KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kejaksaan Harus Cerdas Tangani Kasus Yusril

Kasus Sisminbakum
KOMPAS.com – Kamis, 30 Juni 2011
TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra memenuhi pangilan penyidik Pidsus Kejaksaan Agung RI di Gedung Bundar, Jumat (1/10/2010). Yusril menjadi tersangka terkait kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

JAKARTA, KOMPAS.com – Kejaksaan Agung menetapkan Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum. Namun, Yusril bukanlah sembarang tersangka.

Yusril menyerang Hendarman Supandji, yang menjadikan Yusril sebagai tersangka perkara Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Yusril mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji batas masa jabatan Hendarman sebagai Jaksa Agung. Polemik ini dimenangi Yusril. MK menilai Hendarman sudah tidak seharusnya menjabat sebagai Jaksa Agung karena masa jabatannya sudah habis. Presiden akhirnya mencopot Hendarman dan menggantinya dengan Basrief Arief.

Begitu ditetapkan sebagai tersangka, Yusril pun dicegah ke luar negeri sejak 25 Juni 2010 untuk waktu setahun. Karena penyidikan berjalan alot, hingga setahun kemudian……….(selengkanya baca Harian Kompas, Kamis 30 Juni 2011, halaman 3).

30 Juni 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Moratorium Penerimaan PNS

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Juni 2011
Tajuk Rencana Suara Merdeka

Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, Erry Riyana Hardjapamekas meminta pemerintah untuk menghentikan penerimaan pegawai negeri sipil (PNS), termasuk pengangkatan tenaga honorer selama enam bulan ke depan. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah untuk menghemat anggaran. Pada tahun ini saja, 60 persen atau sekitar Rp 760 triliun dari APBN digunakan untuk membayar gaji PNS beserta fasilitasnya. Angka ini tentu saja cukup besar, dan menjadikan semua program seolah berjalan di tempat.

Belanja pegawai sebesar 60 persen dari anggaran tentu saja amat memberatkan dan keadaan ini mengindikasikan banyak hal. Dari sisi politik anggaran, model seperti ini tidaklah sehat. Sementara itu, anggaran negara sesuai rancangannya digunakan untuk mendinamisasi banyak program, terutama pengembangan perekonomian nasional. Seperti diketahui, APBN selama ini dikenal sebagai dinamo ekonomi nasional. Manakala dinamonya tidak begitu sehat, maka bisa dibayangkan bagaimana kondisi makro ekonominya.

Dengan hanya mengandalkan 40 persen anggaran, maka tentu amat sulit bagi pemerintah untuk bergerak leluasa. Juga dalam kenyataannya, selama ini dinamika ekonomi nasional juga lebih banyak dipengaruhi oleh berapa besar anggaran nasional. Sebagai contoh saja, pembangunan infrastruktur dalam berbagai proyek skala besar sangat mengandalkan APBN. Di sektor ini tentu saja amat banyak menyedot tenaga kerja, dan karena itu masyarakat memiliki daya beli. Jika anggaran kecil, serapan tenaga kerja juga tidak memadai.

Struktur APBN yang baik dan sehat manakala anggaran belanja pegawai itu hanya berada di kisaran angka 40 persen. Artinya, 60 persen diperuntukkan mendinamisasi perekonomian. Jika ini bisa terjadi, dampak yang muncul akan sangat besar, dan tentu saja memacu pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi tumbuh baik, maka daya serap tenaga kerja di berbagai sektor juga membaik karena semakin terbuka lapangan kerja. Tetapi, persoalannya adalah, bagaimana menurunkan beban biaya PNS dan fasilitasnya itu.

Tentu saja pilihan itu tidaklah mudah. Ada pendapat yang selama ini beredar agar para PNS yang tidak produktif dipensiun dini. Dengan demikian purna karya tidak harus menunggu usia pensiun. Faktor yang menyebabkan tidak produktif itu bisa terjadi karena faktor kesehatan, tidak lagi memiliki job yang jelas akibat likuidasi di bagian tertentu, malas dan tidak disiplin. Jika unsur-unsur pensiun dini bisa ditemukan, maka tidak akan terlalu sulit menempuh mekanisme ini. PNS pada akhirnya harus dikelola secara profesional, seperti halnya swasta.

Di samping itu, model perekrutan pegawai negeri yang sekarang berlangsung juga perlu dikoreksi. Kebijakan pusat dan daerah yang sering tidak sejalan harus mulai dikoordinasikan dan disinkronisasikan lagi. Kenaikan gaji yang oleh pemerintah pusat sering dipakai sebagai alat politik untuk meningkatkan citra dan biasanya berlangsung menjelang pemilu harus mulai dihindari. Jadi, semua sangat tergantung kebijakan dari pemerintah pusat sendiri. Lebih dari itu semua, dalm soal PNS ini pemerintah harus memiliki rencana strategis jangka panjang.

30 Juni 2011 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

KASUS KORUPSI: Agus Riyanto Curhat di Facebook

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Juni 2011

SLAWI – ”Hari ini saya akan memenuhi undangan Kejati. Kalau ditanya apakah saya takut, dengan jujur jelas ada ketakutan,” demikian kata Bupati Tegal Agus Riyanyo sebelum berangkat menuju ke Kejati Semarang, Selasa pagi (26/6). (Berita lain terkait kasus ini bisa dibaca di edisi nasional)

Ketakutan itu lebih kepada†ketakutan bila fakta hukum yang kemudian digunakan tidak sesuai dengan apa yang memang terjadi. ”Maka itulah saya hanya berharap, ketika Kejati mengambil alih kasus JaIingkos dari Kejari Slawi, institusi ini bisa lebih sebagaimana yang diungkapkan Napoleon, ‘fakta tak pernah berpihak’. Bahkan, saya berharap upaya ini menjadi seperti yang diingatkan David Borenstein, tak seharusnya perasaan dilogikakan. Berbahaya manusia merasionalkan emosinya.”

Ya, itulah sepenggal kata yang ditulis Bupati Tegal Agus Riyanto dalam jejaring sosialnya pada malam sebelum ditahan Kejati Semarang, Selasa (28/6). Tak hanya itu, orang yang suka membaca dan menulis itu sempat mengumpulkan kerabat dan teman dekatnya untuk sekadar ngudal rasa pada malam itu. Dalam kesempatan tersebut, pria yang dikenal sebagai orator sejati itu menceritakan kasus yang tengah menimpa dirinya. Dari mulai rencana pembuatan DED hingga muncul kejanggalan yang berujung pada masuknya dua pejabat Pemkab Tegal ke Lembaga Pemasyarakatan Slawi.
”Saya tidak sedang mengatakan tidak bersalah. Biar proses hukum yang akan menentukan,” kata Agus Riyanto di hadapan puluhan kerabat, teman dekat dan sejumlah mahasiswa.

Penjelasan Agus yang sesekali diselingi guyon renyah, membuat suasana yang belumnya mencekam berubah menjadi akrab. Sejak Selasa (21/6) saat Bupati Tegal diminta hadir ke Kejati, suasana Rumah Dinas Bupati Tegal sedikit berubah. Terkesan mencekam dan aneh. Namun ketegaran dan ketenangan Agus Riyanto membuat suasana tetap nyaman. Pria bertubuh kecil dan kurus itu tetap berpegangan pada prinsip orang Tegal. Yakni, banteng loreng binonceng. Artinya, akan melawan jika ada yang menyalahi dan selalu berteman dengan siapapun.
”Saya tidak pernah melakukan apa yang telah dituduhkan. Banteng loreng binonceng tak kan menyerah,” tandas Mantan Ketua DPRD Kabupaten Tegal itu.

Diliputi Kesedihan

Keberangkatan Agus Riyanto bersama rombongan pada Selasa (28/6) pukul 05.30 diselimuti rasa kesedihan. Walaupun tak tampak ada yang menangis, namun orang yang ditinggalkan menyimpan kegalauan. Apakah akan kembali atau harus ditinggalkan untuk sementara.

”Semua harus tetap berjalan seperti biasanya,” kata Agus Riyanto didampingi istrinya, Marhamah saat memasuki mobil dinas Toyota Prado G-7275-ZA saat akan berangkat ke Kejati.

Suasana yang dramatis terjadi saat keluarga Bupati Tegal mendapatkan informasi orang tercintanya ditahan Kejati. Rumah Dinas Bupati Tegal yang biasanya memancarkan keceriaan, berubah menjadi suram. Hampir semua keluarga Agus Riyanto dan Marhamah menangis. Bahkan, para pembantu di rumah itu juga ikut menangis.

Kondisi cuaca Kabupaten Tegal yang dalam sebulan terakhir tak turun hujan, malam setelah penahanan Bupati Tegal, serasa ikut merasakan kesedihan dengan turunnya hujan sejak sore hingga malam hari. Penahanan orang paling berpengaruh di kabupaten tersebut agaknya menjadi kesedihan mendalam bagi masyarakat setempat. (H64-13)

30 Juni 2011 Posted by | SLAWI | Tinggalkan komentar

Tak Rela Jokowi Disebut Bodoh: Tukang Becak Demo Gubernur

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Juni 2011

SOLO – Para tukang becak kemarin melakukan demo menyatakan tidak puas dengan Gubernur Jateng. Demo dilakukan dengan cara mengayuh becak sambil membawa poster bergambar Wali Kota Surakarta Joko Widodo dengan sederet kalimat yang nadanya mendukung orang nomor satu di Solo itu.

Suwardi, salah satu pendemo, mengayuh becaknya, seperti yang dilakoninya sejak puluhan tahun silam. Dia membawa dua penumpang dengan kendaraan beroda tiga miliknya, pria berusia 54 tahun itu nampak begitu bersemangat.

Di belakangnya, belasan rekannya yang tergabung dalam Paguyuban Becak Pintu Barat Solo Grand Mall (SGM), berikut penumpang mereka pun, melakukan hal yang sama.

“Kami memang tengah mengadakan aksi dukungan kepada Pak Jokowi yang telah dihina Pak Bibit Waluyo. Sebagai ‘anak’, kami tidak rela jika ‘bapak’ kami diperlakukan semena-mena,” tutur warga Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari tersebut.

Ya, Rabu (29/6), belasan tukang becak yang mangkal di depan SGM memang menggelar unjukrasa, sebagai bentuk dukungan terhadap Joko Widodo, yang dinilai telah dihina Gubernur Jateng Bibit Waluyo.
Menyusuri Jl Slamet Riyadi, mereka mengayuh becaknya mulai depan SGM hingga pelataran Loji Gandrung. Di rumah dinas Wali Kota tersebut, mereka pun menitipkan poster kepada petugas jaga, karena niat menemui tokoh yang didukung tidak kesampaian.

Kata “bodoh” yang dilontarkan pemimpin Jateng tersebut beberapa waktu lalu, dianggap telah melukai hati mereka, sebagai warga Solo. Derasnya pemberitaan media massa belakangan ini, berikut analogi hubungan ‘bapak’ dan ‘anak’ sebagai gambaran kedekatan emosional antara pengayuh becak tersebut dengan pemimpin Kota Solo itu, akhirnya memicu unjukrasa tersebut.

Tak Seharusnya 

“Tak seharusnya seorang gubernur mengucapkan kalimat tersebut. Dan, sebagai ‘anak’, kami tidak rela jika ‘bapak’ kami diperlakukan demikian. Seharusnya, setiap permasalahan yang ada bisa dibicarakan dengan baik. Toh, semuanya itu tidak ada untungnya bagi masyarakat,” terang Ukar Sukardi, ketua paguyuban becak tersebut, saat dijumpai usai aksi.

Ya, meski masih memendam amarah, namun bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana solusi semua persoalan tersebut. Karena yang terpenting bagi mereka, bagaimana pemprov dan pemkot bisa sejalan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Saya sih mikirnya simpel aja. Ucapan Pak Bibit sudah keluar. Sing kebacut yo wis. Yang penting, sekarang ini keduanya harus damai dan memikirkan kepentingan masyarakat luas,” kata Suwardi penuh harap. (Agustinus Ariawan-27)

30 Juni 2011 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

Sapi Bantuan Diduga Diselewengkan

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Juni 2011

  • Dipersoalkan BPK

KENDAL – Seorang anggota DPRD Kendal diduga menyelewengkan 25 anak sapi bantuan Pemkab dari dana APBD 2010. Sapi-sapi itu seharusnya digaduhkan kepada kelompok tani di Kecamatan Patean. Namun oleh oknum DPRD, sapi-sapi tersebut justru dihibahkan kepada kelompok tani. Nilai pengadaan sapi Rp 174 juta.
Dugaan telah terjadi penyelewengan atas sapi bantuan tersebut berdasar laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (LHPBPK).

Dalam laporan, BPK menemukan kejanggalan pada pengadaan hewan ternak sapi bantuan Pemkab Rp 174 juta.
Seharusnya, sapi tersebut digaduhkan kepada kelompok tani dengan menggunakan sistem bagi hasil 60% untuk kelompok tani dan 40% ke kas daerah.

Namun belakangan, justru bantuan sapi itu dihibahkan, bukan digaduhkan oleh oknum anggota Dewan.
Ketua LSM Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Novel Bahsay saat dikonfirmasi menyayangkan oknum wakil rakyat yang diduga menyalahgunakan kekuasaan.
Dia berharap jika memang temuan BPK itu benar, oknum DPRD tersebut harus segera mengembalikan sapi sesuai temuan BPK.

Dirugikan

Ketua FPG DPRD Kendal Suroso membenarkan temuan dari LHP BPK. Diketahui, ada kesalahan prosedur penyerahan bibit sapi dari gaduhan menjadi hibah.
Akibatnya, Pemkab dirugikan, karena tidak ada pemasukan dari proses penggaduhan sapi tersebut. Hanya dia tidak tahu jika pengalihan bibit sapi itu melibatkan oknum anggota Dewan.
“Kalau soal keterlibatan anggota Dewan, saya tidak tahu.  Sebab yang kami tahu, ada temuan dari BPK jika ada kejanggalan dalam pengadaan sapi,” ujar Suroso. (H36-61)

30 Juni 2011 Posted by | KENDAL | Tinggalkan komentar

Renovasi Gedung DPRD Boros

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Juni 2011

  • Habiskan Rp 10,6 Miliar

BALAI KOTA – Koordinator Masyarakat  Antikorupsi Indonesia, Boyamin Saiman menilai, renovasi konstruksi dan interior gedung DPRD Kota Semarang dengan anggaran Rp 10,6 miliar terlalu boros.

Sebab kapasitas gedung saat ini masih dinilai layak dan paling luas dibanding gedung DPRD di kota/kabupaten lain. ”Masih sangat luas. Bandingkan saja dengan gedung DPRD Solo yang baru saja dibangun,” ujarnya, kemarin.
Dia menyayangkan tidak diadakan uji publik sebelum diputuskan untuk merenovasi gedung dua lantai itu.  Untuk itu, pihaknya  menyurati gubernur dan menteri dalam negeri agar menghentikan kegiatan renovasi tersebut.

Sementara Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota, Ngartiyono mengatakan, perbaikan gedung sudah mendesak dilakukan, mengingat gedung yang dibangun 1987 itu didesain hanya untuk 40 anggota Dewan, tanpa ada alat kelengkapan Dewan seperti  pansus dan badan kehormatan.
”Kalau dulu fraksi hanya empat, sekarang sudah ada tujuh. Begitu juga dengan staf ahli dan kelompok pakar yang belum ada sebelumnya. Kalau mau rapat mereka bergantian ruangan,” katanya.

Pengembangan

Menurut dia, renovasi gedung ini semestinya sudah sejak 1999. Konsep perbaikan kembali muncul pada 2009. Hanya saja, saat itu perencanaan anggaran belum disusun.
Setahun berikutnya, program renovasi gedung disosialisasikan pada masyarakat dengan pembuatan maket yang diletakkan di ruang depan gedung DPRD.

Pejabat Pembuat Komitmen, Amin Sutresno mengatakan, perbaikan gedung sudah dimulai Senin (20/6), dan berakhir pada akhir Desember. Pengembangan dilakukan pada 22 ruangan lama, baik di lantai satu maupun dua. Dari jumlah itu, nantinya juga akan ditambah empat ruang baru, yang difungsikan sebagai ruang data dan informasi, ruang serbaguna, ruang fraksi dan press room.

Meski tidak secara meluas, papar Ngartiyono, pihaknya terus menyosialisasikan melalui media internal Pemkot Semarang. Disinggung anggaran konstruksi dan interior yang dinilai besar, menurut dia, tidak mendapat penolakan, baik dari eksekutif maupun legislatif. Begitu pula dari LSM Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) yang selama ini selalu diajak komunikasi. (J9,H37-16)

30 Juni 2011 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

”Rektor ICW’’

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Juni 2011

image

SM/dok

KOORDINATOR Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menyambut antusias dukungan Universitas Islam Indonesia (UII) kepada lembaga yang dipimpinnya dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air, yang ditunjukkan dengan penganugerahan UII Award.
Apalagi ICW merupakan institusi dan LSM pertama yang menerima UII Award.

Saking antusiasnya, saat mempersilahkan Rektor UII Edy Suandi Hamid untuk berbicara, Danang yang semasa mahasiswa kerap berinteraksi dengan PTS tertua di Indonesia itu salah menyebut ‘’Rektor ICW.’’
‘’Karena terlalu semangat jadi salah deh. Maksud saya Rektor UII,’’ kata alumnus UKSW ini meralat ucapannya.(Fauzan Jayadi-25)

30 Juni 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | 2 Komentar

Diskusi Kapolda dan BEM: Pungli oleh Oknum Polisi Masih Marak

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Juni 2011

SEMARANG- Meski mengklaim telah melakukan berbagai upaya, namun kepolisian tidak bisa mengelak bahwa praktik pungutan liar (pungli) oleh anggota polisi masih kerap terjadi. Hal ini dinilai mempengaruhi kinerja dan profesionalitas polisi dalam memerangi kejahatan korupsi.

Hal itu terungkap dalam diskusi antara Kapolda Jawa Tengah Irjen Erdawrd Aritonang dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Jateng, di Hotel Patra Semarang, Selasa (28/6).

Dalam diskusi bertajuk “Refleksi Perjalanan Reformasi Birokrasi Polri dan Harapan Kedepan” itu, sejumlah mahasiswa meneropong masih maraknya korupsi di internal kepolisian. Contoh konkretnya adalah masih banyaknya pungli yang dilakukan polisi lalu lintas.
“Praktik pungli oleh polisi masih banyak terjadi, masyarakat masih banyak mengeluhkan perilaku polisi yang diskriminatif,” kata Muhamad Jamil, perwakilan BEM Universitas Semarang (USM).

Tidak Terbukti

Menurut dia, acap terkesan polisi hanya menindak yang lemah namun membiarkan yang berkuasa berbuat salah. Mangkraknya sejumlah kasus korupsi yang ditangani kepolisian di Jateng menjadikan polisi dituding hanya sebagai alat penguasa. “Banyak kasus korupsi selalu tidak terbukti di kepolisian,” tambahnya.
Kapolda Jateng Irjen Edward Aritonang tidak menampik kenyataan itu. “Itulah masalah kami dalam membangun pencitraan polisi,” ujarnya.

Menurut dia, upaya pengawasan di tubuh Polri sudah dilakukan dengan beragam cara. Dari sisi internal, Polri memiliki Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum). Sedangkan secara eksternal, Polri diawasi oleh Komisi Kepolisian Nasional. “Sanksi berat akan diberikan bagi pelaku yang menyelewengkan tugasnya dan melakukan korupsi,” tandasnya. (H68,H21-35)

30 Juni 2011 Posted by | SEMARANG, SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Diduga Korupsi Proyek Jalingkos: Bupati Tegal Ditahan

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Juni 2011

SEMARANG- Bupati Tegal Agus Riyanto resmi ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Selasa (28/6). Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Widyopramono menegaskan, pihaknya sudah mempunyai bukti-bukti kuat sehingga cukup alasan untuk menahan tersangka.
Dalam hal penahanan, Kejati juga tidak akan pandang bulu menegakkan hukum meski saat ini posisi tersangka sebagai Bupati Tegal.

”Bupati sekalipun, kami tidak akan pandang bulu. Bukti-bukti kuat sudah ada dan proses penahanan harus dilakukan,” tegas Widyopramono didampingi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Setia Untung Arimuladi setelah proses pemeriksaan Agus Riyanto di kantor Kejati Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (28/6).

Widyopramono menuturkan, proyek Jalingkos menelan anggaran Rp 15 miliar dari APBD Tegal 2006/2007. Yang diduga diselewengkan oleh tersangka senilai Rp 1,73 miliar.
Dari proses penyidikan, dana yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pengadaan tanah itu malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Tersangka juga menggunakan dana senilai Rp 2,225 miliar dari pinjaman atas nama daerah ke Bank Jateng Cabang Slawi yang dimasukkan ke dalam rekening pribadinya.
Atas perbuatan tersebut, negara dirugikan Rp 3,9 miliar. Tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bupati Tegal ini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Agus telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 20 September 2010. Sejumlah asetnya senilai Rp 1,8 miliar juga telah disita oleh kejaksaan, di antaranya rumah di Jalan Cibolerang Indah Blok F Nomor 12 Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat.

Selain itu juga alat-alat produksi PT Kolaka Tegal yang bergerak di bidang pengaspalan jalan.
Usai penyidikan yang diketuai jaksa Gatot Guno Sembodo dan diserahkan ke jaksa penuntut Kamari, kemarin, tersangka langsung dibawa mobil tahanan Tipikor Kejati bernomor polisi H 9580 FG pada pukul 12:45. Sebelumnya, tersangka bersama kuasa hukumnya memasuki halaman Kejati sekitar pukul 10:00 menumpangi mobil Toyota Prado G 7275 ZA.

Huni Blok J

Tak banyak komentar dilontarkan sang bupati yang mengenakan kemeja lengan pendek bermotif kotak-kotak biru tua. Dengan penjagaan ketat dari petugas dan beberapa pengawalnya, tersangka langsung memasuki mobil tahanan menuju Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kedungpane Semarang.

Agus Riyanto yang berstatus tahanan titipan Kejati Jateng ini menghuni kamar 8 di blok J. Blok yang terdiri atas 21 kamar itu merupakan blok khusus tahanan, terdakwa, dan terpidana kasus tindak pidana korupsi.
Di situ Agus bertemu dengan koleganya, di antaranya mantan Bupati Kendal Hendy Boedoro, mantan Ketua DPRD Jateng Mardijo dan mantan Ketua DPRD Pati Wiwik Budi Santoso.

Kepala LP Kedungpane Nyoman Surya Putra Atmadja mengatakan Bupati Tegal akan tinggal di Kedungpane selama masa penantian dan proses pengadilan. Ia meyakinkan tidak ada fasilitas khusus yang diberikan kepada Agus Riyanto.
”Semuanya sama, campur jadi satu, ada kurang lebih 48 orang yang berada di blok J itu,” kata Nyoman.

Kondisi Agus Riyanto terlihat cukup sehat. Ia mengatakan siap menghadapi proses hukum. Roda pemerintahan di Slawi dipastikannya tidak terganggu karena sejak jauh-jauh hari dia telah mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan malam sebelum ditahan atau Senin (27/6) malam, Agus telah mengumpulkan seluruh muspida Kabupaten Tegal.
”Saya sudah siap, saya kumpulkan muspida, selain pamitan juga persiapan agar roda pemerintahan tetap berjalan. Saya memang sudah punya feeling akan ditahan, makanya pas berangkat itu saya sudah siapkan pakaian di koper,” ujarnya ketika menerima kunjungan istri dan pengacaranya di LP Kedungpane, Rabu (29/6) pagi.

Keberatan

Kuasa hukum Agus, Wilson Tambunan, keberatan dengan penahanan kliennya oleh kejaksaan. Wilson menilai, tim penyidik Kejati tidak fokus dalam menangani perkara ini.
Menurutnya, masih banyak pihak yang terlibat namun mengapa sepertinya semua ditimpakan kepada bupati. Sebelumnya, mantan Kepala Bagian Agraria Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tegal periode 2006-2007, Edy Prayitno bersama stafnya Budi Haryono juga telah dipidanakan akibat kasus ini. Majelis hakim Pengadilan Negeri Slawi mengganjar hukuman masing-masing empat dan lima tahun penjara.

Wilson menilai, pihak lain seperti Bank Jateng Cabang Slawi juga harus ikut bertanggungjawab karena mencairkan begitu saja pinjaman melalui Edy dan Budi. Padahal tidak ada surat kuasa dalam pencairan tersebut.
”Kami akan membongkar semua bukti yang melibatkan Bank Jateng di pengadilan nanti karena sampai saat ini Kejati belum menyentuh Bank Jateng. Ini sangat aneh bagi kami,” imbuh Wilson.

Agus menyatakan, kesaksian Edi Prayitno, terpidana empat tahun kasus Jalingkos, palsu.
”Testimoni (kesaksian) itu yang menjadi pasal atau dasar dalam memeriksa saya. Padahal testimoni itu palsu, termasuk testimoni Ariyani (istri Edy-red),” kata Agus.
Dia menilai, selama ini kejaksaan belum melakukan tindakan apapun untuk membuktikan kebenaran testimoni itu.
”Penahanan saat ini jelas sedikit banyak telah mencederai hati masyarakat Kabupaten Tegal, karena hak mereka untuk tahu kebenaran testimoni Edy tidak dipenuhi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Agus, kejaksaan tidak memeriksa soal pinjaman daerah yang dipindahkan oleh Bank Jateng Cabang Slawi ke rekening pribadi Budi Haryono, tersangka Jalingkos lainnya yang telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Justru sekarang dirinya yang ditahan. Yang mengherankannya, status penahanannya adalah titipan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Slawi. ”Saya mirip ATM karena dititipkan,” terangnya.

Agus tidak tahu jika dirinya adalah tahanan dari Kejari Slawi. Lantaran selama ini, Kejati melalui utusannya bernama Gatot adalah pihak yang melakukan penyidikan terhadap dirinya.
Terpisah, Wakil Bupati Tegal M Hery Soelistyawan menyatakan, penahanan bupati tidak akan berimbas terhadap roda pemerintahan. Termasuk juga pelayanan masyarakatt.
”Bahkan kalau perlu tanda tangan bupati yang tidak bisa saya wakili, kami siap untuk bolak-balik Tegal-Semarang,” kata Hery. (J14,H68,H64-43)

30 Juni 2011 Posted by | SLAWI | Tinggalkan komentar

AGUS RIYANTO: “Saya Dizalimi”

SUARA MERDEKA – Kamis, 30 Juni 2011

BERKAUS oblong abu-abu dan celana khaki krem, pagi itu Agus Riyanto SSos MM tampak seperti bukan seorang bupati. Padahal siapa pun tahu, pria kelahiran Tegal 16 Agustus 1965 ini telah memimpin daerah penghasil teh itu sejak 2004.
Dan mayoritas dari satu juta lebih pemilih Pilkada Tegal 2008 kembali memilihnya untuk kali kedua.
Namun, sejak Selasa (28/6), suami Marhamah ini harus menanggalkan sejenak jas putih kebesarannya.

Status tersangka kasus dugaan korupsi proyek Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) 2006-2007 yang disandangnya sejak 20 November 2010 sebentar lagi berakhir.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menyatakan penyidikan selesai dan kasus akan segera berlanjut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selama menunggu jadwal sidang, Agus harus menghabiskan hari-harinya di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kedungpane Semarang.

Bagaimana sang bupati menghadapi kenyataan ini? Ditemui di ruang tunggu LP Kedungpane, Rabu (29/6) kemarin, jebolan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta ini menjawab dengan tenang.
”Apakah saya takut? Jujur, jelas ada ketakutan. Namun ketakutan itu lebih karena bila fakta hukum yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang  terjadi,” ujarnya.

Selama dua jam berbincang, ketenangan itu jualah yang terpancar. Agus sama sekali tidak tampak tertekan. Bahkan dia mengaku menikmati malam pertamanya di tahanan Blok J Nomor 8 LP Kedungpane.
Situasi terasing yang acap dirasakan orang yang pertama masuk jeruji besi, tidak ia temui. Malah Agus bisa berkelakar dengan nyaman bersama para penghuni lama yang sudah banyak dikenalnya. ”Ngobrol dengan Pak Mardijo (mantan Ketua DPRD Jateng), Pak Hamid (tersangka kasus Jatirunggo) dan lainnya, setelah itu tidur nyenyak sampai pagi,” ujarnya.

Namun bukan berarti Agus tanpa beban.
Diakui atau tidak, menjadi pesakitan di tahanan bukanlah cita-citanya ketika menerima mandat rakyat sebagai bupati. Dengan emosi yang tetap terkendali, Agus mengungkapkan bahwa dia merasa dizalimi.
Penyidikan Jalingkos, menurutnya, tidak pernah sampai pada substansi. Padahal yang dipersoalkan pertama adalah masih adanya empat warga yang belum menerima ganti rugi.

”Tapi kejati tidak ke sana. Menahan saya tidak membuat empat warga itu menerima haknya. Banyak keganjilan dalam penyidikan ini yang berasal dari penyidik sendiri,” jelasnya.
Diceritakannya, ketika pertama kali ditetapkan sebagai tersangka, ia masih tenang karena memang tidak melakukan perbuatan korupsi.

Namun sejak pemeriksaan kedua pada pertengahan Februari, sejumlah keanehan menggiring opini bahwa ada rekayasa untuk menjatuhkan. Dari pertanyaan-pertanyaan penyidik yang dinilainya tidak fair, adanya sejumlah pihak yang tidak pernah diperiksa, penyitaan asetnya yang ganjil dan banyaknya fakta yang dikesampingkan.
”Saya dikorbankan kejaksaan, ada rekayasa untuk memaksakan saya menjadi tersangka kemudian terdakwa,” kata bapak tiga putri ini.

Sejak itu ayah dari Rosmalia Yulia, Dian Aulia, dan Enka Mutu Manikam ini menyiapkan mental dan hati. Juga menyiapkan sejumlah disposisi pada wakilnya untuk menggantikannya selama dibui.
Karena pekerjaan itulah dia sempat beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kejati.
Bahkan malam sebelum ditahan atau Senin (27/6) malam, Agus telah mengumpulkan seluruh muspida Kabupaten Tegal.

”Feeling saya tidak pernah salah. Saya sudah merasa akan ditahan, makanya saya siapkan. Berangkat dari Tegal, saya sudah bawa pakaian ganti,” kata anggota grup musik indie ”G-One” yang didirikannya pada 2006 itu.
Keyakinan tersebut semakin kuat setelah dia benar-benar merasakan dinginnya malam di tahanan.

”Ternyata saya tidak sendiri. Banyak di sini yang juga merasa terzalimi. Dengan cara begini, pemberantasan korupsi tidak akan berhasil di negeri ini karena tidak pernah sampai substansi. Aksi aparat hanya menghasilkan orang-orang teraniaya dan barisan sakit hati,” katanya dengan nada meninggi.
Semakin lantang, Agus menyatakan bahwa Kejati Jateng mempertaruhkan reputasinya dalam kasus Jalingkos ini. Didukung pengacaranya Wilson Tambunan dan Winarno Djati, Agus menantang kejati di pengadilan untuk adu fakta dan bukti.

”Tapi apakah ada sanksi untuk penyidik jika ternyata penyidikannya tidak terbukti? Kasus ini dipaksakan,” tegasnya.  Namun kelantangan Agus itu cepat melunak kembali. Terlebih setelah sang istri, Marhamah, tiba di Kedungpane dan membawakan nasi bungkus untuk makan pagi. Sebelumnya, Agus  mengakui bahwa di atas semuanya ia lebih memikirkan tekanan yang dihadapi anak dan istri.

”Paling berat anak-anak, ini baru saja putri saya SMS. ‘Bapak pripun, kabare sae? bapak sing sabar  ja….” kalimatnya tak selesai, terpenggal oleh air mata yang jatuh membasahi layar ponselnya. (Anton Sudibyo, Modesta Fiska-43)

30 Juni 2011 Posted by | SLAWI | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: