KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pembuktian Terbalik Terobosan Tepat

Kasus Gayus Tambunan
KOMPAS.com – Jumat, 25 Februari 2011
KOMPAS/ALIF ICHWAN Gayus H Tambunan, mantan pegawai pajak yang diduga terlibat kasus mafia pajak, seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (2/2/2011). KPK terus mencari asal kepemilikan harta Gayus yang mencapai Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar yang diduga hasil gratifikasi dari 151 perusahaan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembuktian terbalik merupakan terobosan tepat untuk membongkar persekongkolan pajak dalam kasus Gayus Tambunan. Selama ini, Gayus terkesan tutup mulut mengenai perusahaan-perusahaan yang menyuap dirinya. Dengan pembuktian terbalik, Gayus harus buka mulut.

“Dengan sistem pembuktian terbalik, dia tidak bisa lagi tutup mulut,” kata pegiat antikorupsi dari Transparansi Internasional Indonesia, Teten Masduki, ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (25/2/2011).

Ia mengatakan, penerapan pembuktian terbalik diharapkan tak hanya dapat mengungkap aliran dana milik terpidana kasus korupsi pajak Gayus Tambunan, tetapi juga penyuapnya.

“Persekongkolan Gayus, pengacara, dan perusahaan pemberi suap untuk tutup mulut itu harus dihadapkan dengan sistem pembuktian terbalik,” kata Teten.

Ia mengatakan, saat ini yang dibutuhkan adalah keberanian jaksa penuntut umum dan hakim untuk menerapkan sistem pembuktian ini. Tak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak menerapkan sistem pembuktian terbalik. Terlebih sudah ada preseden kasus Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bahasyim Assifie.

Pada Kamis (24/2/2011), Wakil Presiden Boediono memerintahkan penegak hukum menerapkan pembuktian terbalik dalam mengungkap kasus korupsi pajak Gayus senilai Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar. Metode pembuktian terbalik, kata Boediono, efektif dapat mengungkap kasus mafia pajak.

Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Mekanisme ini sudah diterapkan dalam sidang terhadap mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bahasyim Assifie, awal bulan ini. Bahsyim tidak bisa membuktikan asal uang Rp 66 miliar sehingga disita negara. Bahasym juga divonis 10 tahun penjara.

25 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Berantas Korupsi, Ya Pembuktian Terbalik

Hukum
KOMPAS.com – Jumat, 25 Februari 2011
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN Bambang Soesatyo

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, mendukung mekanisme pembuktian terbalik dalam kasus-kasus korupsi. Ia yakin mekanisme ini bisa mencegah perilaku koruptif.

“Kalau mau berantas korupsi, harus mulai dari situ (pembuktian terbalik), buat seseorang pejabat negara jadi takut,” katanya di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (25/2/2011).

Bambang ditanya pendapatnya terkait dengan instruksi Wakil Presiden Boediono yang meminta pembuktian terbalik diterapkan dalam perkara terpidana tujuh tahun penjara dalam kasus korupsi pajak, Gayus HP Tambunan.

Bambang sepakat semua pejabat negara, Presiden, anggota DPR, hingga pegawai negeri sipil biasa harus mampu membuktikan asal harta kekayaannya demi mencegah perilaku koruptif pada masa depan.

“Apakah itu (pembuktian terbalik) dimungkinkan? Iya, kalau negara sudah beri gaji yang layak. Namun keadaanya, kan, ada tentara bergaji Rp 5 juta padahal jenderal bintang tiga. Padahal untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, dia banyak kebutuhan. Apa gajinya cukup? Ini dilematis,” katanya.

“Akan tetapi, kalau kita siap menghadapi, bisa saja,” katanya kemudian.

Seperti diberitakan pada Kamis (24/2/2011), Wakil Presiden Boediono memerintahkan penegak hukum menerapkan pembuktian terbalik dalam mengungkap kasus korupsi pajak Gayus senilai Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar. Metode pembuktian terbalik, kata Boediono, efektif dapat mengungkap kasus mafia pajak.

Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Mekanisme ini sudah diterapkan dalam sidang terhadap mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bahasyim Assifie, awal bulan ini. Bahsyim tidak bisa membuktikan asal uang Rp 66 miliar sehingga disita negara. Bahasyim juga divonis 10 tahun penjara.

25 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mafia Pajak Gayus Bantah Punya Aset di 4 Negara

KOMPAS.com – Jumat, 25 Februari 2011

TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN Terpidana mafia Pajak, Gayus Halomoan Tambunan, usai diperiksa oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (11/2/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka Gayus Halomoan Tambunan, mantan pegawai pajak Departemen Keuangan, membantah memiliki harta di empat negara. Menurut Gayus, ia pergi ke empat negara bukan untuk mengamankan aset.

“Sama sekali enggak benar. Aset di empat negara enggak ada. Empat negara itu sebenarnya cuma jalan-jalan saja,” ucap Gayus di Bareskrim Polri, Jumat (25/2/2011).

Gayus hadir di Mabes Polri untuk dikonfrontasi dengan istrinya, Milana Anggraeni, serta dengan Agung dan Ari terkait kasus dugaan pemalsuan paspor.

Gayus juga membantah memiliki pom bensin seperti yang dikatakan Yunus Husein, Ketua PPATK. Gayus mengaku tak tahu mengapa isu ia memiliki aset di empat negara mencuat. “Motifnya apa saya juga enggak paham,” ucap dia.

Jadi harta Anda cuma Rp 74 miliar dan Rp 28 miliar? “Iya, itu sudah semua. Polisi juga sudah bongkar (safety box),” jawab pria yang mengenakan batik cokelat itu.

Seperti diberitakan, pemerintah tengah mengusut dugaan adanya harta Gayus di luar negeri melalui kerjasama mutual legal assistance (MLA). Kerja sama itu akan dimulai pekan depan.

Dugaan Gayus memiliki aset di luar negeri muncul setelah pelesiran Gayus ketika masih ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, terbongkar. Gayus diketahui pelesiran bersama istrinya ke Makau, Singapura, dan Malaysia. Menurut Yunus, ada satu negara lain yang diduga tersimpan aset Gayus, yakni Amerika Serikat.

25 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bos MNC Diperiksa KPK

SUARA MERDEKA CyberNews – Jum’at, 25 Februari 2011

Jakarta, CyberNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini rencananya memeriksa salah satu Bos Media Nusantara Citra (MNC) Bambang Rudijanto Tanoesoedebjo.

Bambang yang juga petinggi Bhakti Investama diperiksa dalam kapasitasnya sebagai petinggi PT Prasasti Mitra dalam kasus pengadaan alat kesehatan untuk penanganan flu burung.

”Bambang Rudijanto diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan flu burung,” ujar Kepala Biro Humas KPK Johan Budi SP, Jumat (25/2).

Menurut informasi yang dihimpun, Bambang Rudijanto diperiksa untuk tersangka Ratna Dewi Umar, yang juga mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Kementerian Kesehatan. Ratna sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Mei tahun lalu.

Ratna ditetapkan dalam posisinya selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan alat kesehatan dan perbekalan.

( Mahendra Bungalan / CN16 / JBSM )

25 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KORUPSI: Aktor Herman Felani Jadi Tersangka

SUARA MERDEKA CyberNews – Jum’at, 25 Februari 2011

Jakarta, CyberNews. Herman Felani, artor tenar pada era 1980-an ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Herman menjadi tersangka dalam kasus korupsi pada pengadaan filler iklan layanan masyarakat di Pemda DKI.

Kepala Biro Humas KPK Johan Budi SP mengatakan, penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Kepala Biro Hukum DKI, Jornal Effendi Siahaan. ”Dari pengembangan perkara tervonis JES, KPK menetapkan pemilik perusahaan periklanan rekanan Pemda DKI, HF sebagai tersangka. Sudah ada dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan,” kata Johan.

Dia menjelaskan, Herman dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam upaya meloloskan proyek iklan yang didanai APBD DKI tahun 2006-2007, Herman diduga memberi sejumlah uang ke pejabat pemda DKI.

Seperti diketahui, dalam dakwaan terhadap Jornal disebutkan, terdakwa Jornal bersama Herman sama melakukan perbuatan melawan hukum.

Keterlibatan Herman Felani dalam kasus itu terkait dimenangkannya PT Raditya Putra Bahtera dan PT Sandi Perkasa sebagai rekanan Pemda DKI dalam pembuatan filler iklan tahun 2006 dan 2007. Pada 2006, Herman Felani melalui PT Raditya Putra Bahtera mengantongi kontrak pengadaan filler senilai Rp 1,86 miliar yang dibiayai ABT tahun 2006.

Namun JPU menduga proses lelang hanya rekayasa semata dan ada aliran uang sebesar Rp 387 juta dari PT Raditya Putra Bahtera ke Jornal. Sementara untuk tahun 2007, PT Sandi Perkasa mengantongi kontrak pembuatan filler senilai Rp 2,23 miliar dari Biro Hukum DKI. Setelah uang proyek dibayarkan, perusahaan milik Herman Felani itu memberi kompensasi uang Rp 569 juta ke Journal.

( Mahendra Bungalan / CN16 / JBSM )

25 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Rudi Tanoesoedibjo

TEMPOinteraktif.Com – Jum’at, 25 Februari 2011
TEMPO/ Arie Basuki

TEMPO Interaktif, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksan Bambang Rudijanto Tanoesoedibyo, Direktur Utama PT Media Nusantara Citra. Rudi diperiksa sebagai saksi kasus pengadaan alat kesehatan flu burung 2006 silam.

Pemanggilan Bambang terkait posisinya sebagai Direktur dan Komisaris PT Prasasti Mitra yang merupakan rekanan pengadaan alat kesehatan flu burung. “Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo rencananya akan dimintai keterangan sebagai saksi,” ujar juru bicara KPK, Johan Budi SP, Jumat (25/2).

Dalam kasus itu, penyidik KPK telah menetapkan mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar, Departemen Kesehatan, Ratna Dewi Umar sebagai tersangka pada Mei 2010 lalu. Dia menjadi tersangka sebagai kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan alat kesehatan dan perbekalan.”Bambang jadi saksi dari pihak swasta dengan tersangka RDU,” ujar Johan.

Ratna dijerat penyidik KPK melanggar pasal 2 ayat 1 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain Bambang, penyidik juga akan memeriksa jaksa Dwi Seno Wijanarko dan Walikota Bekasi, Mochtar Mohamad. Dwi Seno diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan pegawai Bank BRI Cabang Ciputan, Tangerang, Banten dan Mochtar diperiksa dalam kasus dugaan penyelewengan APBD Bekasi tahun 2010.

CORNILA DESYANA

25 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Sepanjang 2010, Semarang Kota Terkorup Di Jateng

KORUPTOR INDONESIA.COM – Kamis, 24 Februari 2011

Semarang-KIC: Sepanjang tahun 2010, kota Semarang tercatat berada di rangking pertama paling banyak kasus korupsinya di Jawa Tengah. Sebanyak 11 kasus dari 74 kasus korupsi yang terjadi di Jawa Tengah selama tahun 2010 terjadi di Semarang.

“Dari sisi kwantitas, Semarang menempati rangking pertama. Kasus korupsi ditemukan di semua kabupaten / kota di Jawa Tengah,” ungkap sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto kepada KIC Kamis (24/2).

Total kerugian negara, kata eko, di Jawa Tengah mencapai 192,8 miliar. Dari data yang ada jumlah kasus korupsi terbanyak setelah Kota Semarang adalah Temanggung sembilan kasus, Kendal delapan kasus, dan Kota Solo, Kota Tegal, Wonosobo serta Batang masing-masing tujuh kasus.

Dari data yang dirilis KP2KKN Jateng, disebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi, terbesar berada di Cilacap dengan kerugian mencapai Rp31,487 miliar, kemudian Karanganyar Rp22,724 miliar dan Salatiga Rp19,943 miliar.

Menurut Eko, sektor tertinggi kasus korupsi terdapat di anggaran daerah ada 43 kasus, disusul penyediaan infrastruktur 40 kasus, bantuan sosial 39 kasus, pendidikan 16 kasus dan perbankan 13 kasus.

“Tingginya kasus korupsi di anggaran daerah seharusnya tidak terjadi. Karena seharusnya untuk kesejahteraan rakyat namun dikorupsi sehingga membuat rakyat menderita,” paparnya. (nur)

25 Februari 2011 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

KODE ETIK: Antara Gratifikasi dan Tempat Pelacuran

KOMPAS.com – Jumat, 25 Februari 2011

KRISTIANTO PURNOMO/KOMPAS IMAGES Gedung DPR

KOMPAS.com — Masih ingat kepergian anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat ke Yunani, Oktober 2010? Berita studi banding wakil rakyat itu sempat menjadi topik pembicaraan hangat di media massa dan media sosial.

Studi banding anggota Badan Kehormatan (BK) itu semakin ramai dibicarakan setelah ada kabar mereka mampir ke Turki. Pembicaraan semakin liar lantaran ada kabar wakil rakyat tersebut juga meminta suguhan tari perut. Hujatan, makian, dan ekspresi kemarahan rakyat pun berseliweran di jejaring sosial.

Bukan hanya itu, sejumlah aktivis juga berunjuk rasa, memperagakan tarian perut di depan gerbang kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Empat pria menari-nari, mengenakan pakaian rumbai-rumbai dengan bagian perut dan dada terbuka.

Para anggota BK membantah telah meminta suguhan tari perut. Delapan anggota BK terbang ke Yunani untuk belajar etika. Mempelajari peraturan kode etik dan tata beracara parlemen Yunani.

Empat bulan berlalu BK berhasil menyusun rancangan peraturan kode etik DPR yang baru. Ada satu pasal baru yang sebelumnya tak diatur dalam peraturan kode etik lama (dibuat tahun 2004), ditambahkan dalam rancangan kode etik baru.

Pasal baru itu mengatur larangan bagi DPR memasuki tempat-tempat yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat. Dalam Pasal 3 Ayat (6) rancangan peraturan kode etik, tempat tak pantas itu seperti kompleks pelacuran dan perjudian. Anggota DPR tidak diperkenankan memasuki tempat-tempat tak pantas jika menjalankan tugas kedewanan.

”Kalau ke tempat pelacuran, ya harus dilarang keras!” ujar Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja’far. Menurut Marwan, larangan itu harus masuk dalam peraturan kode etik agar anggota DPR mau menjaga citra serta martabatnya.

Namun, sayangnya, beberapa pasal yang mengatur soal etika publik justru dipangkas. Salah satunya pasal larangan menerima gratifikasi. Dalam peraturan kode etik lama, ada dua pasal yang mengatur larangan menerima gratifikasi.

Pasal 11, misalnya, melarang anggota DPR menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 Ayat (2) menyebut, anggota tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk pribadi.

Dalam rancangan kode etik baru, hanya ada satu pasal yang mengatur larangan gratifikasi, yakni Pasal 4 Ayat (4). Bahwa anggota DPR tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga, dan golongan. Larangan menerima hadiah dari pihak lain, tidak lagi diatur dalam rancangan kode etik baru.

Bukan hanya itu, larangan penggunaan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas kedewanan juga tak diatur lagi. Begitu pula larangan penggunaan jabatan untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, dihilangkan. BK hanya mengusulkan pelarangan penggunaan jabatan untuk memengaruhi proses peradilan.

Larangan melakukan rangkap jabatan yang sebelumnya diatur Pasal 15 kode etik lama juga dipangkas. Rancangan kode etik baru tidak mengatur jelas soal rangkap jabatan.

Wakil Ketua BK DPR Nudirman Munir (Fraksi Partai Golkar) berdalih, larangan menerima gratifikasi tidak perlu lagi dicantumkan dalam kode etik karena sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ronald Rofiandri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan menilai rancangan kode etik yang disusun BK tidak visioner. BK mendahulukan aturan yang menyangkut ruang privat, dibandingkan dengan aturan publik.

Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif menilai BK terlalu manipulatif. Mencoba mengelabui masyarakat dengan mengatur larangan mendatangi tempat pelacuran dan perjudian. Sementara masalah krusial yang menyangkut wilayah publik justru dihilangkan.

Ternyata itulah oleh-oleh studi banding jauh-jauh ke Yunani. (Anita Yossihara)

25 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kepala SMA III Takalar Akui Pinjam Dana OSIS

KORAN TEMPO – Jum’at, 25 Februari 2011
“Kami harap bupati segera mencopot kepala sekolah.”

TAKALAR — Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri III Takalar Amir Hamri mengatakan telah menggunakan dana Organisasi Siswa Intra-Sekolah (OSIS) 2010 untuk pembelian majalah pendidikan, spanduk, dan kaca kantin kejujuran. “Saya hanya pinjam dana itu. Saya akan ganti dengan dana komite sekolah yang relevan dengan peruntukannya,” kata Amir di kantornya kemarin.

Murid sekolah itu sejak pekan lalu mogok belajar karena menilai kepala sekolah telah mengorupsi dana OSIS, Pramuka, dan komite sekolah. Kemarin, para siswa kembali menggelar unjuk rasa. Mereka memasang poster, antara lain bertulisan “Kepala sekolah menyelewengkan dana OSIS, dia harus dicopot dan diproses hukum”.

Sekretaris OSIS Andi Dewi mengatakan kegiatan OSIS tidak pernah mendapat dana yang cukup, sehingga murid secara patungan menutupi kekurangannya. “Padahal dana OSIS cukup banyak,” kata Dewi. “Kami harap bupati segera mencopot kepala sekolah itu. Terlalu banyak menyalahgunakan dana.”

Menurut Amir, tuduhan tersebut tidak benar. “Kita lihat saja proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

Ia mengatakan majalah yang dibeli sebanyak satu eksemplar tiap bulannya seharga Rp 10 ribu. Majalah itu, menurut dia, dapat dibaca oleh siswa. “Sebenarnya pembelian majalah itu akan menggunakan dana komite, tapi anggota komite tidak ada saat itu. Jadi, saya pake uang OSIS,” katanya.

Amir juga mengatakan tidak mengetahui penggunaan dana komite yang berjumlah sekitar Rp 700 juta dan dana Pramuka Rp 27 juta itu. Sebab, dana tersebut dikelola oleh komite sekolah.

Uang komite dikutip dari murid sebesar Rp 75 ribu per orang setiap bulan. Di sekolah itu terdapat 925 murid. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan proses belajar-mengajar, kesejahteraan guru dan pegawai, serta koordinasi dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Dana OSIS digunakan untuk membiayai kegiatan seperti Porseni, peringatan hari besar keagamaan, dan latihan dasar kepemimpinan siswa. “Memang saya tidak memberikan semua dana itu ke OSIS, karena masih banyak kegiatan lain yang harus dibiayai,” ujarnya.

Bendahara OSIS dan Pramuka, Jasmani, sedang diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Takalar. Sedangkan Ketua Komite Mustari Saung, yang juga guru di sekolah itu, tidak dapat dimintai konfirmasinya karena tidak masuk.

Sementara itu, Kepolisian Resor Kota Besar Makassar sedang menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 27 Makassar.

“Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Polres Komisaris Besar Nur Samsul.

Kepala SMP 27 Neni Aspirin Thamrin sebelumnya membantah tuduhan telah menyalahgunakan dana BOS seperti yang diberitakan media. SAHRUL | ARDIANSYAH RAZAK BAKRI

25 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

DUGAAN KORUPSI BAPEDALDA MAROS: RUBINA DITUNTUT TIGA TAHUN

KORAN TEMPO – Jum’at, 25 Februari 2011
Ia juga dituntut membayar denda Rp 50 juta dan mengembalikan kerugian negara Rp 115 juta.

MAROS — Mantan Kepala Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan Daerah Maros Rubina Malik dan bos CV Era Mandiri, Andi Ahmad Dirfan, dituntut tiga tahun penjara. Keduanya merupakan terdakwa korupsi pengadaan dua alat laboratorium senilai Rp 468 juta pada 2008.

Selain tuntutan penjara, jaksa Muhammad Zubair mengajukan tuntutan denda Rp 50 juta dan pengembalian uang negara sebesar Rp 115 juta. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Maros kemarin.

“Jika dalam waktu sebulan setelah putusan pengadilan inkrah dan terdakwa tidak dapat mengembalikan uang negara Rp 115 juta yang dipinjamkan ke almarhum, semua harta bendanya akan disita dan dilelang,” kata Zubair, melanjutkan tuntutannya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rubina terseret kasus ini karena mencairkan dana pembelian alat laboratorium kepada Dirfan, meskipun alat yang dibeli belum diterima. Selain itu, ia dipersalahkan karena meminjamkan uang proyek kepada pihak ketiga, yang kini sudah meninggal.

Tuntutan yang sama diberikan kepada Dirfan. Namun jaksa menuntut pengembalian uang negara yang lebih besar dibanding terhadap Rubina, yakni Rp 209 juta. Dirfan didakwa melakukan penggelapan dana proyek pada pengadaan alat laboratorium senilai Rp 125 juta. Dana itu disetor kepada PT Covalen sebesar Rp 15 juta dan sisanya digunakan sendiri.

Penasihat hukum Rubina dan Dirfan, Rascta Ramli, belum mengajukan pembelaan. “Kami butuh 10 hari mempelajari tuntutan itu karena kami tak bisa melakukan pembelaan tanpa mempelajari dulu apa yang dituntut kepada terdakwa,” kata Rascta.

Ada kemungkinan, kata Rascta, dalam pembelaannya nanti, ia akan menyebutkan bahwa kliennya tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan negara. Sebab, uang yang dipinjamkan tersebut tidak hilang. “Hanya, Rubina tidak punya kewenangan untuk meminta dana itu karena dia tidak menjabat lagi sebagai Kepala Bapedalda,” kata Rascta.

Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Didit Pambudi Widodo itu akan digelar kembali pada 7 Mei mendatang, dengan agenda pembelaan terdakwa.

Selama persidangan kemarin, Rubina hanya mendengarkan pembacaan tuntutan dengan mata berkaca-kaca. Dia enggan berkomentar mengenai tuntutan tersebut. Kepada wartawan, Rascta mengatakan khawatir terhadap kondisi kliennya. “Saya hanya khawatir, ketika pembacaan tuntutan, Rubina pingsan karena ia mengidap lemah jantung. Tidak bisa mendapat tekanan,” katanya.

Atas pertimbangan tersebut, Rubina saat ini hanya menjadi tahanan kota sejak ditetapkan sebagai tersangka tiga bulan lalu. Sedangkan Dirfan telah menjalani masa tahanan yang diputus oleh Kejaksaan di Rumah Tahanan Maros. Ia ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu sebelum Rubina. JUMADI

25 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: