KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Jamwas Tegur Dirdik Kasus Pemkab Batubara

SUARA MERDEKA CyberNews – Jum’at, 08 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Jasman Panjaitan karena tidak tertib administrasi dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana kas Pemkab Batubara, Sumatera Utara akan ditegur oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy.

“Saya tidak tahu mengenai hal itu belum ada laporan ke saya. Saya itu sampai sekaran belum terima surat pemberitahuan penyidikan. Padahal kewajiban Dirdik harus mengirimkan kepada saya,” ujarnya di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (8/7).

Hal ini membuat Jamwas tidak dapat memantau penanganan kasus pembobolan kas senilai Rp80 miliar tersebut.

“Saya tidak bisa mengikuti apa yang ditangani atau diperoleh gedung bundar. Nanti saya akan tegur itu Dirdiknya. Kok surat pemberitahuan penyidikan tidak dikirim ke saya,” ujar Marwan.

Seperti diketahui penyidik Jampidsus saat ini telah menetapkan empat tersangka kasus pembobolan kas Pemkab ini. Belakangan diduga ada percobaan suap para tersangka pada jaksa yang menangani kasus ini.

( Budi Yuwono / CN32 / JBSM )

8 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mendiknas: Tidak Boleh Ada Pungutan PPDB

SUARA MERDEKA CyberNews – Jum’at, 08 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh melarang adanya pungutan pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) di jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri. Namun demikian, tidak ada larangan jika ada orang tua yang mau menyumbang.

“Tidak boleh ada pungutan yang dikaitkan dengan penerimaan. Kalau ada, sekolah harus mengembalikan,” kata Mendiknas usai menerima Forum Pelajar Indonesia di kantornya, Jumat (8/7).

Menurutnya, ketentuan tentang PPDB telah diatur melalui peraturan bersama Mendiknas dan Menteri Agama. Nuh juga mengatakan, sifat sumbangan dari masyarakat adalah sukarela, tidak mengikat dan jumlahnya tidak boleh ditentukan. “Waktu pemberiannya pun tidak harus pada bulan Agustus dan September. Ruh dari sumbangan adalah kesukarelaan,” ujarnya.

Karena pendidikan dasar adalah wajib dan Undang-undangnya sudah menyatakan bebas biaya, maka hal itu harus dilindungi. Untuk itu, pemerintah daerah harus all out membantu. “Kepala sekolah yang terbukti bersalah melakukan pungutan, selain harus mengembalikan uangnya juga akan mendapatkan sanksi. Bentuknya tidak harus dengan pemecatan,” tandasnya.

Dikatakan, sanksi tidak harus dicopot, tetapi akan menjadi bagian dari rapor kepala sekolah.

( Saktia Andri Susilo / CN26 / JBSM )

8 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

“Peniup Peluit” Belum Mendapat Tempat

SISTEM PERADILAN
KOMPAS.com – Selasa, 21 Juni 2011

Anggota DPR periode 1999-2004, Agus Condro Prayitno, divonis satu tahun tiga bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman itu lebih rendah tiga bulan dari tuntutan.

Putusan hukuman itu dinilai banyak kalangan mengecewakan. Terkesan majelis hakim kurang mempertimbangkan peran Agus Condro sebagai pelapor atau whistle blower.

Padahal, peran whistle blower sangat penting untuk mengungkap suatu dugaan tindak pidana, termasuk dugaan tindak pidana yang lebih besar.

Pertengahan 2008, Agus Condro mengungkap dugaan penyuapan dalam proses pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom yang terjadi pada 2004. Apa yang diungkap Agus Condro terus bergulir hingga saat ini. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dapat mengungkap dugaan kejahatan yang lebih besar itu, yaitu siapa yang diduga memberi suap kepada 26 mantan anggota DPR dengan nilai Rp 19,5 miliar, termasuk asal usul uang, apakah dari dugaan korupsi atau pencucian uang. Terkait dana Rp 500 juta yang diterima seusai pemilihan di DPR itu, Agus pernah menegaskan, uang itu diterimanya bersama Willem M Tutuarima, Budhi Ningsih, Matheos Pormes, dan Muhammad Iqbal (Kompas, 21/8/2008)

Kesaksian Agus Condro itu sebenarnya termasuk kesaksian whistle blower karena ia merupakan orang yang pertama kali melaporkan atau mengungkap dugaan tindak pidana. Sayangnya, peran Agus Condro sebagai whistle blower belum sepenuhnya mendapat tempat dalam sistem peradilan. Hal itu setidaknya terlihat dari putusan hakim yang kurang mempertimbangkan peran Agus Condro sebagai whistle blower.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, majelis hakim sebaiknya memutus hukuman yang jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa terhadap Agus Condro. ”Majelis hakim sepantasnya memutus separuh dari tuntutan,” katanya.

Hukuman terhadap Agus Condro selama satu tahun tiga bulan tidak berbeda jauh dengan putusan terhadap terdakwa lain. ”Kalau begitu, peran Agus Condro sebagai whistle blower tidak ada signifikansinya,” kata Abdul Haris. Hal itu dapat menjadi preseden buruk bagi praktik sistem pelaporan dan perlindungan terhadap whistle blower.

Hukuman yang lebih ringan bukan ditujukan untuk kepentingan Agus Condro itu sendiri. Hukuman yang lebih ringan terhadap Agus Condro sebagai whistle blower memiliki kepentingan yang lebih besar, yaitu mendorong partisipasi masyarakat berperan sebagai whistle blower dan mengungkap suatu dugaan tindak pidana.

Partisipasi atau peran masyarakat sebagai whistle blower seperti itu jelas sangat membantu program pemerintah mencegah dan memberantas korupsi dan kejahatan terorganisasi, seperti praktik mafia hukum atau mafia pajak. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak dugaan kejahatan yang terungkap.

Keringanan hukuman

Untuk lebih melindungi whistle blower dan mendorong masyarakat berperan menjadi whistle blower, diperlukan upaya penguatan LPSK dan produk perundang-undangan.

LPSK sudah mengajukan draf revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam draf revisi UU No 13/2006 antara lain diusulkan adanya perlindungan hukum atau keringanan hukuman terhadap pelapor atau whistle blower.

Misalnya, dalam Pasal 10 draf revisi UU No 13/2006 diatur ketentuan penanganan khusus dan penghargaan kepada pelapor atau whistle blower. Misalnya, disebutkan pelapor pelaku berhak mendapatkan penanganan secara khusus dan penghargaan atas tindak pidana yang diungkap atau atas tindak pidana lain yang dilakukannya.

Penanganan secara khusus itu, misalnya, pemisahan tempat tahanan dan penjara yang berjauhan dengan tersangka dan/atau narapidana lain yang diungkap dan pemberkasan yang terpisah dengan terdakwa lain atas tindak pidana yang diungkapkannya.

Selain itu, pelapor pelaku dapat memperoleh keringanan tuntutan, penghapusan penuntutan, pemberian remisi dan/atau grasi atas dasar pertimbangan khusus apabila pelapor pelaku adalah seorang narapidana. Dalam menjatuhkan vonis, hakim wajib mempertimbangkan keringanan hukuman bagi pelapor pelaku.

Dalam draf revisi UU No 13/2006 itu, dijelaskan, pelapor pelaku adalah saksi dan/atau pelapor yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu tindak pidana dan/atau pengembalian aset-aset/hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan laporan atau informasi lain.

(Ferry Santoso)

8 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

SUAP CEK PERJALANAN: Disayangkan, Agus Tak Dapat Keringanan

 

KOMPAS.com – Jumat, 8 Juli 2011

Jakarta, Kompas – Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menyayangkan tidak ada keringanan hukuman bagi Agus Condro Prayitno. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu adalah terpidana perkara suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.

Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum menilai, hukuman 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp 50 juta dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 16 Juni lalu terlalu berat untuk Agus. Padahal, Aguslah yang mengungkap kasus penyuapan itu.

Agus menerima vonis itu. Namun, ia berharap boleh menjalani hukuman itu di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kendal, Jawa Tengah, sehingga keluarga yang tinggal di Jateng dapat mudah menjenguknya.

”Kami bersimpati kepada orang seperti Pak Agus Condro. Satgas sedang memperjuangkan agar ke depan, kita memiliki kebijakan memberi perlindungan hukum kepada orang seperti Pak Agus Condro,” papar anggota Satgas, Mas Achmad Santosa, Kamis (7/7), di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, Jakarta.

Mas Achmad dan Denny Indrayana, Sekretaris Satgas, membesuk Agus Condro yang menghuni Rutan Polda Metro Jaya sejak Februari 2011. Mereka didampingi penasihat hukum Agus, Firman Wijaya.

Menurut Mas Achmad, Agus sebagai whistle blower (pembuka aib) tidak mendapat penghargaan yang layak. Dari sisi hukumannya, seharusnya Agus diberi perlindungan hukum yang berbentuk keringanan hukuman.

”Kami akan bertemu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebab putusan hakim atas Pak Agus Condro sudah mengikat. Kami ingin agar ia tak menjalani hukuman itu di Jakarta, tetapi di Jateng,” papar Mas Achmad.

Satgas melakukan hal itu untuk memberikan pesan, negara memberikan perlindungan hukum dan penghargaan kepada Agus Condro. Ia adalah pembuka aib kasus suap yang melibatkan sejumlah anggota DPR itu.

Satgas mempelajari ketentuan membolehkan Agus mendapatkan berbagai remisi (pengurangan hukuman) sehingga bisa lekas mendapatkan pembebasan bersyarat pula.

Denny menambahkan, secara psikologis lebih baik Agus menjalani hukuman bukan di Jakarta dan di penjara dengan sesama narapidana kasus yang sama. Untuk keselamatan Agus Condro pasca-putusan pengadilan, Satgas berjanji akan berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kembali.

”Kami hadir untuk menegaskan komitmen dan perjuangan dalam pemberantasan korupsi,” kata Denny. (RTS)

8 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

MA Akan Terbitkan Surat Edaran soal “Whistle Blower”

 

KOMPAS.com – Jumat, 8 Juli 2011
DHONI SETIAWAN/KOMPAS.com
Gedung Mahkamah Agung

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa mengatakan pihaknya akan segera mengeluarkan surat edaran agar hakim memperhatikan secara khusus pelaku pelapor (whistle blower), seperti kasus Agus Condro.

“Akan kami keluarkan sema (surat edaran MA) agar hakim memperhatikan itu semua, sehingga pelaku tidak takut lagi melaporkan,” kata Harifin, kepada wartawan usai salat Jumat di Gedung MA Jakarta, Jumat (8/7/2011).

Namun, katanya, surat edaran tersebut tidak memberikan rincian sanksi yang diberikan kepada “wistle blower”. “Masalah sanksi itu dikembalikan ke hakim, tetapi harus diperhatikan,” katanya.

Hal ini diungkapkan Harifin terkait pertemuan MA dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). “Pertemuan dengan PMH adalah untuk menindaklanjuti pembicaraan di Cipanas,” katanya.

Pertemuan tersebut, katanya, mengevaluasi program pemberantasan mafia hukum saat ini dan rencana dilaksanakan seminar tentang “wistle blower” serta kemungkinan adanya pernyataan bersama antar penegak hukum terkait UU Perlindungan saksi.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan bahwa “Whistle blower” belum mendapatkan penghargaan dari pemerintah, meski telah membocorkan informasi penting menyangkut kejahatan yang merugikan negara.

Menurut Abdul Haris, negara yang belum memberi perlindungan yang cukup ini bisa membuat orang lain takut membongkar kejahatan luar biasa semacam korupsi. Ia mencontohkan nasib Agus Condro yang divonis satu tahun tiga bulan oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam kasus suap saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) walaupun telah memberikan informasi, tetapi hukumannya tidak jauh berbeda dengan pelaku yang lain.

“Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim belum mempertimbangkan dia sebagai whsitle blower. Padahal kami sudah memberikan surat. Kalau begitu orang jadi berpikir ulang, untuk apa membuka kasus kalau kasus itu menjerat dirinya sendiri,” katanya.

8 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Batam Abaikan Pendidikan Anak Miskin

 

KOMPAS.com – Jumat, 8 Juli 2011

K25-11 Ilustrasi belajar

BATAM, KOMPAS.com – Sistem penerimaan siswa baru tahun ajaran 2011/2012 di Kota Batam, Kepulauan Riau, mengabaikan hak pendidikan anak-anak miskin. Alih-alih mengoptimalkan serapan 20 persen jatah bangku untuk anak miskin, sekolah-sekolah justru terindikasi sengaja menyisakan sebagian jatah tersebut untuk diperjual-belikan atau ditempati anak-anak titipan.

Demikian dikemukakan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Riky Indrakari, Jumat (8/7/2011). Sebelumnya, ia bersama beberapa anggota Komisi IV DPRD Kota Batam lainnya melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama bersama di Batam.

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jatah 20 persen untuk anak miskin diselenggarakan 6-7 Juli. Sementara pendaftaran reguler melalui sistem internet berlangsung 27-30 Juni dan hasilnya telah diumumkan per 2 Juli.

Di salah satu sekolah menengah pertama pada Kamis kemarin, menurut Riky, panitia PPDB berniat menutup pendaftaran jat ah 20 persen, per pukul 12.00. Padahal masih ada bangku kosong sebanyak 44 kursi tanpa pendaftar. Sementara pada saat itu, wali murid yang antre di sekolah tersebut tak dilayani.

Ada indikasi pihak sekolah sengaja menyisakan kursi dari jatah 20 persen itu. Kalau ini terjadi maka sisa kursi itu sangat rawan diperjual-belikan ke walimurid yang anak-anaknya tidak diterima pada pendaftaran reguler. “Siapa walimurid yang bersedia membayar uang gedung yang tinggi, maka anaknya akan diterima. Sisa bangku itu rawan juga diisi anak-anak titipan dari pejabat di eksekutif maupun legislatif,” kata Riky.

Pengabaian hak pendidikan anak miskin tersebut, Riky menambahkan, tampak pula dari banyaknya ketua panitia PPDB yang tak ada di sekolah pada masa pendaftaran. Demikian pula dari segi jadwal pendaftarannya yang diletakkan paling akhir.

Sebagaimana kesepakatan eksekutif dan legislatif, pendaftaran PPDB untuk jatah 20 persen bangku anak miskin semestinya dilaksanakan mendahului masa pendaftaran PPDB reguler. Namun kenyata annya, justru sebaliknya. Ini menyebabkan tingkat perburuan kursi jatah 20 persen kurang sehat karena berpotensi dimanfaatkan mereka yang tak diterima di pendaftaran reguler.

“Secara keseluruhan, Dinas Pendidikan Kota Batam tidak siap menyelenggaran PPDB untuk anak-anak miskin secara tepat sasaran. Tak ada sosialisasi dari dinas ke sekolah-sekolah,” kata Riky.

Dalam dialog dengan Komisi IV DPRD Kota Batam saat kunjungan lapangan, Kepala Seksi Tenaga Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Batam Andi Agung mengatakan, dinas belum sepenuhnya siap karena waktu persiapannya singkat.

Salah satunya dampaknya, data anak rumah tangga sangat miskin peserta Program Keluarga Harapan yang semestinya menjadi prioritas utama pengisi jatah 20 persen bangku tersebut tidak disosialisasikan ke sekolah-sekolah.

Daya tampung penerimaan siswa baru di Kota Batam meliputi 2.740 siswa SD, 4.327 siswa SMP, 969 siswa SMA, dan 820 siswa SMK. Siswa yang diterima akan mulai masuk sekolah per 11 Juli dengan program masa orientasi siswa selama tiga hari.

8 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

RSUD Terancam Bangkrut Ditegur Tim Kemenkes, Bupati Ralat Ucapan

KOMPAS.com – Jumat, 8 Juli 2011

k48-11 Bupati Garut Aceng HM Fikri saat jumpa pers di kediamannya,di Pamengkang,Jumat (8/7/2011).

 

GARUT, KOMPAS.com — Kabar yang menyebutkan bahwa RSUD dr Slamet di Garut,  Jawa Barat, terancam bangkrut karena banyaknya beban layanan jaminan kesehatan daerah bagi warga tidak mampu ternyata berbuntut panjang.

Jumat (8/7/2011), tim dari Kementerian Kesehatan langsung terjun ke lokasi untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka pun langsung melayangkan teguran kepada Bupati Garut yang sempat meminta agar kecamatan dan kelurahan menghentikan penerbitan surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Hal ini diceritakan langsung Bupati Garut Aceng HM Fikri saat menggelar jumpa pers di kediamannya di Pamengkang, Kabupaten Garut, Jumat siang. “Saya menjelaskan kepada mereka tentang keberadaan Jamkesda Kabupaten Garut yang banyak dan membuat pusing. Hampir 50 persen jumlah penduduk Garut sepertinya menggunakan Jamkesda,” kata HM Fikri.

Terkait dengan kondisi itulah, HM Fikri mengaku telah mengeluarkan pernyataan tentang pemberhentian sementara SKTM. “Tetapi Tim Kemenkes mengatakan, saya tidak perlu membuat pernyataan seperti itu karena program pemerintah saat ini adalah siapa saja dapat menggunakan pelayanan rumah sakit,” ujar HM Fikri.

“Makanya, saya mengumpulkan teman-teman wartawan di sini untuk menarik kembali pernyataan saya kemarin. Pihak Kemenkes mengatakan siap membantu dalam menyelesaikan persoalan ini. Sisa uang Jamkesmas masih sekitar Rp 22 miliar lagi,” ujarnya.

Menurut HM Fikri, jika RSUD Garut membutuhkan biaya Rp 14 miliar untuk menutupi utang yang ada, hal itu dapat diajukan kepada Menteri Kesehatan. “Untuk itu mulai dari sekarang silakan saja bagi masyarakat Garut apabila ingin berobat ke rumah sakit daerah. Tetapi, harus menahan diri juga untuk menggunakan SKTM, apabila dirasa mampu, tidak perlu menggunakan SKTM,” ujarnya.

8 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Sepupu Nunun

KOMPAS.com – Jumat, 8 Juli 2011

KOMPAS/PRIYOMBODO-KOMPAS IMAGES/BANAR FIL ARDHI Nunun Nurbaeti (kiri) dan paspor keponakannya Yane Yunarni (kanan). Pengacara Nunun, Ina Rachman mengatakan, tak ada kemiripan wajah antara Nunun dan Yane, seperti dikatakan oleh Fahmi Idris.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (8/7/2011), dijadwalkan memeriksa Yane Yunarni Alex, sepupu Nunun Nurbaeti, tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Yane akan diperiksa sebagai saksi. “Kami menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yane,” kata Johan melalui pesan singkat, Jumat. Hingga berita ini diturunkan, Yane belum terlihat di Gedung KPK.

Secara terpisah, kuasa hukum Nunun yakni Ina Rahman mengatakan, Yane akan datang. “Tapi, tidak akan didampingi kuasa hukum,” kata Ina saat dihubungi. Menurut Ina, Yane akan dimintai keterangan terkait hubungannya dengan Nunun.

KPK menetapkan Nunun sebagai tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan sejak Februari 2011. Hingga kini, Nunun belum pernah memenuhi panggilan KPK. Informasi keberadaan Nunun masih misterius. Sepengetahuan KPK, Nunun yang kini menjadi buronan internasional itu berada di Thailand.

Sementara, nama Yane pertamakali diungkap ke publik oleh mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris. Fahmi menuding, Nunun, menggunakan paspor Yane. “Wajah Yane itu mirip sekali dengan Nunun. Jadi, kalau dia sudah memegang itu, ya sudah bisa jadi paspor dia,” ujar Fahmi.

Fahmi menuturkan, setelah berada di Thailand, Nunun sempat menggunakan paspor keponakannya tersebut ke Vietnam. Setelah itu, lanjut Fahmi, Nunun memakai paspor yang sama untuk melakukan perjalanan ke Phnom Penh, Kamboja. Yane, kata Fahmi, mengetahui bahwa paspornya dipakai oleh Nunun.

8 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Setoran Pajak Cukai: Potensi Kerugian Negara Rp 20,8 M Diselamatkan

SUARA MERDEKA CyberNews – Jum’at, 08 Juli 2011


Kudus, CyberNews.
Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kudus pada periode Juni lalu berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 20.824.793.000. Nominal sebesar itu merupakan setoran yang seharusnya diterima negara terkait proses produksi rokok yang dilakukan sejumlah pabrikan.

Kepala KPPBC, Hary Budi Wicaksono, melalui Kasubsi Layanan Informasi, Zaini Rasidi, menyatakan pada periode tersebut terdapat sembilan pelanggaran ketentuan di bidang cukai.

“Seharusnya mereka menyetor ke kas negara melalui pembelian pita cukai, tetapi tidak dilakukan,” katanya, Jumat (8/7). Ditambahkannya, kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Jepara (6 kasus), disusul Kudus (2 kasus) dan Pati (1 kasus).

Adapun pelanggaran yang dilakukan diantaranya tidak melaporkan produksi rokok yang dihasilkannya, tidak mengurus perizinan, penyimpangan proses produksi, dan pengiriman paket rokok ilegal.

Aparat juga menemukan pelanggaran lainnya seperti produksi rokok tanpa disertai pita cukai atau menggunakan pita cukai bekas. Tak hanya itu, pihaknya juga mendapati perusahaan rokok yang sudah diblokir izinnya tetapi masih tetap berproduksi.

Penyimpangan Ketentuan

Sedangkan untuk potensi kerugian negara yang diselamatkan terbesar terjadi pada kasus yang terjadi di Kabupaten Kudus pada 18 Juni lalu. Pada saat itu, petugas mendapati adanya penyimpangan pada proses produksi rokok sigaret keretek tangan (SKT).

Pelanggaran yang dimaksud yakni sebagian proses produksinya menggunakan mesin. Hal tersebut dianggap melanggar pasal 4 huruf c ayat 2 (a) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007. Setelah dikalkulasi, nominal yang dapat  diselamatkan mencapai Rp 20.514.612.400.

Temuan lainnya, petugas mendapati produksi rokok yang dilekati pita cukai bekas di Kabupaten Pati. Akibat produksi  rokok jenis sigaret keretek mesin tersebut, potensi kerugian negara yang diselamatkan mencapai Rp 121.650.000.

( Anton WH / CN33 / JBSM )

8 Juli 2011 Posted by | KUDUS | Tinggalkan komentar

Birokrasi Pencairan Dana Kesejahteraan Nelayan Berbelit-belit

SUARA MERDEKA CyberNews – Jum’at, 08 Juli 2011

Pati, CyberNews. Mengkritisi implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), peraturan itu malah dirasa menyulitkan nelayan untuk mendapatkan dana kesejateraan. Sebab birokrasi pencarian dana kesejateraan bagi nelayan malah menjadi berbelit-belit.

“Untuk mendapatkan dana kesejahteraan, seorang nelayan yang tengah tertimpa musibah atau kesulitan, harus melalui sejumlah birokrasi terlebih dahulu,” ungkap Wahono, salah satu tokoh nelayan di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jumat (8/7).

Diuraikan, awalnya nelayan harus mengajukan permohonan dana kesejahteraan itu ke Dinas Perikanan dan Kelautan (Dislautkan) Kabupaten Pati. Oleh Dislautkan, permohonan tersebut diajukan ke sekretaris daerah serta bupati untuk dimintakan rekomendasi atau persetujuan.

Selanjutnya, bila dikabulkan rekomendasi itu diserahkan kembali ke Dislautkan dan barulah dana kesejahteraan itu bisa dicairkan. “Proses seperti ini kan berbelit-belit dan menyita banyak waktu. Padahal, itu hak nelayan karena 1 persen dari 2,85 persen retribusi TPI itu untuk kesejahteraan nelayan,” ujarnya.

Menurut data yang dia himpun, pada 2010 total raman (perhitungan nilai jual ikan) dari semua TPI yang ada di Kabupaten Pati lebih kurang mencapai Rp 177 miliar. Sementara sampai sejauh ini dana yang telah dialokasikan untuk nelayan baru berkisar Rp 335 juta.

“Bila dihitung, 1 persen dari Rp 177 milyar, yang untuk kesejahteraan itu sudah berapa banyak. Kemudian, jika dibandingkan dengan dana yang baru dialokasikan untuk kesejahteraan nelayan hingga saat ini, lalu sisanya dikemanakan,” tanyanya.

Terkait birokrasi, dia mendesak agar Pemerintah Kabupaten Pati dapat menyederhanakan proses pencairan dana tersebut. Sehingga, nelayan tidak perlu lagi melalui banyak birokrasi dan menunggu terlalu lama untuk memperoleh dana kesejahteraan.

( Yudha Putra K / CN27 / JBSM )

8 Juli 2011 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: