KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Omongan Nazaruddin Harus Jadi Bukti Awal

KOMPAS.com – Senin, 4 Juli 2011

JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi berpendapat, pernyataan tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, M Nazaruddin, seharusnya dapat dijadikan bukti awal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut kasus tersebut. Nazaruddin pernah menyebut beberapa anggota Dewan terlibat dalam kasus tersebut.

Menurut Adhie, pernyataan Nazaruddin seratus persen benar, melihat posisi Nazaruddin sebagai bendahara umum partai politik yang cukup penting. “Bendahara umum ini kalau diibaratkan di sebuah negara itu menteri keuangannya. Jadi dia yang mencari uang, mengatur uang, dan itu untuk siapa aja. Dia menjadi orang yang sangat penting di Partai Demokrat. Oleh karena itu yang perlu diperiksa ini adalah perusahaan-perusahaan yang menjadi rekanan Nazaruddin, dan yang menjadi rekanan di APBN itu harus diaudit, karena korupsinya pasti lewat situ,” tutur Adhie di Rumah Perubahan, Duta Merlin, Jakarta, Senin (4/7/2011).

Adhie mengemukakan, desakan beberapa pihak untuk mendatangkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut ke Indonesia sebenarnya belum perlu dilakukan. Menurutnya, saat ini yang penting adalah informasi dari Nazaruddin. Informasi-informasi tersebut harus di-cross check oleh KPK dan dijadikan bukti awal dalam mengusut kasus tersebut. “Karena kalau dia (Nazaruddin) dihadirkan ke sini (Indonesia), persoalan bisa menjadi sumir karena pasti banyak intervensi secara langsung. Jadi anggap saja sekarang dia ini sedang mendapat perlindungan untuk dapat ngomong apa saja, sambil kita terus berupaya memulangkannya,” kata Adhie.

Ketika ditanya mengenai desakan tersebut terjadi karena status Nazaruddin yang saat ini sudah menjadi tersangka, menurut Adhie, hal tersebut memang benar. Namun, jika melihat dari beberapa kasus sebelumnya, seperti kasus Susno Duadji dan Gayus Tambunan, Adhie menilai mencari kebenaran dari informasi Nazaruddin harus dipioritaskan terlebih dahulu.

“Saya ingat kasus Susno Duadji. Saat itu mula-mula Susno berani ngomong soal apa-saja, tapi setelah mendapat tekanan-tekanan, akhirnya hilang. Kemudian Gayus Tambunan yang awalnya juga berani ngomong, kemudian setelah mendapat tekanan-tekanan, sekarang bungkam. Nah, kita harus menjaga situasi sekarang ini agar tidak terulang, karena apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Nazaruddin ini merupakan korupsi besar yang terjadi di republik ini,” tuturnya.

“Jangan mengatakan bahwa SMS dan BBM itu tidak cukup kuat sebagai bukti hukum. Memang tidak cukup kuat sebagai bukti hukum, tetapi cukup signifikan sebagai informasi awal. Jadi aparat hukum jangan mengumpulkan semua bukti-bukti baru semua bergerak. Mereka harus bergerak dari sekarang,” ungkap Adhie.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Nazaruddin kembali buka suara. Dia menuding beberapa anggota Dewan, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng turut menerima aliran dana suap tersebut.

Nazaruddin, disangka melanggar tiga pasal penerimaan suap, yaitu Pasal 5 Ayat 2 dan atau Pasal 12 huruf a dan b, dan Pasal 11 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi.

Selain Nazaruddin, kasus ini melibatkan tiga tersangka lainnya, yakni Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris.

4 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Ajukan “Red Notice” untuk Nazaruddin

Pelarian
KOMPAS.com – Senin, 4 Juli 2011
Kompas/Lucky Pransiska Juru Bicara KPK, Johan Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengajukan permohonan penerbitanred notice atas nama M Nazaruddin. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

“Dalam rangka menghadirkan Pak N untuk diperiksa sebagai tersangka, dalam waktu dekat KPK mengajukan penerbitan hal yang sama dengan Ibu N, yakni red notice kepada Pak N,” kata juru bicara KPK Johan Budi, Senin (4/7/2011) di Jakarta.

Untuk mengupayakan penerbitan red notice, menurut Johan, KPK akan berkoordinasi dengan Polri. “Karena berhubungan dengan interpol, Kepolisianlah yang punya kewenangan,” kata Johan.

Nazaruddin kini berada di Singapura. Meskipun telah berstatus tersangka, anggota Komisi VII DPR itu belum juga digelandang ke gedung KPK untuk diperiksa. KPK berencana menjemput paksa Nazaruddin dari Singapura, namun menurut Ketua KPK Busyro Muqoddas, pihaknya terkendala teknis dalam menjemput paksa Nazaruddin.

Sementara Nazaruddin berada di Singapura tanpa dokumen resmi seperti izin tinggal. Direktorat Jenderal Keimigrasian telah menarik paspor politikus partai berkuasa itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldris Pasha telah menginstruksikan KPK untuk berkoordinasi dengan Polri dalam mencari, menangkap, dan memulangkan Nazaruddin.

Kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games juga melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris, dan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang.

4 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ito: Demi Allah, Tak Ada Jual Beli Kasus

KOMPAS.com – Senin, 4 Juli 2011

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi membantah menerima suap dari Nazaruddin Zulkanaen, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang kini ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bantahan itu disampaikan Ito dalam menanggapi pemberitaan yang dinilai telah menyudutkannya. Tanpa menyebut media mana, menurut Ito, pemberitaan tentang dirinya telah merugikan dia dan Polri.

Seperti diketahui, majalah Tempo menuliskan temuan penyidik KPK saat menggeledah kantor Nazaruddin di Tower Permai, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan sehari setelah KPK menangkap Mindo Rosalina Manulang, anak buah Nazaruddin.

Temuan itu memuat pengeluaran dalam rupiah dan dollar AS serta nama-nama penerimanya. Sejumlah nama tercatat dalam dalam daftar, salah satunya Ito. Dia disebut menerima 50.000 dollar AS. Ada pula bukti kuitansi dua kali pengeluaran yang ditulis untuk Bareskrim masing-masing senilai 75.000 dollar AS dan 25.000 dollar AS.

Ito mengatakan, jika memang ada temuan itu, maka catatan pengeluaran tersebut perlu dikonfirmasikan kepada Nazaruddin. “Sekarang dibuktikan dulu kebenarannya, apakah memang betul catatan itu diberikan kepada seseorang, di mana, kapan, dan oleh siapa,” kata Ito di Mabes Polri, Senin (3/7/2011).

Ito mengatakan, bisa saja uang itu akan diberikan kepadanya, tetapi batal. Ketika ditanya apakah ia mengenal Nazaruddin, Ito mengaku kenal setahun terakhir setelah pertemuan antara Komisi III dan Bareskrim Polri.

“Demi Allah, saya tidak pernah jual beli kasus. Saya punya harga diri. Biarlah waktu yang buktikan. Kasus ini terus terang sangat memukul saya karena ini kali kedua. Dulu pada saat kasus Gayus, saya disebut terima dari Gayus. Namun akhirnya tidak bisa dibuktikan,” ucap pria yang dalam waktu dekat akan menyerahkan jabatan Kabareskrim itu.

4 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Wali Murid Nilai SOP SMP Memberatkan

SUARA MERDEKA CyberNews – Senin, 04 Juli 2011

  • Dianggap Terlalu Besar

Wonosobo, CyberNews. Sumbangan operasional pendidikan (SOP) untuk SMP dikeluhkan sejumlah wali murid. Mereka menilai SOP sebesar Rp 1,5- Rp 2,5 juta memberatkan dan tidak dilandasi dengan aturan yang kuat.

Koordinator Wali Murid SMP, Budi Haryanto mengemukakan sumbangan sejumlah SMP di Kabupaten Wonosobo sebaiknya ditinjau ulang. Menurutnya standar SOP yang ditentukan memberatkan karena tidak melihat UMK yang ada. “UMK Wonosobo hanya Rp 775.000. Sumbangan sebesar Rp 2 juta kan tidak masuk akal,” katanya, Senin (4/7).

Dia juga mengatakan ketentuan yang berada di lampiran calon siswa baru untuk SMP tersebut juga bersifat searah.Artinya pihak wali murid tidak bisa memilih karena ketentuan sudah dipatok. “Sifatnya memaksa dan tidak tepat kalau untuk masyarakat Wonosobo,” imbuhnya.

Dia melihat patokan tarif besaran sumbangan tanpa meninjau aturan yang berlaku.Amanah Undang-undang pendidikan murah bagi semua menurut Budi diabaikan begitu saja.Dia menduga tingginya tarif tersebut diakibatkan karena adanya sejumlah SMP yang mulai menjadi rintisan sekolah berbasis Internsional (RSBI). “Saya melihat arahnya ke RSBI dan hal ini menyalahi misi pendidikan yang sebenarnya,” tambahnya.

Kapilisasi pendidikan, imbuhnya, sudah merasuk ke pengelola pendidikan hingg tingkat daerah.Dia mengaku hal itu tidak bisa dibiarkan dan harus dilakukan peninjauan. Untuk itu,pihaknya bersama sejumlah calon wali murid, Senin (4/7) membuat surat keberatan ke Bupati dan Ketua DPRD Wonosobo supaya besaran SOP bisa dirubah atau malah dibatalkan.

( Edy Purnomo / CN26 / JBSM )

4 Juli 2011 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Anggaran Kesejahteraan Nelayan Hanya Rp 300 per Hari

SUARA MERDEKA CyberNews – Senin, 04 Juli 2011

Pemerintah Tak Serius

Jakarta, CyberNews. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meneken Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat. Dalam keputusan tersebut, Presiden menginstruksikan kepada 11 kementerian dan badan untuk melaksanakan program peningkatan kehidupan nelayan secara bertahap dengan target membebaskan nelayan dari kemiskinan pada 2014.

Riza Damanik, Sekretaris Jenderal KIARA mengatakan, bahwa “Program peningkatan kehidupan nelayan adalah kebijakan positif yang tepat dilakukan. Persoalannya, sejauh mana program itu mengenai sasaran dan bagaimana model politik anggaran plus pelaksanaannya di tengah mahalnya koordinasi lintas kementerian/ badan.”

Sebagaimana dilansir Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2011 pemerintah mengucurkan pendanaan sebesar Rp 927,82 miliar untuk peningkatan kehidupan nelayan.

Program ini akan dijalankan 11 kementerian/ badan, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Jika dibaca secara rinci, ada kejanggalan dalam pelaksanaan program tersebut, yakni sebaran peta kemiskinan di wilayah pesisir dengan karakteristik kebutuhan dasar yang berbeda-beda dan alokasi anggaran yang disediakan. Jika mengacu pada program tersebut, dua hal mendasar ini diabaikan oleh Presiden SBY. Tak masuk di akal, dalam setahun nelayan diberi bantuan program sebesar Rp 120.000 melalui BLT (Bantuan Langsung Tunai),” jelas Riza.

Untuk menyejahterakan nelayan, kata Riza, dua hal itu harus diselesaikan oleh Presiden SBY. Ditambah lagi adanya perlakuan diskriminatif, baik di level kebijakan maupun mentalitas birokrasi pemerintah, kepada komunitas nelayan yang ingin mengakses program-program pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir yang dimandatkan lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan, sebanyak 7,87 juta masyarakat miskin berada di wilayah pesisir dan tersebar di 10.640 desa. Artinya, jumlah ini sebesar 25,14 persen dari total kaum miskin di Indonesia, yakni 31 juta jiwa (BPS, 2010).

“Nelayan bisa sejahtera, jika keenam hal mendasar yang menjadi persoalan mereka terpenuhi, yakni modal usaha untuk produksi dan pengolahan, asuransi iklim dan jiwa, subsidi BBM dan biaya produksi, insentif penjualan harga ikan di Tempat Pelelangan Iklan (TPI), penghapusan pungutan perikanan, dan jaminan penggantian kapal bila terjadi kerusakan,” tutup Riza.

( A Adib / CN31 / JBSM )

4 Juli 2011 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

KPK Didesak Periksa Semua Hakim Perkara PT Onamba

TEMPOinteraktif.Com – Senin, 04 Juli 2011

Imas Dianasari. TEMPO/Wisnu Agung Psetyo

TEMPO Interaktif, Jakarta – Serikat Pekerja PT Onamba Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa semua anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang menangani sengketa buruh dengan PT Onamba Indonesia.

“Kami menilai Hakim Imas Dianasari tidak bertindak sendirian,” kata Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Nining Elitos saat berunjuk rasa di depan kantor KPK Senin, 4 Juli 2011.

Mereka juga meminta agar Mahkamah Agung mengabulkan permohonan atas pemutusan hubungan kerja sebanyak 176 buruh oleh manajemen perusahaan pada 8 Oktober 2010. “Ada kejanggalan dalam putusan hakim,” katanya.

Perkara ini kembali diungkit oleh para buruh setelah KPK menangkap Hakim ad-hoc PHI Imas Dianasari dan Manajer Administrasi PT Onamba, Odi Juanda, di Rumah Makan La Ponyo, kawasan Cibiru, Jawa Barat pada Kamis lalu, bersama duit dugaan suap sebesar Rp 200 juta. Komisi menduga kuat pemberian duit ini dimaksudkan agar Imas melobi Mahkamah Agung memenangkan perkara PT Onamba di tingkat kasasi. Keduanya pun ditetapkan sebagai tersangka.

Oktober tahun lalu, Serikat Pekerja PT Onamba menggugat perusahaan karena berkeberatan atas langkah pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh manajemen lantaran tindakan buruh menggelar mogok kerja. Aksi itu sendiri sebenarnya dilakukan untuk menuntut perusahaan agar menyediakan bus jemputan bagi para pekerjanya, memberi asuransi, serta memberi dana santunan bagi pekerja yang meninggal dunia.

Namun, PT Onamba menyikapinya dengan melakukan PHK, yang kemudian direspons oleh pekerja dengan menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan pada 29 Maret 2011 memenangkan PT Onamba.

Bagi serikat pekerja, keputusan tersebut janggal. “Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat dan fakta yang diajukan para pekerja,” ujar Nining. Dugaan Serikat Pekerja semakin kuat setelah KPK mencokok Hakim Imas dan Odi.

RUSMAN PARAQBUEQ

4 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Presdir PT Onamba Indonesia

Kasus Hakim Imas
KOMPAS.com – Senin, 4 Juli 2011

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Presiden Direktur PT Onamba Indonesia, Toshio Shiokana, sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pemenangan PT Onamba Indonesia (PT OI) di pengadilan tingkat kasasi dengan tersangka Imas Dianasari, hakim Pengadilan Negeri Bandung.

“Diperiksa sebagai saksi,” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Senin (4/7/2011).

Dalam kasus tersebut, KPK juga menetapkan manajer administrasi PT OI yakni Odi Juanda sebagai tersangka. Selain memeriksa Toshio, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Imas dan Odi. Namun, keduanya tampak belum hadir di gedung KPK.

Sebelumnya, KPK menetapkan Imas dan Odi sebagai tersangka dalam kasus pemberian hadiah terkait perkara hubungan industrial di PT Onamba Indonesia. Imas yang merupakan hakim di pengadilan hubungan industrial PN Bandung itu diduga menerima uang Rp 200 juta dari Odi. Uang tersebut diberikan agar PT Onamba Indonesia dimenangkan di tingkat kasasi dalam perkara gugatan serikat pekerja terkait pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT Onamba Indonesia.

Diduga, Imas menjanjikan agar Mahkamah Agung menolak gugatan serikat pekerja itu. Atas dugaan perbuatannya, Imas disangka melanggar Pasal 12 c dan atau Pasal 6 Ayat 2 dan atau Pasal 15 dan atau Pasal 11 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi. Sementara itu, Odi disangka melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a dan atau Pasal 15 dan atau Pasal 13 dalam undang-undang yang sama

4 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Andi Tantang Nazaruddin Buktikan Tuduhan di Indonesia

Kasus Dugaan Suap Wisma Atlet
KOMPAS.com – Senin, 4 Juli 2011

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menyarankan Muhammad Nazaruddin kembali ke tanah air untuk membuktikan segala tudingan yang disebarkannya dari Singapura. Nazaruddin adalah tersangka kasus dugaan suap dalam pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang.

“Yang paling baik Saudara Nazaruddin pulang dulu ke tanah air dan menyampaikan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi dengan bukti-buktinya,” ujar Andi saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/7/2011).

Andi menilai, tudingan-tudingan yang dilontarkan Nazaruddin dari jauh hanya akan menjadi polemik dan tidak akan berpengaruh terhadap proses hukum yang berjalan di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, ia membantah tudingan Nazaruddin yang menyebut dirinya menerima aliran dana pembangunan wisma atlet bersama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. “Itu (tudingan Nazaruddin) tidak benar, sama sekali tidak benar,” tegasnya.

Andi berjanji untuk selalu siap bekerja sama dan mendukung penuh KPK mengusut tuntas kasus tersebut. “Jadi, biar yang benar adalah benar dan yang salah harus bertanggung jawab secara hukum,” kata dia.

Seperti diberitakan, setelah ditetapkan sebagai tersangka Nazaruddin melontarkan sejumlah tudingan yang mengaitkan sejumlah nama anggota DPR dan petinggi Partai Demokrat terlibat dalam kasus ini. Ia mengaku kecewa dengan penetapan dirinya sebagai tersangka karena merasa tidak menerima uang seperserpun.

Selain Nazaruddin, kasus ini juga melibatkan tiga tersangka lainnya yakni Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris.

4 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Andi Mallarangeng: Itu Tidak Benar

Kasus Dugaan Suap Wisma Atlet

KOMPAS.com – Senin, 4 Juli 2011

TRIBUN NEWS/DANY PERMANA Andi Mallarangeng.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, membantah pernyataan Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan wisma atlet Sea Games di Palembang, yang menyebutkan dirinya menerima aliran uang.

“Itu (tudingan Nazaruddin) tidak benar, sama sekali tidak benar,” ujar Andi ketika dihubungi Kompas.com, di Jakarta, Senin (4/7/2011).

Andi berjanji untuk selalu siap bekerja sama dan mendukung penuh KPK mengusut tuntas kasus tersebut. “Jadi, biar yang benar adalah benar dan yang salah harus bertanggung jawab secara hukum,” kata dia.

Nazaruddin menuding Andi menerima aliran dana terkait pembangunan wisma atlet Sea Games sebesar Rp 4 miliar. Melalui pengacaranya, OC Kaligis, Nazaruddin mengungkap aliran dana yang menjeratnya menjadi tersangka.

“Dia bilang pada saya, yang mengantarkan uang itu namanya Paul. Sama Paul diserahkan ke anggota DPR namanya I Wayan Koster. Dari Wayan Koster dan Angelina Sondakh diserahkan ke Mirwan Amir. Dan Rp 8 miliar yang sama Mirwan Amir, dibagikan ke pimpinan Banggar (Badan Anggaran) yang lain dan Mirwan (juga) menyerahkan ke Anas sebesar Rp 2 miliar dan Menpora (Andi Malarangeng) Rp 4 miliar,” tutur Kaligis.

Ia menyatakan, kliennya siap membongkar semua keterlibatan beberapa pihak terkait kasus tersebut. “Kita akan bongkar semua, kalau sudah seperti ini kita siap perang,” ujarnya.

Menurut Kaligis, kliennya saat ini merasa kecewa dengan penetapan dirinya sebagai tersangka. Pasalnya, Nazaruddin merasa dirinya selalu dianggap bersalah dalam kasus tersebut.

“Dia (Nazaruddin) mengatakan kalau dia itu tidak pernah menerima sepeser uang pun dari kasus Menpora itu. Makanya dia itu bingung dan menilai itu semua rekayasa,” katanya.

Selain Nazaruddin, kasus ini melibatkan tiga tersangka lainnya yakni Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris.

Sebelumnya, KPK menjadwalkan tiga kali pemanggilan pemeriksaan terhadap Nazaruddin dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus itu. Namun, Nazaruddin mangkir. Ia mengaku berada di Singapura untuk berobat jantung.

4 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Titik Kritis Partai Demokrat

Jajak Pendapat Kompas
KOMPAS.com – Senin, 4 Juli 2011

SERAMBI/BEDU SAINI Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono saat berkampanye pada Pemilu 2009 di Lapangan Parkir Stadion Lhong Raya, Banda Aceh, Minggu (29/3/2009).

Oleh BAMBANG SETIAWAN

KOMPAS.com – Setelah terkuaknya kasus suap dan dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi yang melibatkan unsur pimpinan Partai Demokrat, kepercayaan publik dan konstituen menurun drastis. Lemahnya soliditas antar-elite partai dan tiadanya figur kuat pada Pemilu 2014 nanti membuat Partai Demokrat berada di titik kritis.

Kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada partai ini, yang sukses mengusung Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, mulai luntur. Jika pemilu dilaksanakan sekarang, berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas, hanya 35,6 persen pemilih Partai Demokrat yang berterus terang akan tetap kembali memilihnya. Padahal pada akhir Mei tahun lalu, soliditas massa Partai Demokrat masih di kisaran 51,7 persen.

Meluruhnya kepercayaan publik kepada Partai Demokrat merupakan ironi dari pencapaian gemilang sebuah partai. Setelah berhasil mengantarkan Yudhoyono menjadi presiden dengan bekal suara 7,45 persen pada Pemilu 2004, popularitas Partai Demokrat terus menanjak. Pada Pemilu 2009, ia menjadi partai pemenang dengan mengantongi 20,85 persen suara, mengalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sebelumnya berada di papan atas. Kemudian, kemenangan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI periode kedua seolah kian melengkapi pencapaian Partai Demokrat.

KKN dan korupsi

Setelah mencuatnya kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati, kini publik kian tidak yakin bahwa Partai Demokrat menjadi partai yang dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Partai Demokrat dinilai tidak mendorong upaya pemberantasan KKN. Bahkan, sebanyak 86,8 persen responden yakin partai ini tidak bebas dari korupsi.

Larinya Nazaruddin ke luar negeri dan gagalnya petinggi Partai Demokrat membujuk dia pulang untuk menghadapi pemeriksaan memperkuat dugaan bahwa Nazaruddin memang ”dilindungi”. Publik pun mencium………………….(selengkapnya baca Harian Kompas, Senin 4 Juli 2011, halaman 5)

4 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: