KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Polres Belum Temukan Bukti Korupsi: DPRD Bantah Desak Penyelidikan Kasus Obat


SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 07 Juli 2011


Purworejo, CyberNews.
 Isu yang menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten Purworejo telah mendesak penyidik Polres Purworejo untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus pengadaan obat Dinas Kesehatan (Dinkes) tahun 2010 dibantah keras oleh lembaga legislatif ini. Sejumlah anggota DPRD justru mengaku kaget begitu mendengar kabar tersebut.

“Tidak ada keputusan resmi lembaga DPRD yang berisi atensi apalagi mendesak aparat kepolisian untuk menyelidiki kasus tertentu, termasuk kasus pengadaan obat. Itu kabar yang menyesatkan dan bertendensi mendiskriditkan lembaga DPRD,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo H Muh Dahlan SE yang dimintai konfirmasi Suara Merdeka, kemarin.

Dikatakan politisi PKB, akhir tahun 2010 lalu pengadaan obat dari anggaran yang bersumber dari DAK memang sempat menjadi isu hangat diinternal DPRD. Bahkan sempat muncul wacana mem-pansuskan kegiatan tersebut lantaran proses lelang yang terjadi sampai berkali-kali.

Namun, dalam perkembangannya proses pengadaan obat itu dipandang tidak bermasalah setelah ada penjelasan yang utuh dari Dinas Kesehatan (Dinkes). “Seingat saya sempat terjadi kekosongan obat di sejumlah Puskesmas. Justru pengadaan obat
yang memang pekerjaanya tidak sampai 100 % membantu pemerintah sehingga proses pelayanan kesehatan tidak sampai terganggu secara prinsipil,” katanya.

Lebih lanjut diungkapkan Muh Dahlan, berdasarkan penjelasan dari Dinkes, pengadaan obat itu tidak sampai 100 % lantaran terburu tutup tahun. Kendati demikian, sesuai dengan regulasi yang ada rekanan telah dikenakan denda dan itu
sudah terbayarkan. “Kami jadi bingung mengapa DPRD secara kelembagaan di-fait accompli dalam persoalan ini,” katanya.

Ditegaskan Ketua DPC PKB ini, secara politis fraksinya juga tidak pernah bersikap mendesak penyidik Polres untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut. Dikabarkan, kasus ini sebenarnya juga sudah pernah disidik kejaksaan, tapi karena tidak cukup bukti akhirnya dihentikan.

Wakil Ketua DPRD Angko Setiyarso Widodo membenarkan, secara kelembagaan tidak ada sikap resmi DPRD untuk mendesak Polres Purworejo melakukan penyelidikan. “Penyidik itu independen, jadi tidak boleh ada intervensi termasuk dari lembaga legislatif,” katanya.

Menurut Angko, isu tersebut harus diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak terkait, aparat kepolisian, termasuk masyarakat. “Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan dengan menghembuskan isu tersebut,” katanya.

Dari penelusuran Suara Merdeka, Polres Purworejo memang tengah melakukan penyelidikan kasus pengadaan obat. Penyelidikan dilakukan setelah adanya laporan dari orang yang mengaku bernama Muhaimin Abdurrahman, warga Cangkrep yang mengkalim dari LSM Masyarakat Purworejo Pecinta Kesehatan. Namun setelah dicek di wilayah Cangkrep, nama itu tidak ditemukan. Termasuk dengan LSM tersebut tidak jelas kedudukan hukumnya.

Janji Obyektif

Kapolres Purworejo AKBP Priyo Waseso SSi MPP di sela-sela menerima audiensi Tim SM yang terdiri dari Redaktur Pelaksana(Redpel) Gunawan Permadi, Kepala Desk Kedu-DIY Nugroho Dwiadhiseno, Redaktur Suara Kedu Tavifrudi, serta perwakilan dari Indonesia Police Watch (IPW) Jawa Tengah membenarkan pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus pengadaan obat tersebut.

“Dalam beberapa kali rapat paripurna, sejumlah fraksi menyorot proses pengadaan obat. Makanya kami berusaha merespon dengan melakukan penyelidikan. Tapi kami memberikan garansi prosesnya tetap sesuai dengan kuredor hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan Priyo, sudah ada beberapa saksi yang diperiksa, baik dari panitia lelang maupun pihak terkait lainnya. Namun pihaknya belum menemukan bukti yang kuat untuk bisa menentukan tersangka. “Kami belum bisa menentukan tersangka karena belum mendapatkan bukti kuat dugaan korupsi. Masih kami dalami terus,” katanya.

Menurut Priyo, belum tentu kasus itu dinaikkan ke tingkat penyidikan, apalagi jika tidak ditemukan cukup bukti tentu akan dihentikan. Hasil penyelidikan akan digelar di Polda serta dimintakan audit ke BPKP untuk mengetahui ada tidaknya kerugian negara. “Belum terang benderang,” katanya.

Priyo menambahkan, pihaknya memastikan proses penyelidikan akan dilakukan secara obyektif. Artinya penyelidikan tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pihak tertentu. “Sekali lagi kalau tidak cukup bukti tentu tidak mungkin dipaksakan naik ke penyidikan,” tandasnya.

( Nur Kholiq / CN32 / JBSM )

7 Juli 2011 - Posted by | PURWOREJO

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: