KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dugaan Korupsi Mantan Bupati Sragen: BPKP Masih Hitung Kerugian Negara

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 07 Juli 2011

Semarang, CyberNews. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih terus menghitung jumlah kerugian negara akibat dugaan tindak korupsi penyalahgunaan kas daerah APBD 2003-2010 yang dilakukan mantan Bupati Sragen Untung Wiyono.

Kepala BPKP Jawa Tengah Mochtar Hussein menegaskan, pihaknya masih terus melakukan investigasi dan mendalami kasus tersebut. Diperkirakan proses audit kerugian di lapangan ini akan selesai dua hingga tiga pekan ke depan.

“Kasus ini cukup menarik dan menjadi perhatian publik apalagi dugaan kerugian diperkirakan lebih dari Rp 40 miliar. Kita masih proses penghitungan dan klarifikasi di lapangan, tunggu saja perkembangannya,” ungkap Mochtar saat dihubungi Suara Merdeka, Kamis (7/7) malam.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah sendiri cukup fokus untuk menyelesaikan kasus mantan orang nomer satu di Sragen itu. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Setia Untung Arimuladi mengungkapkan, tim penyidik sudah bekerja secara optimal untuk menegakkan hukum baik melalui tindakan represif termasuk juga berupaya keras dalam mengembalikan kerugian keuangan negara yang dalam kasus kali ini terbilang fantastis.

Kerugian hingga Rp 40 miliar yang dilakukan Untung Wiyono diduga dilakukan sejak tahun 2003-2010. Saat itu ia membutuhkan dana untuk kepentingan diluar kedinasan dan selanjutnya bersama Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Kushardjono dan Kepala Bagian Kas Daerah Sri Wahyuni, memindahkan dana dari kas daerah ke PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR BKK Karangmalang Sragen dalam bentuk deposito. Sertifikat deposito inilah yang dijadikan agunan untuk permohonan pinjaman/kredit yang ditotal nilai pinjamannya mencapai Rp 42,51 miliar.

Hingga kini, Untung Arimuladi mengungkapkan, sudah ada 52 saksi yang diperiksa terkait kasus mantan bupati Sragen ini. Saat disinggung, mengenai upaya penyitaan aset ataupun pemblokiran rekening tersangka, pihak kejaksaan masih enggan memberikan keterangan. Dua nama diatas yakni Kushardjono dan Sri Wahyuni juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati.

“Kita tunggu saja hasil penyidikan lebih lanjut ok. Yang jelas tim penyidik bekerja secara transparan, proporsional dan profesional,” imbuh Aspidsus.

( Modesta Fiska / CN32 / JBSM )

7 Juli 2011 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Modus-modus Mafia Tender

Parlemen

KOMPAS.com – Kamis, 7 Juli 2011

JAKARTA, KOMPAS.com — Praktik dugaan mafia tender di DPR berkaitan erat dengan para pengusaha yang menjadi legislator. Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik Ade Irawan mengungkapkan, para pengusaha tersebut umumnya sengaja memasuki parlemen untuk memperkuat bisnis mereka.

“Seperti Nazaruddin, setelah berpolitik, usahanya makin meningkat,” kata Ade saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/7/2011).

Nama Nazaruddin disebut-sebut sebagai mafia tender yang berpraktik di DPR. Sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan dia sering memenangkan tender proyek-proyek pemerintah. Pemberitaan Koran Tempo hari ini menyebutkan, proyek pemerintah yang dimenangkan sejumlah perusahaan terkait dengan M Nazaruddin dalam empat tahun terakhir ini nilainya mencapai Rp 1,3 triliun. Salah satunya adalah proyek pengadaan alat bantu belajar mengajar pendidikan dokter di Kementerian Kesehatan tahun 2009 yang tendernya dimenangkan PT Mahkota Negara. Perusahaan tersebut didirikan Nazaruddin dan saudaranya, M Natsir.

Selain itu, ada pula proyek pengadaan alat bantu yang sama pada 2010 senilai Rp 417 miliar yang dimenangkan PT Buana Ramosari Gemilang. Meski bukan milik Nazaruddin, diduga orang-orang kepercayaan Nazaruddin memakai nama perusahaan itu untuk ikut tender.

Menurut Ade, para anggota DPR yang diduga menjadi mafia tender itu biasa berpraktik dengan modus mendorong suatu perusahaan miliknya atau perusahaan yang berafiliasi dengan perusahannya untuk memenangkan tender-tender pemerintah. Hal tersebut mudah mereka lakukan. Apalagi, kata Ade, proses pembahasan tender pemerintah di parlemen tidak pernah melibatkan publik.

“Sangat mudah menciptakan. Caranya dibuka proyek tender, dibuat seolah-olah sesuai tata cara, ada pengarahan. Apalagi, pembahasannya tidak melibatkan publik, hanya pemerintah dan DPR,” katanya.

Para mafia tender tersebut, menurut dia, biasanya memiliki banyak perusahaan. Mereka juga biasa memakai bendera perusahaan lain untuk memenangkan tender. “Atau dia pakai perusahaan lain, istilahnya subkontrak. Itu untuk pengalihan saja supaya tidak terlihat. Banyak perusahaan dia yang dapat (tender),” ungkap Ade.

Hal itu seperti dalam kasus pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008. Direktur Utama PT Alfindo Arifin Ahmad mengaku bahwa perusahaannya itu hanya dipinjam oleh PT Mahkota Negara untuk memenangkan proyek tersebut. Direktur PT Mahkota Negara Marisi Martondang membantah hal itu.

Berdasarkan laporan Koran Tempo, Marisi disebut sebagai orang dekat Nazaruddin. Selain Marisi, istri Nazaruddin yakni Neneng Sri Wahyuni juga menjadi terperiksa dalam kasus itu. Demikian juga Mindo Rosalina Manulang, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet yang disebut-sebut sebagai bawahan Nazaruddin di PT Anak Negeri.

“Dia bisa bikin perusahaan fiktif, dia dorong ke sana, bikin perusahaan, pakai bendera perusahaan lain,” ujar Ade.

Modus lainnya, menurut Ade, para mafia tender “menjual” proyek pemerintah ke perusahaan lain yang bersedia menyediakan fee bagi mereka. “Rekayasa spek, diarahkan ke perusahaan yang akan menang tender. Bisa proyek itu diarahkan ke perusahaan milik si anggota dan atau milik pemerintah, bisa juga diarahkan ke perusahaan lain yang bisa memberikan fee,” paparnya.

Dia mengatakan, untuk mencegah praktik mafia tender, DPR dapat menggelar proses tender secara terbuka atau secara elektronik untuk semua proyek yang tengah dibahas.

“Sehingga, bisa ditelusuri perusahaan yang ikut tender. Yang menang tender itu pemiliknya siapa, latar belakangnya, sehingga kita tidak sulit tracking,” ujar Ade.

“Titik perhatian bukan cuma pada saat tender, tapi juga saat penyusunan anggaran. Jelas kebutuhannya apa, speknya apa,” ujarnya.

Selain itu, menurut Ade, KPK harus mulai mengusut praktik mafia tender di DPR tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan mengikuti proses penganggaran di DPR.

“Kalau dilihat proses formalnya saja susah karena deal-nya di luar itu. KPK harus melihat tempat-tempat rawan itu,” ungkap Ade.

7 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pengusaha Jadi Politisi, Mafia Tender Rawan

KOMPAS.com – Kamis, 7 Juli 2011

JAKARTA, KOMPAS.com — Rekam jejak mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di sejumlah tender proyek pemerintah yang mencurigakan menyiratkan potensi terjadinya perselingkuhan antara kepentingan politik dan bisnis. Kerawanan ini adalah buntut dari kenyataan banyaknya politisi Indonesia berlatar belakang pengusaha.

“Berdasarkan penelitian kita, 44,6 persen anggota DPR periode 2009-2014 itu adalah pengusaha. Latar belakang pengusaha itu bisa menjadi korelasi munculnya mafia tender,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, Kamis (7/7/2011).

Ia ditanya pendapatnya mengenai potensi terjadinya mafia tender di institusi pemerintah yang melibatkan para politisi. Koran Tempo, Kamis, melaporkan, nilai proyek yang dimenangkan sejumlah perusahaan terkait Nazaruddin dalam empat tahun terakhir lebih dari Rp 1,3 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, dan Badan Pemeriksan Keuangan tengah menelusuri seluruh proyek tersebut karena dinilai mencurigakan.

Menurut Abdullah, sebagai politisi, para pengusaha memiliki akses leluasa ke sejumlah pihak yang dapat melempangkan urusan bisnis mereka. Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan mengatakan, lazimnya, para pengusaha tersebut tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga kerap dijadikan mesin penghasil uang bari partai politik pengusungnya. “Ada uang yang ke dia, elite partai lainnya, dibagi-bagi. Makanya partai memberikan keleluasaan,” ucap Ade.

Selanjutnya, untuk mencegah praktik mafia tender, Abdullah berpendapat, DPR seharusnya memperketat kode etik anggota dewan yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Harus dipertegas bahwa anggota dewan tidak diperbolehkan mengikuti pembahasan suatu proyek yang bidangnya berkenaan dengan bidang bisnisnya.

Proses tender pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, diduga diwarnai suap yang melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran Duta Graha Indah Mohamad El Idris. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Belakangan, Nazaruddin yang merupakan anggota DPR Komisi VII juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

7 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ada Keganjilan Dalam Penyewaan Merpati

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 07 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Tim penyidik Kejaksaan Agung menemukan adanya indikasi keganjilan terkait penyewaan pesawat PT Merpati Nusantara Airlines.

Direktur Penyidikan, M Jasman Panjaitan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) menyatakan, keganjilan tersebut, mengenai masalah penyewaan pesawat PT. Merpati pada tahun 2006, yang dinilai telah merugikan negara sebesar 1 juta dolar AS atau hampir Rp 9 miliar.

“Kami menemukan kasus itu masalah penyewaan pesawat sebanyak 2 unit dari Amerika Serikat. Waktu itu, disepakati harga sewa 500 ribu dolar AS per unit. Didalam kontrak itu ada dua unit sudah dibayarkan dengan ketentuan, sudah terkirim 2007, ternyata tidak pernah dikirim, itu laporan yang kami terima,” ujar Jasman kepada wartawan di gedung bundar, Kejagung, Jakarta, Kamis (7/7).

Menurut Jasman, ada keganjilan dalam penyewaan tersebut, karena dilakukan bukan di China melainkan di Amerika Serikat, sementara pesawat ada di China. Akan tetapi, hingga saat ini pesawat urung sampai juga di Indonesia, padahal sudah tahun 2011 dan uang sewa pun telah dikucurkan miliaran rupiah.

“Ya, Rp 9 miliar lah, uang sudah terkirim. Kami selidiki, kerugian negara 1 juta dolar AS waktu itu,” ucapnya.

Tim penyidik pada Jampidsus masih melakukan tahap penyelidikan, untuk mengusut kasus ini, mengenai apakah saat penyewaan tersebut ada ijin pada Menteri BUMN dan Komisarisnya.

“Kita lagi mencari dulu ada perbuatan melawan hukumnya. Apakah penyewaan itu memerlukan ijin Meneg BUMN, itu masih didalami. Apakah mereka boleh tidak melakukan seperti itu,” tegas Jasman Panjaitan.

( Budi Yuwono / CN32 / JBSM )

7 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

LPSK, Satgas PMH, dan Menkumham Bahas Perlindungan terhadap Pelapor

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 07 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Siang ini (7/7), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH), bersama Manteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengadakan pertemuan. Salah satu agenda yang dibahas adalah soal perlindungan terhadap pelapor, terutama dalam kasus korupsi.

“Kedepannya saya menilai, penegak hukum seharusnya sudah mempertimbangkan whistle blower, agar ke depan bisa untuk justice collaborator yang lain,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai saat ditemui di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (7/7).

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Sekretaris Satgas Denny Indrayana dan anggota Satgas Mas Ahmas Santosa.

( Mahendra Bungalan / CN33 / JBSM )

7 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Terkait “Whistle Blower”: MA Dinilai Perlu Terbitkan Surat Edaran

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 07 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Mahkamah Agung (MA) dinilai perlu menerbitkan surat edaran terkait wistle brower (peniup peluit) atau pihak yang termasuk sebagai pelaku pelapor.

Hal ini dikatakan pengacara Agus Condro, Firman Wijaya kepada wartawan, Kamis (7/7). Menurutnya, surat edaran MA diperlukan sebagai acuan bagi hakim yang menangani perkara whistle blower.

Selain itu, Firman menambahkan, koordinasi antara aparat penegak hukum, Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Polri, KPK, dan LPSK untuk membuat perlindungan bagi whistle blower dan justice collaborator.

“Koordinasi dilakukan sebagai amanat Agus Condro dan masyarakat lainnya untuk tidak lari dari tanggung jawab hukum dan tetap membantu aparat hukum mengungkap tindak pidana korupsi dan kasus serius crime lainnya,” ujar Firman.

( Mahendra Bungalan / CN27 / JBSM )

7 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Penegak Hukum Diminta Perhatikan Peran Pelaku Pelapor

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 07 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Penegak hukum dalam hal ini jaksa dan hakim memberi perhatian dan penghargaan terhadap terdakwa yang menjadi pelaku pelapor. Hal ini dikatakan anggota satuan tugas mafia hukum Mas Ahmad Santosa di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (7/7).

Ota, sapaan Mas Ahmad Santosa, menambahkan, pelaku yang bekerjasama atau istilahnya pelapor pelaku harus diberikan insentif. Seperti yang dilakukan Agus Condro. “Tadi, hari ini Pak Denny dan saya atas nama Satgas baru saja ketemu Agus Condro. Kita mendengarkan sendiri dari Agus Condro betapa dia sangat kecewa, karena vonisnya kelihatannya memang betul lebih ringan. Tapi tidak signifikan buat seorang pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator seperti Agus Condro,” ujar Ota.

Meski begitu, Ota mengatakan, pihaknya tetap menghargai putusan pengadilan terhadap Agus Condro. “Putusan pengadilan jangan kita persoalkan, karena itu menyangkut independensi hakim dan pengadilan,” ujar Ota.

( Mahendra Bungalan / CN32 / JBSM )

7 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

LBH Semarang Siap Tampung Pengaduan Hakim Nakal

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 07 Juli 2011

  • KY Rekomendasikan Sanksi Bagi 125 Hakim


Semarang, CyberNews. 
Komisi Yudisial (KY) hingga saat ini telah merekomendasikan sanksi terhadap 125 hakim yang melakukan pelanggaran kode etik kepada Mahkamah Agung. Data sampai akhir Mei lalu, tercatat 424 hakim yang dipanggil, namun hanya 407 orang saja yang memenuhi panggilan tersebut. Dari jumlah tersebut, KY meminta agar hakim yang melanggar kode etik ini dijatuhi teguran tertulis (68), pemberhentian sementara (40) hingga diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat) bagi 17 hakim.

“Kita rekomendasikan bisa disetujui atau tidak oleh Majelis Kehormatan Hakim, tetapi sudah 10 hakim yang disidang dan ada enam yang diberhentikan tidak hormat,” ungkap Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Muzayyin Mahbub yang ditemui di sela Deklarasi Posko Pemantauan Peradilan Bersih kerjasama KY dan Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Semarang di kantor LBH Jalan Parangkembang Raya, Kamis (7/7).

Selama ini KY menerima laporan pengaduan dari masyarakat serta sejumlah temuan yang nantinya bakal ditelaah. Setelah cukup bukti maka proses klarifikasi kepada hakim bersangkutan. Untuk mengoptimalkan peran pengawasan KY maka dibentuklah Posko Pemantauan Peradilan agar masyarakat bisa ikut terlibat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Mahbub menuturkan, setelah sembilan posko dibentuk tahun 2010 maka tahun ini ada sembilan posko lanjutan diantaranya Aceh, Padang, Bandung, Yogyakarta termasuk Semarang sehingga total terdapat 19 posko. Secara yuridis, KY memang tidak memungkinkan membuat kantor perwakilan sehingga ada kendala untuk menjangkau masyarakat di level bawah. “Kita juga perlu mengoptimalkan peran jejaring khususnya NGO untuk menjalankan fungsi pemantauan peradilan,” terang Mahbub yang didampingi Direktur LBH Semarang Slamet Haryanto.

Pengamat hukum Unissula Semarang Rahmad Bowo menilai, keberadaan posko di daerah akan memudahkan publik mengakses keadilan dengan melaporkan perilaku aparat penegak hukum khususnya hakim. “Posko akan memudahkan dalam pelaporan tidak harus ke Jakarta, tapi diperlukan pula infrastruktur etika untuk membangun moral hakim serta secara preventif mencegah tindakan pelanggaran kode etik,” katanya.

( Modesta Fiska / CN32 / JBSM )

7 Juli 2011 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

Polres Belum Temukan Bukti Korupsi: DPRD Bantah Desak Penyelidikan Kasus Obat

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 07 Juli 2011


Purworejo, CyberNews.
 Isu yang menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten Purworejo telah mendesak penyidik Polres Purworejo untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus pengadaan obat Dinas Kesehatan (Dinkes) tahun 2010 dibantah keras oleh lembaga legislatif ini. Sejumlah anggota DPRD justru mengaku kaget begitu mendengar kabar tersebut.

“Tidak ada keputusan resmi lembaga DPRD yang berisi atensi apalagi mendesak aparat kepolisian untuk menyelidiki kasus tertentu, termasuk kasus pengadaan obat. Itu kabar yang menyesatkan dan bertendensi mendiskriditkan lembaga DPRD,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo H Muh Dahlan SE yang dimintai konfirmasi Suara Merdeka, kemarin.

Dikatakan politisi PKB, akhir tahun 2010 lalu pengadaan obat dari anggaran yang bersumber dari DAK memang sempat menjadi isu hangat diinternal DPRD. Bahkan sempat muncul wacana mem-pansuskan kegiatan tersebut lantaran proses lelang yang terjadi sampai berkali-kali.

Namun, dalam perkembangannya proses pengadaan obat itu dipandang tidak bermasalah setelah ada penjelasan yang utuh dari Dinas Kesehatan (Dinkes). “Seingat saya sempat terjadi kekosongan obat di sejumlah Puskesmas. Justru pengadaan obat
yang memang pekerjaanya tidak sampai 100 % membantu pemerintah sehingga proses pelayanan kesehatan tidak sampai terganggu secara prinsipil,” katanya.

Lebih lanjut diungkapkan Muh Dahlan, berdasarkan penjelasan dari Dinkes, pengadaan obat itu tidak sampai 100 % lantaran terburu tutup tahun. Kendati demikian, sesuai dengan regulasi yang ada rekanan telah dikenakan denda dan itu
sudah terbayarkan. “Kami jadi bingung mengapa DPRD secara kelembagaan di-fait accompli dalam persoalan ini,” katanya.

Ditegaskan Ketua DPC PKB ini, secara politis fraksinya juga tidak pernah bersikap mendesak penyidik Polres untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut. Dikabarkan, kasus ini sebenarnya juga sudah pernah disidik kejaksaan, tapi karena tidak cukup bukti akhirnya dihentikan.

Wakil Ketua DPRD Angko Setiyarso Widodo membenarkan, secara kelembagaan tidak ada sikap resmi DPRD untuk mendesak Polres Purworejo melakukan penyelidikan. “Penyidik itu independen, jadi tidak boleh ada intervensi termasuk dari lembaga legislatif,” katanya.

Menurut Angko, isu tersebut harus diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak terkait, aparat kepolisian, termasuk masyarakat. “Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan dengan menghembuskan isu tersebut,” katanya.

Dari penelusuran Suara Merdeka, Polres Purworejo memang tengah melakukan penyelidikan kasus pengadaan obat. Penyelidikan dilakukan setelah adanya laporan dari orang yang mengaku bernama Muhaimin Abdurrahman, warga Cangkrep yang mengkalim dari LSM Masyarakat Purworejo Pecinta Kesehatan. Namun setelah dicek di wilayah Cangkrep, nama itu tidak ditemukan. Termasuk dengan LSM tersebut tidak jelas kedudukan hukumnya.

Janji Obyektif

Kapolres Purworejo AKBP Priyo Waseso SSi MPP di sela-sela menerima audiensi Tim SM yang terdiri dari Redaktur Pelaksana(Redpel) Gunawan Permadi, Kepala Desk Kedu-DIY Nugroho Dwiadhiseno, Redaktur Suara Kedu Tavifrudi, serta perwakilan dari Indonesia Police Watch (IPW) Jawa Tengah membenarkan pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus pengadaan obat tersebut.

“Dalam beberapa kali rapat paripurna, sejumlah fraksi menyorot proses pengadaan obat. Makanya kami berusaha merespon dengan melakukan penyelidikan. Tapi kami memberikan garansi prosesnya tetap sesuai dengan kuredor hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan Priyo, sudah ada beberapa saksi yang diperiksa, baik dari panitia lelang maupun pihak terkait lainnya. Namun pihaknya belum menemukan bukti yang kuat untuk bisa menentukan tersangka. “Kami belum bisa menentukan tersangka karena belum mendapatkan bukti kuat dugaan korupsi. Masih kami dalami terus,” katanya.

Menurut Priyo, belum tentu kasus itu dinaikkan ke tingkat penyidikan, apalagi jika tidak ditemukan cukup bukti tentu akan dihentikan. Hasil penyelidikan akan digelar di Polda serta dimintakan audit ke BPKP untuk mengetahui ada tidaknya kerugian negara. “Belum terang benderang,” katanya.

Priyo menambahkan, pihaknya memastikan proses penyelidikan akan dilakukan secara obyektif. Artinya penyelidikan tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pihak tertentu. “Sekali lagi kalau tidak cukup bukti tentu tidak mungkin dipaksakan naik ke penyidikan,” tandasnya.

( Nur Kholiq / CN32 / JBSM )

7 Juli 2011 Posted by | PURWOREJO | Tinggalkan komentar

Hakim Syarifuddin Tolak Diperiksa

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 07 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Hakim hakim non aktif Syarifuddin Umar menolak menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal seharusnya, tersangka kasus suap itu diperiksa untuk tersangka lainnya, Puguh Wirawan.

Hakim pengawas kepailitan tersebut menolak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK. Ditemui usai pemeriksaan, Syarifuddin mengungkapkan alasannya untuk menolak pemeriksaan.

hakim yang bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu bersikukuh tidak menerima suap dari Kurator PT Skycamping Indonesia, Puguh Wirawan. Atas dasar tersebut, ia pun tidak mau memberikan keterangan mengenai Puguh yang berstatus tersangka pemberi suap.

“Saya memandang diri saya karena akan di split perkara, maka saya sebagai saksi mahkota tentu keberatan dan tidak ada dasar,” ujar Syarifuddin kepada pers, Kamis (7/7).

Hakim yang pernah berkarir di PN Makassar itu juga mempermasalahkan pemeriksaannya yang tidak boleh didampingi oleh kuasa hukum.

Alasan lain dirinya menolak pemeriksaan karena keberatan dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang dinilainya keliru.

“Intinya bahwa keberatan saya tadi mengenai berita acara yang dicantumkan pada tanggal 2 Juni 2011. Teman-teman kan tahu, kejadiannya di rumah tanggal 1 Juni, Puguh datang ke rumah. Soal suap itu nanti akan dibuktikan,” papar Syarifuddin yang mengenakan kemeja batik warna hijau.

Kuasa hukum Syarifuddin, Hotma Sitompul mengaku akan mengirim surat keberatan kepada KPK karena dirinya dilarang mendampingi pemeriksaan kliennya. Ia juga keberatan dengan aturan yang melarang tersangka tidak boleh membawa alat komunikasi saat menjalani pemeriksaan.

“Kami akan bikin surat. Kenapa penasihat hukum dilarang masuk lebih dari dua orang, sementara di KPK bisa bolak-balik 10 orang (petugas) KPK. Kenapa tidak boleh bawa telepon? Apakah KPK masih tunduk pada azas praduga tak bersalah?” kata Hotma.

( Mahendra Bungalan / CN33 / JBSM )

7 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: