KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Diberikan Dana Dikorupsi, Wujud Buku Dibiarkan Mangkrak

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 06 Juli 2011

Wonogiri, CyberNews. Kasus mangkraknya ratusan ribu eksemplar buku bantuan dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) pusat, mengundang keprihatinan berbagai pihak. Pasalnya, ketika dulu bantuan pengadaan buku diberikan dalam wujud dana dikorupsi, tapi saat diterimakan dalam wujud buku malah dibiarkan mangkrak.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gagasan Anak Negeri (GAN) Wonogiri, Triyono ‘Kontak’ Raharjo, mengatakan, sepertinya tidak ada pilihan yang baik dalam menyikapi penerimaan bantuan buku dari pemerintah pusat. Kata Triyono, dulu ketika diberikan dalam wujud dana, anggaran pengadaan buku malah dikorupsi.

Kasus ini, meminta tumbal tiga pejabat Disdik dipindana penjara selama 1,5 sampai 3 tahun penjara. Ketiganya adalah Kepala Disdik Drs Roeswardiyatmo MPd, Kasubdin TK-SD Drs Purwanto GP dan Kasi Sarana Prasarana (Sapras) Drs Soesilo MPd.

Kini ketiga polanya diganti dengan penyerahan wujud buku langsung, ternyata malah dibiarkan mangkrak berbulan-bulan di gudang buku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdik Kabupaten Wonogiri, dan terancam rusak dimangsa rayap. “Mencermati kasus ini, kiranya perlu dipertanyakan masih adakah komitmen para pejabat Disdik dan jajaran Pemkab Wonogiri, untuk memajukan pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Wonogiri? Utamanya dalam upaya mewujudkan pendidikan murah dan gratis bagi para siswa,” tegas Triyono.

Seperti pernah diberitakan (SM, 6/7), karena terlalu lama disimpan di gudang, kini memunculkan kekhawatiran buku-buku bantuan itu terancam dimangsa rayap (anai-anai).

Drs Sarjito MPd, mantan Kabid TK-SD Disdik Wonogiri, menengarai buku bantuan itu telah datang sekitar setahun lalu. Selama itu pula, dibiarkan mangkrak di dalam gudang, dan kini sebagian kemasan (packing) bungkusnya telah mulai dimangsa rayap.

Sebagai mantan Kabid TK-SD yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Perpustakaan Kabupaten Wonogiri, Sardjito, dulu merasa ikut memperjuangkan agar Kabupaten Wonogiri mendapatkan bantuan buku-buku mata pelajaran untuk sarana mencerdaskan para siswa.

Tapi ketika buku didrop ke Wonogiri, Sardjito, dimutasikan tidak menjabat lagi sebagai Kabid TK-SD. Dia dipindahtugaskan menjadi Kabid Pemuda Olahraga di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olahraga (Disbudparpora) Wonogiri.

“Saya sangat merasa prihatin sekali dengan mangkraknya buku di gudang, yang kini terancam dimangsa rayap itu,” ujarnya.

Diminta atau tidak, tambah Sardjito, lembaga DPRD selaku institusi yang berwenang memberikan kontrol, hendaknya segera sigap menyikapi temuan bantuan buku yang dibiarkan mangkrak ini. Terlebih lagi, kasus ini terlanjur mencuat ke permukaan karena telah dimuat di media massa.

Menurut Sardjito, buku bantuan itu sangat diperlukan bagi para siswa di berbagai jenjang sekolah. Yakni mulai dari SD, SMP dan SMA. Karena buku bantuan yang mangkrak di gudang itu, terdiri atas buku mata pelajaran (mapel) SD, SMP dan SMA. Yang jenisnya terdiri atas buku mapel Bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, PPKN, bahasa Inggris, kimia, bilogi, sosiologi dan geografi.

Kata Sardjito, buku bantuan itu ada rangkaiannya dengan bantuan yang telah diterima tahap awal tahun 2008. Total nilai bantuan buku ini mencapai Rp 13 miliar. Tahap awal, telah dikirim bantuan buku senilai Rp 4 miliar. “Waktu itu, langsung kami distribusikan ke sekolah-sekolah dan hanya memakan waktu dalam sepekan,” ujar Sardjito. Selepas itu, Sarjito dimutasikan dari Kantor Perpustakaan, sehingga tidak lagi mengurusi distribusi buku yang datang belakangan.

Pendistribusian buku tahap awal itu, dilakukan Sardjito pada bulan Nopember 2008, bersamaan dengan musim penghujan. Sehingga ketika sekarang ada alasan kalau mangkraknya buku bantuan yang belum didistribusikan itu, karena menghindari musim penghujan, agar bukunya tidak rusak oleh air hujan, itu dinilainya sebagai alasan pembenar yang kiranya sulit diterima oleh logika.

Ketua dan Wakil Ketua Komisi D DPRD Wonogiri, Martanto SH dan dokter Ngadiyono, mengatakan pihaknya belum tahu kalau ada bantuan buku yang dibiarkan mangkrak. Karena itu, komisinya berencana memanggil Disdik untuk meminta klarifikasi.

Kepala Disdik Kabupaten Wonogiri Drs Suparno MPd, membantah buku bantuan itu dibiarkan mangkrak. Buku itu baru didrop ke Wonogiri akhir tahun 2010 lalu. Mengapa belum didistribusikan ke sekolah-sekolah, karena pertimbangan menghindarkan musim penghujan, supaya buku tidak rusak. Distribusi buku akan segera dilakukan di musim kemarau ini.

( Bambang Purnomo / CN32 / JBSM )

6 Juli 2011 Posted by | WONOGIRI | Tinggalkan komentar

50 Persen Kuota PPDB Gakin Salah Sasaran

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 06 Juli 2011

Hasil Pencermatan Komisi IV

Solo, CyberNews. Hasil pencermatan Komisi IV DPRD Surakarta menyebutkan, hanya 50 persen kuota siswa dari keluarga yang benar-benar miskin (gakin) lolos dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sisanya atau 50 persen siswa bukan berasal dari keluarga miskin.

Anggota Komisi IV Paulus Haryoto mengatakan, program penerimaan siswa gakin yang salah sasaran itu harus dibuktikan dulu dengan melakukan kunjungan (visit). “Saya menduga, kuota gakin yang disalahgunakan ini hampir separuh. Tetapi, itu masih perlu penelitian dan pencermatan lebih lanjut dari Dikpora melalui home visit,” terangnya saat menyampaikan evaluasi pelaksanaan PPDB 2011-2012, Rabu (6/7).

Komisi IV akan memanggil Dikpora untuk menggelar rapat menindaklanjuti hal tersebut. Rapat sekaligus membahas segala hal yang berkaitan dengan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang selama ini menjadi sumber pungutan yang dilakukan di tiap sekolah selama ini.

“Dalam pertemuan itu, kita juga akan mengklarifikasi soal pengalokasian kuota gakin dalam PPDB kemarin,” urainya.

Terkait sistem penerimaan siswa gakin yang tidak tepat sasaran itu, anggota DPRD dari PDIP menegaskan, program penerimaan gakin ini baru yang pertama kalinya diterapkan di Solo. Jumlah siswa yang diterima pun cukup banyak, yakni 1.674 siswa gakin tingkat SMP sederajat dan 688 tingkat SMA sederajat.

Ia berharap, setelah program e-KTP tahun depan terlaksana akan memudahkan sekolah melakukan kroscek data dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil.

( Budi Sarmun S / CN31 / JBSM )

6 Juli 2011 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Release FITRA JATENG: Pengendalian SKPD Jateng Lemah; 6.226 Penerima Bansos Tak Berikan LPJ

Release FITRA JATENG

Pengendalian SKPD Jateng Lemah

6.226 Penerima Bansos Tak Berikan LPJ

SEMARANG – Sistem pengendalian internal di setiap SKPD Pemprov Jateng ternyata masih lemah. Berdasarkan hasil kajian Fitra Jateng terhadap LHP BPK 2010 yang disampaikan kepada DPRD Jateng, ternyata ada banyak penemuan yang membutuhkan perhatian.

Menurut Koordinator Fitra Jateng, Mayadina Rahma Musfiroh, pos belanja bantuan sosial (Bansos) terealisasi sebesar Rp 344.916.345.000 atau 97,29 persen dari Rp 354.506.325.000. Namun hasil temuan BPK menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan dari 12.430 penerima bansos, sebanyak 6.226 tidak menyampaikan laporan penggunaan dana dengan nilai realisasi sebesar Rp 8. 182. 300.000 (50.09 persen) dari realisasi pencairan.

“Pihak SKPD tidak menyusun laporan bansos. Bahkan, bendahara pengeluaran PPKD tidak membuat SPJ yang disampaikan kepada PPK untuk mendapatkan pengesahan. Sedangkan Bank Jateng tidak pernah menyampaikan bukti transfer yang telah divalidasi sebagai bukti bahwa dana telah ditransfer,” kata Mayadina.

Tentunya, kondisi ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 25 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2010 angka 7 belanja hibah. Dan tidak sesuai dengan Pergub No 80   tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan dan penatausahaan APBD. “Kami juga mengkhawatirkan, tidak adanya LPJ tersebut akan memberikan peluang kepada oknum tertentu untuk menyalahgunakan dana bansos yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat luas tidak sesuai peruntukannya,” tandasnya.

Sedangkan penemuan kedua, kata Mayadina berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pencairan belanja bantuan keuangan juga tidak sesuai dengan pedoman penatausahaan APBD tahun anggaran 2010. Realisasi belanja bantuan keuangan kepada Kab/Kota/Pemdes dan Parpol TA 2010 sebesar Rp 1.116.008.176.210 atau 97, 72 persen dari anggaran Rp. 1.142. 070.576.000.

“Hasil temuan BPK, laporan realisasi fisik dan bantuan keuangan kepada Kab/Kota menunjukkan terdapat beberapa ketidaksesuaian. Di antaranya terdapat dana bantuan Sarpras yang pencairannya tidak dilakukan secara bertahap dan dicairkan setelah 20 Desember 2010 sebesar Rp 13. 865.000.000,” tuturnya.

Sedangkan dalam Pergub tentang pedoman penatausahaan APBD TA 2010 dinyatakan dalam penyaluran bantuan keuangan dalam Kabupaten/Kota diatur bahwa pencairan dana bantuan Sarpras dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sebesar 25 persen setelah kontrak ditandatangani, dan sisanya dicairkan sesuai tahapan termin yang diatur dalam kontrak kerja.

Kemudian pelaksanaan belanja bantuan keuangan dan belanja hibah tidak sesuai dengan pedoman penatausahaan APBD 2010. Terdapat pencairan bantuan keuangan sebesar Rp 24. 650.745.000 pada tanggal 30 Desember 2010 yang menunjukkan bahwa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai 100 persen.

“Bantuan tersebut adalah bantuan keuangan kepada Kota Semarang untuk pembebasan kolam retensi. Berdasarkan laporan penggunaan dana dinyatakan bahwa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena belum ada kejelasan dari sisi hukum kepada siapa dana tersebut diberikan lantaran masih menunggu kejelasan dari Kejaksaan,” tuturnya.

Sedangkan dalam Pergub tentang pedoman penatausahaan APBD TA 2010 dinyatakan bahwa semua pelaksanaan kegiatan atau bantuan harus diselesaikan pada tahun anggaran yang bersangkutan. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka Pemprov harus melakukan penghentian pencairan bantuan tersebut. “Namun dalam realisasinya, pencairan dana tetap dilaksanakan. Meskipun sudah mendekati akhir tahun anggaran dan daerah tidak mampu menyelesaikan kegiatan tersebut,” urainya.

Akibatnya, bantuan keuangan yang belum dilaporkan penggunaannya ke Biro Administrasi dan Pembangunan Setda senilai Rp 2.049.500.000 .

Sementara itu, belanja hibah pada biro keuangan dianggarkan sebesar Rp 68.368.269.000 dan telah direalisasikan Rp 68.261.172.243. Dana hibah tersebut diberikan kepada KONI Rp 29.500.000.000 kepada PAPOR Rp 1 miliar kepada BAPOPSI Rp 2,2 miliar.

Hasil temuan BPK, imbuhnya,  menunjukkan bahwa tidak ada evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah. Belanja hibah KONI dan PAPOR tidak dilengkapi LPJ triwulan secara lengkap. Dan belanja hibah pada instansi vertikal (Kodam, TNI AU, TNI AL, POLDA) tidak dilaporkan kepada Mendagri sebesar Rp 3.490.000.000. “Hal tersebut menyalahi aturan Permendagri No 25 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2010 angka 7 huruf c,” jelasnya.

Berdasarkan kondisi tersebut FITRA Jawa Tengah merekomendasikan agar pertama, pemerintah memperbaiki dan memperketat sistem pengendalian internal masing-masing SKPD agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Kedua, pelaksanaan anggaran harus sesuai pada tata perundangan yang berlaku, ketiga, Revitalisasi distribusi Bansos agar lebih tepat sasaran dan akuntabel. (*)

6 Juli 2011 Posted by | JEJARING KP2KKN | Tinggalkan komentar

KPK-Timwas Century Gelar Rapat Tertutup

KOMPAS.com – Rabu, 6 Juli 2011

 

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
ilustrasi

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan Tim Pengawas Kasus Bank Century (Timwas Century) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/7/2011).

Rapat yang akan membahas perkembangan penyelidikan terkait bailout Bank Century tersebut akan berlangsung tertutup. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha menyampaikan hal tersebut, Rabu. “Rapat (dimulai) sekitar pukul 11,” katanya saat ditemui di Gedung KPK.

Menurut Priharsa, rapat tersebut akan dihadiri anggota Timwas Century dan semua unsur pimpinan KPK, kecuali Bibit Samad Rianto, juga pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung. Hasil rapat tertutup itu, lanjut Priharsa, akan disampaikan kepada pewarta setelah selesai.

Hingga kini KPK masih menyelidiki indikasi tindak pidana korupsi terkait bailout Bank Century. KPK belum menemukan bukti adanya indikasi tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara dalam kasus itu.

Dalam penyelidikan kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah pihak terkait, di antaranya mantan pemilik Bank Century Robert Tantular, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Wakil Presiden Boediono.

Pansus kasus Century DPR menilai, Sri Mulyani dan Boediono adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keputusan penggelontoran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun untuk Bank Century tersebut. Saat itu, Sri Mulyani menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sementara Boediono menjabat Gubernur Bank Indonesia.

6 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Perjuangkan Nasib, Guru Swasta Bentuk Organisasi Baru

TEMPOinteraktif.Com – Selasa, 05 Juli 2011

TEMPO/Subekti

TEMPO Interaktif, Semarang – Para guru swasta di seluruh Indonesia membentuk sebuah wadah baru untuk alat perjuangan aspirasinya. Persatuan Guru Swasta Indonesia, nama organisasi baru ini akan dideklarasikan pada 7 Juli mendatang di Tugu Proklamasi Jakarta.

“Organisasi persatuan guru swasta ini sangat penting agar bisa terus memperjuangkan aspirasi para guru swasta yang hingga kini masih terus mengalami diskriminasi,” kata Zain Adv, Ketua Persatuan Guru dan Karyawan Swasta Indonesia Daerah Jawa Tengah, Selasa, 5 Juli 2011.

Organisasi guru swasta ini merupakan peleburan dari organiasi sebelumnya, Federasi Guru Independen. Federasi ini belum bisa maksimal dalam memperjuangkan aspirasi para guru swasta. Organisasi sangat penting sebagai alat perjuangan karena hingga kini berbagai persoalan masih menghimpit para guru swasta.

Zain meminta agar pemerintah tidak melakukan diskriminasi antara guru swasta dan guru negeri. Sebab, sesuai dengan amanat UU Dosen dan Guru yang memerintahkan bahwa antara guru swasta dan guru negeri harus disejajarkan.

Salah satu contohnya dari 700 ribu guru yang menikmati tunjangan sertifikasi, hanya sebanyak 73 ribu di antaranya adalah guru swasta atau baru 10 persen. Padahal, kata Zain, undang-undang mengamanatkan bahwa sertifikasi harus menjangkau sebanyak 15 persen guru swasta. Zain mendesak agar pemerintah memberikan akses pendidikan maupun pelatihan kepada para guru swasta. Selama ini, akses pendidikan maupun pelatihan masih banyak yang diakses para guru negeri.

Diskriminasi lain yang masih dialami guru swasta adalah soal rendahnya gaji. Hingga kini, kata Zain, masih ada guru swasta yang menikmati gaji hanya sebesar Rp 200 hingga Rp 300 ribu per bulan. Selain itu, karena para guru juga termasuk sebagai tenaga kerja maka pemerintah juga sudah waktunya memberikan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Zain menyatakan Jawa Tengah akan memberangkatkan sebanyak 1.200 orang dalam acara deklarasi Persatuan Guru Swasta Indonesia dengan menggunakan sebanyak 17 buah bus.

ROFIUDDIN

6 Juli 2011 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Bangku Miskin di Batam Rawan Dijual

KOMPAS.com – Rabu, 6 Juli 2011

KOMPAS/A HANDOKO
Ilustrasi

BATAM, KOMPAS.com-  Sebanyak 20 persen jatah bangku sekolah untuk anak rumah tangga sangat miskin di Kota Batam, Kepulauan Riau, rawan diperjual-belikan. Hal ini disebabkan Dinas Pendidikan setempat belum menyiapkan mekanisme penerimaan khusus kelompok tersebut dan masih menggunakan model lama yang kurang akuntabel.

Jadwal pendaftaran kelompok 20 persen jatah untuk anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dimulai Rabu (6/7/2011) ini sampai dengan Jumat lusa. Sebelumnya, pendaftaran reguler melalui sistem internet berlangsung 27-30 Juni dan hasilnya telah diumumkan per 2 Juli.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Riky Indrakari, menyatakan, Dinas Pendidikan Kota Batam belum menyiapkan mekanisme penerimaan siswa baru dari k elompok 20 persen tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan jatah tersebut tidak optimal dimanfaatkan mereka yang berhak.

Sekolah-sekolah masih menggunakan patokan lama, yakni kriteria miskin cukup dengan surat dari RT/RW yang itu tidak bisa dipertanggunjawabkan. Segalanya masih bersifat manual dan penentunya adalah pihak sekolah . “Tentu kondisi ini rawan praktik pembayaran uang di bawah meja,” kata Riky.

Saat ini saja, menurut Riky, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya beberapa sekolah yang meminta dana kepada orangtua calon siswa sampai Rp 5 juta. Ia menduga akan banyak tekanan dari eksekutif maupun legislatif dalam hari-hari ini ke pihak sekolah untuk menerima siswa-siswa titipan yang akan mengisi jatah 20 persen untuk anak RTSM .

Berdasarkan pemantauan bersama Komisi IV DPRD Kota Batam pada Selasa kemarin, panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama belum mengetahui program 20 persen jatah bangku untuk anak RTSM peserta PKH tersebut. Dengan demikian, sekolah masih menggunakan cara lama.

Wakil Kepala SMP Negeri 20 Sekupang Sekupang Nelly Werdati, menyatakan, syarat pendaftar kelompok 20 persen itu adalah dengan menggunakan surat pengantar dari RT dan RW. Data yang digunakan Dinas Pendidikan pun masih mengacu pada data lama.

Sejatinya, menurut Riky, data anak-anak peserta PKH sudah sangat lengkap. Namun data tersebut tidak disosialisasikan Dinas Pendidikan Kota Batam ke sekolah-sekolah.

Jatah 20 persen bangku untuk anak miskin sudah diterapkan di Batam sejak tahun lalu. Saat itu syarat bukti keluarga miskin cukup ditunjukkan dengan surat keterangan RT/RW sehingga rawan disalahgunakan.

Pada penerimaan peserta didik baru tahun ini, jatah 20 persen itu diprioritaskan untuk anak RTSM peserta PKH. Tujuannya adalah agar program tepat sasaran.

Kepala Seksi Tenaga Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Batam Andi Agung, mengatakan, dinas belum sepenuhnya siap karena waktunya sangat singkat. Dengan demikian, model lama masih digunakan.

Daya tampung penerimaan siswa baru di Kota Batam meliputi 2.740 siswa SD, 4.327 siswa SMP, 969 siswa SMA, dan 820 siswa SMK.

6 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pungutan Dilarang, Sekolah Mengeluh

Penerimaan Siswa Baru
KOMPAS.com – Kamis, 30 Juni 2011

Ilustrasi

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Peraturan yang melarang sekolah negeri memungut biaya dari orangtua siswa, khususnya pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjadi kendala tersendiri, khususnya bagi sekolah-sekolah yang tengah dalam tahap perbaikan mutu pendidikannya. Hal itu dikatakan Wakil Kepala SMPN 9 Jakarta Timur, Junawan, Kamis (30/6/2011), di Jakarta.

Menurut dia, sekolah membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Meski demikian, ia mengaku tak akan menyiasati peraturan tersebut. Junawan mengatakan, perlu idealisme tinggi dari segenap guru-guru di sebuah sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya masing-masing.

“Kami tak ingin bersiasat, terlebih mengenai peraturan itu,” kata Junawan.

Ia menambahkan, sekolahnya masih relatif beruntung karena lebih dari 75 persen orangtua siswa berlatar belakang pendidikan sarjana. Hal ini, menurut dia, membuat orangtua siswa paham akan peningkatan mutu pendidikan yang perlu disokong oleh semua pihak. Maka itu, berkat sokongan orangtua siswa, sejak 2004 lalu SMPN 9 telah membuat suatu pusat pelatihan dengan dana mencapai Rp 1 miliar. Saat ini, pusat pelatihan itu sudah masuk tahap penyelesaian.

“Sejak 2004 kami membangun sebuah training center untuk pelatihan guru, siswa, dan orangtua siswa juga kami ajak. Biayanya mencapai 1 miliar,  dan itu semua berkat bantuan orangtua siswa,” ungkapnya.

“Sekarang sedikit sulit karena Dinas Pendidikan DKI tidak memperbolehkan sekolah memungut biaya, khususnya saat PPDB. Tapi kami berharap ada sumber dana lain, karena ini bukan untuk kami pribadi, tapi untuk peningkatan mutu pendidikan, khususnya di sekolah ini,” tambahnya.

6 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pungutan Diperintahkan Kepala Sekolah

KOMPAS.com – Selasa, 5 Juli 2011

KOMPAS/NDY Proses pengembalian uang pungutan di SDN 05 Depok Baru dari panitia pendaftaran ke orangtua calon siswa, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (5/7/2011).

DEPOK, KOMPAS.com — Pungutan kepada orangtua calon siswa SDN 05 Depok Baru, Kota Depok, dilakukan atas perintah kepala sekolah. Kepala sekolah ingin menggalang dana untuk membangunan sarana olahraga. Pengakuan ini disampaikan Kasmini, Ketua Panitia Pendaftaran Siswa Baru SDN 05 Depok Baru, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (5/7/2011).

Rencananya, pihak sekolah menggunakan dana pungutan itu untuk membangun fasilitas olahraga berupa tenis meja dan lapangan bola basket. Kondisi sarana olahraga di sekolah itu, katanya, masih belum layak. Padahal, SDN 05 Depok Baru merupakan sekolah induk pengembangan pendidikan olahraga (IPOR). Pendidikan sekolah tersebut diarahkan pada pengembangan olahraga kepada siswa.

Setelah kasus ini muncul, Dinas Pendidikan Kota Depok memerintahkan agar uang pungutan dikembalikan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pancoran Mas Syamsudin Azhari mengatakan, dana perbaikan sekolah sudah dialokasikan melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS). Oleh karena itu, pungutan ke calon siswa tidak dapat dibenarkan.

Selasa (5/7/2011) siang tadi, panitia pendaftaran siswa baru SDN 05 Depok Baru mengembalikan uang pungutan ke orangtua. Pengembalian berlangsung setelah pihak Dinas Pendidikan Depok memerintahkan hal tersebut. Meski terbukti melakukan pungutan, belum ada sanksi terhadap pihak sekolah mengenai persoalan ini.

Sementara itu, sudah ada 100 pendaftar di SDN 05 Depok Baru. Sebanyak 23 orangtua di antaranya memberikan sumbangan Rp 20.000 sampai Rp 500.000 per orang.

6 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Sekolah Semakin Sulit dan Mahal

RSBI
KOMPAS.com – Rabu, 6 Juli 2011

JAKARTA, KOMPAS.com – Saat ini sekolah semakin sulit dan mahal. Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah orangtua di berbagai daerah dipusingkan dengan semakin sulitnya mencari sekolah berkualitas dan semakin mahalnya biaya sekolah.

Kesulitan utama siswa dan orangtua terutama karena sebagian sekolah publik berkualitas baik sudah berubah menjadi rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI). Untuk RSBI, selain tes masuk lebih awal pada Maret-Mei, sekolah bebas memungut biaya masuk dari orangtua siswa. Di Kota Cirebon, Bandung, dan Jakarta, misalnya, biaya masuk SMP negeri berstatus RSBI minimal Rp 6 juta. Adapun biaya masuk untuk SMA negeri berstatus RSBI bisa di atas Rp 15 juta.

Siswa yang masuk kelas bilingual di SMA negeri di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dikenai uang pangkal Rp 3,8 juta dan biaya lain-lain Rp 2,1 juta atau total Rp 5,9 juta. Belum lagi uang sekolah yang besarnya dipatok Rp 300.000 per bulan.

Di Jakarta Selatan, SMP bilingual yang belum RSBI mematok sumbangan Rp 6 juta per siswa yang bisa dicicil setahun. Adapun untuk RSBI, biayanya lebih besar lagi.

Selengkapnya baca di Harian Kompas.

6 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Yusril: Saya Akan Melawan Habis-habisan!

Kasus Sisminbakum
KOMPAS.com – Rabu, 6 Juli 2011
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Yusril Ihza Mahendra.
Foto:

JAKARTA, KOMPAS.com – Tersangka kasus dugaan korupsi pada biaya Sistem Administrasi Badan Hukum Yusril Ihza Mahendra baru-baru kembali berpolemik dengan Kejaksaan Agung terkait Surat Keputusan Pencekalan terhadap dirinya. Awalnya, Jaksa Agung Basrief Arief mengeluarkan SK Pencegahan dengan dasar hukum UU Nomor 9 Tahun 1992.

Padahal, undang-undang tersebut sudah tak berlaku sejak 5 Mei 2011 karena ada undang-undang baru yang menggantikannya, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2011. Akhirnya, setelah bersanggah-sanggahan di media, Kejaksaan Agung memperbaiki dan menerbitkan SK pencegahan yang baru.

Yusril menilai penanganan perkaranya lekat dengan unsur politik. Kepada Kompas.com ia berbicara panjang lebar mengenai kasus yang menurutnya telah membuat keadaan ekonominya hancur lebur. Berikut petikan wawancara yang berlangsung di kantornya di bilangan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (3/7/2011).

Anda Kecewa dengan keluarnya SK Pencekalan?

Seharusnya Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan Jaksa Agung Basrief Arief harus teliti dan betul-betul mencermati perkembangan hukum di negara ini. Kalau ada Jaksa Agung yang mencegah orang pergi ke luar negeri dengan menggunakan Undang-Undang yang sudah tak berlaku lagi, ini kan sangat susah untuk diterima. Apalagi UU yang baru itu Patrialis sendiri yang menandatangani.

Saya memang sudah agak sabar menghadapi masalah ini. Tiga tahun saya diombang-ambingkan. Secara ekonomi, saya hancur lebur. Terasa sekali. Kantor saya juga berjalan tersendat-sendat akibat masalah ini. Kita mau kerja juga susah. Orang takut sama saya. Saya tidak bisa ke luar negeri. Terus, ngapain saya jadi orang di sini?

Maka itu, kalau ada Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM yang mencegah orang dengan undang-undang yang sudah mati, maaf, saya tak punya kata yang lebih tepat selain mengatakan bahwa Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM itu goblok.

Jaksa Agung Basrief Arief meneken surat keputusan (SK) cekal untuk Yusril dengan landasan hukum Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1992 yang ternyata sudah tak berlaku sejak 5 Mei 2011. UU itu telah diganti dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 yang diundangkan pada 5 Mei 2011. Surat pencegahan tersebut berlaku selama satu tahun. Belakangan, Jaksa Agung mengeluarkan surat pencegahan baru yang berlaku selama enam bulan, sejak 28 Juni 2011.

Anda akan tetap memerkarakan penerbitan SK ini ke PTUN?

Perkara di PTUN sudah saya daftarkan sejak Senin (27/6/2011) kemarin. PTUN mulai menyidangkan pada Kamis depan. Memang ada mekanisme keberatan di dalam UU No 6 Tahun 2011. UU Nomor 6 Tahun 2011 mengatakan, orang yang dicekal dapat mengajukan keberatan kepada orang yang melakukan pencekalan sebelum membawa ke pengadilan. Tapi tidak ada ketentuan lainnya. Mekanisme keberatan ini belum diatur dalam peraturan pemerintahnya. Jadi, sekiranya saya mengajukan keberatan, bagaimana tata caranya? Kemudian, berapa lama mereka menjawab keberatan itu? Bagaimana setelah saya mengajukan keberatan, Jaksa Agung tidak menjawabnya sampai satu tahun?

Jadi, saya tetap mengajukan itu ke pengadilan. Ini bukan karena saya tak menghargai mekanisme keberatan itu, tapi memang aturan pelaksanannya belum ada sampai sekarang.

Apa PTUN dapat mengadili perkara yang tergugatnya sudah mengakui kesalahannya?

Apabila sesuatu sudah menjadi sengketa, apa dia (Jaksa Agung) bisa mencabut begitu saja? Mestinya, domainnya sudah menjadi wilayah pengadilan. Pengadilanlah yang nanti berwenang memutuskan apakah itu salah atau benar.

Ada kelemahan mendasar dari SK Pencegahan yang baru?

Kelemahan ada di sisi pertimbangan dan dasar hukumnya. Dalam pertimbangan, dikatakan pencegahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Sementara sudah lama kejaksaan mengatakan berkas saya sudah lengkap (P21). Tapi belakangan Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan bahwa sewaktu-waktu bisa diadakan pemeriksaan lagi. Mengapa kejaksaan bolak-balik tak jelas begini? Saat itu, mereka terburu-buru mengatakan berkas saya sudah lengkap. Soal dasar hukumnya, biarlah nanti saya jelaskan di pengadilan.

Sebelumnya, pada Januari 2011, Kejaksaan Agung menyatakan, berkas perkara tersangka Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesudibyo dalam kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum sudah lengkap sehingga telah memenuhi syarat dilimpahkan ke pengadilan. Kejaksaan mengatakan telah melakukan gelar perkara atau ekspose kasus Sisminbakum di hadapan Jaksa Agung. Dalam gelar perkara itu, dihadirkan pula mantan pejabat kejaksaan yang ahli dalam penanganan perkara. Mantan pejabat itu juga dimintai masukan terkait penanganan perkara Sisminbakum.

Dugaan Anda, mengapa mereka terburu-buru?

Mungkin karena mereka khawatir harus memanggil Presiden SBY dan Megawati Soekarnoputri. Sekarang, setelah terpojok dengan pencekalan yang salah, mereka mengatakan, ini untuk penyidikan lagi. Kalau penyidikan selesai, untuk apa orang dicegah untuk penyidikan?

Darmono mengatakan, ini sah. Dia membandingkannya dengan Tommy Soeharto, yang dicekal sampai tingkat kasasi. Ya waktu perkaranya Tommy, belum ada UU Nomor 6 Tahun 2011. Bahkan, Undang-Undang Kejaksaan belum ada. Lagipula, salahnya Tommy sendiri yang tak mau melawan.

Selain itu, alasan Darmono tak masuk akal karena Tommy waktu itu sudah ditahan oleh pengadilan. Itu sebabnya Tommy tidak mempersoalkan. Lha, dia sudah ditahan di LP Nusa Kambangan. Mau dicegah atau tidak, sama saja. Dia mau ke luar Nusa Kambangan saja tidak bisa. Darmono kalau ngomong seperti anak kecil.

Pemahaman hukum orang Kejaksaan memalukan. Tapi orang kayak gitu bisa nahan orang, nangkap orang, bisa nuntut orang. Ngeri sekali kita tinggal di negara ini. Mestinya yang pinter sedikit lah.

Pada Desember 2010, Yusril mendesak Kejaksaan Agung menghadirkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai saksi terkait kasusnya. Yusril mengatakan, kebijakan tentang pemberlakuan Sisminbakum dikuatkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan seluruh anggota DPR periode 2004-2009 dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Apa Anda sudah pernah meminta secara langsung kepada Presiden dan Ibu Mega untuk menjadi saksi?

Sudah berkali-kali saya sampaikan

Tanggapannya?

Tidak tahu. Sampai sekarang mereka tidak ada inisiatif seperti Pak Jusuf Kalla dan Pak Kwik Kian Gie.

Ada desakan kasus Sisminbakum diambil alih KPK. Tanggapan Anda?

Pada 2007, Sisminbakum sudah ditangani KPK. Setahun mereka pelajarinya. Akhirnya, KPK tutup kasus ini karena dikatakan tidak ada cukup bukti. Saat itu KPK meminta keterangan kepada BPK dan BPKP. Tapi mereka mengatakan tak ada kerugian negara. Lalu, tahun 2008, kasus ini diangkat Kejaksaan Agung.

Anda beberapa kali mengatakan, kasus Sisminbakum penuh rekayasa. Mengapa pemerintah begitu khawatir dengan potensi politik Anda?

Saya tidak tahu. Saya merasa seperti kucing saja. Tapi kalau mereka menganggap saya ini harimau, salah mereka.

Yusril mengatakan, kasus Sisminbakum kembali ramai ketika dirinya mengatakan akan maju pada Pemilu Presiden 2009. Padahal, saat itu elektabilitasnya terus merangkak naik.

Sudah bisa memperkirakan ujung dari kasus Anda?

Saya sih fifty-fifty sekarang. Walaupun saya berkeyakinan, dari segi hukum, mereka akan kalah di pengadilan. Dan ini, untuk kesekian kalinya, akan mempermalukan Kejaksaan. Sudah dua kali kejaksaan kalah sama saya, yaitu soal (masa jabatan) Hendarman Supandji dan surat pencegahan.

Tapi, saya sudah siap dan mengantisipasi kemungkinan paling buruk, yaitu kalau mereka limpahkan perkara ini ke pengadilan. Melimpahkan berkas saya ke pengadilan ini lucu.

Maksudnya?

Mereka mendakwa yusril melakukan korupsi, tidak masukkan kas Sisminbakum ke kas negara. Sementara MA sudah memutuskan bahwa sebelum 2009, itu bukan penerimaan negara bukan pajak sehingga tidak dapat kerugian negara dan unsur melawan hukum. Jadi, gimana jaksa mau mendakwa seperti itu? Ini kontradiktif.

Pada Desember 2010, mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Kehakiman Romli Atmasasmita diputus lepas dari semua tuntutan hukum atau ontslag oleh Mahkamah Agung. MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Romli, yang menjadi terdakwa kasus korupsi biaya akses Sisminbakum.

Padahal, pada September 2010, Romli dihukum dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis hakim saat itu menyatakan, ia terbukti melakukan korupsi biaya akses Sisminbakum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana, sehingga merugikan negara. Romli dilepaskan karena MA menilai tidak ada upaya melawan hukum dan tidak ada pula kerugian negara dalam hal ini.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch menilai, putusan kasasi terhadap Romli tidak harus dijadikan acuan untuk menghentikan penuntutan perkara Sisminbakum atas Yusril dan Hartono. Kejaksaan didorong untuk melimpahkan perkara ini ke pengadilan.

Meski Romli diputus bebas, Kejaksaan Agung tetap melanjutkan berkas Yusril. Kejaksaan berpendapat, Yusril tidak dapat langsung dibebaskan karena ada bukti lainnya yang menyeret mantan Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) Yohanes Waworuntu dan mantan Dirjen AHU Zulkarnain Yunus dalam perkara yang sama.  Menurut Kejaksaan, tiap perkara unik, tidak bisa serta merta disamakan.

Bagaimana jika berkas perkara Anda dilimpahkan ke pengadilan?

Saya akan melawan habis-habisan, walaupun saya akan menghabiskan umur. Ini bisa menghabiskan waktu empat sampai lima tahun. Lima tahun lagi, umur saya 60. Anda bayangkan, jika dibawa ke pengadilan negeri, ini akan menghabiskan sekitar 6 bulan. Jika diputus tidak salah, jaksa lalu banding. Proses banding bisa habis satu sampai satu setengah tahun. Jika diputus tak salah, jaksa akan kasasi. Ini bisa habis tiga tahun. Total 5 tahun. Waktu saya habis untuk sesuatu yang tak jelas. Tapi saya akan hadapi ini dengan perlawanan di pengadilan.

Namun, jika berkas saya dilimpahkan ke pengadilan, saya akan mengajukan tuntutan ke Dewan HAM PBB atas dasar pelanggaran berat HAM. Pemerintah telah mengadili orang untuk kepentingan politik. Ini pelanggaran HAM.

Ini bisa jadi serius. Tapi, saya sudah tak peduli. Walaupun setelah itu akan ada sanksi PBB, saya tidak peduli lagi. Ini mekanisme baru di Dewan HAM setelah ada restrukturisasi PBB. Ini namanya mekanisme individual complaint. Jadi, saya berharap begitu ini dilimpahkan ke pengadilan, maka mekanisme dewan HAM PBB di Genewa juga berjalan. Pada saat yang sama pemerintah Indonesia juga akan diadili.
Saya juga akan meminta International Bar Association (IBA adalah organisasi praktisi hukum internasional yang didirikan sejak 1947) untuk mengamati pengadilan. Saya menganggap masalah ini sudah serius.

Yusril kembali menjelaskan bahwa kasus Sisminbakum bermuatan politis. Yusril mencontohkan kejanggalan dakwaan Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika Yohannes Waworuntu. Dalam dakwaan tersebut, Yohannes disebut bersama Yusril melakukan korupsi berlanjut pada tahun 2000-2008. Padahal, menurutnya, dirinya sudah diberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Kehakiman dan HAM sebelum Sisminbakum berjalan, yakni 8 Februari 2001.

Sementara Sisminbakum mulai beroperasi di bawah Menteri Kehakiman dan HAM Baharuddin Lopa pada 1 April 2001. Selama tahun 2000-2008 ada Yusril, Baharuddin, Marsilam Simanjuntak, Mahfud MD, Hamid Awaludin, dan Andi Mattalatta yang menjabat Menteri Kehakiman dan HAM atau Menteri Hukum dan HAM.

Anda beberapa kali mengoreksi administrasi ketatanegaraan yang keliru, seperti masa jabatan mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji dan juga dasar hukum. Apa masih ada kekeliruan administrasi ketatanegaraan yang belum mengemuka ke publik?

Saya banyak sekali dimintai pendapat, misalnya, divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara oleh Menteri Keuangan. Saya juga dimintai pendapat mengenai usulan amandemen kelima UUD 1945 oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pendapat Anda mengenai pemberantasan korupsi di era kepemimpinan Presiden SBY?

Penegakan hukum tidak murni. Di belakangnya selalu ada motif kepentingan politik. Jadi skarang ini orang dituntut bukan karena salah dan ada bukti. Sekarang ini sistemnya target, orang ini kita kerjain apa nggak. Kalau sudah begitu, dicari-cari kesalahannya. Seperti sekarang ini kasus Panji Gumilang. Polisi mencari-cari kesalahannya. Akhirnya pemalsuan dokumen. Kan aneh.

Sebaliknya, orang yang terang-terangan salah, penangannya tidak pernah jelas, misalnya kasus IT KPU. Ini berkaitan langsung dengan penguasa sekarang ini. Hal ini membuat rakyat lama-lama tidak percaya dengan pemerintah dan negara. Apalagi pemahaman hukum mereka ini payah sekali. Begitu banyak orang didakwa ke pengadilan, tak berdaya menghadapi kekuasaan. Menghadapi saya aja mereka kewalahan.

Rencana Anda di 2014, akan maju di Pilpres?

Maju. Saya akan maju lagi kalau ada kesempatan.

Dengan Partai Bulan Bintang?

Dengan apa pun. Kita lihat saja nanti, ya.

6 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: