KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KPK Tidak Lagi Kirim Surat Panggilan ke Megawati

TEMPOinteraktif.Com – Sabtu, 26 Februari 2011

Megawati Soekarnoputri. Tempo/Arnold Simanjuntak

TEMPO Interaktif , Bandung  –  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan tidak akan melayangkan lagi surat panggilan kepada Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri. ”Megawati bukan saksi fakta, sehingga KPK tidak berkepentingan,” kata Busyro seusai menjadi pembicara di seminar yang digelar Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (UII) di Bandung, Sabtu (26/2).

KPK melayangkan surat panggilan kepada Megawati untuk diperiksa pada Senin (21/2) lalu. Namun, Megawati tidak datang. Dia menunjuk dua kadernya, Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Tjahjo Kumolo dan Ketua bidang hukum PDI-Perjuangan Trymedia Panjaitan. Permintaan pemeriksaan Megawati di KPK merupakan permintaan kedua kadernya, Max Moein dan Poltak Sitorus, yang menjadi tersangka kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda S. Gultom. Keduanya menilai, Megawati menjadi saksi yang meringankan.

Busyro mengatakan, Megawati sudah menghormati surat panggilan KPK dengan menunjuk dua kader untuk memenuhi panggilan lembaga itu awal pekan ini. Menurut dia, kehadiran dua orang yang mewakili Megawati dinilai sudah cukup. ”Jadi tidak akan dipanggil lagi. Sudah cukup,” katanya. ”KPK juga tidak akan melakukan pemeriksaan Megawati di rumahnya.”

Ahmad Fikri

26 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kapal Bantuan Mangkrak

ANTARA Jateng News – Sabtu, 26 Peb 2011

ANTARA – Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menilai pemberian tiga kapal bantuan dari pemerintah ke nelayan tidak sesuai spesifikasi sehingga kapal itu kini hanya dibiarkan terlantar. Tokoh nelayan Kabupaten Batang, Nur Untung Slamet di Batang, Jumat, mengatakan hingga kini kapal bantuan dari pemerintah senilai Rp2,8 miliar belum dioperasikan nelayan karena sejumlah peralatan kapal dinilai tidak sesuai standar.

“Nelayan belum berani mengunakan kapal bantuan itu karena jika dipaksakan melaut bisa kemungkinan akan menimbulkan masalah,” katanya.

Menurut dia sejumlah peralatan kapal yang tidak memenuhi standar tersebut, antara lain ukuran jaring penangkap ikan yang kurang panjang, jumlah lampu galaksi dan timah pemberat yang sedikit, jenis mesin, kamar mesin, serta gardan yang tak sesuai standar.

“Dengan kondisi peralatan yang tidak standar ini maka para nelayan tidak berani mengoperasikan kapal bantuan itu, apalagi kondisi cuaca di laut kini cukup berbahaya,” kata Untung yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten tersebut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang, Marjoko mengatakan Pemkab sudah menerima pengaduan dari pengurus Kelompok Usaha Bersama Seturi tentang kondisi kapal bantuan yang tidak sesuai spesifikasi itu.

Namun, katanya, karena Dislutkan tidak menguasai tentang persoalan spesifikasi kapal maka para nelayan yang tergabung dalam KB Seturi diarahkan ke Dinas Kelautan Propinsi Jateng.

“Pengaduan nelayan ini sudah kami laporkan ke Provinsi Jateng karena Pemkab Batang hanya menerima kapalnya saja sedangkan soal spesifikasi maupun peralatanya bukan menjadi kewenangan kami,” katanya.

Ia mengatakan sebanyak dua kapal bantuan kapal senilai Rp2,8 miliar itu diberikan pemerintah pada KUB Seturi dan KUB Roban Timur.

“Adapun, kedua kapal itu dikerjakan oleh galangan kapal PT Satria Laksana Bahari di Batang. Kedua unit kapal yang berukuran 48 gross ton (GT) itu diserahkan langsung oleh Gubernur Jateng Bibit Waluyo pada 31 Januari 2011,” katanya. (x)

26 Februari 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Menyoal Pembuktian Terbalik

KOMPAS.com- Sabtu, 26 Februari 2011

TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA Gayus Tambunan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana soal pembuktian terbalik terhadap pihak-pihak yang diduga menggerogoti uang negara  kembali mengemuka. Kali ini, pembuktian terbalik seperti diatur dalam UU Nomor 25/2003 Tentang Pencucian Uang atau UU terbaru Nomor 8/2010 akan diterapkan pada kasus mafia pajak, Gayus Halomoan Tambunan.

Pakar hukum pencucian uang Universitas Tri Sakti, Yenti Garnasih, mengatakan proses pembuktian terbalik akan mempermudah kerja aparat hukum (polisi, jaksa, maupun hakim) dalam merampas harta para koruptor. Menurut Yenti, kendala selama ini dalam perkara-perkara kasus korupsi adalah polisi maupun jaksa kesulitan mencari alat bukti untuk membuktikan adanya korupsi saat proses di persidangan. Akhirnya, harta yang diduga hasil tindak pidana tak dapat dirampas untuk negara. “Kalau jaksa dan polisi kita bagus, pembuktian terbalik tidak perlu,” ucap Yenti ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/2/2011).

Dikatakan Yenti, pada kasus Gayus dapat diterapkan proses pembuktian terbalik untuk merampas harta Gayus. Pasalnya, Gayus tidak mungkin memiliki harta hingga Rp 100 miliar secara legal jika melihat profilnya sebagai pegawai negeri sipil golongan IIIa. “Kita, kan pasti heran dia punya uang sebanyak itu,” kata dia.

Selain itu, tambah Yenti, penyidik Bareskrim Polri sudah mendapat tindak pidana awal terkait harta fantastis Gayus yang tersimpan di rekening maupun safety box yakni gratifikasi. “Karena pencucian yang itu mutlak harus ada tindak pidana awalnya. Tidak bisa tersangka langsung diterapkan pembuktian terbalik,” ujar dia.

Bagaimana proses pembuktian terbalik itu? Pembuktian terbalik pertama kali diterapkan dalam kasus Bahasyim Assifie, mantan pejabat pajak dan Bappenas. Awalnya, PPATK mencurigai transaksi keuangan di rekening istri dan dua putri Bahasyim sejak tahun 2004 hingga 2010 yang mencapai Rp 932 miliar. Total saldo di seluruh rekening saat diblokir sekitar Rp 65 miliar.

Penyidik lalu meminta keterangan yang bersangkutan dari mana asal hartanya. Namun, dia tak mampu menjelaskan. Dari harta Rp 64 miliar, penyidik hanya mampu membuktikan korupsi senilai Rp 1 miliar (suap dari Kartini Mulyadi). Sisanya, penyidik menjerat dengan pasal pencucian uang.

Di pengadilan, hakim meminta Bahasyim membuktikan keabsahan hartanya yang dia sebut hasil berbagai usaha. Bahasyim lalu menunjukkan dokumen-dokumen yang dia klaim sebagai bukti usaha. Namun, dalam vonis, majelis hakim tak mengakui seluruh bukti itu lantaran tak sah menurut hukum.

Akhirnya, hakim memvonis Bahasyim penjara selama 10 tahun ditambah denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Tak hanya itu, harta senilai Rp 60,9 miliar ditambah 681.147 dollar AS dirampas untuk negara karena terbukti hasil tindak pidana.

Penyuap melenggang bebas

Pembuktian terbalik bukan tanpa kekurangan. Penerapan langkah itu membuat para penyuap tak tersentuh hukum. Semua “dosa” dijeratkan ke pemilik harta. Seperti kasus Bahasyim, tak jelas siapa saja yang menggelontorkan dana. Bahasyim menjadi terdakwa tunggal.

Firdaus Ilyas, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), mendesak agar para penegak hukum tetap memprioritaskan mencari alat bukti untuk menjerat para penyuap. “Pembuktian terbalik ini senjata terakhir untuk mengembalikan aset negara. Tapi untuk komitmen pemberantasan korupsi langkah ini tidak tepat,” ucap dia.

Subintoro, Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK mengemukakan hal senada. “Harapan masyarakat para penyuap terjangkau hukum. Tapi setidaknya sistem pembuktian terbalik ini sebagai early warning system agar semua aparat negara tidak berperilaku koruptif. Mereka akan hati-hati karena nanti hartanya harus dibuktikan dari mana,” kata dia.

26 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Oentarto Keluar Penjara Minggu Besok

TEMPOinteraktif.Com – Sabtu, 26 Februari 2011

TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO Interaktif, Jakarta – Oentarto Sindung Mawardi, terdakwa kasus mobil pemadam kebakaran, akan keluar penjara karena bebas bersyarat pada Minggu (27/2) besok. ”Surat bebas bersyarat sudah ada. Pelaksanaannya Minggu besok,” ujar Oentarto kepada Tempo, Sabtu (26/2).

Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri ini bebas bersyarat setelah menjalani hukuman dan dikurangi remisi. Oentarto divonis tiga tahun penjara karena mengirim radiogram yang meminta pemerintah daerah membeli branwir (mobil pemadam kebakaran) yang tipenya hanya bisa disediakan oleh Hengki Samuel Daud, Direktur PT Istana Sarana Raya selaku rekanan Departemen Dalam Negeri.

Oentarto mengatakan bersyukur dengan pembebasan bersyarat dirinya. Dia mengatakan belum tahu kegiatan yang akan dilakukan selepas keluar penjara. ”Besok saja ya ceritanya. Tapi saya bersyukur dengan bebas bersyarat ini,” ujarnya.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Oentarto tiga tahun penjara. Pengadilan menilai Oentarto melanggar Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Dia dinilai melanggar pasal 3 terkait penyalahgunaan wewenang yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta pasal 11 tentang menerima suap.

Dalam persidangan, terungkap bahwa Oentarto membuat radiogram bernomor 027/1496/OTDA bertanggal 12 Desember 2002. Radiogram itu meminta pemerintah daerah membeli branwir tipe V 80 ASM berkapasitas tangki 4000 liter dan berkapasitas semprot 2.050 liter per menit. Radiogram itu tidak menyebut merek tapi spesifikasi itu hanya dimiliki mobil pemadam yang didistribusikan perusahaan Hengki, yakni PT Istana Sarana Raya.

Menurut majelis, radiogram ditandatangani atas nama Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, dan Oentarto pun telah meminta ijin kepada bekas atasannya itu. Radiogram itu kemudian digunakan Hengki sebagai rekomendasi dalam penawaran yang diajukannya ke pemerintah daerah. Sebanyak 22 pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi membeli mobil pemadam tanpa tender karena menganggap radiogram itu ialah perintah dari pemerintah pusat. Akibatnya Hengki diuntungkan, sementara negara merugi Rp 65,27 miliar.

Kasus ini juga melibatkan bekas Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Hari sebagai tersangka.

SUKMA LOPPIES

26 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

PSSI Tinggal Tunggu Sanksi FIFA

KOMPAS.com – Jumat, 25 Februari 2011

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES

Komunitas Suporter Indonesia Bersatu berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat (25/2/2011). Mereka mengaku prihatin dengan aksi penolakan terhadap Ketua Umum PSSI Nurdin Halid. Menurut mereka, PSSI harus terus didukung untuk memajukan persepakbolaan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Hinca Pandjaitan berucap bahwa FIFA akan segera menghukum PSSI karena Pemerintah Indonesia dinilai campur tangan dalam pesepakbolaan Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Hukum tentang Lex Sportiva Kedaulatan Negara versus Kedaulatan FIFA di Jakarta, Jumat (25/2/2011). “Indonesia tinggal menunggu hitungan detik untuk di-suspend,” katanya.

Menurut Hinca, pemerintah telah mengintervensi urusan pesepakbolaan dengan campur tangan dalam proses pemilihan ketua PSSI. Seperti yang dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. “Karena memaksa komite banding untuk mengubah keputusan dengan mengubah Undang-Undang Olahraga,” kata Hinca.

Dia melanjutkan, jika FIFA menjatuhkan sanksi, PSSI tidak memiliki hak suara di kongres FIFA, AFC, dan tidak berhak mengirimkan tim untuk mengikuti kompetisi sepak bola yang diselenggarakan FIFA. “Tidak boleh melakukan pertandingan persahabatan di dalam dan di luar,” ujarnya.

“Yang paling parah, peringkatnya langsung turun ke nomor urut paling bawah. Dari 208 langsung dan nilainya langsung 0,” tegasnya.

Sanksi FIFA terhadap PSSI tersebut, menurut Hinca, tidak dapat ditentukan batas waktunya. FIFA tidak akan mencabut sanksinya sebelum pemerintah meminta maaf.

“Sepanjang negara tidak campur tangan lagi, baru sanksi dicabut,” tandasnya.

Seperti diberitakan, Menpora Andi Mallarangeng memperingatkan PSSI untuk mengoreksi hasil verifikasi pemilihan Ketua Umum PSSI yang dinilai menjegal George Toisutta dan Arifin Panigoro dari bursa ketua PSSI. Jika PSSI masih “bandel”, pemerintah mengancam akan memberi sanksi bagi PSSI sesuai undang-undang.

26 Februari 2011 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Tersangka Korupsi Beras Murah Batal Ditahan

KORAN TEMPO – Sabtu, 26 Februari 2011

BULUKUMBA — Kejaksaan Negeri Bulukumba kemarin gagal menahan Muhammad Badri, Sekretaris Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, karena dinyatakan sakit. Badri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran beras untuk rakyat miskin yang merugikan negara sekitar Rp 45 juta.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bulukumba Ruslan Muin menegaskan, pihaknya akan menjemput paksa tersangka jika terus menghindar. “Kami akan memberi waktu paling lama dua hari dan jika tidak ada informasi, akan dieksekusi paksa,” katanya.

Rencananya, kata dia, berkas perkara Badri akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Bulukumba Senin mendatang. Penyerahan itu bersamaan dengan berkas kasus sangkaan korupsi PNPM Mandiri yang tersangkanya sudah ditahan Rabu lalu.

Kabar sakitnya Badri disampaikan oleh kuasa hukumnya, Baharuddin. Ruslan mengakui penundaan penahanan Badri akan menghambat persidangan. Badri ditetapkan sebagai tersangka karena telah menjual beras seharga Rp 25 ribu per 15 kilogram kepada masyarakat yang masuk dalam daftar rakyat miskin di Desa Bonto Bangun. Padahal harga yang sudah dipatok Rp 24 ribu per keluarga.

Ruslan mengungkapkan tersangka telah menjual beras kepada 57 keluarga miskin sejak Januari hingga Desember 2009. Sampai sekarang, tersangka belum mengembalikan kerugian negara akibat ulahnya itu. JASMAN

26 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KP2KKN Desak KPK Supervisi Kasus JLS

ANTARA Jateng News – Jumat, 25 Peb 2011

ANTARA – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga (JLS).

“Desakan ini karena proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Tengah berjalan lambat dan hingga sekarang tidak ada perkembangan yang berarti,” kata Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, di Semarang, Jumat.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menyampaikan laporan baik secara lisan maupun tertulis kepada KPK terkait penyidikan kasus JLS.

Jika penanganan kasus JLS tidak segera diambilalih KPK, katanya, dikhawatirkan kasus yang diduga melibatkan sejumlah pejabat di Pemerintah Kota Salatiga tersebut akan sama dengan kasus dugaan korupsi lainnya yang tidak ada kejelasan saat ditangani Polda Jateng.

Ia mengatakan, indikasi adanya intervensi politik dalam kasus JLS cukup jelas, di antaranya permintaan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng oleh pejabat di lingkungan Pemkot Salatiga.

“Yang berhak meminta hasil audit investigasi hanya penyidik, sehingga kalau ada pejabat yang juga melakukan hal sama itu perlu dipertanyakan dan menunjukkan adanya intervensi politik dalam kasus JLS,” ujarnya.

Pada awal 2011, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Edward Aritonang, menyatakan akan segera menetapkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga berinisial S sebagai tersangka kasus JLS.

Namun hingga saat ini hal tersebut tidak ada perkembangannya.

Polda Jateng telah menaikkan status penanganan kasus JLS dari penyelidikan ke penyidikan pada 10 Desember 2010 karena berdasarkan hasil penyelidikan intensif ditemukan indikasi tindak pidana korupsi yang cukup kuat.

Saat ini proses pengumpulan alat bukti pendukung yang dilakukan pihaknya dalam kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp12,23 miliar itu sudah selesai dan akan terus didalami.

Terkait penanganan kasus JLS, penyidik telah memeriksa empat pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Salatiga yang bertindak sebagai panitia lelang proyek yakni Mustain, Ardiyantara, Susanto Adi, dan Sulistyaningsih.

Polda Jateng juga telah mendalami mekanisme proses tender proyek pembangunan JLS dan menggelar ekspose internal dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah.

Penanganan kasus dugaan korupsi pada proyek JLS awalnya dilakukan jajaran Kepolisian Resor Salatiga, namun dengan berbagai pertimbangan tertentu akhirnya diambil alih Polda Jateng hingga sekarang.

Sebelumnya, berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah atas permintaan Polda Jateng diketahui terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp12,23 miliar pada proyek pembangunan JLS di Kota Salatiga.

Dugaan penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut terjadi dalam kegiatan proyek pembangunan JLS tahun anggaran 2008 pada paket STA 1+800-STA 8+350 sepanjang 6,5 kilometer.

Pada proyek yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Salatiga dengan anggaran sebesar Rp49,21 miliar itu, BPKP menemukan penyimpangan pada keputusan yang dibuat pejabat pembuat komitmen yang memutuskan pemenang lelang.

Pemenang lelang bukan peserta tender yang menawar dengan harga terendah yakni Rp42 miliar, namun justru yang menawarkan nilai proyek sebesar Rp47,23 miliar dan hal itu juga berdasarkan disposisi pejabat tertentu.

Dalam melaksanakan pekerjaan, rekanan yang ditunjuk sebagai pemenang tidak memperlihatkan metode kerja dan uraian teknis analisa harga satuan sesuai yang ditawarkan sebelumnya.

Terkait hal tersebut, ada ketidaksesuaian antara metode kerja dan fisik bangunan, serta harga satuan pekerjaan baru yang dinilai terlalu mahal. *

26 Februari 2011 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA, SALATIGA | Tinggalkan komentar

REKENING GANDA PEJABAT WAJO: Jaksa Belum Temukan Penyimpangan

KORAN TEMPO – Sabtu, 26 Februari 2011

MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan-Barat menyatakan belum menemukan unsur kerugian negara dalam kasus kepemilikan rekening ganda Ernawati Aras. Meski demikian, Kejaksaan masih melakukan penelitian melalui dokumen transaksi yang disita dari Bendahara Sekretariat Daerah Wajo itu. “Penyidikan hampir rampung. Tapi belum ada temuan dugaan penyimpangan anggaran,” kata Asisten Pidana Khusus Amirullah di kantornya kemarin.

Terkuaknya rekening ganda Ernawati berkat temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Amirullah mengatakan sedikitnya transaksi pada rekening pribadi bendahara itu mencapai Rp 5 miliar sepanjang 2008-2010. Dalam penyelidikan, pembukaan rekening pribadi tersebut untuk kepentingan efektivitas pencairan anggaran.

Amirullah menjelaskan, secara administratif, tindakan Ernawati membuka rekening pribadi dalam pengelolaan uang daerah telah melanggar. Ernawati dituding melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 15 ayat 4 menyebutkan bahwa bendahara pengeluaran tidak boleh memiliki rekening pribadi dalam pengelolaan keuangan. “Tapi tugas kami hanya menyelidiki ada-tidaknya penyimpangan. Terkait pelanggaran aturan, itu urusan internal pemerintah Wajo,” ujar dia.

Untuk menelusuri penggunaan anggaran itu, Amirullah melanjutkan, penyidik telah memeriksa pihak yang diduga menerima kucuran dana tersebut. Penyidik mengambil sampel kegiatan yang anggarannya dialokasikan melalui rekening pribadi bendahara. “Tidak menutup kemungkinan ada kegiatan fiktif terkait pencairan dana itu,” ujar dia.

Kepala Seksi Penyidikan Muhammad Ahsan mengatakan, selama penyelidikan, Kejaksaan telah memeriksa beberapa saksi, di antaranya Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Andi Witman Hamzah; anggota staf Bendahara Pengeluaran Daerah, Syamsuddin; serta Kepala Seksi Pemasaran Bank Sulsel Cabang Sengkang Andi Darlina. Kejaksaan juga memeriksa penerima anggaran, yakni dua camat dan dua lurah. “Hasil pemeriksaan ini masih terus ditelaah,” ujar Ahsan. ABDUL RAHMAN

26 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kepala SMA 3 Takalar Didesak Mundur

KORAN TEMPO – Sabtu, 26 Februari 2011
“Kalau terbukti korupsi, bukan hanya dicopot, tapi juga harus dipenjara.”

TAKALAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Takalar meminta bupati merespons tuntutan siswa Sekolah Menengah Atas 3 Takalar. Menurut Wakil Ketua Dewan Takalar Hasbullah Rahman Napsa, Bupati Ibrahim Rewa tidak boleh menutup mata terhadap tuntutan siswa yang meminta kepala sekolahnya dicopot dari jabatannya. “Bupati harus mengambil langkah tegas,” kata Hasbullah saat dihubungi kemarin.

Hasbullah mengatakan Bupati harus menonaktifkan Kepala SMA 3 Takalar Amir Hamri sampai proses hukumnya selesai, sehingga siswa dapat kembali belajar seperti biasa, khususnya murid kelas III, yang bakal menghadapi ujian nasional. “Jangan rugikan siswa dua kali. Kasihan mereka.”

Sejumlah siswa SMA 3 Takalar berdemo pada Senin lalu. Mereka menuding Amir menyelewengkan dana kegiatan Organisasi Siswa Intra-Sekolah (OSIS). Terbongkarnya dugaan penyelewengan itu setelah siswa mengajukan proposal kegiatan dengan menggunakan dana OSIS. Tapi dana yang dicairkan tidak cukup. Padahal dana kas OSIS cukup besar.

Setelah ditelusuri, Amir menggunakan dana itu untuk kegiatan lain yang sudah ada anggarannya sendiri. “Kenapa dana OSIS yang digunakan?” kata Yanita Andini Asyahida, Ketua OSIS SMA 3 Takalar. Kasus ini sudah ditangani Kepolisian Resor Takalar.

Anggota Komisi Pendidikan Dewan Takalar, Indar Jaya, menambahkan akan mengirim rekomendasi kepada Bupati untuk memeriksa Amir secara internal. Selain itu, Dewan merekomendasikan adanya audit laporan penggunaan keuangan sekolah, seperti dana OSIS, Pramuka, dan komite sekolah oleh Inspektorat. “Hingga pekan ketiga bulan ini, siswa SMA 3 tidak mau belajar karena tuntutan mereka tidak direspons. Bupati terkesan tidak peduli dengan nasib siswa tersebut,” kata Indar.

Adapun Ibrahim sudah memerintahkan Inspektorat memeriksa Amir. Juru bicara Pemerintah Kabupaten Takalar, Muhammad Syahrir, mengatakan penonaktifan kepala sekolah itu bisa dilakukan setelah ada hasil pemeriksaan. “Kalau terbukti korupsi, bukan hanya dicopot, tapi juga harus dipenjara,” kata Syahrir.

Sementara itu, Amir menolak dinonaktifkan. Alasannya, proses hukum masih berjalan dan belum ada kesimpulan. Dia menegaskan, penggunaan dana sekolah, seperti dana komite, OSIS, dan Pramuka, sesuai dengan program yang ada. Meski begitu, Amir mengakui sebagian dana OSIS dipinjam untuk membayar majalah pendidikan, spanduk, dan kaca kantin kejujuran. “Saya akan ganti dana itu,” kata Amir. Dia menolak mengambil tindakan terhadap siswa yang tidak mau masuk kelas. Amir menilai para siswa yang tidak mau masuk ke kelas hanyalah sebagian kecil. “Yang demo itu kan hanya sebagian kecil.” SAHRUL

26 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kepala Keuangan Provinsi Diperiksa pada Selasa Depan

KORAN TEMPO – Sabtu, 26 Februari 2011
Yushar diperiksa sebagai saksi terkait dengan prosedur disposisi kelayakan penerima dana batuan sosial.

MAKASSAR — Penyelidikan dana bantuan sosial kembali bergulir awal pekan depan. Kali ini, penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan-Barat memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulawesi Selatan Yushar Huduri.

“Suratnya dilayangkan hari ini. Dijadwalkan pemeriksaan Selasa depan,” ujar Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan Samsul Kasim kemarin.

Samsul mengatakan pemeriksaan Yushar sudah saatnya dilakukan. Sebab, pencairan anggaran bagi penerima bantuan sosial diduga atas disposisi pejabat yang bersangkutan. Hal itu diketahui berdasarkan keterangan beberapa saksi yang sebelumnya memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan.

Bendahara pengeluaran, menurut Samsul, menyetujui dilakukannya pencairan anggaran setelah pihaknya menerima disposisi dari pimpinannya. “Bendahara hanya menjalankan tugas sesuai petunjuk,” ujar Samsul. Disposisi tersebut ditemukan dalam dokumen proposal dan kuitansi penerimaan bantuan. Penyidik menyita proposal dan kuitansi itu dari Bendahara Pengeluaran Anwar Beddu.

Yushar diperiksa sebagai saksi terkait dengan prosedur disposisi kelayakan penerima dana batuan sosial. Penyidik telah mempersiapkan materi pertanyaan untuk mengungkap bentuk selektif lembaga tersebut.

Perihal rencana pemanggilan tersebut, Yushar tidak dapat dimintai konfirmasi. Saat dihubungi, telepon selulernya tidak diangkat. Pesan pendek yang dilayangkan Tempo juga tidak dibalas.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar Abdul Muttalib mendukung sepenuhnya pemeriksaan Yushar. Menurut dia, penyidik lebih leluasa mengorek keterangan jika mulai menyentuh jajaran pejabat yang terkait dengan dana bantuan sosial. “Langkah penyidik yang menyisir pemeriksaan dari bawah sangat bagus. Namun jangan kemudian sekadar memeriksa tanpa mengusut tuntas kasus itu,” ujar Muttalib.

Ia berharap Yushar bisa membeberkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencairan dana bantuan sosial itu. Alasannya, sebelum proposal tersebut tiba di bagian keuangan, terlebih dulu melewati bagian lain. “Nah inilah yang harus diungkap Kejaksaan. Yushar juga harus berani menyebut pihak yang merekomendasi penerima bantuan itu,” kata direktur LBH dua periode ini.

Keterangan Yushar dibutuhkan untuk menjelaskan dana bantuan sosial 2008 yang merugikan negara senilai Rp 8,8 miliar. Beberapa waktu lalu, penyidik masih berfokus pada hasil pemeriksaan beberapa saksi. Salah satunya melengkapi berkas keterangan anggota legislatif penerima bantuan, Mujiburrahman, yang diperiksa pekan lalu.

Selasa lalu, penyidik juga memeriksa kembali Bendahara Pengeluaran Kas Sulawesi Selatan Anwar Beddu kemarin. Anwar diperiksa untuk melengkapi keterangan pada pemeriksaan sebelumnya. Selain itu, penyidik menyita 32 proposal penerima bantuan. Proposal tersebut termasuk dalam 202 lembaga penerima yang belum disetor. ABDUL RAHMAN

26 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: