KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Rp 78 Triliun APBN Digunakan Kampanye

SUARA MERDEKA – Jum’at, 01 April 2011

JAKARTA-Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga pada Pemilu 2009, terjadi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye. Nilainya tidak sedikit, yakni Rp 78 triliun.

Menurut Peneliti Senior Korupsi Politik ICW, Ibrahim Fahmi Badoh, dana tersebut digunakan departemen atau yang kini disebut kementerian untuk melakukan berbagai program dan bantuan sosial yang meningkat menjelang pemilu.

Tidak sedikit program tersebut saling tumpang tindih antar departemen. ”Kebijakan seolah dibuat untuk mendukung pemilu,” kata Ibrahim, yang ditemui dalam peluncuran buku Korupsi Pemilu di Indonesia Kamis(31/3).
Selain itu, APBN juga diduga dipakai untuk membiayai iklan lembaga pemerintah atau kementerian. Iklan dimaksudkan untuk meningkatkan citra di masyarakat. Mengingat petinggi kementerian banyak juga yang berasal dari partai politik. ”Iklan instansi bahkan jadi lebih banyak ketimbang partai,” kata Ibrahim.

Hal ini juga, lanjut Ibrahim, yang menjadi penyebab hampir seluruh gugatan sengketa pemilu terkait dugaan money politics dan penyalahgunaan kewenangan. ”Pemerintah dan KPU harus peduli bahwa pemilu bukan sebagai ajang melanggengkan kekuasaan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, peneliti ICW lainnya, Abdullah Dahlan mengatakan, fenomena tiap pemilu berbeda-beda. Pada pemilu 2009, terjadi fenomena penyalahgunaan fasilitas negara dibalik instrumen kebijakan pejabat negara untuk kepentingan pemilu.(J13-80)

 

31 Maret 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Gubernur Mulai Korupsi Ketika 3 Tahun Menjabat

Rakyat Merdeka – Senin, 14 Maret 2011

Kasus korupsi kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) masih terus menjadi sorotan sejumlah aktivis korupsi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di daerah.

KOMITE Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah (Jateng) mengungkapkan, penggerogotan uang rakyat di daerah dimulai ketika kepala daerah memasuki tahun ketiga dari masa jabatannya.

Hasil investigasi yang dilakukan KP2KKN menyebutkan, setelah tiga tahun menjabat, maka kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota, punya peluang untuk mulai korupsi.

Apalagi, lanjut Sekretaris KP2KKN, Eko Haryanto, kepala daerah itu memiliki celah, tahu seluk-beluk atau kondisi keuangan daerah, punya hubungan dengan sejumlah lembaga kemitraan, sudah dikenal dan lainnya.

Kondisi inilah yang akan dimanfaatkan kepala daerah mencari dana untuk kepentingan pen-calonannya di pilkada mendatang. “Hampir semua kepala daerah yang diketahui korupsi ter-nyata digunakan untuk biaya pilkada. Maklum, untuk menang di pilkada butuh biaya besar, sehingga uang haram pun mereka gunakan,” ungkap Eko kepada Rakyat Merdeka.

Kemudian Eko mencontohkan Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih yang diduga terlibat korupsi perumahan Griya Lawu Asri di Karanganyar.

Belakangan diketahui, dana bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat itu juga mengalir ke tujuh partai senilai Rp 3 miliar. Dana itu mengalir melalui Rina Center, lembaga yang dibentuk untuk mensukseskan Rina menang dalam pemilihan Bupati Karanganyar 2008.

Contoh lain, kasus korupsidengan tersangka bekas Walikota Semarang. Dalam kasus dugaan korupsi APBD 2004 itu negara diperkirakan rugi sebesar Rp 2,8 miliar. ,

Sebelumnya, KP2KKN mengungkapkan, dugaan korupsi di Jateng. Hasil investigasi KP2KKN mengungkapkan, selama 10 tahun dari 2000 hingga 2010 terungkap bahwa 60 persen kepala daerah di Jateng terlibat kasus korupsi.

Menurut Eko, ada 24 kepala daerah di wilayah Jateng yang tersandung kasus korupsi. Daerah-daerah itu adalah Boyolali, Solo, Klaten, Purworejo, Sukoharjo, Karang Anyar, Cilacap, Magelang, Wonosobo, Semarang, dan Temanggung.

Total kerugian keuangan negara yang dikorupsi kepala daerah di Jawa Tengah kurang lebih Rp 187 miliar. “Untuk kepala daerah modus utamanya itu penggelapan anggaran daerah serta barang dan jasa,” jelas Eko.

Dijelaskan, dari 24 kepala daerah itu, sudah ada 13 yang di-sidangkan, termasuk dua bekas kepala daerah yang divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN). Yakni Bupati Demak Endang Setyaningdyah dan bekas Wakil Bupati Karanganyar Sri Sadoyo. “Satu mantan kepala daerah yang sudah meninggal dunia, delapan yang belum disidangkan dan dua yang di SP3-kan.”

Sedangkan, vonis tertinggi dijatuhkan oleh PN Cilacap terhadap bekas Bupati Cilacap Probo Yulastoro yakni sembilan tahun penjara. Selain itu, pihaknya juga sudah melaporkan dua kepala daerah ke KPK yang sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka.

Yakni Bupati Karanganyar Rina Iriani yang diduga terlibat kasus GLA dan Bupati Klaten Sunarna yang diduga terlibat kasus dana Gempa Klaten.

Bahkan, KP2KKN sudah melaporkan satu bekas kepala daerah kepada Kejati Jateng yang diduga terlibat dalam kasus Buku Aja BP dengan kerugian negara Rp 11 miliar.

Sedangkan, Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Wacht (ICW), Apung Widadi mengatakan, incumbent yang maju lagi di pilkada memiliki berbagai akses anggaran dan birokrasi sehingga berpeluang menang. “Incumbent melakukan segala upaya agar bisa menang,” kata Apung.

Sebelumnya, pengamat politik dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhatadi menyebutkan, calon incumbent merajalela di Pilkada 2010. Incumbent menghancurkan calon baru maupun independen.

Buktinya, dari 146 pilkada baik provinsi, kabupaten dan kota, ada 82 daerah (56 persen) pilkada dimenangkan kembali calon incumbent. Dari hasil kajian LSI terungkap, kemenangan incumbent rata-rata di atas 70 persen. Bahkan, di beberapa daerah mencapai 85 persen. “Kemenangan incumbent mayoritas diraih dalam satu putaran dengan menang telak,” jelasnya, soar

 

31 Maret 2011 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Korupsi KRL: Mantan Dirjen Perkeretaapian Ditahan

KOMPAS.com – Kamis, 31 Maret 2011
KOMPAS/COKORDA YUDISTIRAIlustrasi kereta api

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Jenderal Perkeretapian Sumino Eko Saputro. Sumino yang menjadi tersangka terkait kasus dugaan korupsi hibah alat transportasi kereta rel listrik (KRL) asal Jepang sejak 2009 itu, akan dititipkan di Rutan Cipinang, Jakarta, selama 20 hari ke depan.

“Resmi ditahan di Rutan Cipinang,” ujar kuasa hukum Sumino, Tumpal H Hutabarat, saat di konfirmasi wartawan mengenai kebenaran penahanan tersebut, Kamis (31/3/2011).

Tumpal menilai, proses penyidikan kliennya tidak berjalan dengan proses yang benar, karena sampai saat ini KPK belum memanggil Hatta Rajasa, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan. “Dalam kasus korupsi ini negara tidak dirugikan. Seharusnya kalau fair, penyidik juga harus meminta keterangan Hatta, yang saat itu menjadi Menteri Perhubungan,” katanya.

Tumpal menjelaskan, pengadaan KRL ini atas dasar perintah Hatta saat itu. Saat Indonesia tengah membutuhkan KRL, Hatta mengutus Sumino ke Jepang untuk survei. “Seperti yang saya sampaikan terdahulu, Pak Sumino disuruh ke Jepang untuk survei. Hasilnya dilaporkan ke menteri, dan menteri setuju untuk mengadakan itu,” jelasnya.

Kasus ini bermula ketika Jepang memberi bantuan KRL melalui Departemen Perhubungan (Dephub) pada 2006-2007 dengan nilai proyek mencapai Rp 48 miliar. Sumino diduga telah menggelembungkan anggaran.

Sumino dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Negara diduga mengalami kerugian hingga Rp 11 miliar dalam kasus tersebut.

 

31 Maret 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Ijazah Palsu Bupati Diungkit Lagi

SUARA MERDEKA – Jum’at, 01 April 2011
  • LSM Geruduk Polres

SRAGEN-Menjelang lengser, Bupati Sragen Untung Wiyono masih terus diusik terkait kasus dugaan ijazah palsu.

Kamis kemarin, seratusan anggota LSM Lintas bersama tenaga kontrak atau job training (JT) menggeruduk Polres, Kejari, dan DPRD.

Di Polres dan Kejaksaan, mereka mempertanyakan perkembangan proses hukum kasus aduan ijazah palsu Untung Wiyono.

”Pelaku demo sudah sering keluar masuk tahanan. Tapi yang di demo tetap lolos,” tutur Ketua LSM Lintas Saiful Hidayat didampingi Sekretaris Hery Kistoyo, saat diterima Kasat Reskrim AKP Y Subandi mewakili Kapolres AKBP IB Putra Narendra, kemarin.

Hadir dalam pertemuan di Mapolres sejumlah tokoh LSM Lintas, antara lain Budi Santosa, Heru, dan Mahmudi Tohpati. Saiful Hidayat minta agar penanganan kasus ijazah palsu dilakukan secara transparan.

Kasat Reskrim AKP Y Subandi didampingi Kasubbag Humas AKP Mulyani dan jajaran perwira mengatakan, persoalan pengusutan ijazah Untung Wiyono kini ditangani Polda Jateng.

”Saya akan melaporkan ke Polda Jateng bahwa LSM Lintas menanyakan perkembangan penanganan aduan soal ijazah itu,” tutur AKP Y Subandi.
Dikatakan, Polda Jateng juga sudah minta izin ke Setneg, untuk melakukan pemeriksaan pejabat terkait masalah ijazah palsu itu.

Di DPRD para pendemo menanyakan perekrutan CPNS yang diduga penuh percaloan. Pasalnya, banyak CPNS yang diterima diduga kuat membayar antara Rp 125 juta – Rp 200 juta per orang.

Puluhan tenaga JT juga ikut aksi demo itu. Mereka mempertanyakan jaminan masa depan.

”Saat ditawari ikut tenaga JT, saya melalui calo membayar Rp 2,5 juta,” tutur Umi, perawat di Puskesmas 1 Tanon, Sragen.
Membayar Rp 5 juta Umi menjadi tenaga JT di Puskesmas Tanon, sejak dua tahun lalu. Selain Umi ada juga Suharti, Winda, dan Puji yang mengaku membayar Rp 5 juta.
”Saya menuntut kelak bisa diangkat menjadi PNS, karena saat ditawari JT dijanjikan bisa diangkat PNS kok..,” tutur Suharti.  Di Puskesmas Tanon 1 terdapat sekitar 16 tenaga JT dan 5 tenaga wiyata bakti. Setiap tenaga JT mendapat honor Rp 150.000 per bulan.

Padahal sesuai PP Menpan No 48/2005 pemerintah sudah tidak lagi mengangkat tenaga honorer sebagai PNS. Sejak terbit SK itu, Pemkab sudah tidak diperbolehkan lagi menerima tenaga kontrak atau wiyata bakti.
”Namun setelah terbit SK Menpan itu, Pemkab masih membuka lowongan tenaga job traning,” tutur Rochmadi, kemarin.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wahyu Widayat SH MSi membantah tudingan penerimaan PNS membayar Rp 150 juta hingga Rp 200 juta.

”Kalau memang ada praktik semacam itu, biarlah PNS korban melapor ke polisi, jangan hanya rumor saja,” tutur Wahyu Widayat.
Jika laporan ke polisi itu terbukti, lanjut Wahyu Widayat, pihak yang dilaporkan biar diproses secara hukum. (nin-26)

31 Maret 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi di Indonesia Terhebat

SUARA MERDEKA – Jum’at, 01 April 2011

SOLO – Kritikan tajam dilontarkan Rektor UNS Prof Dr Much Syamsulhadi SpKJ(K). Di depan sidang senat universitas, dia mengatakan, bangsa Indonesia bodoh sekaligus korup. ”Bayangkan, bangsa ini masuk kategori bodoh secara umum. Namun dalam soal korupsi paling hebat di dunia,” kata dia.

Rektor UNS itu menggunakan ukuran angka human development index. Dari 136 negara, Indonesia hanya nomor urut ke-111. Tetapi angka persepsi korupsi, ternyata Indonesia rangking ke-6 di dunia dari 117 negara.
”Ini memprihatinkan. Artinya bangsa kita masih jauh dari upaya menyejahterakan bangsa. Padahal bunyi UUD kita, negara dibentuk untuk menyejahterakan rakyat,” kata dia.

Dikatakannya, kenyataan lebih banyak orang berbuat untuk menyejahterakan diri pribadi. Caranya dengan melakukan korupsi, penyimpangan, dan tindakan melanggar hukum lainnya.

”Yang lebih menyedihkan lagi, Indonesia ini negara berdasarkan hukum. Tetapi hukum lebih banyak dilecehkan, dibuat mainan. Ini mestinya menjadi catatan bagi para jaksa, hakim, polisi, dan pejabat negara lainnya,” tandas Prof Syamsul.

Di depan tamunya yang banyak berasal dari kejaksaan dan pengadilan, Rektor mengatakan, bangsa ini sedang sakit kronis. Hampir tidak ada pejabat negara yang bisa memberikan tuntunan sekaligus juga menyuguhkan tontonan yang bisa diteladani.
”Eksekutif, legislatif, yudikatif, belum memberikan contoh yang baik untuk rakyat,” kata dia. (an-56,26)

 

31 Maret 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

“Siapa Bilang KPK Tak Mau Diajak Makan…”

SUARA MERDEKA – Jum’at, 01 April 2011

SEBAGAI upaya untuk membentuk mahasiswa berkarakter dan memiliki integritas, STAIN Salatiga menyelenggarakan Seminar Pendidikan Antikorupsi di Kampus II, Kamis (31/3). Kegiatan itu diikuti 38 mahasiswa jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah yang nantinya diproyeksikan sebagai agen pemberantasan korupsi minimal di tingkat kampus STAIN Salatiga.

Tak tanggung-tanggung, seminar yang berlangsung selama dua hari, tepatnya mulai Kamis (31/3) hingga Jumat (1/4) ini menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun, yang hadir untuk memaparkan materi dalam seminar itu adalah Staf Divisi Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, R Herviansyah.

Menurut Herviansyah, institusinya memang selalu berhati-hati apabila menangani perkara korupsi yang ada di daerah. Seringkali anggota KPK disambut oleh pejabat atau pegawai pemerintahan daerah. Mereka ada yang mengajak makan atau menginap di sebuah hotel. Bahkan, ada yang beranggapan, anggota KPK tak mau diajak makan.

“Siapa bilang, KPK tak mau diajak makan. Kita mau saja tapi yang membayar tetap kita (KPK) sendiri, termasuk untuk menginap di hotel,” katanya saat memaparkan materi di hadapan peserta seminar. Dia menilai makan itu sebagai bentuk gratifikasi. Tidak ada anggaran untuk menjamu anggota KPK saat berkunjung ke daerah.
Penyuapan Dia mengatakan, ada tujuh macam bentuk tindak pidana korupsi, yakni merugikan negara, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Seseorang korupsi Rp 1 miliar biasanya setelah dirinya sukses mengkorupsi Rp 50 juta. Atau bahkan seseorang korupsi Rp 10 juta karena berhasil melakukan hal serupa Rp 1 juta.

Diakuinya, kejahatan besar biasanya diawali dari kejahatan kecil. Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah STAIN Salatiga, Ilyya Muhsin mengatakan, seminar ini digelar untuk memberikan pendidikan dan pemahaman mengenai korupsi. Dari STAIN se-Indonesia, baru di Salatiga yang menghadirkan KPK dalam seminar anti korupsi. (Royce Wijaya SP, Basuni H-14)

31 Maret 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Imparsial: Sahkan RUU Perlindungan Pembela HAM!

KOMPAS.com – Jumat, 22 Oktober 2010
Video yang diposting di YouTube ini menunjukkan dua pria Papua tengah dianiaya oleh beberapa orang yang diduga pasukan keamanan Indonesia. Salah satu personel keamanan melakukan penganiayaan dengan mengarahkan benda tumpul ke alat kelamin pria Papua tersebut.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah dan DPR didesak untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM).

Selama ini para pembela HAM di Indonesia seringkali mendapat ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Dalam upaya perlindungan kepada para pembela HAM di Indonesia, Presiden juga didesak untuk memerintahkan kepada jajarannya agar melaksanakan rekomendasi Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Situasi Pembela HAM, Hina Jilani.

“Tiga tahun setelah kedatangan Hina Jilani ke Papua pada Juni 2007, situasi para pembela HAM di Papua tidak mengalami perubahan. Aparat keamanan, antara lain polisi, militer dan intelijen masih melakukan kekerasan terhadap Para Pembela HAM di Papua,” ungkap Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, Jumat (22/10/2010) di Jakarta.

Dia mengatakan, target kekerasan adalah perorangan maupun organisasi yang memberi kritik kebijakan pemerintah, mulai dari aktivis Dewan Adat Papua hingga para pemimpin agama.

Pada April 2009, Polda Papua menyerbu kantor Dewan Adat Papua dan menangkap 17 mahasiswa yang berada di sana. Tuduhannnya, melakukan upaya makar dan membawa senjata api serta senjata tajam.

Setelah melalui proses interogasi, polisi akhirnya menahan tiga mahasiswa dengan tuduhan membawa senjata tajam dan senjata api.

Menurut Poengky, pemerintah jarang sekali melakukan upaya proses hukum tindakan kekerasan aparat keamanan. Terlebih lagi, di Papua yang sudah dilabeli sebagai daerah separatis.

Oleh karena itu, pelanggaran HAM terhadap para pembela HAM maupun masyarakat sangat jamak terjadi di Papua. “Label separatis tersebut justru digunakan sebagai pembenar bagi penggunaan kekerasan aparat dengan alasan untuk membasmi separatisme,” katanya.

 

31 Maret 2011 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

DPR Didesak Bahas RUU Pembela HAM

Legislasi
KOMPAS.com – Kamis, 31 Maret 2011
TRIBUNNEWS.COM/NURMULIA REKSO
Tama S Langkun

JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia mendesak DPR untuk segera mengagendakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembela HAM sebagai payung hukum dalam melindungi aktivis HAM. Hingga kini, draf RUU tersebut belum tersedia, padahal masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011.

“Belum tahu sudah sampai di mana, tidak ada sosialisasi kepada publik, padahal kan sebelum disahkan harus bisa dipastikan konteks UU itu benar-benar merepresentasikan kepentingan masyarakat,” ujar anggota Koalisi Perlindungan Pembela HAM dari Indonesia Corruption Watch, Tama Setya Langkun dalam jumpa pers di kantor ICW, Jakarta, Kamis (31/3/2011).

Menurut Tama, keamanan para pembela HAM belum dianggap sebagai perkara penting. Utusan khusus Persatuan Bangsa-Bangsa di bidang HAM, Hina Jilani dalam laporannya mengenai kondisi pembela HAM di Indonesia pada 2008 menyebutkan bahwa para aktivis masih berada dalam kondisi terancam. “Mereka sering mendapat hambatan dalam menjalankan proses investigasi dan advokasi,” katanya.

Ancaman terhadap pembela HAM yang sering terjadi, kata Tama, dapat berupa ancaman kekerasan terhadap fisik dan nonfisik serta kriminalisasi terhadap para aktivis. “Aktivis Kontak Rakyat Borneo (KBR) dikriminalisasi dan saat ini tengah ditahan untuk menjalani proses pengadilan. Lebih parah lagi, empat orang aktivis di Brebes, divonis tiga bulan hukuman percobaan ketika mengungkap kasus dugaan korupsi,” paparnya.

Pasal-pasal yang digunakan pun, menurut Tama, pasal karet seperti perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, banyak terjadi di daerah.

Perwakilan dari Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) asal Brebes, Darwanto mengungkapkan, di daerahnya sejumlah aktivis dilaporkan atas pencemaran nama baik. Pelaku kriminalisasi biasanya oknum kepala daerah, TNI/Polri, pengusaha, atau kelompok organisasi masyarakat.

Menurut Darwanto, di Brebes, kepolisian yang cenderung memihak aktivis akan dimutasi ke daerah lain. “Kepala polres yang berpihak pada aktivis misalnya, langsung dipindahkan,” tambahnya.

Perwakilan LBH Jakarta, Algif menambahkan, jika kondisi tersebut dibiarkan, dikhawatirkan kekritisan masyarakat terhadap pelanggaran HAM akan berkurang. “Untuk itu penting mendesak DPR segera membahas RUU Pembela HAM,” tandasnya.

 

31 Maret 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Aktivis Masih Rawan Intimidasi

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 31 Maret 2011

Jakarta, CyberNews. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan banyaknya bentuk intimidasi yang diterima aktivis, baik aktivis pembela HAM maupun aktivis yang bergerak pada isu antikorupsi.

Menurut Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, upaya pemberantasan korupsi dan mendapatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat marjinal di negeri ini tidaklah mudah. “Aktivis antikorupsi dan pembela hukum publik/HAM seringkali mendapatkan ancaman ketika berupaya mengungkapkan kasus korupsi dan memperjuangkan hak-hak bagi kaum tertindas,” ujarnya.

Dia menambahkan, berdasarkan pantauan dan pengalaman ICW bersama dengan mitra kerja di 10 daerah menunjukkan pola ancaman terhadap aktivis aktivis dan pembela HAM selama lima tahun terakhir masih sering terjadi. “Bentuk ancaman yang umumnya dilakukan seperti intimidasi, kekerasan, percobaan penyuapan, perusakan barang atau kantor, kriminalisasi, pemutusan hubungan kerja, kampanye hitam, bahkan upaya pembunuhan,” tegas Emerson.

( Mahendra Bungalan / CN14 / JBSM )

31 Maret 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi Sebabkan Minimnya Perlindungan Aktivis

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 31 Maret 2011

Jakarta, CyberNews. Maraknya praktik korupsi dituding menjadi salah satu penyebab masih rawannya intimidasi terhadap aktivis. Hal ini dikatakan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho pagi ini. “Hal ini (intimidasi), salah satunya disebabkan karena praktik korupsi yang terjadi di semua instansi,” tegas Emerson.

Dia juga mengatakan, sebab lainnya adalah rendahnya political will dan minimnya perlindungan terhadap pelapor dan juga aktivis antikorupsi maupun pembela HAM.

Seperti diketahui, Aktivis ICW Tama S Langkung juga pernah menjadi korban penyerangan dan pengeroyokan orang tidak dikenal beberapa waktu lalu, hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Bagian kepala Tama luka-luka hingga harus mendapatkan 29 jahitan.

Diberitakan, saat kejadian Tama tengah bersama temannya, Khadafi dari kawasan Kemang menuju kantor ICW di Kalibata. Di tengah perjalanan, Tama yang berboncengan mengendarai sepeda motor dipepet oleh dua motor hingga terjatuh. Saat terjatuh itu, Tama dikeroyok pelaku yang menggunakan balok besi. Pelaku diduga menggunakan alat keras seperti besi dalam penganiayaan tersebut. Kesaksian juga menyatakan bahwa total pelaku diduga mencapai empat orang.

Tama merupakan aktivis yang turut melaporkan temuan rekening mencurigakan yang diduga dimiliki oleh petinggi Polri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan satuan tugas anti mafia hukum terkait.

( Mahendra Bungalan / CN14 / JBSM )

 

31 Maret 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: