KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Buku SBY Diisukan Beredar di Purworejo

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 24 Februari 2011

image

Purworejo, CyberNews. Polemik peredaran buku seri SBY di sekolah-sekolah di sejumlah daerah membuat beberapa pihak menengarai buku tersebut juga beredar di sejumlah sekolah di Kabupaten Purworejo. Jika memang itu benar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta segera menarik karena nuansanya sangat politis.

Salah satu sumber Suara Merdeka CyberNews yang enggan disebutkan identitasnya menyatakan, sejumlah buku seri SBY sempat beredar di beberapa sekolah swasta di wilayah Purworejo bagian barat.

“Di beberapa sekolah di wilayah Purworejo barat banyak yang mendapat buku seri SBY. Daripada menimbulkan polemik seperti di daerah lain, sebaiknya Dinas P dan K menariknya saja karena itu bisa mengesankan politisasi dunia pendidikan,” ujarnya.

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Purworejo Drs Bambang Aryawan yang dimintai konfirmasi, Kamis (24/2), membantah hal itu. Dia menegaskan, secara resmi Pemkab Purworejo tidak mengedarkan buku seri SBY ke sekolah-sekolah.

“Tidak ada perintah dari dinas untuk mengedarkan buku itu. Sejauh ini kami juga belum mendapati adanya peredaran di sekolah-sekolah, termasuk di wilayah Purworejo bagian barat,” ujar Bambang.

Dijelaskan Bambang, dalam pengadaan buku lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak ada pilihan terhadap buku tersebut. Dinas P dan K mengacu pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sesuai dengan kurikulum baku pendidikan. Demikian pula pengadaan buku lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kata Bambang, disesuaikan dengan aturan yang ada.

Kendati demikian, lanjut Bambang, jika ada peredaran buku seri SBY di sekolah kemungkinan itu dibawa secara pribadi oleh orang lain, bukan keputusan resmi dari dinas. “Bisa saja ada yang punya secara pribadi,” katanya.

( Nur Kholiq / CN16 / JBSM )

24 Februari 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Pegiat Antikorupsi Dukung Kejati Segera Eksekusi Mardijo

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 24 Februari 2011

Semarang, CyberNews. Presidium Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendukung komitmen Kepala Kejaksaan Tinggi Jatang Widyopramono yang bertekad tidak ingin menunda-nunda eksekusi terhadap terpidana korupsi mantan Ketua DPRD Jateng Mardijo.

Mardijo merupakan terpidana korupsi APBD Jateng 2003 yang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Putusan Mahkamah Agung terhadap peninjauan kembali (PK) perkara Mardijo baru diterima Kejaksaan Negeri Semarang pada 22 Februari lalu. Upaya PK tersebut dimohonkan Mardijo sendiri, namun justru menjadi bumerang bagi dirinya.

Semula dia hanya dikenai hukuman setahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Pidana itu tidak perlu dijalani jika selama masa percobaan tidak melakukan tindak pidana.

Kendati dihukum percobaan, Mardijo berupaya menghilangkan status narapidananya, sehingga ia mengajukan PK. Namun MA malah menghukumnya dua tahun penjara dan membatalkan putusan kasasi sebelumnya.

Boyamin mengatakan, Kejari Semarang sebaiknya tidak perlu berlama-lama berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jateng terkait rencana eksekusi Mardijo. “Saya khawatir Kejari bersikap nanti-nanti atau menunda-nunda dengan alasan sedang dikonsultasikan ke Kejaksaan Tinggi. Biasanya modus penundaan yang terjadi selama ini ialah memakai dalih itu. Kami berharap, Kejari tidak bersikap seperti itu,” tegasnya.

( Yunantyo Adi / CN16 / JBSM )

24 Februari 2011 Posted by | SEMARANG | Tinggalkan komentar

KPK Diminta Ambil Alih Penanganan Korupsi Kepala Daerah

SUARA MERDEKA CyberNews – Minggu, 20 Februari 2011

Semarang, CyberNews. Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambilalih penanganan kasus dugaan korupsi beberapa kepala daerah dari kepolisian.

“Desakan tersebut sudah kami sampaikan secara resmi kepada KPK karena saat ini ada beberapa kasus dugaan korupsi kepala daerah yang sudah ditangani kepolisian dan kejaksaan, namun tidak ada perkembangan yang berarti maupun kejelasannya,” kata Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, di Semarang, Minggu (20/2).

Eko mengemukakan, KPK seharusnya segera mengambilalih kasus-kasus korupsi tersebut dari aparat penegak hukum yang menangani sebelumnya. Menurutnya, KPK selalu beralasan aparat itu masih sanggup menanganinya.

Ia menambahkan, KPK seharusnya tidak mudah percaya pada aparat penegak hukum tersebut karena hanya  menguntungkan pihak-pihak tertentu. “Dari laporan tahunan yang kami terima, selama 2010 KPK hanya mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan Pasar Banjaratma Brebes yang melibatkan bupati setempat, Indra Kusuma,” paparnya.

Berdasarkan catatan KP2KKN, di Jawa Tengah setidaknya ada empat kepala daerah yang masih aktif menjabat terlibat kasus dugaan korupsi yaitu Mohammad Salim (Rembang), Agus Riyanto (Tegal), Rina Iriani (Karanganyar), dan dua mantan wali kota yakni Sukawi Sutarip (Kota Semarang), dan Fahriyanto ( Kota Magelang).

( Ant / CN16 )

24 Februari 2011 Posted by | KP2KKN DALAM BERITA | Tinggalkan komentar

Nanan dan Denny ke KPK Bahas Strategi Pemberantasan Korupsi

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 24 Februari 2011

image

Jakarta, CyberNews. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Nanan Sukarna, Kamis (24/2) siang, mendatangi Gedung KPK. Namun saat ditanya wartawan, ia enggan menjelaskan maksud kedatangannya ke KPK.

”Hanya jalan-jalan,” kata Nanan singkat.

Selain Nanan, juga datang Sekretaris Satgas Anti Mafia Hukum Denny Indrayana. Denny pun tidak menjelaskan tujuan kedatangannya. ”Nanti saja ya,” kilah Denny.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua KPK Haryono Umar, pihaknya tengah membahas strategi pemberantasan korupsi. ”Sedang membahas strategi pemberantasan korupsi,” kata Haryono menjawab pertanyaan Suara Merdeka CyberNews soal kedatangan Nanan dan Denny.

( Mahendra Bungalan / CN16 / JBSM )

24 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kapolri: 17 Anggota Polri Diproses Terkait Gayus

TEMPOinteraktif.Com – Kamis, 24 Februari 2011

 

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta – Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, 17 anggotanya yang terlibat dalam kasus Gayus H. Tambunan telah diproses disiplin etika maupun pidana.

Untuk pidana, ada dua anak buahnya yang sudah divonis, yaitu Kompol Arafat dan AKP Sri Sumartini. Dalam rekomendasi etik, keduanya direkomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat.

Aparat lainnya yang sudah disidang adalah AKBP Pambudi dan AKBP Madani dan diputuskan tidak layak berdinas di reserse, dan diharuskan mengulangi pendidikan profesi dan meminta maaf kepada institusi Polri.
“Untuk Brigjen E melaksanakan sidang disiplin pada 15 Februari, berarti sedang dalam proses sidang. Kemudian Brigjen R yang akan giliran sidang disiplin mulai tanggal 1 Maret 2011,” kata dia.
Brigjen E dan R yang dimaksud Kapolri adalah Edmon Ilyas dan Radja Erizman.
MUNAWWAROH

24 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Aset Gayus di Luar Negeri Terus Dikejar

Kasus Mafia Pajak
KOMPAS.com – Kamis, 24 Februari 2011
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Gayus HP Tambunan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia terus mengusut harta kekayaan dan properti milik terpidana kasus korupsi pajak, Gayus HP Tambunan, di luar negeri. Hal itu dilakukan melalui kerja sama mutual legal assistance (MLA) dengan empat negara.

Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, kerja sama MLA dengan empat negara tersebut sudah dapat dilakukan mulai pekan depan. Namun, Patrialis enggan menyebutkan di negara mana saja Gayus menyimpan harta kekayaannya sebab dikhawatirkan ada pihak-pihak yang berupaya menarik harta tersebut.

“Kami masih terus menyempurnakan draf MLA,” kata Jaksa Agung Basrief Arief pada jumpa pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (24/2/2011).

Basrief menambahkan, pihaknya berkoordinasi dengan Markas Besar Kepolisian Negara RI, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan pengejaran harta kekayaan Gayus.

24 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dua Berkas Kasus Joki Napi sudah P21

MEDIA INDONESIA.COM – Rabu, 23 Februari 2011

BOJONEGORO–MICOM: Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Jawa Timur, memastikan dua dari empat berkas perkara kasus pertukaran narapidana di lembaga pemasyarakatan (LP) dinyatakan sempurna atau P21.

Dua berkas itu adalah milik Widodo Proyono, mantan staf di bagian pidana khusus kejaksaan setempat, yang dipecat tidak hormat dan berkas Joni Feri Angga, penghubung Hasnomo dengan Kasiyem palsu.

Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Yuliardi menyatakan, dua berkas perkara kasus pertukaran narapidana sudah dinyatakan sempurna alias P21. “Selanjutnya, kami bentuk tim untuk Jaksa Penuntut Umum guna persiapan di persidangan. Berkas secepatnya kami kirim ke pengadilan, ” tegasnya kepada Media Indonesia saat ditemui di Kantor Kejaksaan Bojonegoro, Selasa (22/2) siang.

Ia mengatakan, justru penelitian berkas selesai sebelum 14 hari atau jatah proses pemeriksaan berkas di kejaksaan. Karena, dari dua berkas itu, baik tersangka sudah ditahan maupun saksi dan barang bukti sudah terpenuhi.

“Kami mengupayakan cepat sidang,” paparnya.

Untuk dua berkas perkara yang lainnya masih dalam penelitian dan akan dikirim belakangan. Sebab, berkas perkara joki narapidana itu masih di tingkat penyidik Kepolisian Resor Bojonegoro. (OL-5)

24 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Pajak: 72 Klien Gayus Telah Divonis

KOMPAS.com – Kamis, 24 Februari 2011

JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan hasil analisis tim gabungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, ahli perpajakan independen, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dari 151 perusahaan wajib pajak yang ditangani Gayus HP Tambunan, sebanyak 72 di antaranya telah diajukan ke peradilan pajak.

“Peradilan pajak memvonis bahwa ke-72 kasus itu dimenangi pemerintah. Namun, masih ada tahap akhir untuk melakukan penelitian final kembali bersama BPKP, ahli perpajakan independen, dan KPK. Nanti kami serahkan ke Kementerian Keuangan,” kata Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo pada jumpa pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (24/2/2011).

Turut hadir pada jumpa pers mengenai perkembangan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 terkait dengan penanganan kasus Gayus adalah Wakil Presiden Boediono; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Jaksa Agung Basrief Arief; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar; dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan V Sonny Loho.

Timur menyebutkan, ada empat saksi baru terkait dengan kasus suap pajak Gayus dan polisi menyita satu dokumen transaksi keuangan. “Dari empat saksi, ada dari pihak bank yang mengetahui transaksi keuangan dan ada juga yang berkaitan dengan konsultan pajak,” katanya.

Menurut Timur, berkas perkara kepemilikan uang Gayus senilai Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar dengan sangkaan gratifikasi serta pencucian uang telah dikembalikan oleh jaksa di Polri. “Jaksa memberikan petunjuk bahwa suapnya menjadi bagian untuk disangkakan,” katanya.

24 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi, Suami Bupati Karanganyar Divonis Lima Tahun dan 10 Bulan

MEDIA INDONESIA.COM – Kamis, 24 Februari 2011

SOLO–MICOM: Tony Haryono, suami Bupati Karanganyar Rina Iriani, dijatuhi hukuman lima tahun dan 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (24/2).

Majelis hakim yang diketua Joko Indriarto menyatakan Tony terbukti mengorupsi dana bantuan proyek Griya Lawu Asri yang dicairkan dari Kementerian Keuangan. Selain divonis penjara, ia juga didenda Rp300 juta dan harus mengembalikan uang negara sebesar Rp3,2 miliar.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakin itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Faizal Baru yang dalam sidang sebelumnya minta majelis hakim memenjarakan Tony selama delapan tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp500 juta. Jaksa ketika itu juga menuntut terdakwa mengembalikan
uang pengganti Rp5,97 miliar.

Persidangan yang berlangsung sekitar dua jam itu dihadiri pengunjung yang sebagian besar merupakan aktivis lembaga swada masyarakat dan calon penghuni perumahan Griya Lawu Asri, Jeruk Sawit, Gondang. Namun, istri Tony, Bupati Rina Iriani, tidak terlihat di ruang sidang, karena ia memilih melakukan kunjungan kerja ke Jenawi.

Atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim, Tony maupun penasihat hukumnya, Yasir Basuki, menyatakan masih mempertimbangkan apakah akan menanggapi vonis yang mereka anggap memberatkan itu. (WJ/OL-01)

24 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Satgas Tetap Ingin KPK Punya Wewenang Kokoh

TEMPOinteraktif.Com – Kamis, 24 Februari 2011

TEMPO Interaktif, Jakarta – Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana mengatakan, Satgas menginginkan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kokoh. Hal itu menanggapi upaya Dewan Perwakiln Rakyat (DPR) agar kewenangan KPK dikurangi. “Kita masih sangat membutuhkan KPK, karena memberantas korupsi itu tidak mudah,” kata Denny kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/2)

Ia menambahkan, wacana pengurangan wacana ini sudah pernah muncul. Saat itu, kata Denny, sikap pemerintah telah jelas dengan menolak mencabut kewenangan strategis KPK. “Termasuk, penuntutan, penyadapan, dan sejenisnya. Kami ingin KPK tetap punya kewenangan yang kuat dan kokoh,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, wacana agar kewenangan KPK dikurangi kembali disuarakan. Kali ini datang dari Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. Politikus Partai Golongan Karya ini menilai wewenang KPK terlalu besar, sehingga perlu dirombak.

KPK sendiri telah membantah tudingan besarnya wewenang mereka. Menurut mereka saat ini wewenang KPK sudah terbatas.

RIRIN AGUSTIA

24 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: