KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pemerintah Akan Turunkan Tim untuk Selidiki Pungutan Sekolah

TEMPOinteraktif.Com – SABTU, 09 JULI 2011

TEMPO/Machfoed Gembong

TEMPO InteraktifBandung – Kementerian Pendidikan Nasional akan segera mengerahkan inspektorat ke seluruh daerah untuk memastikan ada-tidaknya pungutan sekolah. “Tidak boleh ada pungutan yang dikaitkan dengan penerimaan siswa baru,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Bandung, Jawa Barat, Sabtu 9 Juli 2011.

Nuh menegaskan, seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri dan swasta yang menerima dana bantuan sekolah (BOS) dilarang memungut uang sepeser pun. Sebab, pendidikan dasar 9 tahun telah ditetapkan gratis. “Kami akan menurunkan tim untuk mengetahui konkretnya seperti apa,” ujar Nuh seusai orasi ilmiah di ITB.

Tim pemeriksa pungutan sekolah itu terdiri dari Inspektorat Kementerian Pendidikan, Inspektorat Daerah, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Mereka akan bekerja mulai Juli hingga Agustus. Jika ada temuan pungutan terkait penerimaan siswa baru, kata Nuh, sekolah harus mengembalikan uang yang dibayar orang tua. “Sanksi sekolah ditentukan pemerintah daerah masing-masing,” katanya.

Adapun soal sumbangan orang tua ke sekolah, menurut Nuh, diperbolehkan. Untuk mencegah upaya korupsi, dia meminta orang tua meminta kuintansi pembayaran sumbangan. Kalau tidak ada kuintansi, tim akan mencatatnya sebagai pelanggaran dan dianggap tidak tertib administrasi. “Harus memakai tanda terima karena ini bukan sedekah Jumatan,” ujarnya.

Koordinator Tim Investigasi Koalisi Pendidikan Kota Bandung Iwan Hermawan mengatakan, pungutan sekolah terjadi saat pendaftaran siswa baru. Jenisnya ada yang dikaitkan dengan pembayaran uang seragam sekolah, pembelian lembar kerja siswa, dan uang latihan bela negara. “Di sekolah saya diminta membayar Rp 450 ribu,” ujar guru SMAN 9 Bandung itu.

Iwan mendesak Dinas Pendidikan Kota Bandung menindak masalah pungutan itu. Koalisi juga meminta DPRD Kota Bandung membentuk panitia khusus untuk menindak pelanggaran peraturan daerah tentang penyelengaraan pendidikan di Kota Bandung. “Sebab, sudah bertahun-tahun tidak ada tindakan dan pungutan terus terjadi,” katanya.

ANWAR SISWADI

9 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mendiknas : Tim Khusus Akan Pantau Pungutan pada PPD

SUARA MERDEKA CyberNews – Sabtu, 09 Juli 2011

Bandung, CyberNews. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh kembali menekankan bahwa putusan apapun oleh pihak sekolah terkait penerimaan siswa baru, dilarang. Sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik swasta dan negeri, tidak dibenarkan mencari dana atas nama sumbangan yang dikaitkan dengan penerimaan siswa baru.

Mendiknas mengatakan hal itu usai membawakan orasi ilmiah dalam rangka peringatan 91 tahun Pendidikan Tinggi Teknik Indonesia di aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Sabtu (9/7).

“Bagi siapa pun yang menemukan adanya praktik pungutan atau iuran sehingga jika tidak dibayar siswa bersangkutan tidak akan diterima sekolah, silahkan laporkan pada saya secepatnya. Pasti akan saya tindak,” pesannya. Untuk memonitor hal itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan menurunkan tim khusus.

Ditegaskannya, pendidikan dasar tidak dipungut biaya apapun, kalau itu sumbangan rumusnya ada dua yakni tidak boleh mengikat baik dari sisi jumlah dan waktu.

Adalah pelanggaran besar jika dalam pungutan itu, pihak sekolah atau komite sekolah tidak memberikan kuitansi. Sumbangan apapun itu harus masuk dalam APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah), imbuhnya. Pasalnya, adanya pungutan tidak disertai kuitansi ini dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan anggaran.

“Kalau selama ini sudah ada pihak sekolah yang melakukan pungutan terkait penerimaan siswa baru, uangnya saya minta harus  dikembalikan lagi. Ini bukan sodaqoh Jumatan, sehingga segalanya harus transparan dan mengikuti administrasi sebagaimana mestinya,” katanya.

Tim yang akan dibentuk oleh Kemendiknas itu terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Inspektorat daerah dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan). Menurutnya, jika ditemukan pungutan terhadap orang tua siswa dalam penerimaan siswa baru, maka setiap kepala daerah harus bertanggungjawab.

“Karena sebetulnya pelaksanaan pendidikan itu ada di kabupaten/kota, maka setiap permasalahan sudah semestinya mereka lah yang bertanggungjawab,” ujarnya.

( Ant / CN33 )

9 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

LBH Aceh Buka Posko Pemantau Hakim

KOMPAS.com – Jumat, 8 Juli 2011
shutterstock ilustrasi

BANDA ACEH, KOMPAS.com – LBH Banda Aceh membuka Posko Pemantauan Peradilan Bersih, guna meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja hakim dan pengadilan,

Direktur LBH Banda Aceh Hospinovizal Sabri mengatakan posko Posko yang dibuka atas kerjasama LBH Banda Aceh dan Komisi Yudisial ini didirikan untuk lebih memudahkan masyarakat melayangkan pengaduannya terkait dengan proses peradilan dan kinerja hakim yang dianggap menyimpang

“Adanya peradilan yang bersih dan adil sebagai muara dari jalur keadilan, sehingga rasa keadilan bisa digapai oleh semua orang tanpa pembeda,” ujar Hospinovrizal.

Saat berbicara pada peluncuran posko pemantauan peradilan bersih, Jumat (8/7/2011), PJ Koordinator Lembaga Gerakan Anti Korupsi (GeraK) Aceh, Askhalani mengatakan, minimnya pemantauan dan belum adanya pemilahan persidangan antara proses peradilan pidana Tipikor dan pidana lainnya, menjadi penyebab banyaknya kasus yang disidangkan majelis hakim terbagi, sehingga berpengaruh pada vonis akhir.

“Kondisi ini menjadikan hakim tidak fokus pada satu permasalahan kasus, jika pada pagi hari seorang hakim bisa mengikuti persidangan pidana, maka siang hari hakim yang sama pun bisa menjalani persidangan tindak pidana korupsi, dan ini berdampak pada vonis yang dijatuhkan hakim,” sebut PJ Koordinator Gerak Aceh, Askhalani.

Pada kesempatan yang sama, GeraK Aceh mengumumkan, Kabupaten Aceh Utara menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten terkorup di Aceh sepanjang tahun 2009-2010 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 431,6 miliar.

Sepanjang tahun 2009-2010, sebut Askhalani, tercatat 18 kasus, khususnya kasus korupsi yang divonis bebas oleh Pengadilan di Seluruh Aceh, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 79 miliar. Dua kasus di antaranya divonis bersalah setelah adanya upaya kasasi di Mahkamah Agung oleh pihak Jaksa.

Selain itu, sebutnya, saat ini sebanyak 22 kasus, khususnya kasus korupsi sedang ditangani oleh kejaksaan tinggi Aceh dengan potensi kerugian negara mencapai Rp. 729.608.461.600,-.

Terkait dengan itu, sebut Askhalani, komponen masyarakat sipil baik LSM maupun institusi lainnya perlu melakukan pengawasan secara berkala atas kinerja hakim dan aparat hukum lain dalam menangani perkara. “Pengawasan ini penting untuk menjaga posisi wibawa hukum berlangsung secara prinsip keadilan,” katanya.

9 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bendahara Kantor Pos Tilap Rp 884 Juta

PENGGELAPAN UANG
KOMPAS.com – Sabtu, 9 Juli 2011
K24-11Pelaku pembobolan Pos dan Giro serta barang bukti uang ratusan juta rupiah diamankan di Mapolres Parepare, Sulsel siang tadi.

PAREPARE, KOMPAS.com — Kepolisian Resor Kota Parepare, Sulawesi Selatan, berhasil meringkus pelaku pembobolan kas Kantor PT (Persero) Pos dan Giro Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang membawa uang sebesar Rp 884 juta, Jumat (8/7/2011). Pembobolan kas Kantor  Pos dan Giro itu dilakukan oleh Syamsu Alam (42), yang tak lain pejabat bendahara BUMN tersebut, Rabu (6/7/2011) lalu.

“Pihak Kantor Pos dan Giro baru mengetahui kasnya dibobol pada Rabu lalu,” kata Kasat Reskrim Resor Parepare AKP Aska Mappe kepadaKompas.com.

Dalam melakukan aksinya, motif yang dilakukan Syamsu Alam cukup beragam. Salah satunya adalah dengan tidak menyetor uang penerimaan pajak yang seharusnya dimasukkan ke Bank BNI Cabang Kota Parepare, serta pencairan dana tunai melalui cek giro dengan memalsukan tanda tangan pimpinan Kantor Pos dan Giro.

Karena ulahnya itu, Syamsu Alam dijerat Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, serta Pasal 374 tentang Penggelapan dalam Jabatan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara.

“Pelaku kami tangkap di daerah Larompong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Barat. Penangkapan tersebut berhasil setelah kami melacak nomor telepon seluler pelaku,” kata Aska Mappe.

Di depan penyidik, Syamsu Alam mengaku nekat membawa lari uang kas Kantor Pos dan Giro karena dililit banyak utang.

“Saya terpaksa karena banyak utang. Saya khilaf ketika membawa lari uang itu,” kilahnya.

9 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bupati Kolaka Jadi Tersangka

KOMPAS.com – Sabtu, 9 Juli 2011

 

FIKRIA HIDAYAT
Ilustrasi

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Bupati Kolaka Sulawesi Tenggara Buhari Matta sebagai tersangka dalam perkara pemberian izin Kuasa Pertambangan (KP) dalam areal kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Pulau Lemo. Buhari diduga menyalahgunakan jabatannya dengan mengeluarkan izin tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan.

“Kejaksaan Agung telah menetapkan Bupati Kolaka, Buhari Matta sebagai tersangka. Secepatnya yang bersangkutan segera diperiksa,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Noor Rachmad di Jakarta, Sabtu (9/7/2011).

Kejagung juga menetapkan Direktur PT Kolaka Mining Internasional Atto Sakmiwata Sampetoding sebagai tersangka dalam perkara yang sama. PT Kolaka Mining merupakan rekanan dalam proyek pertambangan tersebut.

Menurut Noor, dalam perkara ini, Buhari diduga menerima suap sekitar Rp 5 miliar dari rekanan pengusaha terkait pemberian izin penambangan.

Kasus ini berawal dengan dikeluarkanya surat izin Kuasa Pertambangan (KP) biji Nikel dalam areal kawasan Konservasi di pulau Lemo oleh PT Inti Jaya atas dasar Izin Kuasa Pertambangan Nomor 146 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka, Buhari Matta.

Namun, izin tersebut dikeluarkan tanpa adanya persetujuan Menteri Kehutanan sehingga tindakan Buhari dianggap sebagai penyalahgunaan jabatan dan wewenang.

9 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Agus Condro Kirim Surat ke KPK

Kasus Suap Cek Pelawat
KOMPAS.com – Jumat, 8 Juli 2011

 

TRIBUNNEWS
Agus Condro Prayitno

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Terpidana kasus suap cek pelawat, Agus Condro Prayitno, kembali melayangkan surat ke Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memohon agar tidak dipenjara di Jakarta dan tidak disatukan dengan tepidana kasus yang sama. Surat dilayangkan setelah Agus menerima salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan pidana penjara 15 bulan dan denda Rp 50 juta.

Menurut kuasa hukum Agus, Firman Wijaya, surat permintaan agar KPK berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengabulkan permohonan kliennya dikirim Jumat (8/7/2011) siang. “Kalau salinan sudah diterima para pihak, eksekusinya tidak akan lama lagi. Sebelum putusan hakim dijatuhkan, kami juga sudah mengirim surat ke KPK untuk permohonan yang sama. Permohonan Pak Agus adalah agar tidak disatukan di LP yang sama dengan terpidana kasus yang sama dan menjalani masa hukumannya di LP Batang, Kendal, Jawa Tengah,” tutur Firman, Jumat (8/7/2011) di Jakarta.

Firman menjelaskan, berkenaan posisi Agus sebagai whistle blower (pengungkap) kasus suap cek pelawat terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, pihaknya berharap ada koordinasi KPK dengan penegak hukum lainnya, yakni Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Polri, dan Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

“Para penegak hukum itu harus menerapkan amanah Presiden RI tentang perlindungan bagi whistle blower dan justice collaborator. Dengan demikian, seorang seperti Pak Agus atau yang lainnya tidak lari dari tanggung jawab hukum dan tetap membantu aparat hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan kasus serius lainnya,” ujar Firman.

Firman mengemukakan, Mahkamah Agung (MA) juga perlu menerbitkan surat edaran agar ada acuan yuridis, yang mengacu pada Konvensi United Nations Convention Against Corruption yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. “Kami sendiri sudah pernah mempersoalkan putusan hakim Tipikor ini kepada Ketua Muda MA Bidang Pidana Khusus Joko Sarwoko. Beliau pun mengatakan seharusnya hakim Tipikor mempertimbangan soal whistle blower,” ungkap Firman.

9 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hakim Imas Diberhentikan Sementara

Kasus Dugaan Suap
KOMPAS.com – Jumat, 8 Juli 2011
Kompas/Lucky Pransiska Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Imas Dianasari keluar dari ruang pemeriksaaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (1/7/2011). KPK menahan Hakim Imas bersama tersangka lain, Manajer Administrasi PT Onamba, Odi Juanda dalam kasus dugaan suap senilai Rp 200 juta terkait putusan perkara dan pengurusan kasus di Mahkamah Agung.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 40/P/Tahun 2011 tentang pemberhentian sementara hakim Imas Dianasari, yang terkait kasus suap.

Staf Khusus Kepresidenan Bidang Hukum Denny Indrayana mengemukakan, sesuai ketentuan undang-undang, hakim yang tertangkap tangan dan menjadi tersangka diberhentikan sementara. “Penerbitan keppres pemberhentian sementara tersebut kembali menegaskan komitmen pemberantasan korupsi yang terus diikhtiarkan,” ujar Denny, Jumat (8/7/2011), di Jakarta.

Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial Imas Dianasari tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 30 Juni 2011 bersama dengan Manajer Administrasi PT Onamba Indonesia, Odi Juanda, di rumah makan La Ponyo, Cinunuk, Cibiru, Bandung, Jawa Barat.

Dalam penangkapan tersebut, KPK menyita uang Rp 200 juta yang terdapat di dalam kantong plastik dan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi D 1699 VN milik Imas. Pemberian uang itu diduga untuk memenangkan perkara sengketa PT Onamba dengan serikat buruh di tingkat kasasi.

Imas adalah hakim anggota yang bakal memutus perkara sengketa PT Dirgantara Indonesia dengan buruh pada 8 Juli 2011. Imas juga tengah menangani enam perkara lainnya, yaitu PT Sundaya, PT Klasi, PT Sentral, PT Graha, PT Sumindo, dan PT Yupi.

9 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Polri Masih Enggan Buka Rekening Gendut

PENCUCIAN UANG
KOMPAS.com – Sabtu, 9 Juli 2011
shutterstock Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri tetap tidak bersedia membuka nama pemilik berikut besaran nilai dalam 17 rekening perwiranya meski telah mencabut gugatan atas putusan Komisi Informasi Publik (KIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait rekening tidak wajar perwiranya atau rekening gendut.

Kepala Biro Hukum Polri Komisaris Besar Iza Fadri mengatakan, pihaknya mencabut gugatan lantaran Polri adalah badan publik yang tidak dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Hal itu, kata dia, diatur dalam Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN.

“Jadi, masalahnya terbentur di sana. Terus kita cabut (banding). Tapi, kita tetap menolak (putusan KIP),” kata Iza di Mabes Polri, Jumat (8/7/2011).

Gugatan tersebut dicabut pada 15 Juni 2011 lalu. Iza mengatakan, dirinya tetap berpegang pada Pasal 10 ayat 1 huruf A UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengenai alasan penolakan membuka data laporan hasil analisis PPATK terhadap 17 rekening. Dalam pasal itu, menurut dia, penyidik dapat dikenakan pidana jika membuka data transaksi keuangan.

“Tapi, yang jelas putusan KIP ini bukan eksekutorial. Bahwa masih ada upaya hukum lain, ini adalah rahasia penyidikan. Penyidik tidak akan memberikan (data) sesuai dengan UU TPPU,” kata Iza.

Seperti diberitakan, KIP memutuskan bahwa informasi mengenai nama 17 perwira pemilik rekening tak wajar beserta besaran isi rekening adalah informasi publik. Sebab, Polri sudah menyidik kendati tidak memblokir rekening para perwira itu.

Adapun putusan yang dibacakan pada 8 Februari 2011 itu menjawab permohonan Indonesia Corruption Watch (ICW). Berbagai pihak telah mendesak Polri agar segera membuka data. Namun, Polri tetap bersikukuh menolak sejak kasus itu mencuat pada 2010 lalu.

Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jimly Asshidiqie, bila Polri tidak menjalankan putusan KIP, ICW bisa melaporkan Kepala Pejabat dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan Kepala Polri ke provost serta bisa dipidanakan.

9 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

SBY Gagal Bersihkan Demokrat dari Korupsi

KOMPAS.com – Sabtu, 9 Juli 2011
KONTAN/Achmad fauzie ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, gagal membersihkan partai yang dipimpinnya dari tindakan korupsi. Padahal, selama ini Presiden selalu mengatakan, dirinya berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

“Presiden telah gagal membersihkan lingkaran orang terdekatnya. Terbukti, saat ini Demokrat kalang kabut karena kasus Nazaruddin,” kata Koordinator Divisi Monitoring Hukum Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah pada diskusi bertajuk “Kepak Si Burung Nazar” di Jakarta, Sabtu (9/7/2011).

Febri menilai, instruksi pemberantasan korupsi, slogan, serta janji antikorupsi yang disampaikan Presiden sudah mengalami inflasi. Presiden didorong tak sekadar berwacana, tetapi melakukan aksi nyata terkait pemberantasan korupsi.

Dalam catatan Kompas.com, setidaknya tujuh kader Partai Demokrat yang kini terlilit persoalan hukum terkait korupsi. Yang pertama As’ad Syam, anggota DPR periode 2009-2014 Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi. Ia tersangkut perkara korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel Sungai Bahar senilai Rp 4,5 miliar saat menjabat Bupati Muaro Jambi.

Ia divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Vonis itu merupakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan vonis bebas terhadap As’ad dari Pengadilan Negeri Sengeti pada 3 April 2008.

Kader lainnya adalah Yusran Aspar, anggota DPR periode 2009-2014 Dapil Kaltim yang tersandung korupsi biaya pembebasan tanah kompleks perumahan PNS senilai Rp 6,3 miliar semasa menjabat Bupati Panajam Pser Utara, Kalimantan Timur, periode 2003-2008.

Di tingkat kasasi di MA, Yusran divonis bersalah dan harus menjalani hukuman satu tahun enam bulan serta denda Rp 100 juta. Vonis jatuh pada tahun 2009. Vonis itu menggugurkan putusan Pengadilan Negeri Tanahgrogot pada Januari 2008 yang membebaskan Yusran dari dakwaan korupsi.

Berikutnya adalah Sarjan Tahir, anggota DPR periode 2004-2009 yang terlibat perkara suap alih fungsi hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-api. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonisnya 4,5 tahun penjara.

Begitu juga dengan Ismunarso, Bupati Sitobondo, Jawa Timur (2005-2010). Ia tersandung korupsi APBD Kabupaten Situbondo 2005-2007 senilai Rp 43 miliar. Hakim Pengadilan Tindak Pindana Korupsi menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara.

Kader Demokrat lain yang berurusan dengan korupi adalan Yusak Yaluwo, Bupati Boven Digoel, Papua. Ia terlilit korupsi APBD 2005-2008 dan pengadaan tangker LCT 180 Wambon. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara.

Kemudian ada nama Amrun Daulay, anggota DPR periode 2009-2014 Dapil Sumut II, yang menjadi tersangka dugaan korupsi dalam pengadaan mesin jahit dan sapi impor senilai Rp 25 miliar saat menjabat Dirjen Bantuan Jaminan Sosial dan Departemen Sosial.

Berikutnya, yang paling anyar adalah Nazaruddin, anggota DPR periode 2009-2014 Dapil Jatim IV. Ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, dengan nilai proyek mencapai Rp 191 miliar.

Namanya juga disebut-sebut dalam sejumlah proyek pemerintah di beberapa kementerian yang dinilai mencurigakan. Nazaruddin kini menjadi buron. Dalam pelariannya, ia menyebut sejumlah nama petinggi Partai Demokrat yang menurutnya menerima aliran dana wisma atlet.

9 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mengapa Nazar Pilih Singapura?

KOMPAS.com – Sabtu, 9 Juli 2011
shutterstock Merlion, ikon Singapura.

JAKARTA, KOMPAS.com — Satu hari sebelum dicegah ke luar negeri, M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pada proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, memilih melarikan diri ke Singapura.

Nazaruddin, yang hingga kini buron, sempat menetap beberapa saat di negara itu sebelum akhirnya hengkang. Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan, anggota Komisi III DPR RI meninggalkan Singapura beberapa saat sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus senilai Rp 191 miliar tersebut.

Mengapa politisi Partai Demokrat ini memilih Singapura sebagai tempat pelarian?

Pengamat sosial politik Universitas Nanyang Singapura, Prof Dr Sulfikar Amir, mengatakan, setidaknya ada tiga alasan politisi Partai Demokrat di DPR ini memilih “Negeri Singa” tersebut.

“Pertama, secara geografis, Singapura dekat dengan Indonesia. Jarak Jakarta-Singapura hanya 1,5 jam penerbangan,” kata Sulfikar pada diskusi bertajuk “Kepak Si Burung Nazar” di Jakarta, Sabtu (9/7/2011).

Kedua, Pemerintah Indonesia dan Singapura belum meratifikasi perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi telah disepakati pada tahun 2007 dan merupakan bagian dari perjanjian kerja sama pertahanan.

“Ketiga, fasilitas institusi finansial serta akomodasi yang luar biasa yang ditawarkan oleh Pemerintah Singapura. Singapura adalah negara yang memiliki kepentingan sendiri. Mereka tidak peduli siapa pun yang datang, berapa pun duit yang dibawa, asalkan legal, mereka akan terima,” kata Sulfikar.

Ketika hengkang ke Singapura, Nazaruddin memang masih berstatus sebagai saksi. Juru Bicara Kemenlu Singapura mengatakan, Pemerintah Singapura tak bisa mencegah dan menangkal seseorang ke Singapura jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak kriminal ataupun ditetapkan sebagai tersangka kasus hukum.

Sulfikar menilai, pernyataan Kemlu Singapura terkait kasus Nazaruddin merupakan hal yang terjadi pertama kalinya. “Tidak ada dalam sejarah Kementerian Luar Negeri Singapura memberikan pernyataan eksplisit mengenai keberadaan seseorang yang menjadi tersangka di negara asalnya. Ini suatu preseden baru, Singapura berusaha memperbaiki image-nya sebagai tempat pelarian koruptor, tak hanya dari Indonesia, tetapi juga negara lain,” kata Sulfikar.

Hal ini, kata Sulfikar, terkait rencana pembentukan Komunitas ASEAN pada 2015. Singapura ingin menjadi negara tetangga yang baik bagi negara-negara ASEAN lainnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, beberapa waktu lalu, mengungkapkan, banyak kejanggalan dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Hal ini terutama berkaitan dengan penjelasan Indonesia akan memberikan tanah seluas 32.000 hektar untuk latihan bersama antara TNI dan Singapura. Wilayah yang diminta adalah di Baturaja, Sumatera Selatan.

“Secara politis, menukar orang yang bermasalah secara hukum dengan wilayah untuk berlatih sangat tak menguntungkan,” kata Hasanuddin.

9 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: