KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Kasus Korupsi Mardijo Cs: Berkas Putusan Diduga Disembunyikan


SUARA MERDEKA – Selasa, 22 Februari 2011

SEMARANG- Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) khawatir ada oknum yang menyembunyikan berkas putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara korupsi APBD Jateng 2003 dengan  terdakwa mantan Ketua DPRD Jateng Mardijo dan tujuh mantan anggota Panitia Rumah Tangga (PRT) DPRD Jateng Sobri dkk.

Presidium MAKI Boyamin Saiman mengatakan, keunikan perkara-perkara yang berkasnya dipisah-pisah tersebut adalah, MA sudah memutus peninjauan kembali (PK) yang dimohonkan Mardijo itu sejak 3 November 2009.

Sedang dalam perkara korupsi terdakwa Sobri dkk, MA memutus menolak permohonan kasasi sejak 5 Agustus 2009. Karena permohonan kasasinya ditolak, menurut Boyamin, Sobri dkk wajib dieksekusi sebagaimana putusan banding Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan hukuman setahun penjara dalam perkara itu.
Untuk perkara Mardijo, kata Boyamin, perkaranya menjadi kabur. Sampai kini belum jelas apa isi dari putusan PK yang dijatuhkan MA. Hanya diketahui MA sudah memutus perkara tersebut.

Semula, dari tuntutan jaksa delapan tahun penjara, Mardijo dikenai hukuman percobaan oleh PN Semarang. Namun putusan banding di Pengadilan Tinggi Jateng dikenai hukuman dua tahun penjara.

Berikutnya Mardijo dan jaksa menempuh kasasi ke MA, dan oleh MA diputus percobaan lagi dengan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Meski dikenai hukuman percobaan, Mardijo yang masih keberatan dengan denda tersebut menempuh upaya PK. PK sudah diputus MA namun belum jelas apa hasilnya.

Boyamin mengemukakan, perkara Mardijo dan Sobri cs seakan “hilang” bisa dikarenakan beberapa sebab.
Pertama, MA belum mengirim berkas putusan ke PN Semarang. Kedua, MA sudah mengirim ke PN namun oleh PN belum dikirim ke kejaksaan. Ketiga, PN sudah mengirim ke kejaksaan namun kejaksaan belum mengeksekusinya.

Tidak Jelas

Anehnya, kata dia, sampai kini belum ada kejelasan eksekusi dari perkara-perkara itu. Ia mengatakan, taruhlah panitera MA membutuhkan waktu guna mengetik hasil putusan MA tersebut kemudian mengirimkan ke Pengadilan Negeri Semarang, mestinya birokrasi itu hanya butuh waktu satu bulan, atau maksimalnya dua bulan.
“Mana di antara kemungkinan itu yang terjadi, semua pihak yang bertanggung jawab patut dicurigai. Jika ada oknum yang menyembunyikan, harus ditindak. Kalau kejaksaan belum menerima bekas putusan sampai sekarang, mestinya Kejaksaan Negeri Semarang dan Kejaksaan Tinggi Jateng mengusut sampai di mana posisi berkas putusan perkara-perkara itu,” katanya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Widyopramono menyatakan dirinya belum dapat memberikan komentar mengenai hal itu dan akan menyelidikinya sampai di mana posisi berkas perkara-perkara itu.
“Kalau misal nanti ada oknum yang bermain, pasti saya akan tindak tegas,” tandas dia.
Terpisah, Kajari Semarang Ranu Mihardja juga menyatakan belum dapat banyak komentar dan akan mengusut posisi berkas perkaranya terlebih dahulu. (H30-43)

22 Februari 2011 - Posted by | SEMARANG

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: