KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pra Peradilan Soal SP3 Sukawi: LBH Semarang Segera Ajukan Gugatan

SUARA MERDEKA CyberNews – Jum’at, 01 Juli 2011

Semarang, CyberNews. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indinesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang masih menyelesaikan berkas gugatan praperadilan atas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah terkait penghentian penyidikan perkara mantan Walikota Semarang Sukawi Sutarip. Pihak LBH kini sedang mempelajari kedudukan hukum serta berbagai unsur dalam penutupan kasus Sukawi sejak Oktober 2010 tersebut.

Direktur LBH Semarang Slamet Haryanto sebagai kuasa hukum masyarakat anti korupsi menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat upaya praperadilan itu menjadi lamban. Salah satunya adalah salinan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dari Kejati yang tak kunjung didapat.

“Sukawi sudah lama ditetapkan jadi tersangka, tapi tidak juga diperiksa. Alasannya surat ijin Presiden belum turun. Begitu lengser dari walikota, malah langsung di-SP3. Untuk itu kami siapkan unsur formil dan materiil gugatannya kemungkinan selesai pertengahan Juli nanti,” terang Slamet, hari ini (1/7).

Dia menambahkan, berkas gugatan itu nantinya akan diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Seperti diketahui, Sukawi diduga menyalahgunakan dana APBD 2004 untuk bantuan mobilitas anggota DPRD Kota Semarang sebesar Rp 1,8 miliar serta bantuan komunikasi kepada masyarakat Rp 2,19 miliar.

Setelah Sukawi tidak menjabat lagi, Kejati lantas menerbitkan SP3 No 461/0.3/FD.1/10/2010 tertanggal 29 Oktober 2010. Hal itu didasarkan pada keterangan empat saksi ahli yang berpendapat, perbuatan tersangka bukanlah tindakan korupsi.

Empat saksi ahli yang didatangkan adalah Rudi Satrio Mukantardjo, Andi Hamzah, Yudhan Arif Fakhrullah dan Nyoman Sarekat Putrajaya.

Sekretaris KP2KKN Jawa Tengah Eko Haryanto mengungkapkan, selain rencana gugatan pra peradilan, KP2KKN sudah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani langsung kasus ini, meski hingga kini belum ada tindak lanjut.

Menurutnya, banyak kejanggalan pada kasus ini, dari dikeluarkannya penghentian penyidikan, hingga saksi ahli yang didatangkan.

( Modesta Fiska / CN33 / JBSM )

1 Juli 2011 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SEMARANG | Tinggalkan komentar

Polisi Gerebek Gudang Penyulapan Pupuk

KOMPAS.com – Jumat, 1 Juli 2011

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com – Aparat Kepolisian Resor Lampung Selatan menggerebek sebuah gudang tempat penyimpanan pupuk bersubsidi yang akan disulap atau diganti kemasan menjadi non-subsidi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Lamsel.

Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lamsel Ajun Komisaris Haris Dinzah, Jumat (1/7/2011), dari penggerebekan yang dilakukan Kamis (30/6/2011), polisi meringkus dua tersangka penyelewengan pupun bersubsidi.

“Sebanyak 20 ton pupuk Petrokimia bersubsidi jenis SP-36 dan TSP merek diganti kemasannya menjadi pupuk non-subsidi asal China. Pupuk ini hendak mereka jual ke Bengkulu dan lampung Tengah. Bukannya disalurkan ke petani yang semestinya mendapatkan,” ujar Haris.

Pengungkapan penemuan penyelewengan pupuk bersubsidi ini bukan pertama kalinya. Akhir April lalu, jajaran Polda Lampung juga mengungkap penyelewengan pupuk bersubsidi sebanyak 11 ton di tiga daerah berbeda, yaitu Tulang Bawang, Pesawaran, dan L ampung Selatan.

1 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Arsyad dan Nesha vs Mahkamah Konstitusi

Surat Palsu MK
KOMPAS.com – Jumat, 1 Juli 2011
TRIBUN NEWS/HERUDIN Arsyad Sanusi (kiri) memeluk Ketua MK Mahfud MD (kanan) usai menyatakan mengundurkan diri sebagai Hakim Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi, di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (11/2/2011). Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi bertanggung jawab secara etik atas pertemuan keluarganya dan juga bawahannya, mantan panitera pengganti MK Makhfud, dengan calon Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud yang didiskualifikasi MK.

 


JAKARTA, KOMPAS.com – Panja Mafia Pemilu meminta keterangan sejumlah staf Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/06/2011). Mereka yang datang memenuhi panggilan adalah mantan Panitera MK Zainal Arifin, Panitera Pengganti Nalom Kurniawan, Sekretaris Panitera Alifah Rahmawaty, dan staf Muhammad Faiz. Juru Panggil MK Masyhuri Hasan yang adalah saksi kunci dalam kasus dugaan surat palsu tidak datang.

Sebelumnya, MK telah meminta keterangan mantan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi dan putrinya Neshawaty Zulkarnain, Selasa (28/06/2011). Keduanya disebut-sebut terlibat dalam dugaan surat palsu MK terkait sengketa pemilu 2009 di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I. Sebelumnya pula, Kamis (21/6/2011), Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi menyampaikan hasil investigasinya kepada Panja.

Arsyad dan Nesha membantah laporan tim investigasi MK dan pernyataan para staf MK. Bolehlah dibilang, bapak dan anak itu kini tengah berseteru dengan kubu internal MK. Mari kita tilik fakta-fakta yang dibeberkan di hadapan Panja.

Hasil investigasi tim MK dibacakan Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M Gaffar. Janedjri membeberkan pembuatan konsep surat jawaban putusan MK palsu untuk Dewi Yasin Limpo. Menurutnya, dalam pemalsuan surat untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu terlibat nama Arsyad dan putrinya, Nesha, beserta politisi Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo. Mereka menggunakan jasa Masyhuri Hasan untuk membuat konsep surat yang memberikan tambahan kata “penambahan suara”.

Diberitakan, Neshawaty pernah menelpon Hasan dan memintanya pergi ke Apartemen Pejabat Tinggi di Kemayoran menemui Arsyad. Nesha membantah laporan tim investigasi. Ia mengaku tidak mengenal dekat Hasan, apalagi menelepon Hasan seperti yang dituturkan tim investigasi MK. Ia mengaku mengenal dan bertemu Hasan hanya sekali yaitu di ITC Cempaka Mas saat dikenalkan keponakannya, Rara. Hasan, diakui Rara, sebagai pacarnya.

“Saya hanya sekali bertemu Hasan. Waktu itu saya sama Rara ke ITC Cempaka Mas. Waktu itu janjian perbaiki BB. Enggak lama kemudian Hasan datang, enggak tahu janjian atau apa. Cuma dikenalin, Hasan. Hanya sekali itu. Saya enggak pernah ketemu di rumah (Arsyad) maupun telepon Hasan,” ujar Nesha pada Panja.

Ia pun tidak setuju dikatakan mengatur pertemuan antara ayahnya, Dewi Yasin Limpo dan Hasan pada 16 Agustus 2009. Apalagi, ia baru mengenal Hasan sekali bersama Rara sebelum kejadian itu. Nesha juga mengaku kenal Dewi Yasin Limpo karena sama-sama dari Makassar. Tapi, ia tak begitu kenal dekat dengan Dewi.  “Saya sudah berangkat ke Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2009. Saya sama sekali tidak menelpon Hasan,” katanya.

Senada dengan putrinya, Arsyad turut membantah laporan tim investigasi yang menyatakan dirinya mengenal dekat Hasan. Arsyad mengaku hanya mengetahui Hasan sebagai staf di MK. Menurut Arsyad, Hasan memang datang ke rumahnya. Tetapi, ia sama sekali tak mengundang Hasan. Tuturnya, Hasan datang untuk menemui Rara, itupun ia ketahui dari istrinya.

“Hasan tidak pernah masuk di ruangan saya (ruangan di MK). Saya juga tidak pernah mengundang Hasan ke rumah saya. Waktu itu dia datang, istri saya yang bilang dia (Hasan) mau (menyukai) sama Rara,” papar Arsyad.

Saat itu, menurut cerita Arsyad, ia dan Hasan berada dalam ruang televisi. Hasan yang kemudian memulai pembicaraan menanyakan mengenai bagaimana membuat jawaban surat putusan MK yang diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, dalih Arsyad, dirinya langsung mencurigai Hasan saat menanyakan hal tersebut. Meskipun ia akui, ia sudah sering menjawab kepada siapapun yang menanyakan mengenai penulisan sebuah surat putusan MK. Tetapi, menurutnya, Hasan tidak menempati posisi strategis di MK yang memiliki kewenangan untuk membuat jawaban surat KPU. Posisi Hasan hanya Juru Panggil di MK. Seharusnya yang berwenang membuat konsep surat adalah Panitera MK.

“Dia (Hasan) bawa laptop, dia bilang, ‘Om ini saya disuruh untuk membuat konsep jawaban atas pertanyaan KPU’. Saya sudah timbul kecurigaan, saya tanya ‘kenapa kamu yang buat surat jawabannya, bukan panitera’. Dia (Hasan) menjawab saya disuruh,” tutur Arsyad.

“Saya langsung peringatkan, kamu jangan coba-coba menambah atau merubah isi amar putusan (MK),” sambung Arsyad.

Arsyad membantah pernyataan tim investigasi MK yang menyatakan saat itu Hasan menunjukkan konsep surat putusan MK padanya. Menurutnya, Hasan hanya sekedar bertanya, dan tak lebih dari itu. Ia menegaskan, tak mungkin ia menyuruh Hasan membuat surat jawaban putusan MK yang tidak sesuai dengan amar putusan di sidang. Ia pun mengatakan saat itu memang di rumahnya juga ada Dewi Yasin Limpo. Tetapi Dewi yang telah dianggapnya sebagai keluarga tak ikut dalam pembicaraan Arsyad dan Hasan.

“Itu benar, Dewi Yasin datang, tapi dia tidak berbaur, tidak nimbrung untuk bicara ini. Dia datang tidak ada niat menggoda-goda saya untuk mengubah jawaban MK ini. Hina saya kalau saya ikut-ikutan buat surat palsu itu” tegasnya.

Selain itu, Arsyad juga membeberkan mengenai Zainal Arifin yang saat itu menjadi Panitera MK. Menurutnya, Zainal pernah mengejarnya di lobi MK dan menanyakan mengenai surat jawaban putusan untuk Dewi Yasin Limpo. Tetapi, Arsyad tak mengingat tanggal pada hari itu. Ia pun menolak dikatakan menelepon Zainal. Ia merasa tak pernah menghubungi Zainal, justru Zainal yang mengejarnya saat itu.

“Zainal Arifin kejar saya di MK dan menanyakan ke saya, ‘Pak Arsyad ini putusan Dewi Yasin Limpo diapakan?’ Saya jawab, ini kewenangan Anda (Zainal Arifin). Tapi, isi putusan jangan coba-coba saudara merubah titik koma saja, itu menjual MK,” tukas Arsyad.

Pengakuan Staf MK

Cerita versi Arsyad dan Neshawaty berbeda dengan versi para staf MK. Muhammad Faiz, staf MK yang ditugaskan Zainal untuk mengetik nota dinas (surat pengantar) surat putusan MK saat itu sempat mendengar juru panggil MK, Masyhuri Hasan, menyebut nama Arsyad yang meminta menambahkan kata “penambahan suara”.

“Terjadi perdebatan antara saya dengan Hasan. Hasan mengatakan ada penambahan kata ‘penambahan suara’. Tapi’ saya tidak langsung menjawab, saya harus lihat amar putusan. Di amar putusan, sudah jelas. Tapi kenapa dia (Hasan) bisa tanya seperti itu, saya sempat berpikir egois, dia kan hanya seorang juru panggil. Saya menjelaskan pada Hasan, bahwa jika ada ‘penambahan suara’ berarti sudah jelas akan ada penggelembungan suara. Setelah itu saya mendengar keluhan dia katanya ini maunya Pak Arsyad. Saat dia (Hasan) mengatakan itu ia semacam terdesak,” jelas Faiz, di hadapan Panja Mafia Pemilu, Kamis (30/06/2011).

Nama Arsyad bukan hanya sekali disebutkan. Zainal juga mengatakan pernah ditelepon oleh Arsyad pada Minggu 16 Agustus 2009 sebanyak dua kali. “Pertama hari Minggu 16 Agustus 2009 sekitar jam 12 saya ditelpon Arsyad. Ia menanyakan ‘apakah pada putusan MK Nomor 084 tentang Dapil Sulawesi Selatan 1 apa penambahan suara?’ Saya jawab tidak. Karena putusan itu menetapkan tentang jumlah perolehan suara. Suara yang benar menurut MK. Itu saya sampaikan,” papar Zainal.

“Tidak lama, jam 3-an, ada telpon lagi dari Pak Arsyad yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan (Dewi Yasin Limpo) mau bertemu saya. Saya jawab tidak usah, kalau mau bertemu di kantor saja. Dalam hati saya mengatakan itu melanggar kode etik, karena Ibu Dewi Yasin Limpo sedang berperkara, kami tidak bisa bertemu seperti itu. Jadi saya menolak,” tutur Zainal.

Sekalipun ditolak, toh Dewi Yasin Limpo tetap menemui Zainal di rumahnya di Bekasi pada tanggal 16 Agustus 2009 pukul 20.00. Dewi meminta tolong padanya untuk membantu kasusnya yang tidak mendapatkan kursi.

“Dia menyatakan ada masalah. Saya katakan ‘Bu, kalau persoalan Ibu, selesaikan di kantor. Kata Dewi, ‘saya itu sudah menang, tapi saya tidak dapat kursi putaran dua’. Saya (Zainal) menjawab ‘itu bukan urusan saya, tapi KPU. Menerima ibu pun saya tidak boleh,” terang Zainal meniru percakapan mereka. Ia mengatakan tak ada iming-iming maupun janji tertentu pada pertemuannya dengan Dewi.

Anggota Panja kemudian menanyakan pertemuan Zainal dengan Arsyad di lobi. Zainal membantah mengejar Arsyad, apalagi menanyakan tentang Dewi Yasin. “Saya tidak pernah ada pembahasan soal itu (Kasus Dewi Yasin Limpo) dengan Pak Arsyad. Kami bertemu di lobi kalau lewat, tapi tidak pernah membahas itu,” tegasnya.

Selain Zainal, Nalom pun turut buka suara mengenai Arsyad sebelum sidang permohonan Partai Hanura dilakukan. Menurutnya, Arsyad yang juga hakim dalam panel itu memintanya menggunakan tabel atau matriks rekapitulasi perolehan suara versi Arsyad. Tabel itu nantinya harus dicantumkan dalam persidangan. Namun, ia mengaku tak mengerti alasan Arsyad meminta rekap tersebut. Padahal Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tidak memerintahkannya melakukan hal itu. Mahfud hanya memerintahkan untuk menghitung ulang perolehan suara.

“Saya diberikan Pak Arsyad tabel untuk Dapil I. Dia perintahkan saya dan mengatakan ‘ya buat saja, dibawa tabel ini’. Tapi, itu saya abaikan. Padahal, Ketua (Mahfud MD) minta C 1 untuk hitung ulang, jadi saya mengabaikan Pak Arsyad,” ujar Nalom di hadapan Panja, Kamis. Tetapi, Nalom tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana tindakan Arsyad setelah permintaannya tidak dilakukan oleh Nalom.

Neshwaty versi Nalom

Tim investigasi MK pernah menuturkan, Neshawaty, putri Arsyad, secara tidak langsung melakukan intervensi pada Panitera MK, Nalom Kurniawan. Ia mendesak Nalom melalui pembicaraan telepon genggam milik Dewi Yasin Limpo. Nesha meminta agar Nalom memberikan surat asli jawaban putusan MK pada Dewi yang meminta surat tersebut. Pernyataan ini ditolak mentah-mentah oleh Nesha. Ia menyatakan tidak mengenal Nalom dan tak pernah berbicara dengan Nalom.

“Tidak benar saya menelepon (Dewi Yasin Limpo). Saya tidak kenal Nalom dan tidak pernah meneleponnya,” jelas Nesha.

Ucapan Nesha dibantah Nalom pada pertemuan dengan Panja, Kamis kemarin. Saat itu menurut penuturan Nalom pada Panja, ia menemani Masyhuri Hasan untuk mengantarkan surat asli jawaban putusan MK yang sudah selesai ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Bersama Hasan ia mendatangi KPU untuk mengantarkan surat itu. Tanpa diduga di parkiran KPU telah ada Dewi Yasin Limpo dan seorang pria bernama Bambang.

“Setelah sampai KPU, komisioner KPU enggak ada [baca: Berbohongkah Andi Nurpati? (1)]. Kami menunggu di mobil dan Hasan minta arahan Pak Panitera (Zainal Arifin). Tidak lama setelah komunikasi arahan Panitera terputus, nampak dua orang Dewi Yasin Limpo dan Bambang,” ujar Nalom. Ia menyatakan Dewi berusaha membujuk keduanya untuk melihat surat yang harusnya diberikan kepada KPU.

“Singkat cerita Ibu Dewi meminta kami tidak menyampaikan kepada komisioner (KPU). Saya mengatakan tidak bisa. Bu Dewi memaksa minta ditunjukkan surat itu. Lalu saya keberatan dan bilang bagaimana Mas Hasan? Lalu, Bu Dewi menelpon seseorang. Tidak lama berbicaranya via telepon dengan bahasa yang saya tidak tahu (bahasa daerah). Telepon diberikan pada saya (ternyata) dari Nesha. Seingat saya Nesha bilang ‘tolong pahami Ibu Dewi, dia berjuang sudah lama’,” jelas Nalom.

1 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pengayuh Becak Protes Gubernur Jateng

Pembangunan Mal
KOMPAS.com – Jumat, 1 Juli 2011

 

Robert Adhi Kusumaputra/KOMPAS
Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo

 

SOLO, KOMPAS.com – Gelombang aksi penolakan warga Kota Solo, Jawa Tengah, terhadap pembangunan mal di kawasan Pabrik Es Saripetojo terus berlanjut. Jumat (1/7/2011) pagi, puluhan pengayuh becak berunjuk rasa di depan Pasar Gede Solo.

Selain menolak pembangunan mal di bekas bangunan bersejarah Pabrik Es Saripetojo, para pengayuh becak menyatakan protes atas pernyataan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo yang menuding aksi penolakan warga Kota Solo direkayasa dan bernuansa politis.

“Kami hanya tukang becak yang mencari uang untuk makan sehari-hari. Kami sangat menyesalkan kata-kata Pak Gubernur yang menuduh kami berunjuk rasa karena dibayar. Kami menolak mal, karena kalau ada mal kami tukang becak tidak mendapat apa-apa. Orang-orang kecil seperti kami makin tersingkir,” tutur Danu Supriyono, Ketua Paguyuban Pengemudi Becak Surakarta.

Danu mencontohkan, saat becak-becak mau menarik penumpang di mal, biasanya disuruh menunggu jauh dari mal. Tempat parkirpun tidak disediakan. Berbeda dengan taksi yang diberi ruang khusus.

Oleh karena itu, Danu bersama tukang becak menyatakan kecewa dengan pernyataan Gubernur yang menuding aksi-aksi masyarakat Solo berkaitan dengan suksesi gubernur tahun 2013. “Saya kecewa, kok Pak Gubernur bilang begitu. Kami enggak terima, itu sama saja menuduh Pak Jokowi (Wali Kota Solo Joko Widodo). Itu bukan pembicaraan seorang pemimpin,” katanya.

Sehari sebelumnya, Bibit Waluyo menengarai adanya unsur politis di balik aksi-aksi masyarakat yang menolak pembangunan mal. “Kalau sekarang demo-demo, apanya lagi yang didemo. Wong saya ini jelek-jelek biar wong ndeso, wong Solo. Lah kok dema-demo, sing bayar sopo (yang bayar siapa). Umpamanya ada yang mau jadi gubernur, ya ditunggu sampai 2013,” tutur Bibit dalam konferensi pers di sela acara Konferensi Internasional ke-2 Asia Pasif ik Layak Anak, Kamis (30/6/2011) di Solo.

1 Juli 2011 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Korupsi Hakim : Suap Terkait Kasasi PT OI

KOMPAS.com – Jumat, 1 Juli 2011

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin mengungkapkan, uang suap Rp 200 juta yang diterima hakim ID diduga bertujuan untuk memenangkan perkara PT OI di tingkat kasasi. Hakim ID diduga menjanjikan kemenangan bagi PT OI di tingkat kasasi. Hal tersebut disampaikan Jasin di gedung KPK Jakarta, Jumat (1/7/2011).

“Perkara itu sudah naik kasasi. Kasusnya sudah diajukan kasasi di MA. ID ini sebenarnya ada semacam diduga ada janji akan menyelesaikan perkara tersebut atau diduga ingin memenangkan perkara tersebut di tingkat kasasi,” kata Jasin.

ID merupakan hakim pengadilan hubungan perindustrian Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat yang tertangkap tangan sesaat setelah diduga bertransaksi suap dengan bukti berupa uang senilai Rp 200 juta. Dia ditangkap bersama seorang karyawan PT OI berinsial OJ.

Selain menyita uang alat bukti, KPK menyita mobil Avanza hitam milik ID. Menurut Jasin, keduanya tertangkap di sebuah restauran di kawasan Cinunu, Bandung Jawa Barat sekitar pukul 19.30 kemarin (30/6/2011).

“OJ bawa plastik disampaikan kepada ID, dan OJ kembali lagi ke restauran, masuk ke dalam, dan sesaat setelah itu KPK tangkap tangan keduanya,” papar Jasin.

Kini, keduanya menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. KPK akan menetukan status hukum terhadap keduanya pada sore nanti. Terkait kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, Jasin mengungkapkan bahwa hal itu tergantung pengembangan penyidikan.

“Belum bisa disampaikan sekarang,” katanya. KPK lanjut Jasin, juga belum dapat memastikan posisi OJ di perusahaan PT OI tersebut. “Ini sedang diperiksa. Nanti setelah status hukum keduanya, baru diumumkan,” ucap Jasin.

1 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hakim ID dan OJ Resmi Tersangka

Dugaan Suap
KOMPAS.com – Jumat, 1 Juli 2011

 

PERSDA NETWORK/BIAN HANANSA
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan hakim pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Imas Dianasari sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemenangan PT Onamba Indonesia (PT OI) di tingkat kasasi. KPK juga menetapkan Manajer Administrasi PT OI, Odi Juanda sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nughara melalui pesan singkat, Jumat (1/7/2011).

“Setelah dilakukan pemeriksaan, KPK menetapkan ID dan OJ sebagai tersangka,” kata Priharsa.

Menurut Priharsa, keduanya diduga terlibat serah terima suap berupa uang senilai Rp 200 juta. Uang suap tersebut diberikan Odi kepada Imas agar hakim adhoc itu memenangkan PT OI di tingkat kasasi dalam perkara gugatan serikat pekerja terkait pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT OI. Diduga, Imas menjanjikan agar Mahkamah Agung menolak gugatan serikat kerja terhadap PT OI tersebut.

“Terkait putusan perkara dan pengurusan kasus di MA agar putusan kasasi menolak gugatan serikat pekerja dalam penanganan kasus hubungan industrial terkait pemutusan hubungan kerja akibat mogok kerja tidak sah,” kata Priharsa.

Atas dugaan perbuatannya, Imas disangka melanggar Pasal 12 c dan atau Pasal 6 Ayat 2 dan atau Pasal 15 dan atau Pasal 11 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi. Sementara itu, Odi disangka melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a dan atau Pasal 15 dan atau Pasal 13 dalam undang-undang yang sama. Sebelumnya, KPK menangkap tangan keduanya sesaat setelah diduga bertransaksi suap di sebuah restoran di kawasan Cinunu, Bandung, Jawa Barat, Kamis malam (30/6/2011).

Dalam penangkapan tersebut KPK menyita bukti berupa uang senilai Rp 200 juta dan sebuah mobil avanza hitam yang dikendarai Imas. Terkait adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut, Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan bahwa hal itu tergantung pengembangan penyidikan.

“Belum bisa disampaikan sekarang,” kata Jasin.

1 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Sambut Baik Instruksi Presiden

Perintah Tangkap Nazaruddin
KOMPAS.com – Jumat, 1 Juli 2011
KOMPAS IMAGES/ DHONI SETIAWAN Wakil Ketua KPK M Jasin

 


JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintahkan agar KPK berkoordinasi dengan Polri dalam mencari, menangkap, dan membawa pulang M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Nazaruddin merupakan tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Dia kini berada di Singapura. Wakil Ketua KPK M Jasin menyampaikan hal tersebut di Gedung KPK Jakarta, Jumat (1/7/2011).

“Kalau ada itu (instruksi presiden), lebih baik,” kata Jasin.

Menurut dia, instruksi Presiden akan memperkuat koordinasi antara KPK dan Polri terkait pemulangan Nazaruddin. “Lebih baik karena ada koordinasi antar lembaga penegak hukum,” ucap Jasin.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menginstruksikan agar KPK berkoordinasi dengan Polri untuk mencari, menangkap, dan membawa pulang Nazaruddin.

“Dengan demikian, yang bersangkutan bisa memenuhi kewajiban hukum di KPK,” kata Julian (1/7/2011).

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, Kamis (30/6/2011) menyampaikan, sejak awal Presiden ingin agar dugaan korupsi yang menjerat Nazaruddin itu terbuka. Kasus tersebut, katanya, tidak perlu ditutup-tutupi karena membebani Partai Demokrat sekaligus pemerintahan Yudhoyono. Daniel juga menyampaikan, pemerintah Indonesia berharap agar Singapura, tempat dimana Nazaruddin berada dapat membantu pemberantasan korupsi di Indonesia.

Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Denny Indrayana menegaskan, Presiden Yudhoyono selalu menghormati proses penegakan hukum dan mendukung setiap langkah KPK dalam memberantas korupsi.

KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka karena diduga menerima sejumlah uang suap terkait pembangunan wisma atlet SEA Games. Kasus itu juga melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam, mantan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Anak Negeri, Mohamad El Idris.

1 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kronologi Penangkapan Hakim ID

Dugaan Suap
KOMPAS.com – Jumat, 1 Juli 2011

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin mengungkapkan kronologis singkat penangkapan hakim adhochubungan industrial Pengadilan Negeri Bandung berinisial ID. Menurut Jasin, ID tertangkap tangan sesaat setelah bertransaksi suap dengan seorang karyawan dari PT OI berinisial OJ di sebuah restoran di kawasan Cinunu, Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/6/2011) malam.

“30 Juni, jam 19.30 di salah satu restoran di wilayah Cinunu Bandung,” kata Jasin di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/7/2011).

Pada malam penangkapan itu, kata Jasin, OJ yang berada di dalam restoran menunggu kedatangan ID. Tidak lama kemudian, ID tiba di restauran tersebut. Selanjutnya, kata Jasin, OJ mendatangi ID di luar restoran dan memberikan tas plastik kepada ID. Penyidik KPK lantas menangkap kedua orang tersebut dan menggiring mereka ke Gedung KPK untuk diperiksa.

“Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan, 1×24 jam. Jadi, jatuh temponya sore nanti sekitar jam 19.30,” kata Jasin.

KPK akan menentukan status hukum terhadap keduanya sore nanti, apakah keduanya akan menjadi tersangka atau dibebaskan.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menangkap tangan hakim ID bersama dengan OJ. Keduanya diduga terlibat transaksi suap dengan bukti uang senilai Rp 200 juta. Menurut Jasin, KPK telah mengintai keduanya sejak beberapa hari sebelum penangkapan.

“Sepanjang waktu kita pantau, jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai gagal karena peristiwa kecil,” ujar Jasin.

Bulan lalu, KPK juga menangkap tangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin Umar. Dia ditangkap di rumahnya sesaat setelah diduga menerima uang suap senilai Rp 250 juta dari seorang kurator bernawa Puguh Wirawan. Syarifuddin yang ditetapkan sebagai tersangka bersama Puguh itu kemudian dinonaktifkan dari tugasnya sebagai hakim. Terkait status hakim ID, Komisi Yudisial mendesak agar MA menempuh langkah yang sama, menonaktifikan hakim ID.

1 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Berbohongkah Andi Nurpati? (2)

Surat Palsu MK
KOMPAS.com – Jumat, 1 Juli 2011
DHONI SETIAWAN Andi Nurpati saat menjadi anggota KPU. Ia menjawab berbagai tuduhan yang dilontarkan oleh anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat sidang kode etik di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (29/6/2010). Sidang yang diketuai oleh Jimly Asshidiqie mengagendakan keterangan Andi terkait kasus Pilkada Kabupaten Toli-Toli serta keterkaitan dirinya sebagai pengurus Partai Demokrat.

 

KOMPAS.com – Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Andi Nurpati, diketahui mengeluarkan putusan KPU yang memberikan kursi Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan kepada calon anggota DPR dari Partai Hanura Dewi Yasin Limpo menggunakan Surat Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 112 bertanggal 14 Agustus yang menurut MK adalah surat palsu. Hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di hadapan Pantia Kerja Mafia Pemilu Komisi II DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/6/2011).

Keterangan Mahfud dibantah Andi di hadapan Panja, Kamis (1/7/2011) malam. Sebelumnya, Andi membantah keterangan staf KPU, Nalom Kurniawan, mantan sopirnya, Aryo, dan mantan staf pribadinya, Matnur [baca: Berbohongkah Andi Nurpati? (1)].

Andi mengakui, memang ia yang memutuskan rapat pleno perolehan kursi Dewi. Tetapi, ia menyatakan sama sekali tak mengetahui surat yang digunakan itu adalah surat yang berasal dari faksimili [baca: Berbohongkah Andi Nurpati? (1)].

“Saat itu yang membacakan dari Biro Hukum KPU. Saya yang memutuskan, tapi saya tidak melihat apakah surat itu surat faksimili atau tidak. Saya tidak ditunjukkan surat itu, hanya memutuskan,” ujar Andi.

Pernyataan Andi mengundang pertanyataan Ketua Panja Chairuman Harahap. “Bagaimana bisa Ibu (Andi Nurpati) memutuskan, tapi tidak melihat isi surat itu, hanya mendengar dibacakan (oleh Biro Hukum KPU). Sebagai orang yang memimpin, harusnya melihat surat putusan itu,” tanya Chairuman.

Andi menyatakan, ia hanya mengetahui, sebelum tanggal 17 Agustus 2009, tepatnya tanggal 15 Agustus 2009, ada sebuah surat dari faksimili bernomor 113. Sehingga, menurutnya ada dua nomor surat yang sama yang diberikan pada KPU saat itu. Ia tak tahu siapa yang mengirimkan surat itu melalui faksimili.

Sementara itu, pada hari yang sama, di hadapan Panja, salah satu staf KPU, Khairul Anam, mengatakan, pada tanggal 15 Agustus di meja kerjanya terdapat dua surat bernomor 112 dan 113 yang sempat dibacanya berasal dari MK. Surat itu dikirim melalui faksimili. Ia tidak mengetahui siapa yang menaruh surat tertanggal 14 Agustus itu di atas mejanya.

“Yang 112 diagendakan dan dimasukan ke ruang Ketua (KPU). Formatnya sama dengan faksimili, tapi enggak tahu siapa yang simpan. Yang 113 juga lewat faksimili,” jelas Anam.

Kenyataan ini menimbulkan tanda tanya. Andi menyatakan, kalau ia baru tahu ada surat bernomor 113 dari faksimili dan tidak mengetahui soal surat 112 yang juga dikirim melalui faksimili.

Sementara, tak ada juga yang tahu dari mana asal surat-surat itu sehingga sampai di meja Anam. “Saya baru tahu kalau ternyata nomor 113 juga dikirim dua kali, satunya sempat dikirim melalui faksimili,” kata Andi.

Andi tetap dengan pernyataanya bahwa ia tak tahu kalau surat MK yang menjadi dasar putusannya adalah surat palsu. Ia hanya memutuskan saja hasil rapat. Padahal, menurut Mahfud, Andi menggunakan surat asli bernomor 113 tanggal 17 Agustus dari MK untuk mengeluarkan putusan perkara partai lain dan surat palsu bernomor 112 bertanggal 14 Agustus dari faksimili untuk memutuskan status Dewi Yasin Limpo.

MK lambat

Andi justru balik mempertanyakan Mahkamah Konstitusi yang menurutnya sangat terlambat menyadari bahwa KPU menggunakan surat palsu. Menurutnya, saat rapat Pleno KPU pada 2 September 2011 yang membahas surat putusan MK, hadir pula Badan Pengawas Pemilu, dan sejumlah Staf MK.

Namun, ketika Bawaslu keberatan dengan surat putusan MK yang dibacakan bagian Biro Hukum KPU, staf MK menurut Andi, hanya diam saja dan tidak ikut keberatan. Saat itu Andi memimpin rapat pleno, menggantikan Ketua KPU yang keluar dari rapat.

“Rapat itu tidak hanya oleh Bawaslu, tapi juga pihak MK. Dan ternyata tidak ada keberatan, dari pihak MK yang hadir saat itu, ketika isi surat dibacakan. Kita berpendapat tidak ada komplain. Disampaikan keberatan oleh Bawaslu. ya kita diskusi. Tapi pihak MK, tidak keberatan saat itu,” papar Andi.

Setelah KPU memutuskan kemenangan Dewi Yasin Limpo, lanjut Andi, dua minggu kemudian tepatnya 16 September 2009 MK mengajukan pada KPU bahwa surat yang dijadikan landasannya ternyata surat palsu.

“Dua minggu keberatan tidak ada koreksi baik lisan maupun tertulis. Tapi kemudian pada 16 September MK mengirimkan surat dan isi surat itu menyatakan isi surat yang dibacakan di rapat pleno KPU, tanggal 14 Agustus dinyatakan palsu. Kenapa waktu dibacakan tidak ada keberatan sama sekali,” tukasnya

Bantahan-bantahan Andi membuat anggota Panja dari Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal, gerah. “Hasil KPU, Bawaslu, berbanding terbalik dengan penjelasan Ibu. Orang-orang yang selama ini ada dekat dengan Anda, staf dan sopir Anda membantah yang Ibu sampaikan. Jujur, saya enggak tahu siapa yang berbohong di sini. Bagaimana lagi kita lanjutkan ini Pak Ketua. Biarkan masyarakat yang tahu bahwa lembaga tempat Anda berada saat itu ada melakukan kebohongan. Anda sungguh-sungguh dalam kesulitan saat ini,” ungkap Akbar keras.

(Selesai)

1 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Berbohongkah Andi Nurpati? (1)

Surat Palsu MK
KOMPAS.com – Jumat, 1 Juli 2011
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Andi Nurpati, melayani pertanyaan wartawan saat menunggu rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi II di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2011).

KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD melaporkan Ketua DPP Partai Demokrat Andi Nurpati ke polisi. Tuduhannya serius. Mahfud menuding Andi melakukan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu 2009 di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I. Surat palsu itu memenangkan anggota DPR dari Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo.

Mengetahui ada yang tidak beres, MK mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa surat yang menjadi dasar putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut adalah surat palsu dan menyerahkan kursi DPR kepada yang berhak, yaitu Mestariyani Habie dari Partai Gerakan Indonesia Raya.

Di hadapan Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi II DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/6/2011), Mahfud memaparkan hasil tim investigasi MK. Awalnya, tutur Mahfud, MK mengirimkan dua surat bernomor 112/PAN.MK/VIII/2009 dan 113/PAN.MK/VIII/2009 kepada KPU pada 17 Agustus 2009. Surat diantar ke kantor KPU oleh juru panggil MK, Masyhuri Hasan, dan panitera pengganti MK, Nalom Kurniawan.

Karena tidak menemukan Andi di sana dan tidak ada komisioner KPU yang lain, mereka melapor kepada panitera MK, Zainal Arifin, melalui telepon. Zainal menelepon Andi dan mendapat petunjuk dari Andi untuk mengantarkan surat ke Studio JakTV karena Andi ada acara di sana. Atas petunjuk Zainal, Hasan dan Nalom meluncur ke Studio JakTV. Di sana keduanya bertemu dengan Andi dan menyerahkan kedua surat tersebut.

“Surat diantar atas permintaan Andi Nurpati. Setelah menerima langsung surat itu dan mengetahui isi surat tersebut, Andi meminta agar surat diserahkan kepada sopirnya bernama Aryo. Aryo yang kemudian menandatangani tanda terima (berita acara penyampaian surat) kedua surat itu,” ungkap Mahfud.

Selanjutnya, pada 2 September 2009, lanjut Mahfud, KPU mengadakan rapat pleno dan mengeluarkan keputusan KPU Nomor 379/Kpts/KPU/2009 berdasarkan Surat MK bernomor 113 tertanggal 17 Agustus 2009. Sementara, keputusan berikutnya yang memberikan perolehan kursi Dapil 1 Sulsel kepada Dewi Yasin Limpo justru memakai Surat MK Nomor 112 bertanggal 14 Agustus 2009 yang diperoleh dari faksimile.

“Rapat pengambilan keputusan KPU saat itu dipimpin Andi Nurpati. Menurut pengakuan Andi Nurpati, Surat MK Nomor 112 tertanggal 14 Agustus diterima melalui faksimile. Adapun Surat MK Nomor 112 tanggal 17 Agustus tidak digunakan dengan alasan tidak distempel,” tutur Mahfud.

Mahfud membantah keras MK mengirim surat melalui faksimile seperti yang diakui Andi. Apalagi, menurut Mahfud, informasi dari PT Telkom Kebon Sirih, nomor faksimile4 surat itu, 021-3800239, tidak aktif sejak Juli 2009, satu bulan sebelum pengiriman faksimile Surat MK Nomor 112 tanggal 14 Agustus 2009.

“Mengapa Andi Nurpati tidak memakai Surat MK Nomor 112 tertanggal 17 Agustus yang sudah diterimanya sendiri? Jika memang tidak ada stempel pada surat itu, mengapa surat yang 113 berstempel padahal dibuat bersamaan? Jika tidak berstempel, kenapa tidak dipertanyakan kepada MK, ada surat tidak berstempel dan justru menggunakan surat lain yang berasal dari faksimile?” ujar Mahfud saat itu.

Andi membantah

Andi Nurpati membantah uraian Mahfud. Di hadapan Panja Mafia Pemilu, Kamis (30/6/2011) malam, dengan tenang Andi menuturkan kronologis surat berdasarkan versinya. Menurutnya, pada tanggal 17 Agustus 2009, ia tidak menerima telepon dari Zainal Arifin, melainkan Masyhuri Hasan. Hasan, lanjutnya, menyatakan akan memberikan surat kepadanya.

“Dia (Hasan) tidak bilang surat apa, hanya bilang surat dari MK. Saya katakan, kenapa tidak dibawa saja ke kantor KPU. Dia (Hasan) mengatakan tidak ada yang bisa ditemui di KPU,” ujar Andi.

Hasan, lanjut Andi, kemudian datang menemuinya seorang diri (tanpa Nalom) di Gedung JakTV. Andi mengaku tidak melihat surat-surat yang dibawa Hasan dan menyuruhnya diberikan kepada sopirnya, Hary Almavintomo alias Aryo.

“Saya saat itu harus live di TV jadi tidak bisa menerimanya dan saya katakan harusnya dibawa ke kantor KPU. Tapi, jika sopir saya berkenan, silakan bisa titip ke sopir saya,” tutur Andi menirukan saat ia berbicara dengan Hasan.

Keterangan Andi bertentangan dengan penuturan Nalom. Di hadapan Panja, Nalom yang dikonfrontasi bersama Andi menyatakan, ia bertemu dengan Andi. Hasan memperkenalkannya dengan Andi.

“Saya waktu itu datang dengan Hasan. Hasan duduk di sofa dengan Ibu Andi Nurpati. Hasan menyerahkan map yang kemudian dibuka oleh Ibu Andi. Lalu, Ibu Andi bilang, kalau (putusan MK) dikabulkan, kenapa (Dewi Yasin Limpo) tidak menang? Saat itu Hasan juga memperkenalkan saya kepada Andi Nurpati. Saya berdiri tepat di depan sofa itu. Kemudian saya pulang duluan karena Mas Hasan belum mau pulang, ia katakan dijemput adiknya. Jadi, saya pulang duluan,” ujar Nalom.

Dengan wajah dingin, Andi kekeuh hanya bertemu Hasan saat itu. Ia juga mengaku tidak membuka surat yang dibawa Hasan. “Saya tidak kenal Nalom dan tidak pernah bertemu dengan Nalom. Saya bertemu Hasan waktu itu berdiri, tidak duduk di sofa, dan Hasan hanya sendirian. Saya belum melihat isi surat dan berapa surat yang dibawa,” tegasnya.

Andi, sopir, dan staf KPU

Andi tidak hanya membantah keterangan staf MK. Ia juga membantah keterangan mantan sopir pribadinya, Aryo, dan mantan staf pribadinya di KPU, Matnur. Andi membantah telah memerintahkan Aryo untuk memberikan surat putusan Mahkamah Konstitusi kepada Matnur. Surat bernomor 112/PAN.MK/VIII/2009 dan 113/PAN.MK/VIII/2009 tertanggal 17 Agustus 2009 yang dibawa Hasan, menurut pengakuan Andi, ditolaknya sehingga belum sempat ia melihat isi surat. Ia meminta surat itu diberikan kepada Aryo.

Menurutnya, saat Aryo menerima surat dari Hasan, ia segera memerintahkan Aryo agar memberikan surat itu kepada staf Ketua KPU. Ia mengaku sama sekali tidak melihat bentuk surat itu ataupun isinya.

“Saya katakan kepada sopir saya (Aryo) saat di mobil, agar diberikan kepada staf pimpinan karena, katanya, waktu di mobil surat itu ditujukan kepada ketua. Jadi ketika dia tanyakan, saya bilang serahkan kepada ketua. Ternyata dia serahkan ke Matnur. Saya tidak tahu itu,” ujar Andi di depan Panja.

Aryo sendiri mengaku memang dititipkan surat oleh seseorang bernama Hasan dari MK. Ia sempat menolak tapi tetap diberikan. Sebelumnya, Aryo sempat melihat Hasan masuk ke JakTV dan kemungkinan memang bertemu Andi. Ia menyatakan bahwa Andi menyuruhnya memberikan kepada staf Andi, Matnur.

“Saya akhirnya tanda tangan tanda terimanya. Kemudian saya sampaikan kepada Ibu, ada surat dari MK. Saya disuruh simpan suratnya di jok depan dan besok diserahkan kepada Saudara Matnur,” ujar Aryo ketika ditanya kembali oleh Panja mengenai pernyataan Andi.

Sementara itu, dalam pengakuan Matnur, setelah mendapat surat dari Aryo atas perintah Andi, ia kemudian menanyakan kepada Andi bagaimana dengan surat-surat MK yang dibawa Aryo. Andi justru memintanya memberikan Surat MK Nomor 113 kepada Ketua KPU, sedangkan surat bernomor 112, Andi minta kepadanya untuk disimpan saja.

“Saya menyerahkan dua surat (dari Aryo), saya tidak tahu tanggapan Ibu (Andi Nurpati) apa. Tapi, saya diperintahkan Ibu agar surat 113 diberikan kepada Ketua KPU dan 112 disimpan. Sugiarto (teman Matnur) tahu bahwa saya menyerahkan 113 kepada Pak Ketua, 112 ini disimpan atas perintah Ibu,” tutur Matnur.

Lagi-lagi Andi membantah keterangan Matnur. Ia bersikeras tidak memerintahkan demikian kepada Matnur. “Saya tidak pernah memerintahkan, memproses, menyimpan kedua surat. Setahu saya surat itu sudah diproses karena saya minta Aryo menyerahkan kepada staf pimpinan. Saya tidak pernah terima surat dari Matnur. Saya tidak mungkin menyuruhnya menyimpan, harusnya diproses,” kilah Andi.

Perdebatan ini berlangsung beberapa menit. baik Aryo maupun Matnur tetap membantah pernyataan Andi. Mereka bersikukuh, Andilah yang memerintahkan mereka. Ketika seorang anggota panja menanyakan apakah keduanya memiliki kepentingan dengan dua surat tersebut, Aryo dan Matnur mengaku tidak sama sekali. Matnur menyatakan tidak mengenal Dewi Yasin Limpo sehingga tidak ada kepentingan untuknya menggelapkan atau mengubah putusan MK itu.

Sayang sekali Hasan tidak hadir malam itu. Ia tidak memenuhi panggilan panja. Namanya selalu disebut di setiap jejak peristiwa surat MK. Hasan merupakan saksi kunci. Polisi telah menetapkannya sebagai tersangka.

(Bersambung)

Selanjutnya: Berbohongkah Andi Nurpati? (2)

1 Juli 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: