KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Ada 150 Kepala Daerah Terancam Dipecat

TEMPOinteraktif.Com – Senin, 28 Februari 2011

Gamawan Fauzi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta – Dari 524 kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang tersebar di seluruh Indonesia, ada 150 yang terancam dipecat karena sedang diproses hukum. “Ancamanya jelas. Kalau terbukti pasti diberhentikan,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, usai bertemu perwakilan daerah di ruang Komite IV Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, Senin (28/2).

Menurut Gamawan, jumlah itu berdasarkan data selama sepuluh tahun terakhir. Hingga akhir tahun 2010, setidaknya ada 158 kepala daerah kesandung kasus hukum dan bertambah dua orang lagi di tahun ini, sehingga menjadi 160 orang. Dari jumlah itu, 10 kepala daerah sudah dipecat.
Menurut dia, Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat pertama dengan 24 kepala daerah tingkat kabupaten dan kota yang bermasalah. Mereka tersandung perkara hukum, dengan kasus yang berbeda-beda.
Gamawan menambahkan, pemecatan mungkin akan bertambah seiring dengan masih berjalannya proses hukum yang menimpa beberapa wali kota dan bupati di beberapa daerah. Para kepala daerah itu, kebanyakan kasusnya masih pada tahap sangkaan dan dakwaan.
Ia memprediksi, daftar kepala daerah yang kesandung perkara hukum ini akan terus meningkat. “Saya belum melihat data laporan terakhir. Mungkin akan terus bertambah. Peraturan jelas, kalau ada yang tersangkut pidana, pasti diberhentikan,” kata eks Gubernur Sumatera Barat ini.
MUHAMMAD TAUFIK

28 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Diduga, Dana KUB Wonosobo 2011 Disunat

SUARA MERDEKA CyberNews – Senin, 28 Februari 2011

Wonosobo, CyberNews. Dana yang dialokasikan untuk kelompok usaha bersama (KUB) pada tahun 2011 di Kabupaten Wonosobo diduga disunat. Pada pelaporan anggaran di rapat paripurna DPRD tidak dicantumkan sebagai dana bantuan. Alokasi KUB pada tahun 2011 yakni sebesar Rp 500 juta yang diperuntukan bagi 35 kelompok usaha yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Wonosobo Kusdiyarto mengemukakan dana KUB diduga disunat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Dana yang semula diprioritaskan bagi pengembangan usaha kecil dan mikro hilang tanpa ada kejelasan. “Pada pembahasan awal ada kemudian pada hasil laporan tiba-tiba tidak ada,” katanya, Senin (28/2).

Dia menjelaskan dana KUB merupakan alokasi yang murni merupakan usulan dari rakyat. Hilangnya alokasi dalam laporan merupakan tindakan yang disengaja baik oleh unsur pimpinan Dewan maupun satuan kerja perangkat daerah terkait.

Anggota fraksi PAN, Rosadi, saat ditemui sebelum sidang mengatakan pihaknya akan menggunakan kewenangannya sebagai anggota Dewan perihal hilangnya dana KUB 2011. “Kami punya hak bertanya dan hak angket yang bisa digunakan,” ungkapnya.

Untuk menentukan langkah terkait hilangnya dana KUB,pihaknya sudah mengkomunikasikan dengan anggota komisi dan anggota fraksi PAN dalam sepekan ini. Rosadi mengemukakan sejak awal dia sudah mencurigai adanya kemungkinan pengalihan anggaran atau penyunatan yang sifatnya sistematik.

Ketua Fraksi Gerakan Nahdlatul Umat HM Khafidz mengemukakan pihaknya sedang mempelajari aliran dana KUB 2011 yang semula diprioritaskan untuk pelaku usaha hilang tidak ada kejelasan. “Kami juga akan menelusurinya, ini menyangkut rakyat,” paparnya.

( Edy Purnomo / CN26 / JBSM )

28 Februari 2011 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

TKI: Migrant Care Desak Marzuki Minta Maaf

KOMPAS.com – Senin, 28 Februari 2011
ARY WIBOWO
Suasana Kepulangan TKI di Terminal IV, Soekarno-Hatta, Jumat (18/2/2011).

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Migrant Care mendesak Ketua DPR Marzuki Alie agar mencabut pernyataannya tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang dianggap membuat citra Indonesia buruk. Marzuki juga didesak meminta maaf secara terbuka kepada para TKI dan PRT beserta keluarganya.

Koordinator Migrant Care Anis Hidayah menyatakan, pihaknya akan melayangkan somasi kepada politisi Partai Demokrat itu. “Marzuki Alie harus segera mencabut penyataannya dan meminta maaf secara terbuka melalui media massa dalam kurun waktu 3 x 24 jam,” kata Anis dalam jumpa pers di kantor Migrant Care, Rawamangun, Jakarta, Senin (28/2/2011).

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Kompasiana di Plaza Senayan, Sabtu (26/2/2011) Marzuki Alie menceritakan pertemuannya dengan warga negara Indonesia saat berkunjung ke Abu Dhabi, ibukota Uni Emirat Arab. Dalam ceritanya, Marzuki mengatakan bahwa WNI Abu Dhabi tersebut bercerita mengenai perlindungan TKI yang buruk. Hal tersebutlah yang membuat penghargaan terhadap TKI menjadi rendah. Lebih rendah dari Warga Negara Malaysia.

Namun, menurut Marzuki, pernyataannya itu dikutip secara tidak berimbang oleh salah satu media online, sehingga seolah-olah Marzuki yang melontarkan pernyataan tersebut.

Menurut Anis, jika benar itu bukan pernyataannya, Marzuki seharusnya segera menggunakan hak jawab untuk meluruskan pemberitaan media online tersebut. “Tapi sampai siang ini Pak Marzuki tidak menggunakan hak jawabnya. Jadi bagi kita itu sudah jelas, itu pernyataan dia,” kata Anis.

Lagi pula, kata Anis, pernyataan Marzuki yang menuai keresahan masyarakat bukan satu kali. “Dia memang punya trade record yang berpotensi menimbulkan keresahan, menyakitkan. Pelajaran pentingnya, dia harus hati-hati,” kata Anis.

Migrant Care berencana mendatangi Badan Kehormatan DPR untuk mengadukan pernyataan anggota Fraksi Partai Demokrat itu. Migrant Care juga mendesak DPP Partai Demokrat untuk mengganti Marzuki Alie dari jabatannya.

28 Februari 2011 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Bos MNC Kembali Dipanggil KPK

SUARA MERDEKA CyberNews – Senin, 28 Februari 2011

Jakarta, CyberNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini rencananya kembali memanggil salah satu Bos Media Nusantara Citra (MNC), Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo. Dia yang juga petinggi Bhakti Investama diperiksa dalam kapasitasnya sebagai petinggi PT Prasasti Mitra kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk penanganan flu burung.

”KPK kembali memanggil Rudijanto Tanoesudibyo terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan flu burung,” ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi SP, Senin (28/2).

Rudijanto Tanoesudibyo diperiksa untuk tersangka Ratna Dewi Umar, mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Kementerian Kesehatan. Pada Jumat pekan lalu, KPK juga telah memanggil Bambang Tanoesoedibyo namun yang bersangkutan tidak datang.

Seperti diketahui, Ratna ditetapkan dalam posisinya selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan alat kesehatan dan perbekalan. Ratna sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Mei tahun lalu.

Dalam kasus pengadaan alkes penanganan flu burung ini, KPK juga telah menetapkan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Pelayanan Medik (Yanmedik) Kementerian Kesehatan, Mulya A Hasyim. Tersangka ketika menjabat sebagai Sesditjen bertanggungjawab dalam pengadaan yang anggarannya telah digelembungkan. KPK menduga negara dirugikan Rp 52 miliar.

Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dari kasus yang diduga menjerat mantan Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Sesmenko Kesra) Sutedjo Joewono. Dalam kasus ini, KPK menduga telah terjadi kerugian negara Rp 32 miliar dari total nilai pengadaan Rp 98 miliar.

( Mahendra Bungalan / CN16 )

28 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Nurdin Langgengkan Rezim Oligarki

28 Februari 2011 | 11:57 wib

SUARA MERDEKA CyberNews – Senin, 28 Februari 2011

Jakarta, CyberNews. Nurdin Halid bersama jajaran pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dituding terus berupaya mempertahankan kekuasaan. Mereka dituding terus berupaya melanggengkan rejim oligarki di PSSI.

Menurut pegiat Save Our Soccer Apung Widadi, hal ini terlihat dari adanya rekayasa dalam pemilihan ketua PSSI dan usaha untuk mempertahankan rezim Nurdin selama 8 tahun. Kesetaraan dan partisipasi masyarakat dalam membangun sepakbola Indonesia ditutup rapat dan cenderung dibatasi.

Apung bahkan menduga, PSSI telah merekayasa statuta FIFA. Beberapa statut FIFA dengan sengaja direkayasa untuk kepentingan Nurdin dalam pencalonan diri dan melanggengkan rezim. “Di antaranya terkait dengan syarat bahwa mantan narapidana tidak boleh menjadi ketua umum induk organisasi sepakbola Indonesia,” ujarnya.

Padahal, selama ini publik mengtahui, dalam tujuh tahun kepemimpinan Nurdin Halid (NH) di PSSI, sepakbola Indonesia belum pernah juara dalam level regional maupun internasional.

Liga sepakbola Indonesia juga tidak lepas dari praktek suap dan persaingan beberapa kelompok kepentingan, bukan murni untuk sepakbola yang fair play. “PSSI di bawah Nurdin telah gagal dalam membangun sepakbola Indonesia yang lebih berprestasi,” katanya.

Dugaan Korupsi

Selama ini, PSSI telah dibiayai oleh APBN yang tidak lain adalah uang rakyat sehingga dalam proses kegiatanya harus sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. “Bukan keinginan sekelompok atau segolongan orang,” ujarnya.

Apung juga mempersoalkan dugaan korupsi di PSSI. Misalnya dalam pengelolaan keuangan baik tiket AFF ataupun dana dari APBN yang tidak transparan dan akuntable. “Selain itu juga Ketua Umum PSSI pernah menjadi terpidana kasus korupsi dan sekarang tersangkut dua kasus yang masih dalam pemeriksaan KPK dan Kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi cek pelawat dan korupsi APBD di Samarinda,” tegasnya.

Di bawah Nurdin, lanjut Apung, PSSI telah dipolitisasi. Hal ini terkait dengan adanya beberapa pengurus PSSI yang menggunakan sepakbola Indonesia untuk kepentingan partai politik saat piala AFF berlangsung. PSSI juga telah berupaya mengambil alih fungsi pemerintah.

“Di antaranya rencana mendeportasi pemain, pelatih dan wasit asing yang merumput untuk Liga Primer Indonesia. Hal ini melangkahi fungsi-fungsi negara diantaranya bagian imigrasi dan diduga juga melanggar HAM,” ujar Apung.

( Mahendra Bungalan / CN26 / JBSM )

28 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Malam Nyepi, Warga Bali Bakar ‘Gayus’

KOMPAS.com – Senin, 28 Februari 2011
Muhammad Hasanudin Ogoh-ogoh mirip Gayus Tambunan, terpidana kasus mafia pajak menjadi tontonan warga Desa Penyobekan, Denpasar, senin (28/02/2011). Ogoh-ogoh Gayus ini akan diarak keliling Denpasar pada malam Nyepi dan selanjutnya dibakar untuk menghilangkan sifat jahatnya.

DENPASAR, KOMPAS.com – Sosok Gayus Tambunan, terpidana kasus mafia pajak menginspirasi seorang warga Denpasar untuk menjadikannya ogoh-ogoh atau boneka raksasa sebagai simbol kejahatan yang akan diarak saat malam Nyepi, Jumat (28/2/2011) mendatang.

Komang Tanaya, warga Desa Penyobekan, Denpasar Timur ini rela merogoh kocek hingga Rp 700 ribu untuk merakit ogoh-ogoh berwajah mantan pegawai Ditjen pajak tersebut.

Ogoh-ogoh mirip Gayus ini ia namakan Kala Loba yang artinya makhluk serakah. Menurutnya, nama itu sesuai dengan apa yang telah dilakukan Gayus saat menggelapkan uang. “Kita terinspirasi dengan kejahatannya yang memperkaya diri untuk kepentingan sendiri dengan cara memakan uang rakyat,” kata Komang kepada Kompas.com di rumahnya Jalan Kapten Sujana, Denpasar, Senin (28/2/2011) siang tadi.

Biasanya ogoh-ogoh berbentuk “buthakala” atau sosok makhluk yang menyeramkan. Namun Komang lebih memilih merakit ogoh-ogoh Gayus karena ia menganggap sifatnya lebih seram dari buthakala. “Kita tidak bikin (ogoh-ogoh) buthakala yang seram-seram, tapi kita membuat Gayus karena sifatnya seperti buthakala di dunia nyata,” jelas pria berusia 39 tahun ini.

Ogoh-ogoh mirip Gayus setinggi 2 meter ini ia kerjakan bersama sejumlah murid sekolah dasar (SD) yang tinggal di sekitar rumahnya. Selain mendandani Gayus dengan kacamata dan wig khasnya ketika menonton tenis di Bali, Komang juga memasang borgol di lengan kanannya yang menandakan Gayus telah menjadi pesakitan di balik jeruji besi. Kedua tangan ogoh-ogoh Gayus pun dipasangi sejumlah uang pecahan Rp 100 ribu sebagai simbol keserakahannya.

Pada malam pengerupukan atau malam menjelang hari raya Nyepi nanti, Ogoh-ogoh Kala Loba Gayus ini akan diarak keliling kota Denpasar dan selanjutnya dibakar. “Akan diarak keliling Kodya Denpasar, setelah itu dibakar supaya sifat-sifat buruknya hilang,” harap pria penggemar motor besar ini.

Bangkai ogoh-ogoh Gayus yang telah menjadi abu selanjutnya akan dilarung ke sungai dengan maksud supaya tidak muncul Gayus-Gayus yang lain di masa mendatang.

28 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Bekasi

TEMPOinteraktif.Com – Senin, 28 Februari 2011

Johan Budi. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO Interaktif, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi periode 2009-2014, Sutriyono. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi tahun anggaran 2009.

Selain memeriksa Sutriyono, penyidik KPK juga memanggil anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi Partai Demokrat, Andi Zabidi. Seperti halnya Dutriyono, Andi juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohammad.

“Sutriyono dan Andi diperiksa untuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana APBD Bekasi,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, dalam rilisnya, Senin (28/2).

Masih terkait kasus ini, penyidik KPK juga memeriksa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Tjandra Utama Effendi. Tjandra, terdakwa dalam kasus ini, dijemput dari selnya di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur dengan mobil tahanan KPK.

Tjandra adalah bawahan Mochtar yang telah divonis 2,5 tahun penjara dalam kasus suap kepada anggota Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat. “Tjandra juga diperiksa sebagai saksi,” ujar Johan.

Cornila Desyana

28 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

PASPOR GAYUS: Lagi, 3 Pegawai Imigrasi Diperiksa

KOMPAS.com – Senin, 28 Februari 2011

DANY PERMANA/KOMPAS IMAGES epala Bagian Penerangan Umum, Kombes Pol Boy Rafli Amar, menunjukan foto satu di antara tersangka pembuat paspor palsu atas nama Sony Laksono, yang dipakai Gayus Tambunan untuk bepergian ke luar negeri, di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/1/2011). Boy menyatakan bahwa identitas yang berada dalam foto tersebut adalah Jhon Jerome, warga negara Amerika Serikat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyidik Bareskrim Polri memeriksa tiga pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi terkait kasus pemalsuan paspor atas nama Sony Laksono yang diduga dilakukan tersangka Gayus Halomoan Tambunan, mantan pegawai pajak.

M.J Barimbing, Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi, mengatakan, ia salah satu dari tiga pegawai imigrasi yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gayus. Barimbing mengatakan, ia dimintai keterangan kerugian terkait yang dialami institusinya akibat kasus itu.

“Kredibilitas paspor Indonesia dapat diragukan secara internasional karena kejadian itu. Paspor itu kan tidak dibuat di kantor Imigrasi tapi di situ (paspor) dicantumkan dibuat di kantor Imigrasi Jakarta Timur. Ini seolah-olah paspor itu benar, padahal tidak diproses dengan prosedur yang sebenarnya,” ucap dia seusai diperiksa di Bareskrim Polri, Senin (28/2/2011).

Barimbing menambahkan, dua pegawai yang ikut diperiksa, yakni dari kantor imigrasi Jaktim dan anggota dari tim investigasi internal. Pihaknya, kata dia, telah menyerahkan hasil investigasi ke penyidik. Hasil itu juga telah diserahkan ke Wakil Presiden Boediono.

Masih misterius

Barimbing mengatakan, hingga saat ini belum diketahui bagaimana paspor yang dipesan Margareta (5) bisa keluar dari kantor Imigrasi Jaktim. Tim investigasi, kata dia, telah memeriksa pihak yang bertanggungjawab atas buku paspor.

“Katanya mereka tidak tahu,” kata dia.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Boy Rafli Amar, mengatakan, penyidik masih menyelidiki bagaimana buku paspor itu keluar dari Kantor Imigrasi Jaktim.

“Kita lagi cari siapa yang bertanggungjawab,” kata Boy singkat.

28 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Wakapolri Baru: Nanan Diminta Berantas Mafia Hukum

KOMPAS.com – Senin, 28 Februari 2011

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Komjen Nanan Soekarna saat masih menjabat Kepala Divisi Humas Polri dengan pangkat Irjen.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisaris Jenderal Nanan Soekarna didesak menunjukkan kinerja profesionalnya dalam posisi baru yakni Wakil Kepala Polri. Nanan didesak segera mendorong pemberantasan mafia hukum di tubuh Polri.

“Tanpa itu, catatan hitam Nanan dalam kasus Protap akan diungkit-ungkit publik serta partai politik yang kadernya jadi korban dalam tragedi itu,” kata Neta S Pane, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (28/2/2011).

Seperti diketahui, Nanan pernah dicopot dari jabatan Kepala Polda Sumatera Utara pasca demonstrasi mendukung Provinsi Tapanuli (Protap) yang berujung tewasnya Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sumut Abdul Aziz Angkat pada Februari 2009.

Neta menilai penunjukkan Nanan sebagai Wakapolri untuk memperkuat soliditas di tubuh Polri setelah Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menempatkan Komisaris Jenderal Susno Duadji sebagai penasihat Koordinator Staf Ahli Kapolri. “Tapi agak aneh Kapolri dan Wakapolri satu angkatan (1978),” kata dia.

Seperti diberitakan, Nanan ditunjuk sebagai Wakapolri menggantikan Komisaris Jenderal Jusuf Manggabarani berdasarkan Surat Telegram Kepala Polri Nomor STR/ 159 /II/ 2011 tertanggal 28 Februari 2011. Jusuf dimutasi sebagai perwira tinggi di Mabes Polri setelah masuk masa pensiun.

Namun, hingga saat ini Polri belum menunjuk perwira tingginya untuk menganti posisi Nanan sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Rencananya, serah terima jabatan akan dilakukan di Mabes Polri, Selasa (1/3/2011) pukul 9.00.

28 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Masa Penyidikan Bakal Dibatasi 3 Bulan

TEMPOinteraktif.Com – Sabtu, 26 Februari 2011
Darmono. TEMPO/Subekti

TEMPO Interaktif , Bandung –  Masa penyidikan suatu kasus tindak pidana bakal dibatasi. Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan, rancangan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bakal mengatur penyidikan diwajibkan selesai dalam waktu tiga bulan. “Rancangan KUHAP mengarah adanya sistem itu. Yakni, penyidikan itu harus selesai 3 bulan agar penyidikan cepat tuntas,” kata Darmono di Bandung, Sabtu (26/2).

Menurut dia, rancangan perubahan itu mengarah pada pembuatan sistem dengan pembatasan waktu. Saat ini, kata Darmono, penyusunan Rancangan KUHAP itu masih dalam proses ligitasi. ”Masih ada yang kurang dalam pembahasan akademik,” kata Darmono.

Ahmad Fikri

28 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: