KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

DBHCHT: Program Cukai Diwacanakan Dikaji Ulang

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 23 Februari 2011
  • Setiap Tahun Selalu Tersisa Dana

Kudus, CyberNews. Program kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Kudus diwacanakan untuk dikaji ulang. Salah satu dasarnya, yakni setiap tahun anggaran selalu terdapat dana yang belum sempat digunakan atau masih ada sisa.

Wakil Ketua DPRD Kudus, Nur Khabsin mengemukakan, rencana tersebut dimaksudkan agar ada kesesuaian dana dan waktu kegiatan yang dimiliki untuk menjalankan program yang ada. “Tentunya, tujuannya agar penggunaannya dapat lebih tepat sasaran dan mempedomani aturan yang ada,” katanya.

Berdasarkan catatannya, dana sisa cukai misalnya terjadi pada akhir tahun anggaran 2009 dan 2010. Pada 2009, Kota Keretek menerima dana cukai sebesar Rp 70,8 miliar. “Pada akhir tahun masih terdapat sisa Rp 5 miliar,” jelasnya.

Hal serupa juga terjadi pada 2010. Ketika itu, pusat mengucurkan Rp 64,7 miliar. Hanya saja, pada akhir kegiatan masih terdapat sisa sekitar Rp 4,6 miliar. Bila melihat kondisi tersebut tentu membersitkan pertanyaan tersendiri.

Salah satunya, mengapa sampai hal tersebut terjadi berikut faktor-faktor penyebabnya. Misalnya, apakah pengucuran dana terlalu mepet atau kegiatan yang diancangkan dianggap kurang tepat. “Itu yang perlu kita dalami,” imbuhnya.

Satu hal yang pasti, pihak legislatif akan memastikan akan terus melakukan pengawasan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Tujuannya, agar dana puluhan miliar yang diterima dapat digunakan sesuai peruntukan dan tepat sasaran.

Terpisah, koordinator Front Perjuangan Rakyat Miskin (FPRM), mengharapkan agar kegiatan yang dilakukan dengan dibiayai dana cukai harus benar-benar menyentuh dan mendukung semua komponen perokkokan. Salah satunya, dapat mendongkrak kesejahteraan para pekerja rokok.

Dia mengharapkan agar alokasi yang ada tidak disalahgunakan untuk ”bancakan” pembiayaan program-program yang justru tidak bersentuhan langsung dengan sektor tersebut. “Jangan sampai dana cukai hanya diprioritaskan untuk belanja barang atau pembiayaan proyek yang tidak ada hubungannya dengan industri rokok maupun peningkatan kesejahteraan pekerja di dalamnya,” jelasnya.

( Anton WH / CN26 / JBSM )

23 Februari 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KPK Nilai Mafia Pajak Bukan Ranah Politik

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 23 Februari 2011

Jakarta, CyberNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemberantasan mafia pajak tidak masuk dalam ranah politik. Hal ini dikatakan Wakil Ketua KPK Haryono Umar kepada wartawan, Rabu (23/2).

Menurutnya, penegakan hukum memang harus diselesaikan dalam ranah hukum.”Penegakan hukum seperti di kasus mafia pajak kan seharusnya tetap di ranah hukum, jangan dibawa ke politik,” kata Haryono.

Dia menegaskan, pihaknya tidak terpengaruh dengan penolakan hak angket di KDPR. Haryono mengaku, KPK tetap fokus membongkar kasus mafia perpajakan. “Kita tidak terpengaruh (dengan penolakan hak angket pajak). Kita tetap fokus membongkar mafia perpajakan,” ujar Haryono.

Seperti diketahui, sebanyak 266 anggota DPR menolak penggunaan usulan hak penyelidikan tersebut. Fraksi yang menolak hak angket tersebut yakni, Fraksi Partai Demokrat, PKB, PAN, PPP, dan Gerindra total 266 suara. Sementara fraksi yang menerima hanya memperoleh 264 suara yakni Partai Golkar, PKS, PDIP, Hanura, dan dua anggota PKB.

( Mahendra Bungalan / CN26 / JBSM )

23 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

LSM Cicak Bakar Buku-buku SBY

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 23 Februari 2011

image

BAKAR SAMPLE: Anggota LSM Cicak Agun Bhirawa dan Abdurachman Wahid, membakar sample buku serial Lebih Dekat dengan SBY di depan kompleks Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Rabu (23/2). (SM CyberNews/ Tuhu Prihantoro)

Magelang, CyberNews. LSM Cicak (Cinta Indonesia Cegah Korupsi), siang tadi, Rabu (23/2) membakar buku-buku serial Lebih Dekat dengan  SBY di depan kompleks Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Sebelum melakukan aksi itu, pengurus dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu, audensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dra Martini SH MH.

Usai audensi, Koordinatior LSM Cicak, Bintoro Dwi Prasetyo SE, mengatakan, keberadaan buku serial Lebih Dekat dengan SBY adalah illegal dan merugikan keuangan negara. “Karena setelah dicermati, proposal kebutuhan sekolah, tidak ada sekolah yang mengajukan judul buku tersebut. Dengan kata lain sekolah tidak membutuhkan buku serial itu,” katanya.

Karena sekolah dipaksa untuk membeli, akibatnya buku-buku itu hanya akan menjadi konsumsi komunitas rayap. Negara yang rugi, karena pengadaan buku tersebut didanai oleh uang negara. Dia menilai, beredarnya buku-buku SBY di SD dan SMP di Kabupaten Magelang merupakan politisasi pendidikan. Masak anak-anak yang masih menempuh pendidikan dasar didoktrin untuk mengidolakan tokoh politik.

Menurut dia, akan lebih baik apabila buku tersebut didistribusikan ke perpustakaan umum. Sedangkan perpustkaan sekolah memperoleh buku tentang pahlawan-pahlawan nasional yang telah teruji nasionalismenya. Karena itu, LSM Cicak menuntut buku-buku tersebut di tarik dari perpustakaan SD dan SMP.

Apa lagi substansi isi buku tersebut hanya propaganda politik. Sudah bisa dipastikan tujuan propaganda lewat buku tersebut,  hanya untuk melanjutkan isme politik tebar pesona. “Diakui atau tidak bahwa ajaran atau isme tebar pesona yang diciptakan SBY, sangat manjur dalam meraih kekuasaan,” paparnya.

Menurut Bintoro, tujuan peredaran buku tersebut tidak untuk mendorong program wajib belajar sembilan tahun. Tetapi hanya untuk kepentingan politik dan bisnis semata. “Opini sebagian orang bahwa buku tersebut menjadi suri tauladan tidak tepat. Karena apa yang menjadi isi buku tersebut tidak sinkron dengan realitas langkah SBY dalam memimpin pemerintahan,” tuturnya.

Adapun buku serial Lebih Dekat dengan SBY meliputi Indahnya Negeri Tanpa Kekerasan (isinya kerusuhan sara, perampokan, pembunuhan, teror). Berbakti Untuk Bumi (bencana alam, ilegal loging, pembangunan tanpa amdal). Peduli Kemiskinan (nasi aking, anak jalanan). Menata Kembali Kehidupan Bangsa (Ormas anarkis, mafia hukum dan pajak).

Adil Tanpa Pandang bulu (vonis ringan koruptor, kriminalisasi KPK). Diplomasi Damai (nasib TKI). Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil (maraknya pusat perbelanjaan modern). “Apa jadinya apabila suatu saat sekolah menerima buku Gurita Cikeas karangan George Adicondro dan buku Pak Beye dan Istananya karangan Wisnu Nugroho. Pasti guru-guru pusing tujuh keliling untuk menerangkan siapa sebenarnya SBY tersebut,” kata Bintoro.

( Tuhu Prihantoro / CN27 / JBSM )

23 Februari 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Kejaksanaan Upayakan Terobosan Penindakan Korupsi

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 23 Februari 2011

Kudus, CyberNews. Kejaksaan Negeri Kudus akan mengupayakan terobosan baru pada upaya penindakan korupsi khususnya pada beberapa kasus yang hingga saat sekarang belum tertangani. Upaya tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus korupsi yang sedang ditangani.

Hal tersebut terungkap pada serah terima jabatan Kajari, dari Bambang Rustamadji ke Bambang Hariyanto, Rabu (23/2). Pejabat lama selanjutnya akan menduduki pos baru sebagai Asisten Intelijen Kejati di Kalimantan Barat. Sedangkan pejabat baru sebelumnya menjabat sebagai Kejari Sanggau, Kalimantan Barat.

Selain pergantian Kajari, posisi Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejari Kudus juga mengalami pergantian. Sebelumnya, posisi Kasintel diduduki Paino. Namun sejak sepekan lalu, posisi tersebut digantikan Arief Budiman yang sebelumnya bertugas di Kejari Karawang Jawa Barat.

Ditemui Suara Merdeka usai serah terima jabatan, Bambang Hariyanto, menyatakan pihaknya memang belum dapat menjanjikan banyak hal. Hanya saja, pihaknya tetap akan berkomitmen untuk dapat menuntaskan kasus kasus korupsi yang ditangani. ”Kami akan menginventarisasi kasus-kasus yang ada,” katanya.

Koordinasi

Terkait hal itu, institusinya akan meningkatkan kerjasama dengan kalangan birokrasi, legislatif, maupun LSM, serta media. Satu hal yang pasti, segala sesuatunya akan tetap mendasarkan pada prosedur dan ketentuan yang berlaku, terkait proses yang dilakukan.

Misalnya dilakukan pemanggilan, hal tersebut juga semata-mata dilakukan sebagai upaya verifikasi suatu perkara. ”Itu prosedur normal saja,” jelasnya.

Disinggung mengenai beberapa pekerjaan rumah misalnya kasus dugaan korupsi APBD 2002-2004, Bambang mengaku akan mempelajarinya terlebih dahulu. Hanya saja, dia menyatakan hal tersebut memang masih menunggu berkas putusan lengkap dari Mahkamah Agung.

Semua itu akan dilakukan agar tidak ada tanggungan kasus korupsi di institusinya. ”Upaya yang kami lakukan, yakni kemungkinan untuk menyurati lagi,” tandasnya.

( Anton WH / CN27 / JBSM )

23 Februari 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Nilai Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp 3,6 Triliun

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 23 Februari 2011

Jakarta, CyberNews. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan nilai kerugian negara akibat korupsi sepanjang tahun 2010 mencapai Rp 3,6 triliun.

Menurut Kepala Divisi Investigasi ICW, Agus Sunaryanto, sepanjang semester I tahun 2010 potensi kerugian negara dari korupsi mencapai Rp 2,1 triliun. Jumlah itu merosot pada semester II tahun 2010, pihaknya menemukan potensi kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun.

Meski jumlah kasus yang terungkap dan jumlah tersangka pada semester II tahun 2010 jauh lebih banyak. Dalam semester I tahun 2010, penegak hukum menjerat 441 tersangka korupsi dari 176 kasus korupsi yang ditangani, sedang pada semester II tahun 2010 menjadi 716 orang dari 272 kasus yang ditangani.

Agus memaparkan, lima sektor korupsi yang menyebabkan kerugian negara terbesar dari Pertambangan (1 kasus), Keuangan Daerah sebesar Rp 344 miliar (44 kasus), energi sebesar Rp 240 miliar dan, Pertanahan/lahan Rp 143 miliar (18 kasus).

”Sektor lainnya berasal dari sekto pajak sebesar Rp 47,3 miliar dan infrastruktur sebesar Rp 40,9 miliar,” kata Agus dalam peluncuran tren korupsi semester II 2010 di kantornya, Rabu (23/2).

( Mahendra Bungalan / CN27 / JBSM )

23 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Sepanjang 2010, Tersangka Korupsi Berjumlah 1157

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 23 Februari 2011

Jakarta, CyberNews. Sepanjang tahun 2010, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat lebih 1.000 orang jadi tersangka kasus korupsi. Hal ini dikatakan Kepala Divisi Investigasi ICW Agus Sunaryanto dalam peluncuran tren korupsi semester II 2010 di kantornya, Rabu (23/2).

Menurutnya, dalam semester I tahun 2010 menjerat 441 tersangka korupsi dari 176 kasus korupsi yang ditangani penegak hukum. Jumlah tersangka melonjak pada semester II tahun 2010 menjadi 716 orang dari 272 kasus yang ditangani.

Berarti ada sekitar 1157 orang yang telah ditetapkan sebagai sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Agus menjelaskan, pada semester II tahun 2010 tersangka korupsi didomonasi aktor yang berlatar belakang pegawai atau staf pemerintah daerah sebanyak 86 orang.

”Empat pelaku lain diikuti oleh anggota DPRD sebanyak 82 orang, pejabat pelaksana teknis kegiatan sebanyak 72 orang, dan Kepala Dinas sebanyak 70 orang. Sedangkan dalam semester I tahun 2010, pelaku korupsi terbanyak berasal dari swasta,” ujar Agus.
.

( Mahendra Bungalan / CN27 / JBSM )

23 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

ICW Desak Satgas Tangani Mafia Hutan Riau

BERITA ICW – Sabtu, 19 Februari 2011

Desak pengusutan mafia pajak di kawasan hutan Riau, Koalisi Antimafia Hutan menyambangi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Jumat (18/2/2011). Koalisi meminta Satgas mendorong aparat hukum mengusut kasus pelanggaran hukum oleh 14 perusahaan perkayuan di Riau. “Meminta Satgas menunjukkan perannya kepada publik. Termasuk mendorong Kementerian Kehutanan untuk menyelesaikan kasus ini,” ujar Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Febri Diansyah, dalam audiensi di kantor Satgas, Jalan veteran, Jakarta.

Koalisi kali ini mendatangi Satgas untuk meminta keterangan mengenai tindak lanjut laporan yang telah diberikan pada 22 April 2010. Laporan terutama terkait terbitnya Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) oleh Kapolda Riau terhadap 14 perusahaan yang sebelumnya dinilai bermasalah. Polda bahkan telah menetapkan 200 tersangka dari 14 perusahaan tersebut.

Anggota Satgas, Mas Achmad Santosa, mengatakan, setelah menerima laporan kasus dari Koalisi pada 22 April 2010, Satgas telah membentuk tim penelaah mafia hutan. Dari penelaahan Satgas, belum dapat disimpulkan secara tegas dugaan mafia pada pengeluaran SP3. “Namun ditemukan sejumlah kejangggalan dalam alasan diterbitkannya SP3,” kata Ota.

Ota menyebutkan, diantara kejanggalan hukum yang ditemukan tim penelaah adalah dilibatkannya staf dari Kementerian Kehutanan sebagai saksi ahli persidangan. Seharusnya, kata Ota, saksi ahli tidak boleh berasal dari pihak yang tersangkut perkara. “Penyidik dari Polda Riau telah menyatakan Kementerian Kehutanan terlibat,” tukas Ota.

Kejanggalan lain, Kepala kejaksaan Tinggi Riau telah mengabaikan kesaksian dari ahli Bambang Heru, Muladi dan Basuki Wasis. Padahal ketiganya dinilai kompeten dalam bidangnya masing-masing.

Ketua Satgas yang sekaligus Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangunsubroto mengatakan, Satgas telah berkoordinasi dengan KPK untuk mengawasi, juga bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, kejaksaan Agung dan Polri. “Satgas akan mengirim surat kepada Kapolri untuk mencabut SP3,” ujar Kuntoro.

Kasus mafia hutan ini bermula saat Kapolda Riau dijabat oleh Brigjend Sutjiptadi. Saat itu Kapolda menetapkan 200 orang sebagai tersangka kasus korupsi dan alih fungsi hutan. Namun kemudian penyidikan kasus itu dihentikan setelah pergantian Kapolda baru.

Jikalahari, salah satu lembaga masyarakat yang meneliti isu kehutanan di Riau menyebutkan kerugian negara yang oleh 11 dari 14 perusahaan tersbut cukup besar. Hutan seluas 188.593 ha telah lenyap, yang menyebabkan hilangnya kayu alam hingga 16.882.702,28 m3.

KPK, yang juga menyelidiki kasus ini telah menetapkan satu orang tersangka, yakni Bupati Pelelawan T Azmun Jafar. Azmun telah divonis oleh Pengadilan Tipikor . Farodlilah

23 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pasien Miskin Keluhkan Administrasi Rumah Sakit

BERITA ICW – Selasa, 22 Februari 2011

Sebanyak 70% pasien miskin pengguna kartu Jamkesmas, Jamkesda, Gakin dan SKTM mengeluhkan panjangnya alur administrasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rumah sakit. Mereka mengaku mendapat perlakuan diskriminatif ketika mendaftarkan diri dengan menunjukkan kartu jaminan kesehatan untuk pasien miskin.

“Akibatnya, pasien miskin enggan menggunakan kartu karena khawatir mendapat pelayanan berbeda,” ujar peneliti Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, dalam media briefing hasil riset pelayanan rumah sakit di sekretariat ICW, Selasa (22/2/2011).

Febri mengatakan, dari hasil riset ICW di 23 rumah sakit di Jakarta, Bekasi, Tangerang dan Depok pada 2010, pelayanan rumah sakit terhadap pasien miskin masih sangat buruk. Selain masalah administrasi, pasien juga mengeluhkan tingginya biaya obat, buruknya fasilitas dan pelayanan dokter serta perawat. Pasien juga mengeluhkan banyaknya pungutan liar saat hendak mengurus kartu jaminan kesehatan. Pungutan terutama ditemui saat mengurus surat di tingkat kelurahan.

Perlakuan diskriminatif terhadap pasien miskin diungkapkan oleh Yaya Sunarya, Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Merak, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang. Yaya menceritakan, pada November 2010, dirinya mengantarkan seorang warga berobat ke Rumah Sakit Umum Tangerang. Setelah mendapat perawatan di UGD, pasien diperbolehkan pulang, dengan syarat membayar biaya administrasi. Padahal, kata Yaya, dirinya telah menunjukkan kartu Jamkesmas. “Pihak rumah sakit beralasan tidak dapat memanfaatkan kartu Jamkesmas karena saat itu hari Minggu, sehingga bagian administrasi Jamkesmas libur,” kata Yaya.

Yaya juga beberapa kali ditolak saat hendak mengantar pasien ke rumah sakit dengan beragam alasan. “Terlalu lama menunggu proses dan dilempar kesana-kemari, ada pasien yang akhirnya meninggal sebelum mendapat perawatan,” ujar Yaya.

Buruknya pelayanan rumah sakit terhadap pasien miskin ini, menurut Febri, bisa diatasi ketika pemerintah telah menjamin hak sosial kesehatan masyarakat melalui skema jaminan kesehatan universal coverage. Skema ini menjamin seluruh masyarakat mendapat pelayanan kesehatan dengan jaminan penuh oleh pemerintah. Namun sayangnya hingga kini jaminan ini belum dapat direalisasikan karena belum ada payung hukum, yakni RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). “Kami mendesak RUU BPJS segera disahkan. Kesampingkan alasan politik dan bisnis karena saat ini rakyat sangat membutuhkan jaminan kesehatan,” tukas Febri. Farodlilah

23 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Orangtua Harus Mengawasi Pengelolaan Sekolah

BERITA ICW – Rabu, 23 Februari 2011

“Lucunya di negeri ini, sekolah mahal sekali. Kami anak jalanan, jadi susah bersekolah,” Denny Siregar menyanyi sambil memetik gitar, menirukan nada lagu “Andai Aku Gayus Tambunan” yang populer beberapa waktu terakhir. Bersama teman-temannya, siswa kelas tiga Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) Ibu Pertiwi, Pancoran, Jakarta, itu menampilkan drama di sela deklarasi Aliansi Orangtua Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) di Gedung Proklamasi, Selasa (22/2/2011).

Drama yang dimainkan para siswa itu merupakan sindiran akan mahalnya biaya pendidikan dasar di Indonesia, sehingga masyarakat miskin tidak dapat mengakses pendidikan. Handaru, ketua APPI mengatakan, biaya sekolah menjadi mahal karena dana pendidikan banyak dikorupsi. Sekolah cenderung tertutup mengelola anggaran yang dikucurkan dari pemerintah, tanpa melibatkan orangtua siswa. Ketika ada orangtua yang bersikap kritis, sekolah bersikap represif. “Banyak orangtua yang mengalami intimidasi ketika mencoba mengawasi sekolah,” kata Handaru.

Sekretaris APPI, Jumono, mengatakan, bentuk intimidasi terhadap orangtua jamak terjadi. Ia menuturkan, salah seorang orangtua siswa yang menjadi saksi dugaan kasus korupsi di SD RSBI 012 Rawamangun Jakarta, kini meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ia meminta bantuan LPSK karena anaknya terancam dikeluarkan dari sekolah setelah dirinya bersaksi di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. “Sekolah mengancam mengeluarkan siswa kecuali bila ayahnya mencabut kesaksian,” kata Jumono.

Melihat posisi lemah orangtua, Handaru bersama sejumlah orangtua siswa membentuk aliansi. “Organisasi ini dibentuk agar orangtua dapat saling berbagi informasi, mendampingi orangtua yang bermasalah dengan sekolah, menjadi kelompok penekan bagi eksekutif dan legislatif dalam penyusunan anggaran pendidikan,” kata Handaru.

Peneliti Divisi Monitoring Pelayanan Publik, Febri Hendri, mengatakan, aliansi orangtua siswa ini merupakan modal awal bagi gerakan sosial antikorupsi di sektor pendidikan. Orangtua harus mengambil posisi dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sekolah. Febri berharap, aliansi orangtua siswa dapat semakin berkembang dan membangun jaringan di seluruh Indonesia. “Jangan setelah deklarasi setelah itu mati,” tukas Febri. Farodlilah

23 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

ICW: Kasus Korupsi Meningkat

KOMPAS.com – Rabu, 23 Februari 2011
KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD Ilustrasi anti-korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) Semester II periode 1 Juli sampai 31 Desember 2010 menunjukkan peningkatan jumlah kasus korupsi mencapai 272 kasus yang sudah masuk penanganan penegak hukum.

Sebelumnya pada penelitian ICW Semester I sejak Januari sampai Juni 2010, jumlah kasus korupsi mencapai 176 kasus. Sektor dengan jumlah kasus terbesar adalah sektor infrasuktur berjumlah 53 kasus. Sebelumnya sektor keuangan daerah menjadi catatan ICW sebagai sektor kasus tertinggi di semester I mencapai 38 kasus.

“Terjadi peningkatan jumlah kasus korupsi di daerah maupun pusat dari hasil penelitian kami di semester II ini mencapai 272 kasus. Naik dari jumlah pada semester I yaitu 176 kasus,” ujar aktivis ICW, Agus Sunaryanto di kantor ICW, Rabu (23/2/2011).

Potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi tersebut sebesar Rp 1.546.584.862.400 atau 1,5 triliun. Jumlah kasus meningkat, tapi menurut Agus, potensi kerugian negara justru menurun. Sebelumnya ICW mencatat pada penelitian Semester I, kerugian negara mencapai Rp 2,1 triliun.

“Kerugian negara pada penelitian kami semester dua, justru menurun meskipun jumlah kasus meningkat, dulu mencapai Rp 2,1 triliun, sekarang turun menjadi 1,5 triliun,” ujar Agus.

Selain jumlah kasus korupsi yang meningkat, lanjut Agus, jumlah aktor pelaku tersangka korupsi yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum turut meningkat dari 441 tersangka di semester I menjadi 716 tersangka di penelitian ICW semester II. Kebanyakan aktor tersangka merupakan pegawai atau staf pemerintah daerah yang berjumlah 86 orang. Sisanya berasal dari DPR dan DPRD berjumlah 82 orang, pejabat pelaksana teknis kegiatan, 72 orang dan kepala dinas 70 orang.

“Aktor tersangka korupsi paling banyak berlatar belakang sektor pegawai atau staf pemda saat ini. Sebelumnya kami mencatat paling banyak berasal dari latar belakang swasta,” kata Agus.

23 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: