KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Penjaga Tahanan Gayus Divonis 4 Tahun Penjara

TEMPOinteraktif.Com – SELASA, 05 JULI 2011

Mantan Kepala Rutan Brimob Kelapa Dua Iwan Siswanto, usai menjalani sidang pembacaan vonis. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO InteraktifJakarta – Bekas Kepala Rumah Tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Komisaris Iwan Siswanto, divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa 05 Juli 2011. Iwan, 49 tahun, sebelumnya dituntut hukuman 6 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar Ketua Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso saat membacakan putusan untuk Iwan dalam sidang hari ini, Selasa 5 Juli 2011.

Selain pidana penjara, Iwan juga didenda Rp 200 juta dan membayar biaya perkara Rp 5.000. “Apabila denda tak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 2 bulan,” kata Singgih.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan Iwan terbukti menerima duit suap senilai total Rp 264 juta dari tahanan kasus mafia pajak Gayus H.P. Tambunan pada Juli hingga Oktober 2010. Gayus pun bisa bebas berkeliaran di luar penjara selama 78 hari antara Juli hingga November tahun lalu tanpa izin pejabat berwenang.

Memang, dalam persidangan, hakim membeberkan saksi Gayus ataupun terdakwa Iwan menyangkal telah melakukan serah-terima uang suap setotal Rp 264 juta.

Iwan, misalnya, mencabut keterangan dalam berita acara penyidikan bahwa dirinya telah menerima suap dari Gayus total Rp 264 juta. Alasannya, keterangan tersebut hanyalah kebohongan hasil karangan Iwan karena merasa kecapekan diperiksa secara maraton siang-malam oleh penyidik pada akhir tahun lalu.

Adapun Gayus, kata hakim, tanpa alasan yang jelas, mencabut keterangan dalam berita acara penyidikan bahwa dia cuma menyetor Rp 10 juta kepada terdakwa. Gayus hanya mengaku memberikan hadiah 25 paket sarung dan baju koko untuk Iwan dan anak buah berlebaran.

Meski begitu, Singgih juga menyebutkan, keterangan Iwan dan Gayus tersebut bertentangan dengan kesaksian 8 saksi polisi penjaga rutan bawahan terdakwa, antara lain Susilo, Bagus Ari Setianegara, dan Bambang Setiawan.

Para penjaga ini, kata Singgih, membenarkan bahwa atas perintah Iwan, mereka mengantar dan menjemput Gayus keluar rumah tahanan serta beberapa kali menerima duit Rp 1-1,5 juta dari Gayus.

Singgih juga menyatakan pihaknya tak bisa menerima alasan Iwan yang melepaskan Gayus semata karena takut akan ancaman. Bila dirinya tak dilepaskan, Gayus mengancam akan melaporkan Iwan kepada Satgas Anti-mafia Hukum karena telah melepaskan tersangka Susno Duadji dan Wiliardi Wizar.

“Bahwa terdakwa takut ancaman Gayus sulit dipahami karena justru solusi yang diambil dengan mengeluarkan Gayus (dari penjara) akan berisiko besar mengingat reputasi buruk Gayus yang sudah populer,” ucap Singgih.

Atas vonis Majelis Hakim, Iwan dan penasihat hukumnya tak langsung menerima. “Saya akan banding,” ujar Iwan seusai sidang.

ERICK P. HARDI

5 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Eks Kepala Bea Cukai Surabaya Tersangka Korupsi Rp 11 Miliar

TEMPOinteraktif.Com – JUM’AT, 01 JULI 2011

TEMPO/Machfoed Gembong

TEMPO InteraktifJakarta – Jaksa bagian Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan Argandiono, mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Pelabuhan Udara Juanda, Surabaya, sebagai tersangka kasus gratifikasi. Ia disangka jaksa menerima duit senilai Rp 11,7 miliar dari sejumlah pengusaha ekspor dan impor.

“Dia membebani pengusaha ekspor dan impor yang melalui Juanda sejak 2004-2010 sampai terkumpul Rp 11,7 miliar,” kata Juru Bicara Kejaksaan Agung Noor Rachmad di kantornya, Jumat 1 Juli 2011.

Noor menjelaskan, penyelidikan kasus korupsi Argandiono bermula dari pengaduan sejumlah pengusaha ke Kejaksaan Agung. Para pengusaha tersebut mengaku berkeberatan atas “aturan” Argandiono yang mewajibkan mereka menyetor duit, hingga akhirnya memutuskan melaporkan pensiunan tersebut ke jaksa.

Dalam penyidikan, terungkap modus Argandiono dalam melakukan pemungutan ilegal. Menurut Noor, sebagai Kepala Bea Cukai, Argandiono tak segan menarik duit dari eksportir dan importir, baik melalui transfer maupun tunai. “Dalam satu bulan, ada seorang pengusaha yang memberi Rp 100 juta,” ujarnya.

Dalam melakukan pemungutan, Argandiono juga menggunakan dalih uang tersebut akan diproyeksikan untuk operasional pelabuhan. Atas perbuatan tersebut, Argandiono disangka melanggar Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dihubungi wartawan melalui telepon, Argandiono mengaku belum tahu penetapan dirinya sebagai tersangka. Ia juga berkelit dan mengaku tak tahu-menahu ihwal penyidikan perkara tersebut. “Saya tidak tahu ada statementitu dari Kejajsaan Agung. Coba ditanyakan ke Kejaksaan Agung saja bagaimana ceritanya. Saya tidak tahu,” ujarnya.

ISMA SAVITRI

5 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi, Bekas Bos PT Pos Divonis 2 Tahun

TEMPOinteraktif.Com – SELASA, 05 JULI 2011

Mantan Kepala Kantor Pos Jakarta Barat, Abdul Ma’ruf saat mengikuti sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, (15/3). ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO InteraktifJakarta – Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis mantan Kepala PT Pos Jakarta Barat, Abdul Ma’aruf, 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara.

“Menyatakan terdakwa Abdul Ma’aruf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim, Tjokorda Rae Suamba, saat membacakan vonis, Selasa, 5 Juli 2011.

Hakim menyatakan Ma’aruf terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, junctoPasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab UU Hukum Pidana karena telah menyalahgunakan wewenangnya selaku pejabat negara untuk kepentingan pribadi atau korporasi.

Ma’aruf, menurut hakim, terbukti melakukan pembayaran fiktif, yang seolah-olah diberikan kepada pelanggan korporat, yaitu PT Indosat Tbk, PT Amindoway Jaya, dan PT Mandiri Tbk (persero) selama 2005-2006 sebanyak 15 kali. Pembayaran fiktif itu berlangsung pada periode kepengurusan Ma’ruf di PT Pos selama 2005-2006.

Padahal sebenarnya uang tersebut tidak dibayarkan ke 3 perusahaan itu, melainkan masuk ke kantong pribadi Ma’aruf. Akibat tindakan tersebut, negara dan PT Pos dirugikan Rp 524 juta. Ma’aruf pun diwajibkan mengganti sisa kerugian ini sebesar Rp 519 juta.

Terhadap vonis tersebut, Ma’aruf langsung menyatakan banding. “Banding, Yang mulia,” ujar Ma’aruf, di pengujung sidang.

Sebelumnya, jaksa mendakwa Ma’aruf melakukan tindak pidana korupsi pembayaran biaya eksternal pelanggan korporat, sehingga merugikan negara Rp 524,9 juta. Dalam perjanjian kerja sama, tidak tercantum kewajiban PT Pos Indonesia Persero memberikan biaya pembinaan eksternal atau komisi. Namun, Ma’aruf seolah-olah melakukan pembayaran untuk diberikan kepada pelanggan korporat.

Ma’aruf menandatangani kuitansi atas sepengetahuan Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta karena pengeluaran itu dimasukkan dalam laporan. Penandatanganan kuitansi seolah-olah untuk pembayaran pembinaan eksternal kepada PT Indosat tbk, PT Amindoway Jaya, dan PT Bank Mandiri tbk selama 2005-2006 sebanyak 15 kali.

Perincian pengeluaran PT Pos adalah sebagai berikut: PT Indosat Rp 53,73 juta, PT Amindoway Jaya Rp 11,73 juta, PT Amindoway Jaya Rp 5,04 juta, PT Bank Mandiri Rp 9,18 juta, PT Indosat Rp 51,94 juta, PT Indosat Rp 56,25 juta, PT Indosat Rp 57,59 juta, PT Indosat Rp 56,49 juta, PT Indosat Rp 53,47 juta, PT Indosat Rp 24,24 juta, PT Indosat Rp 24,77 juta, PT Indosat Rp 21,14 juta, PT Indosat Rp 16,74 juta, PT Amindoway Jaya Rp 47,44 juta, dan PT Indosat Rp 18,39 juta.

Dengan dikeluarkannya kuitansi agar seolah-olah diberikan pembiayaan eksternal, maka terdakwa dikatakan memperkaya diri sendiri, staf pemasaran, dan staf PT Pos. Dalam dakwaan dinyatakan, uang itu digunakan untuk acara makan-makan ataupun kumpul dengan pelanggan korporat tanpa persetujuan pelanggan yang dimaksud.

ISMA SAVITRI

5 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

IAI Gelar Dialog Pengelolaan Keuangan Negara

SUARA MERDEKA CyberNews – Selasa, 05 Juli 2011

Jakarta, CyberNews. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)menggelarDialog Pengelolaan Keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan Rapat Anggota V IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) Tahun 2011.Acara dibuka oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Drs. Hadi Poernomo, Ak yang sekaligus menyampaikan keynote speech.

Dialog pengelolaan keuangan negara ini dilaksanakan untuk memberikan wawasan, pengetahuan praktis, dan informasi terkini bagi para pengelola keuangan negara dalam melaksanakan tugasnya.

Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Prof. Dr. Mardiasmo menyatakan, “Inti dari Dialog adalah upaya untuk meningkatkan peran birokrasi penyelenggaraan negara dalam memanfaatkan informasi keuangan negara untuk membangun Indonesia yang maju dan mandiri.”

Sesuai dengan tema acara yaitu “Peningkatan Nilai Guna Informasi Keuangan Negara Menuju Indonesia yang Maju dan Mandiri”, semua pemetaan kondisi dalam pengelolaan keuangan negara akan digalih dalam acara dialog dua hari ini dengan melihat berbagai sudut pandang persepsi.

“Sebagai organisasi profesi akuntan, IAI memiliki peran strategis untuk memperkuat sektor publik. Pengelolaan keuangan negara yang berkualitas sangat berperan penting dalam memastikan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan guna mensukseskan pembangunan. Profesi akuntan siap mendukung Pemerintah untuk terus melakukan perbaikan secara konsisten dalam pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara,” Demikian disampaikan Mardiasmo pada sambutannya.

Rangkaian dialog yang dilaksanakan dua hari ini akan menjawab pertanyan-pertanyaan “Seberapa kompetenkah anda mengelola keuangan negara?”, “Pusingnya PEMDA menyusun laporan pertanggungjawaban”, “Sudahkan anda memanfaatkan informasi keuangan dalam laporan keuangan anda?”, serta “Siapkah anda apabila salah mengelola keuangan negara?”.

Dialog yang akan berlangsung selama dua hari ini akan membicarakan 4 tema diatas yang dibalut dengan slogan: “Pure-krasi: Balutan Modern Karakter Pengelolaan Keuangan Negara” yang mengagas modernisasi tata kelola keuangan negara yang tetap berpegang pada konsepsi dasar ilmu keuangan dan karakter dasar Indonesia.

Hadir sebagai keynote speaker pada hari kedua yaitu Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi SH., MMyang menyampaikan upaya pemerintah meningkatkan peran birokrasi penyelenggara negara dalam memanfaatkan informasi keuangan negara untuk membangun Indonesia yang maju dan mandiri.

Pembicara dan panelis lainnya antara lain Sinyo Hari Sarundajang-Gubernur Sulawesi Utara, Agusrin M. Najamudin-Gubernur Bengkulu, Haryono Umar-Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, Sonny Loho-Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI,Yuswandi A Tumenggung-Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Kamaruddin Sjam-Anggota Komisi XI DPR RI, Syafri Adnan Baharuddin-Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI, dll.

Dialog dilaksanakan dalam rangkaian rapat anggota IAI KASP yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali untuk memilih kepengurusan baru. Program yang dilaksanakan IAI di sektor publik antara lain yaitu meningkatkan good corporate governance di sektor publik, membantu pencapaian opini WTP, membantu implementasi PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual, peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme SDM pengelola keuangan pemerintah serta membantu mewujudkan sistem pengendalian internal pemerintah yang baik.

( Rifki / CN34 )

5 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Polri Kirim “Red Notice” Nazaruddin

Memburu Nazaruddin
KOMPAS.com – Selasa, 5 Juli 2011

 


JAKARTA, KOMPAS.com — Polri telah menerima permohonan penerbitan red notice (buronan internasional) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tersangka kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games, M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan, surat permohonan itu diterima pihaknya kemarin. Pihaknya sudah meneruskan permohonan itu kepada Interpol.

“Pagi tadi dikirimkan ke Interpol,” kata Ito di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa (5/7/2011).

Selanjutnya, Interpol akan menyebarkan foto beserta ciri-ciri Nazaruddin ke-188 negara anggotanya. Seperti diketahui, Nazaruddin diduga sudah berada di Singapura jauh sebelum ditetapkan tersangka terkait suap wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, oleh KPK.

Ito mengatakan, tim dari Polri, KPK, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Luar Negeri masih mencari Nazaruddin. Menurut dia, tidak mudah membawa kembali Nazaruddin jika benar berada di Singapura.

“Kita tidak bisa samakan apa yang sudah saya lakukan membawa Gayus. Masalah perbuatannya berbeda-beda. Kalau dia tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, polisi sana juga tidak bisa tangkap,” ujar Ito.

Jika benar Nazaruddin di Singapura, kata Ito, pihaknya akan mencoba melakukan pendekatan dengan Kepolisian Singapura.

“Seperti masalah kemarin, kita mendeportasi tersangka terorisme warga negara Singapura. Itu bentuk kerja sama police to police ,” kata Ito.

5 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Angie Tak Akan Laporkan Nazaruddin

Dugaan Suap
KOMPAS.com – Selasa, 5 Juli 2011
KOMPAS IMAGES/BANAR FIL ARDHI Angelina Sondakh

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR asal Fraksi Demokrat, Angelina Sondakh, menyatakan tidak akan melaporkan rekan separtainya, Muhammad Nazaruddin, ke pihak kepolisian karena pesan singkat yang disebarkan Nazaruddin mengenai dirinya. Menurutnya, ia mengerti betul kondisi Nazaruddin saat ini yang tengah tertekan.

“Saya paham sekali situasi dan kondisi psikologis sahabat saya, Nazaruddin. Tetapi, semua yang dia katakan itu sangat tidak betul. Saya tidak rencana melapor, belum. Pak Nazaruddin kan sahabat juga,” ujar Angie di Gedung Nusantara II, DPR, Selasa (5/7/2011).

Angie, panggilan Angelina Sondakh, justru meminta Nazaruddin untuk kembali ke Indonesia dan membuktikan kepada penegak hukum apa yang disampaikannya. Hal ini, lanjutnya, agar tidak menimbulkan fitnah kepada orang lain, termasuk dirinya.

“Lebih baik dia (Nazaruddin) bawa ke KPK (bukti-bukti). Pak Nazaruddin harus buktikan dan pertanggungjawabkan apa yang dia katakan supaya tidak menimbulkan fitnah. Kita dukung upaya Pak Nazaruddin pulang sehingga tidak melempar fitnah dari Singapura dan selesaikan secara hukum,” ujarnya.

Jika Angie tak berniat melaporkan Nazaruddin, lain dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Rencananya, siang ini Anas akan melaporkan Nazaruddin ke Bareskrim Mabes Polri. Hal ini dilakukan karena tudingan yang dilayangkan Nazaruddin melalui pesan Blackberry Messenger yang disebarkan kepada media dianggap sebagai pencemaran nama baik. Sebelumnya, Nazaruddin menyatakan kepada pengacaranya, OC Kaligis, bahwa Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mendapat aliran dana dari pembangunan wisma atlet.

“Dia (Nazaruddin) bilang kepada saya (OC Kaligis) yang mengantarkan uang itu namanya Paul. Sama Paul diserahkan ke anggota DPR namanya I Wayan Koster. Dari Wayan Koster dan Angelina Sondakh diserahkan ke Mirwan Amir. Dan Rp 8 miliar yang sama Mirwan Amir dibagikan ke pimpinan Banggar (Badan Anggaran) yang lain dan Mirwan (juga) menyerahkan ke Anas sebesar Rp 2 miliar dan Menpora (Andi Mallarangeng) Rp 4 miliar,” ungkap Kaligis.

5 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ito Sudah Diklarifikasi KPK

KOMPAS.com – Selasa, 5 Juli 2011

 

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN
Kepala Bareskrim Polri Komjen Ito Sumardi.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan, dirinya sudah diklarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait temuan penyidik KPK di Kantor M Nazaruddin, Tower Permai, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

“Saya memang pernah ditanyakan kalau ada catatan. Ditanyakan sebagai rekan sesama penegak hukum,” kata Ito, di Hotel Ambhara di Jakarta, Selasa (5/7/2011).

Seperti diketahui, penggeledahan kantor Nazaruddin dilakukan sehari setelah KPK menangkap Mindo Rosalina Manulang, anak buah Nazaruddin. Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK menemukan catatan berbagai pengeluaran dalam rupiah dan dollar serta nama-nama penerimanya.

Sejumlah nama tercatat dalam daftar seperti Ito yang disebut menerima uang sebesar 50.000 dollar AS. Ada pula bukti kuitansi dua kali pengeluaran yang ditulis untuk Bareskrim masing-masing senilai 75.000 dollar AS dan 25.000 dollar AS.

Ito mengatakan, kepada pihak KPK, dirinya mengatakan catatan itu perlu dibuktikan kebenarannya. Dia membantah menerima suap. Menurut Ito, tidak ditingkatkannya temuan itu ke penyelidikan oleh KPK menunjukkan bahwa tidak ada bukti bahwa dirinya menerima suap.

“Tentunya kalau ditemukan catatan catatan pastinya dengan profesionalisme KPK, KPK sudah bergerak (penyelidikan),” pungkas Ito.

5 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Nazar Diminta “Nyanyi” di Depan Aparat

Dugaan Suap
KOMPAS.com – Selasa, 5 Juli 2011
KOMPAS IMAGES/HERUDIN Sekjen Partai Demokrat, yang juga putra bungsu Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mendesak mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin segera memenuhi panggilan aparat penegak hukum. Nazaruddin diharapkan bisa langsung mengungkapkan tudingan-tudingan yang selama ini disampaikannya terhadap sejumlah kader Demokrat kepada media melalui BlackBerry Messenger (BBM).

Menurut pria yang akrab dipanggil Ibas ini, tudingan-tudingan tersebut tentu sangat mencederai dan mengganggu pihak-pihak yang dituding. Oleh karena itu, lebih baik Nazaruddin mengungkapkannya di depan aparat penegakan hukum.

“Sangat tidak enak dan tidak baik jika saudara Nazaruddin menyampaikan ini di depan publik karena juga kita, kader-kader partai ini, terus dihukum dan divonis di media karena ini juga kan bukan trial by the press. Tapi merupakan bagaimana penegak hukum bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan benar,” katanya di Gedung DPR RI, Selasa (5/7/2011).

Ibas mengaku sudah mendengar kabar bahwa sejumlah kader dan petinggi partai yang disebut namanya oleh Nazaruddin merasa tersakiti dan tertuduh. Oleh karena itu, beberapa di antaranya sudah menjadwalkan laporan melalui jalur hukum ke Mabes Polri.

Putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan, dirinya menghormati kebebasan berpendapat. Namun, informasi dari Nazaruddin justru lebih diperlukan dalam upaya penegakan hukum daripada menghiasi halaman koran atau layar televisi. Pasalnya, aparat hukum sedang menangani kasus yang melibatkannya.

“Jadi sebaiknya, kepada Saudara Nazaruddin segera kembali dan menyampaikan segala sesuatu yang diketahuinya secara terang-benderang di depan aparat penegak hukum,” tandasnya.

5 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Belanja Pegawai Lima Kabupaten di Jateng Melebihi 60 Persen

SUARA MERDEKA – Selasa, 05 Juli 2011

JAKARTA- Lima daerah di Jawa Tengah masuk dalam daftar 16 kota/kabupaten yang memiliki belanja pegawai melebihi 60 persen dalam APBD 2011. Kelimanya adalah Klaten, Sragen, Purworejo, Pemalang, dan Karanganyar.

Daftar tersebut disusun oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Lembaga ini menemukan 124 daerah di seluruh Indonesia yang memiliki belanja pegawai dalam APBD 2011 di atas 60 persen dengan belanja modal 1-15 persen.

”Tertinggi adalah Kabupaten Lumajang yang memiliki belanja pegawai hingga 83 persen dan belanja modal hanya 1 persen. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, kebangkrutan akan segera mengancam daerah dalam 2-3 tahun mendatang. Sebab, APBD-nya hanya digunakan membiayai pegawai. Otonomi daerah untuk mendekatkan pelayanan publik sulit tercapai dengan semakin besarnya ‘ongkos tukang’,” kata Sekjen Fitra, Yuna Farhan.
Berdasarkan analisis Fitra, pada tahun 2007 porsi rata-rata belanja pegawai daerah 44 persen. Jumlah itu meningkat menjadi 55 persen pada 2010. Sebaliknya, belanja modal mengalami penurunan dari 24 persen pada 2007 menjadi 15 persen pada 2010.

Fitra meminta Menteri Keuangan menciptakan formula dana perimbangan baru yang memberi insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan dan mengurangi belanja pegawai. Dengan cara itu, diyakini banyak daerah yang akan melakukan perampingan birokrasi. ”Untuk itu, segera dilakukan perubahan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah,” imbuh Farhan.

Menurutnya, menkeu seharusnya menyadari keberadaan berbagai kebijakan pegawai selama ini menjadi penyebab tingginya belanja pegawai di tingkat pusat dan daerah. Pertama, remunerasi yang terbukti tidak mengurangi perilaku korupsi birokrasi.

Pada APBN-P 2010 dianggarkan Rp 13,4 triliun untuk remunerasi. Bahkan pejabat dengan grade I di Kementerian Keuangan dapat memperoleh remunerasi hingga Rp 46,9 juta.
Kebijakan lain yang menyebabkab tingginya belanja pegawai adalah kenaikan gaji secara berkala mulai 2007 sampai 2011 sebesar 5-10 persen dan pemberian gaji ke-13. Faktor ketiga adalah rekrutmen PNS terus menerus yang tidak memperhatikan keterbatasan anggaran.

Depolitisasi Birokrasi

Fitra juga menemukan kebijakan lain yang berimplikasi pada beban belanja pegawai adalah pengangkatan Sekdes menjadi PNS. Menurut Farhan, berbagai kebijakan itu membuat daerah, khususnya kabupaten/kota, memiliki potret APBD dengan ”ongkos tukang” yang lebih besar daripada belanja pekerjaan.
Akibatnya, belanja pegawai semakin menggerus belanja modal daerah. Selain memberi insentif, Fitra juga mengusulkan dilakukannya depolitisasi birokrasi.
Selama ini, Pembina Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah kepala daerah. Hal tersebut menyebabkan birokrasi menjadi ajang politisasi kepala daerah untuk meraih dukungan dengan menambah berbagai tunjangan dan rekrutmen PNS baru.

”Menyusun rasio jumlah pegawai harus dilakukan. Meski menurut Kementerian PAN rasio jumlah pegawai belum berlebihan dibandingkan jumlah penduduk, distribusinya tidaklah merata. Oleh karena itu, standar rasio pegawai tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, tapi juga memasukkan kondisi geografis dan kemampuan fiskal daerah,” ujar Farhan. (dtc-65)

5 Juli 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Laporan Keungan “Disclaimer’: Kemdiknas Janji Tindaklanjuti Temuan BPK

KOMPAS.com – Selasa, 5 Juli 2011
SHUTTERSTOCK Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas), Fasli Jalal berjanji akan menyelesaikan sejumlah temuan yang memicu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan status disclaimer terhadap laporan keuangan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Ia mengatakan, batas akhir menindaklanjuti temuan-temuan itu adalah 60 hari, terhitung sejak 23 Juni 2011 lalu.

“Temuan ini banyak sekali. Saya contohkan, dalam pendidikan tinggi (Dikti) saja, per 30 Juni ada 166 temuan. Ini termasuk juga di Kopertis di berbagai perguruan tinggi,” kata Fasli, Senin (4/7/2011) malam, di Jakarta.

Dari 166 temuan di sektor Dikti, sambung Fasli, yang sudah selesai ditindak lanjuti sebanyak 76 temuan dan sisanya, 90 temuan lain, saat ini masih dalam proses ditindaklanjuti. Ia mengungkapkan, Direktur Jenderal (Dirjen) Dikti, Djoko Santoso merencanakan per tanggal 12 Juli akan menyelesaikan 13 temuan. Kemudian, per 20 Juli ditambah dengan menyelesaikan 26 temuan dan yang waktu penyelesaiannya melewati 20 Juli sebanyak 51 temuan.

“Ini dari sisi Dikti, belum tentu disetujui oleh BPK. Sesudah diselesaikan di tingkat kita, temuan harus dilaporkan dan BPK akan meminta auditornya untuk menilai kecocokan temuan yang kita tindaklanjuti,” ujarnya.

“Temuan itu (di tingkat Dikti), terdiri dari beberapa hal. Yang terbanyak itu pengelolaan aset tetap, sebanyak 66 temuan. Ini umumnya adalah karena masih ada perguruan tinggi yang lahannya belum bersertifikat. Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebanyak 21 temuan,” tambah Fasli.

Seperti diberitakan, rincian BPK tentang berbagai temuan disclaimer di Kemdiknas itu antara lain adalah dana bantuan sosial (Bansos) yang tidak disalurkan dan tidak disetor ke kas negara sebesar Rp 69,3 miliar. Tunggakan tunjangan profesi dan tagihan beasiswa tahun 2010 yang mencapai Rp 61,9 miliar, Rp 130 juta realisasi belanja yang fiktif dan Rp 750 juta dana hibah yang tidak dicatat serta barang dari hibah Provinsi Lampung senilai Rp.4,7 miliar yang belum diproses.

Selain itu, benda keterlambatan belum dikenakan Rp 5,2 miliar, perjalanan dinas yang tidak diyakini kewajarannya serta honor ganda Rp 18,5 miliar dan 61.748 dollar AS. Terdapat pula catatan mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tidak disetor ke kas negara sebanyak Rp 25,8 miliar serta pencatatan dan pelaporan PNBP yang tidak memadai mencapai Rp 7,4 miliar. Aset tetap yang tidak masuk invetarisasi dan re-evaluasi sebesar Rp 287 miliar. Pengendalian atas penatausahaan aset tidak memadai sebesar Rp 28,9 miliar, pengadaan barang yang tidak selesai dilaksanakan mencapai Rp 55,9 miliar.

“Pada dasarnya, kita mendukung BPK. Karena semua yang ditemukan BPK ini bagus, betul-betul akan menuju pada pengelolaan keuangan yang lebih baik. Oleh karena itu, mana yang tidak baik wajib kita tindaklanjuti dan kita merasa bersyukur karena selain ditindak lanjuti, kita didesak oleh BPK untuk menyusun standard operating procedure (SOP) bagaimana kita mencegah ini tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya,” kata Fasli.

Ia  mengatakan, jika dalam batas waktu 60 hari penindaklanjutan itu tidak selesai dan diketahui adanya kerugian negara, baik karena adanya mark up, fiktid atau alasan lainnya, akan ditindaklanjuti secara hukum.

“Tindak lanjut mengenai temuan-temuan itu akan kita laporkan terus (kepada BPK) benarkah sudah selesai. Sebab, istilah selesai itu pada akhirnya hanya ketika mendapatkan clearence dari BPK,” tandasnya.

5 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: