KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Hukum Keok, Negara Terancam Gila

KOMPAS.com – Sabtu, 2 Juli 2011

http://www.interpol.int Data diri Nunun di situs interpol.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat hukum Usman Hamid dari International Center forTransitional Justice menilai buruknya penegakan hukum di Indonesia juga memberi sumbangsih besar bagi merosotnya kualitas kehidupan bernegara. Pasalnya, sejak memformulasikannya di awal pun, tak lagi ditujukan demi keadilan masyarakat.

“Pada formulasi hukum, badan-badan pembuat UU membuat bukan untuk keadilan tapi untuk keuntungan pencari keuntungan ekonomi, misalnya UU terkait minyak, gas dan mineral. Itu justru memberikan manfaat kepada perusahan besar, mengabaikan hak-hak masyarakat di sekitarnya. Juga masyarakat yang tergusur minimarket. Terjadi perkembangan liberal. Hukum bukan untuk keadilan rakyat tapi pemangku kepentingan ekonomi yang bonafid,” katanya di sela diskusi mingguan Polemik, Sabtu (2/7/2011).

Usman mengatakan selalu ada upaya elit untuk menghalangi tegaknya hukum dan keadilan. Ini dilakukan semata-mata untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga dan juga para pengikutnya, termasuk pemilik modal.

Usman mencontohkan kasus Nunun Nurbaeti, dimana suaminya, Adang Darajatun enggan mengungkap keberadaan Nunun. Padahal, Adang adalah seorang anggota dewan yang membidani masalah hukum dan seorang mantan petinggi aparat hukum.

Menurutnya pula, tahap aplikasi hukum tak kalah mengecewakan. Usman mencontohkan kasus Gayus Tambunan yang bisa bebas berkeliaran padahal berstatus terpidana dan tengah dipenjara. Uang, lanjutnya, bisa mengendalikan penegakan hukum.

Kaum minoritas juga terus teraniaya tapi negara tak mampu melindungi. Sementara itu, tahap eksekusi hukum pun tak kalah kacaunya. Aparat hukum Indonesia tidak memenuhi standar keadilan hukum. “Negara terancam gila. Ini bisa menggambarkan realitas hukum saat ini,” tandasnya.

2 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Demokrat Klaim Telah Beri Contoh Baik Tangani Kasus Korupsi di Partai

TEMPOinterktif.Com – Sabtu, 02 Juli 2011

Didi Irawadi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta – Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengklaim Partainya telah memberi contoh yang baik dalam menangani kasus korupsi di tubuh partai. “Kami memberi contoh yang baik bagi parpol lain yang kadernya diduga korupsi,” tutur Didi kepada Tempo, Sabtu, 2 Juli 2011.

Menurutnya, upaya yang dilakukan Demokrat dalam memberantas korupsi, belum pernah dilakukan partai lain. “Ada yang terlalu melindungi (kadernya) atau melakukan perlawanan terhadap KPK, tapi kami justru tidak,” katanya.

Menurut Didi, Demokrat berkomitmen untuk menindak tegas siapapun kadernya yang terlibat korupsi, tak hanya mantan bendaharanya, M. Nazaruddin.

Didi pun meminta semua pihak sama-sama mendukung pemberantasan korupsi di tanah air. “Mari gunakan momentum ini untuk bersama-sama menegakkan hukum, memberantas korupsi,” kata dia.

Ia mengaku tak rela jika dugaan korupsi yang menimpa beberapa kader Demokrat hanya jadi tontonan. “Kalau mau negeri ini bersih, kita harus bersama-sama perang,” ujarnya. “Tanpa ada upaya bersama, tidak akan terjadi perbaikan yang signifikan,” kata dia menambahkan.

 

MARTHA THERTINA

2 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Wafid Ngaku Diminta Menteri Andi Bantu Nazaruddin

TEMPOinteraktif.Com – Sabtu, 02 Juli 2011

Wafid Muharam. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO Interaktif, Jakarta – Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alifian Mallarangeng untuk membantu Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh. ”Pak Wafid, ini Nazaruddin dan Angie, ya bantulah,” ungkap Erman Umar, pengacara Wafid menirukan pernyataan kliennya saat menjadi saksi tersangka suap wisma atlet Mindo Rosalina Manullang.

Permintaan itu disampaikan Andi saat memperkenalkan kliennya dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin dan Anggota Komisi Olahraga DPR, Angelina Sondakh tersebut  di lantai 10 Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wafid mengakui sebelumnya memang telah bertemu dengan Nazaruddin sebelum dipanggil Menteri Andi ke ruangannya.

Erman menuturkan, kliennya dipanggil Menteri Andi beberapa saat sebelum pertemuan berakhir. Wafid saat itu hanya dikenalkan dan diminta membantu Nazaruddin serta Angie.

Ihwal waktu pertemuan itu, Wafid tidak mengingatnya. Menurut Erman, pertemuan berlangsung pada 2010 setelah pertemuan antara Wafid, Nazaruddin dan Rosa pada pertengahan tahun lalu di salah satu restoran di sekitar Senayan.

Erman menuturkan, Menteri Andi tidak menjelaskan maksud permintaan bantuan itu. Bahkan usai pertemuan itu pun, Menteri Andi tidak menjelaskan kembali maksud pembicaraannya. Wafid hanya menduga bantuan itu berhubungan dengan sesuatu yang lazim dilakukan Kementerian Pemuda dengan Komisi X DPR, yang membidangi olahraga, selaku mitra pemerintah.

Menteri Andi yang dikonfirmasi sebelumnya mengatakan, tak pernah mengetahui adanya pertemuan itu. Dia juga menegaskan tak pernah meminta bantuan ihwal proyek wisma atlet. ”Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah diberi tahu adanya keterlibatan dari nama-nama yang disebutkan,” katanya melalui pesan singkat. Menteri Andi bahkan menegaskan tidak mencampuri proses tender proyek tersebut.

Wafid pada 21 April lalu ditangkap oleh KPK bersama Rosa dan Muhammad El Idris, Manajer Pemasaran PT Duta Graha —pelaksana proyek Wisma Atlet SEA GAMES. Penangkapan itu disertai barang bukti cek senilai Rp 3,2 miliar. Kuat dugaan, cek itu adalah suap proyek tersebut yang diberikan Rosa dan Idris kepada Wafid, namun ketiganya kompak menyebut sebagai dana talangan.

Adapun pertemuan di salah satu restoran di sekitar Senayan itu, Wafid membenarkannya. Pertemuan itu membahas ihwal rencana proyek wisma atlet di Jakabaring. “Beliau  tidak ada maksud tertentu untuk memenangkan perusahaan tertentu,” ujar Erman.

Pertemuan yang sama pernah disebut Rosa kepada penyidik. Rosa mengatakan, Wafid menanyakan perusahaan yang dapat mengerjakan proyek wisma atlet, dan Nazaruddin merekomendasikan PT Duta Graha. Nazaruddin selanjutnya mendapat succsess fee sebesar 13 persen dari proyek berbiaya Rp191 miliar itu setelah memuluskan PT Duta Graha sebagai kontraktornya. Rosa belakangan mengubah keterangannya ini. Nazaruddin pun kemudian membantahnya.

“Rosa mungkin membantah, tetapi Wafid orangnya jujur. Dia membenarkan adanya pertemuan itu,” Erman menegaskan. “Namun tidak ada maksud tertentu yang melanggar aturan.”
RUSMAN PARAQBUEQ

2 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pulangkan Nazaruddin, Polri Koordinasi dengan KPK

TEMPOinteraktif.Com – Sabtu, 02 Juli 2011

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta – Instruksi Presiden untuk menangkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin lekas direspons pihak kepolisian. Markas Besar Kepolisian RI mengaku telah menjalin komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Sudah ada koordinasi,” ujar Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar, Jumat, 1 Juli 2011.

Upaya percepatan penyelesaian kasus Nazaruddin ikut menyita perhatian Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu meminta polisi untuk membantu KPK memulangkan Nazaruddin yang saat ini kabur ke Singapura.

Kasus Nazaruddin memasuki babak baru setelah KPK menetapkan status tersangka terhadap dirinya terkait suap proyek wisma atlet, Palembang. Namun, upaya KPK untuk menggali keterangan terus menemui jalan buntu lantaran Nazaruddin sulit untuk dimintai keterangan.

Boy menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan guna memastikan dukungan polri terkait penyelesaian kasus tersebut. Beberapa di antaranya dengan melibatkan jaringan Interpol dan Tim Penyidik Mabes Polri. “Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri,” ujarnya.

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi Priharsa Nugraha mengaku sangat mengapresiasi dukungan tersebut. Ia menjelaskan bahwa proses pemulangan akan dilakukan dengan mengoptimalkan setiap langkah dengan berpedoman pada koridor hukum yang berlaku dalam penyelesaian kasus ini.

RIKY FERDIANTO

2 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Andi Bantah Terlibat Tender Proyek Wisma Atlet

TEMPOinteraktif.Com – Sabtu, 02 Juli 2011

foto

Andi Mallarangeng. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengaku tidak pernah terlibat dalam tender pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI di Sumatera Selatan seperti yang diungkapkan Sekretaris Menpora Wafid Muharram. Wafid mengungkapkan keterlibatan Andi pada saat diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalia Manulang di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 1 Juli 2011.

“Saya tidak membantu siapa pun dalam pembangunan wisma atlet. Saya tidak mencampuri proses tender,” kata Andi kepada Tempo melalui pesan singkatnya, Jumat malam. Ia menambahkan bahwa semua proses harus sesuai prosedur.

Wafid sebelumnya menyebut Andi telah memperkenalkannya dengan Nazarudin, Angelina Sondakh, dan Mindo Rosalia di ruang kerjanya di kantor Menpora lantai 10.

Pengakuan Wafid itu pun dibantah oleh Andi, “Saya malah tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu ada keterlibatan atau dugaan keterlibatan nama-nama yang Anda sebutkan,” ujarnya.

Andi mengatakan baru mengetahui kasus suap proyek wisma atlet dari media. “Saya justru membacanya dari media setelah peristiwa yang terjadi di Kemenpora,” ujarnya.

RINA WIDIASTUTI

2 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Paul Nelwan Bantah Terlibat Suap Proyek Wisma Atlet

TEMPOinteraktif.Com – Sabtu, 02 Juli 2011

ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO Interaktif, Jakarta – Pengusaha Paul Nelwan membenarkan sempat mengenalkan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang kepada Wafid Muharram, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. “Saya mengenalkan Rosalina ke Wafid betul,” katanya. Namun, ia membantah memperkenalkan Wafid ke Idris, Manajer Marketing PT Duta Graha Indah.

Menurut pengakuannya, ia baru mengenal Idris setelah PT DGI jadi pemenang tender wisma atlet. Ia mengaku dikenalkan dengan Idris oleh rekanannya. “Di Plaza Senayan, waktu itu dikenalin,” tuturnya kepada Tempo, Sabtu, 2 Juli 2011.

Sebelumnya, Paul Nelwan disebut-sebut sebagai penghubung antara Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam dan M. El Idris.

Nama “Paul” juga disebut-sebut oleh mantan Bendahara Partai Demokrat yang kini menjadi tersangka dalam proyek wisma atlet, M. Nazaruddin. Paul dituding Nazar telah menyerahkan uang sebesar 9 miliar kepada dua anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat, yakni I Wayan Koster dan Angelina Sondakh.

Namun, Paul membantah telah menyerahkan uang kepada anggota Banggar, Koster dan Angie. “Saya tidak pernah, apalagi saya belum pengusaha kelas kakap, masih ketengan,” kata dia.

Meski membantah menyerahkan uang, Paul mengaku mengenal Koster sebagai orang top di Partai PDI Perjuangan, sedangkan dengan Angie ia mengaku hanya sebatas tahu. “Tahu, tapi tidak kenal. Dia (Angie) itu kan Puteri Indonesia,” tuturnya.

Mantan calon Bupati Minahasa Utara ini mengaku tak mengerti mengapa namanya disebut-sebut oleh Nazaruddin dan pengacaranya, OC Kaligis. “Akan saya gugat, setelah ini,” tuturnya. Paul kesal karena namanya terus dibawa-bawa. “Ini sudah sangat mengganggu, keluarga terus menanyai saya,” katanya.

Paul membantah terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang. “Tidak, sama sekali tidak,” tuturnya

Paul mengaku pernah menangani beberapa proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada akhir 2009, pengusaha yang telah berkiprah sejak tahun 1987 itu pernah menggarap proyek pembangunan lapangan tenis di beberapa daerah, seperti Sumatera dan Sulawesi. “Satu, dua, ada, tapi nilai pekerjaannya kurang dari 10 miliar,” katanya.

Paul mengaku siap dipanggil lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, Paul Nelwan dimintai keterangan sekitar pertengahan Juni lalu sebagai saksi dalam kasus wisma atlet.

MARTHA THERTINA

2 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

PPATK Telusuri Transaksi Keuangan Nazaruddin

TEMPOinteraktif.Com – Sabtu, 02 Juli 2011

TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein menyatakan pihaknya kini lebih leluasa memeriksa transaksi keuangan terkait bekas bendahara Partai Demokrat, M. Nazaruddin, setelah dijadikan tersangka. “Tidak sesulit dulu,” kata Yunus, kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka pada Kamis lalu dalam kasus pembangunan Wisma Atlet Sea Games. Saat ini anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini masih berada di Singapura sejak akhir Mei lalu.

Sebelumnya, kata Yunus, Pusat Pelaporan kesulitan melakukan penelusuran transaksi yang melibatkan Nazaruddin. Penyebabnya karena penyedia jasa keuangan menolak memberikan laporan karena yang bersangkutan belum menjadi tersangka. Selain itu, penyedia jasa keuangan tidak koordinatif dengan alasan dilindungi Undang-Undang Perbankan.

Pusat Pelaporan membeberkan terdapat 19 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) pada 11 bank terkait kasus dugaan korupsi Wisma Atlet. Menurut Direktur Pengawasan Pusat Pelaporan, Subintoro, transaksi terjadi di tiga bank milik pemerintah dan delapan bank swasta. Sebelas bank ini sudah diminta memberikan laporan.

Namun, kata Subiantoro, tidak semua bank merespon permintaan Pusat Pelaporan. Salah satunya adalah bank milik pemerintah. Namun, dia menolak memberikan nama bank tersebut. Yang pasti, sampai saat ini bank pelat merah tersebut belum melengkapi laporan yang diminta.

Dia meminta para pengelola penyedia jasa keuangan kooperatif. Sebab, tanpa adanya kerja sama, Pusat Pelaporan kesulitan menuntaskan penelusuran transaksi mencurigakan dalam kasus ini. “Kami berharap jangan ada yang takut.” Sesuai Pasal 83-86 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang 2010 pelapor kasus pencucian uang dilindungi secara hukum.

Subiantoro berharap, pekan depan bank-bank sudah menindaklanjuti permintaan Pusat Pelaporan. “Sehingga akan ada perkembangan yang cukup signifikan (dari kasus korupsi Wisma Atlet).”

FEBRIANA FIRDAUS | ANANDA BADUDU

2 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Wafid Ungkap Pertemuan Nazar-Andi-Angie

TEMPOinteraktif.Com – Sabtu, 02 Juli 2011

Wafid Muharam. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO Interaktif, Jakarta – Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam mengungkapkan bahwa ada tiga tokoh Partai Demokrat yang pernah mengadakan pertemuan di kantor kementerian. Mereka adalah mantan Bendahara Umum Demokrat M. Nazaruddin, anggota Komisi Olahraga DPR Angelina Sondakh, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

Menurut Erman Umar, pengacara Wafid, kliennya membeberkan pertemuan itu kepada penyidik saat diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Mindo Rosalina Manulang, beberapa waktu lalu. ”Pertemuan itu berlangsung di lantai 10 di ruang kerja Menteri Andi,” ujar Erman seusai mendampingi kliennya saat diperiksa sebagai tersangka kasus suap proyek wisma atlet di Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin.

Wafid pada 21 April lalu ditangkap oleh KPK bersama Mindo Rosalina dan M. El Idris, pegawai PT Duta Graha Indonesia—pelaksana proyek Wisma Atlet SEA GAMES di Palembang. Penangkapan itu disertai barang bukti cek senilai Rp 3,2 miliar. Kuat dugaan, cek itu adalah suap proyek tersebut.

Erman menuturkan bahwa kliennya sempat dipanggil Menteri Andi beberapa saat sebelum pertemuan berakhir. Wafid saat itu hanya dikenalkan dan diminta membantu Nazaruddin dan Angie—sapaan akrab Angelina. ”Pak Wafid, ini Nazaruddin dan ada Angie, ya bantulah,” katanya. Ihwal waktu pertemuan, Wafid tidak mengingatnya. Menurut Erman, pertemuan berlangsung pada 2010.

Erman mengatakan bahwa Menteri Andi tidak menjelaskan maksud permintaan bantuan itu. Bahkan usai pertemuan itu pun, Menteri Andi tidak menjelaskan kembali maksud pembicaraan itu. Wafid hanya menduga bantuan itu berhubungan dengan sesuatu yang lazim dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X DPR, yang membidangi olahraga, selaku mitra pemerintah.

Ketika dikonfirmasi kemarin, Menteri Andi mengatakan tak pernah mengetahui adanya pertemuan itu. Dia juga menegaskan tak pernah meminta bantuan ihwal proyek wisma atlet. ”Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah diberi tahu adanya keterlibatan dari nama-nama yang disebutkan,” ujarnya melalui pesan singkatnya tadi malam. Lebih jauh, Andi menegaskan tidak mencampuri proses tender proyek tersebut. Menurutnya, kasus ini ramai setelah dia membacanya dari media.

Sementara itu, Nazaruddin—yang saat ini berada di Singapura—melalui pesan singkat BlackBerry Messenger malah memberi penjelasan lain. Dalam penjelasannya, anggota badan anggaran DPR itu menuding sejumlah koleganya di badan anggaran telah menerima jatah dalam proyek di kementerian.

RUSMAN PARAQBUEQ | RIKY FERDIANTO | RINA WIDIASTUTI | SUKMA

2 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Duduk Satu Meja, Bibit-Jokowi Jadi Tertawaan Wartawan

TEMPOinteraktif.Com – Kamis, 30 Juni 2011

Walikota Solo, Joko Widodo. Tempo/Andry Prasetyo

TEMPO Interaktif, Solo –  Ada momen menarik bagi media dalam acara Konferensi Internasional Kota Layak Anak Asia Pasifik di yang diselenggarakan di hotel The Sunan Surakarta, Kamis 30 Juni 2011. Dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo bertemu dengan Wali Kota Surakarta Joko Widodo untuk pertama kalinya setelah berseteru selama beberapa pekan.

Perseteruan tersebut bermula dari rencana Jawa Tengah membangun mall di Surakarta. Dalam pembangunan itu, mereka merubuhkan bekas pabrik es Saripetojo yang merupakan bangunan cagar budaya. Rencana itu mendapat tentangan keras oleh warga Surakarta, termasuk Joko Widodo.

Mereka berdua saling “berbalas pantun” di media. Terakhir, Bibit Waluyo menyatakan jika Joko Widodo merupakan wali kota bodoh lantaran menentang kebijakan provinsi. Pernyataan yang dimuat di Koran Tempo edisi Jawa Tengah itu membuat perseteruan kian memanas.

Perhatian media mulai tertuju saat Wali Kota Jokowi itu menyambut  Bibit. Mereka saling bungkuk menghormat serta berjabat tangan, lalu masuk ke ruang transit. Saat pembukaan konferensi dimulai, mereka duduk dalam satu meja bersama beberapa tamu lain.

Usai acara pembukaan, mereka berdua pun berpisah. Bibit memilih mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari, untuk meninjau stand pameran di hotel tersebut, sedangkan Jokowi justru memilih langsung menuju tempat press conference. Di tempat itu, dia enggan berbincang dengan wartawan. Termasuk, saat dia ditanya alasannya tidak ikut mendampingi Menteri Linda meninjau stand pameran.

Tawa dan bisik-bisik wartawan mulai pecah saat Bibit dan Linda sampai di ruang press conference. Mereka kembali duduk satu meja menghadapi puluhan wartawan. Kondisi itu membuat beberapa wartawan dari Jakarta bertanya-tanya lantaran tidak mengetahui adanya perseteruan dua kepala daerah tersebut.

Semula, pembicaraan dalam jumpa pers tersebut seputar kota layak anak. Tawa wartawan pecah saat Bibit mengeluhkan pemberitaan media yang dinilai tidak mendukung program pemerintah. Selama beberapa hari, pemberitaan di media lokal memang cukup santer mengkritisi rencana Jawa Tengah yang akan akan membangun mall di Surakarta.

Meski duduk satu meja, sepertinya perseteruan itu masih berlanjut. Dalam jumpa pers tersebut, Jokowi didaulat oleh Linda Amelia untuk menceritakan kisah suksesnya menjalankan program kota layak anak.

Usai Jokowi memberikan paparan, Bibit segera meraih mikropon yang ada di dekatnya. “Surakarta cuma punya lima kecamatan dengan jumlah penduduk 530 ribu jiwa,” kata Bibit. Surakarta mampu menjalankan program tersebut lantaran tidak memiliki masalah sekompleks kabupaten lain yang memiliki jumlah penduduk besar. Komentar ini juga memancing tawa para wartawan.

Hingga akhirnya, salah satu wartawan memanfaatkan kehadiran Bibit untuk menanyakan masalah Saripetojo. “Sudah saya duga, pertanyaannya sampai ke situ,” kata Bibit yang segera disambut derai tawa wartawan. Meski demikian, dia tetap menjawab pertanyaan tersebut. Penjelasan ditutup dengan salam, diiringi gebrakan di atas meja. Tawa kembali bergemuruh.

AHMAD RAFIQ

2 Juli 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG, SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Nazaruddin Tak Ingin Pulang

KOMPAS.com – Sabtu, 2 Juli 2011

Jakarta, Kompas – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memilih tetap berada di Singapura. Ia pun melakukan perlawanan, dengan menyebut sejumlah kader Demokrat yang diduga terlibat kasus korupsi atau menerima suap, dan menyiapkan upaya hukum lain dari Singapura.

Kepastian Nazaruddin tidak pulang itu disampaikan penasihat hukumnya, OC Kaligis, Jumat (1/7), di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. ”Nazaruddin sedang menyiapkan strategi untuk melakukan perlawanan hukum melalui pengadilan di Singapura,” ujarnya.

Nazaruddin, Kamis, ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek wisma atlet SEA Games tahun 2011 di Palembang, Sumatera Selatan, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tanggal 21 April lalu, KPK menangkap (mantan) Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El-Idris karena diduga terlibat kasus suap proyek wisma atlet. PT DGI adalah pemenang proyek wisma atlet. Nazaruddin tercatat sebagai pendiri PT Anak Negeri.

Selain upaya hukum, Nazaruddin juga melawan dengan melemparkan tuduhan kepada kader Demokrat yang menerima uang suap sebesar Rp 9 miliar, seperti disampaikan Kaligis.

Kaligis menunjukkan komunikasi dengan Nazaruddin lewat Blackberry Messenger (BBM). Dalam BBM itu, Nazaruddin menuliskan ada uang Rp 9 miliar yang diserahkan Wafid kepada anggota DPR melalui seseorang bernama Paul. Uang itu diteruskan kepada anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), I Wayan Koster, serta anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Angelina Sondakh, dan kepada Mirwan Amir. Uang itu mengalir sebagian kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi A Mallarangeng. Tuduhan Nazaruddin itu disangkal oleh mereka yang disebutkan.

Kaligis mengakui, sistem hukum di Singapura memungkinkan warga negara asing mencari keadilan apabila di negaranya diduga terjadi praktik pengadilan yang tidak adil. ”Nazaruddin yakin tak akan terjadi pengadilan yang fair karena ia sudah terlebih dulu menjadi korban pembunuhan karakter,” katanya.

Tangkap Nazaruddin

Di Jakarta, Jumat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk segera menangkap dan membawa pulang Nazaruddin ke Tanah Air. Timur juga diperintahkan berkoordinasi dengan KPK untuk memulangkan Nazaruddin.

Demikian diungkapkan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Istana Negara.

Perkara dugaan korupsi yang melibatkan Nazaruddin yang ditangani KPK, kata Julian, selama ini belum melibatkan Polri. Setelah KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka, Presiden langsung memerintahkan Timur untuk berkoordinasi dengan KPK untuk memenuhi kelengkapan berkas maupun argumentasi hukum yang digunakan untuk proses pemulangan itu.

Meskipun kedua negara belum mempunyai perjanjian ekstradisi, Indonesia yakin sebagai negara yang bersih dan menghormati hukum, Singapura akan membantu pencarian dan pemulangan Nazaruddin. Julian juga menegaskan, Presiden Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, memiliki sikap tegas, semua kader partainya harus benar-benar bersih dan tidak terkait kasus hukum apa pun.

”Siapa pun kader Partai Demokrat, oleh Ketua Dewan Pembina, apabila terseret dan terbukti bersalah secara hukum harus diproses hukum. Tak ada tebang pilih,” kata Julian.

KPK bisa memaksa

Wakil Ketua KPK M Jasin dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, menegaskan, KPK bisa memaksa Nazaruddin untuk pulang dari Singapura karena telah ditetapkan menjadi tersangka kasus suap proyek wisma atlet. ”Pemahaman kami, jika sesuatu bisa dilakukan projustisia, upaya paksa itu dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan menjadi tersangka,” kata dia lagi.

Saat ditanya apakah KPK meminta pencabutan paspor atas nama Nazaruddin, Jasin belum bisa memastikan. Namun, menurut dia, KPK berusaha maksimal untuk memulangkan Nazaruddin.

”Pencabutan paspor dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengacu pada prosedur hukum yang ada, kalau seseorang dalam status tersangka,” ujarnya.

Secara terpisah, Jumat, Herawan Sukoaji dari Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengutarakan, paspor milik Nazaruddin sudah dicabut sejak 24 Mei lalu. Penarikan paspor itu otomatis dilakukan sejak ia dicegah ke luar negeri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian.

Namun, Herawan mengakui, Imigrasi tidak memegang paspor Nazaruddin secara fisik. Imigrasi berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan posisi Nazaruddin setelah ia dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK.

Jasin menambahkan, KPK juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga lain dalam upaya pemulangan Nazaruddin.

Dua opsi

Secara terpisah, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, pasca-penetapan Nazaruddin sebagai tersangka, KPK memiliki dua opsi untuk menghadirkannya. Pertama, melalui mekanisme ekstradisi dan kedua, melalui deportasi.

Untuk ekstradisi, ada dua cara yang dapat dilakukan KPK. Pertama, meminta Polri untuk menerbitkan pencarian secara internasional (red notice) untuk Nazaruddin. Kedua, KPK meminta Menteri Hukum dan HAM melayangkan surat permintaan ekstradisi untuk Nazaruddin kepada Pemerintah Singapura.

Sebaliknya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie di Jakarta, Jumat, menilai kasus Nazaruddin adalah soal hukum yang semestinya diberlakukan sama dengan kasus lainnya. Marzuki berharap KPK tidak membuat negara ini ”penuh” hanya dengan Nazaruddin.

(WHY/RAY/FAJ/ETA/ANA/BIL/DIK)

2 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: