menurut Arsyad, saat itu Hasan yang notabene adalah pacar dari Rara (cucu Arsyad) datang membawa laptop. Hasan bertanya kepada Arsyad mengenai konsep surat jawaban atas pertanyaan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Saya sudah timbul kecurigaan. Saya tanya, ‘Kenapa kamu yang buat surat jawabannya, bukan panitera’. Dia (Hasan) menjawab, ‘Saya disuruh, Pak’,” ungkap Arsyad, yang mengaku mengingatkan Hasan agar tidak menambah atau mengubah isi amar putusan MK.

Arsyad membantah pernyataan tim investigasi MK yang menyatakan bahwa saat itu Hasan menunjukkan konsep surat putusan MK kepadanya. Menurutnya, Hasan hanya sekadar bertanya, dan tak lebih dari itu.

Versi Dewi

Bagaimana tanggapan Dewi Yasin Limpo tentang pertemuan itu? Di hadapan Panja, Kamis (7/7/2011), Dewi juga tidak membantah bahwa ia bertandang ke Apartemen Kemayoran dan bertemu dengan Arsyad dan Hasan.

Ia menuturkan, awalnya siang itu, Minggu, 16 Agustus 2008, ia tengah berada di ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat, untuk berbelanja. Karena merasa lapar, ia kemudian mendatangi sebuah restoran milik sahabatnya, Tira, di tempat itu. Tira adalah kerabat Asryad. Tira adalah ibunya Rara (pacar Hasan).

“Di situ kami ngobrol dan kemudian (Tira) ditelepon oleh istri Pak Arsyad. (Istri Arsyad) mengatakan, di rumahnya lagi masak pisang ijo dan conro (makanan khas Makassar). Terus, Tira mengatakan (kepada istri Arsyad) ada saya. Ibu Arsyad lalu meminta kami datang ke rumahnya,” tutur Dewi.

Selanjutnya, meluncurlah mereka ke Apartemen Kemayoran. Setibanya di sana, menurut Dewi, tidak ada Hasan. Juru Panggil MK itu baru tiba beberapa saat kemudian. Di apartemen itu, aku Dewi, ia sama sekali tidak berurusan dengan Arsyad, apalagi berdiskusi mengenai perkaranya.

“Saya ke rumah Arsyad, (perkara) ini sudah selesai, sudah basi perkaranya. Kan sudah ada putusan MK. Ngapain bahas itu (perkara). Saya enggak ketemu Arsyad, dia di mana, saya di mana,” ucapnya.

Berdasarkan penuturan Hasan kepada tim investigasi internal MK, saat ia datang ke apartemen, di sana sudah ada Dewi. Saat itu, Dewi dan Arsyad meminta salinan konsep surat jawaban putuan MK. Dewi membantah keterangan ini. “Hasan datang belakangan (setelah Dewi) dengan Rara. Mereka (Hasan dan Rara) pacaran. Tidak ada kita membahas apa-apa,” ujar Dewi.

Saksi kunci

Tak pelak, Masyhuri Hasan adalah saksi kunci dalam perkara ini. Keterangannya patut didengar di hadapan Panja. Polisi telah menetapkan Hasan sebagai tersangka dugaan pemalsuan surat keputusan MK. Ia telah ditangkap dan ditahan polisi.

Menurut hasil tim investigasi MK, Hasan diketahui mengopi berkas surat jawaban panitera MK yang dibuat pada 14 Agustus 2009. Berkas surat yang isinya tak sesuai dengan amar putusan MK itu lalu dicetak dan diberi tanggal serta nomor surat dengan tulisan tangan. Ia pun mengambil hasil pemindaian (scan) tanda tangan panitera MK, Zainal Arifin Hoesein, yang terdapat di dalam komputer MK, kemudian membubuhkannya ke surat itu.

Hasan, seperti diungkapkan dalam laporan tim investigasi MK, kemudian menuju kediaman Arsyad Sanusi (saat itu masih menjadi hakim MK) di Apartemen Pejabat Tinggi di Kemayoran pada Minggu, 16 Agustus 2011. Kepada tim, ia mengaku mendapat telepon dari anak Arsyad, Neshawaty, yang meminta datang ke apartemen itu.

Ia kemudian menyerahkan kopi berkas surat jawaban panitera MK itu kepada Arsyad yang saat itu diketahui juga tengah bersama Dewi.

Wakil Ketua Panja Mafia Pemilu Ganjar Pranowo menyatakan, pihaknya akan berkirim surat kepada kepolisian untuk dapat menghadirkan Hasan di hadapan Panja. “Kami akan kirim surat ke Polri. Pinjam Hasan untuk dimintai keterangan. Jadwal pemanggilannya belum. Nanti baru dijadwalkan,” ujar Ganjar seusai mengikuti rapat dengan Panja Mafia Pemilu di ruang rapat Komisi II, semalam.

10 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Komite Sekolah Diminta Pertajam Fungsi Kontrol

SUARA MERDEKA CyberNews – Minggu, 10 Juli 2011

Pati, CyberNews. Komite sekolah diminta agar dapat mempertajam fungsi kontrol terhadap kebijakan sekolah. Khususnya, menyangkut kebijakan dalam menetapkan besaran Sumbangan Pengembangan Institus (SPI) setelah proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2010/2011. Demikian ujar Maskuri, Ketua LBH Advokasi Nasional Pati, Minggu (10/7).

Pihaknya khawatir besaran SPI yang dikenakan kepada orang tua/wali murid akan dirasa memberatkan bila fungsi kontor dari komite sekolah lemah. Sebab, keseakatan dari komite akan dijadikan agumentasi oleh pihak sekolah, jika ada beberapa orang tua/wali murid yang keberatan dengan besaran SPI yang telah disepakati tersebut.

“Jadi, dalam hal ini, seolah-olah komite sekolah dijadikan alat legitimasi (oleh pihak sekolah) untuk melegalkan kebijakan terkait iuran (SPI) yang dikenakan kepada siswa baru,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya, komite sekolah harus bisa menjalankan fungsi kontrol dan bersikap kritis, baik terhadap maupu pengelolaan sekolah. “Bukan jadi ‘paduan suara’ atau mengamini saja (kebijakan besaran iuran SPI yang dikenakan kepada orang tua/wali murid),” katanya.

Sebab, lanjut dia, pada dasarnya komite sekolah adalah wakil dari para orang tua/wali murid. Sehingga, komite sekolah hendaknya lebih mengutamakan kepentingan orang tua/wali murid.

Terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Bambang Santosa SPd MPd membenarkan bahwa kebijakan untuk menetapkan besaran SPI itu berdasar kesepakan antara pihak sekolah dengan wali murid. Artinya, soal berapa besarannya juga bergantung pada kesepakatan dari kedua belah pihak. “Hal ini tentunya juga menyesuaikan kemampuan orang tua/wali murid,” katanya.

( Yudha Putra K / CN32 / JBSM )

10 Juli 2011 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

Ketua DPRD Ditangkap, Atas Dugaan Korupsi

SUARA MERDEKA CyberNews – Minggu, 10 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Sabtu malam ditangkap oleh tim intelijen Kejaksaan Agung. Sebelumnya Muhammad Syafri Chap yang merupakan Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara menjadi terpidana penyimpangan dana asuransi kesehatan DPRD setempat periode 1999-2004.

Penangkapan yang dilakukan merupakan hasil kerja sama tim intelijen Kejaksaan Agung dengan tim jaksa Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, di Jakarta.

“Sekarang yang bersangkutan dititipkan di Rutan Salemba Kejagung, dan Minggu (10/7) pagi diterbangkan ke Tebing Tinggi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor Rachmad, di Jakarta, Sabtu malam.

Ia menjelaskan, penangkapan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1213K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Agustus 2010 bahwa yang bersangkutan terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang bersangkutan, kata dia, dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda Rp50 juta atau subsider empat bulan kurungan.

( KCM / CN32 )

10 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

   

%d blogger menyukai ini: