KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Mantan Bupati Bombana Dijemput Paksa

TEMPOinteraktif.Com – Selasa, 22 Februari 2011

TEMPO/Machfoed Gembong

TEMPO Interaktif, Makassar– Mantan Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara, Atikurahman, 60 tahun dijemput paksa di Rumah Sakit Grestelina, siang ini. Penjemputan paksa dilakukan oleh tim gabungan Kejasaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Negeri Makassar.

Sudah dua kali bupati Bombana periode 2005-2010 ini dipanggil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, namun selalu mangkir. “Terakhir keberadaannya diketahui sedang dirawat di Makassar sehingga pihak Kejati Sultra meminta bantuan untuk dilakukan penangkapan,” jelas Kepala Seksi Produksi Sarana Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulsel, Efendi.

Efendi bersama Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Muhammad Syahran Rauf memimpin tim ke rumah sakit menjemput tersangka. Atikurahman langsung dikeluarkan dari ruang perawatan Palem kamar 110 dan dibawa ke kantor Kejari Makassar.

Atikurahman dirawat lantaran mengalami hipertensi sejak Jumat (18/2). Tersangka bersedia dijemput setelah mangkir dalam panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra. Ia meninggalkan rumah sakit tanpa didampingi kuasa hukumnya. Dua penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sultra turut menjemput tersangka. Saat ini Atikurahman sedang menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Kejaksaan Negeri Makassar.

Atikurahman adalah tersangka kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2007-2008. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi dana APBD Bombana senilai Rp 10 miliar lebih. Sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 7,6 miliar.

Peranan Atikurahman adalah memberikan memo pinjam sementara dana APBD kepada Muhammad Haikal, putranya sendiri, sebesar Rp 10 miliar lebih. Uang itu dicairkan pemegang kas Pemerintah Daerah Bombana kepada Haikal beberapa kali. Setiap kali pencairan, selalu ada memo dari Atikurahman.

Haikal sendiri sudah divonis bebas Pengadilan Negeri (PN) Baubau. Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi ke MA.

ABDUL RAHMAN

22 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Galang Press Desak Toko Besar Jual ‘Dosa-dosa Nurdin Halid’

TEMPOinteraktif.Com – Selasa, 22 Februari 2011

Unjuk rasa menuntut agar buku Dosa-Dosa Besar Nurdin Halid terbitan Galang Press dapat dijual secara luas di perempatan Tugu Yogyakarta (22/2). TEMPO/Arif Wibowo

TEMPO Interaktif, Yogyakarta – Belasan karyawan penerbit buku Galang Press Yogyakarta hari ini berunjuk rasa di Tugu Kota Yogyakarta untuk mendesak toko-toko buku besar memasarkan buku terbitan mereka bertajuk ‘Dosa-Dosa Nurdin Halid’.

Pihak manajemen Galang Press mensinyalir ada manajemen toko buku pemilik ratusan outlet di Indonesia yang menolak memasarkan buku karya mantan jurnalis Suara Merdeka, Erwiyantoro, itu.

Direktur Galang Press, Julius Felicianus, mengatakan aksi itu merupakan bentuk keprihatinan Galang Press terhadap nasib persepakbolaan nasional yang terpolitisasi dan terpuruk selama masa kepemimpinan Nurdin Halid di PSSI.

“Kami juga kecewa dengan sikap salah satu manajemen toko buku yang memiliki ratusan outlet di Indonesia karena hingga kini enggan menjual buku itu. Tapi saya tidak mau menyebut nama toko bukunya,” ujarnya kepada pers hari ini.

Menurut Julius, manajemen Galang Press selama ini berusaha memperluas buku yang sudah dicetak sebanyak 7.500 eksemplar itu ke toko-toko kecil dan pedagang asongan. “Kami sudah terbiasa mendapat tekanan seperti ini, seperti buku Gurita Cikeas, dulu. Makanya kita tak heran jika kemarin ada mantan wasit PSSI yang berniat menyuap kami agar tidak memasarkan buku ini,” katanya.

Julius juga menyatakan siap mendapat tuntutan jika isi buku yang mengorek kejelekan Nurdin Halid itu dinilai mencemarkan nama baik seseorang. “Isinya berbagai hal tentang kesalahan-kesalahan Nurdin selama memimpin PSSI, termasuk ada juga tentang korupsinya,” tukas Julius.

Dari pengamatan Tempo, buku karya Erwiyantoro itu merupakan kumpulan tulisan-tulisan yang mengkritik sepak terjang Nurdin Halid di berbagai akun Facebook dan berbagai jejaring sosial dunia maya lainnya. Sejumlah tulisan dan komentar di akun Facebook milik Erwiyantoro, yang bernama cocomeo cacamarica, merupakan salah satu sumber artikel dan tulisan yang paling banyak dipakai di buku ini.

Pihak manajemen Toko Buku Gramedia Cabang Jenderal Sudirman, saat dikonfirmasi Tempo, mengaku hingga kini belum menjual buku berjudul “Dosa-Dosa Nurdin Halid” terbitan Galang Press karena pesanan mereka belum kunjung dipenuhi oleh penerbit itu.

Menurut staf bagian pembelian manajemen Toko Buku Gramedia Cabang Jendral Sudirman, Roberthus Rudi, empat hari lalu pihaknya sudah memesan buku berjudul “Dosa-Dosa Nurdin Halid” sebanyak 25 eksemplar ke sales penerbit Galang Press. Namun hingga hari ini pesanan itu belum datang. “Mungkin karena pesannya sedikit, biasanya penerbit minta paling sedikit pemesanannya 100 eksemplar,” ujarnya kepada Tempo.

Menurut dia, Gramedia cabang Jenderal Sudirman hanya memesan sedikit karena ruang di pajangan buku toko buku itu hanya tersisa sedikit. “Pihak pemasaran juga mempertimbangkan tidak adanya penawaran program promosi untuk buku itu dari penerbitnya, makanya kami hanya pesan sedikit dulu untuk melihat penerimaan pembeli,” kata Rudi.

Selama ini, Nurdin selalu membantah berbagai tudingan miring yang dialamatkan kepadanya. Ia pun menolak mundur. “Saya mengurus bola itu tidak ada yang menyuruh. Jadi, tidak ada orang yang boleh menyuruh saya berhenti. Bukan begitu?” kata Nurdin pada 10 Februari lalu.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

22 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Bupati Bombana Berencana Kabur ke Singapura

TEMPOinteraktif.Com – Selasa, 22 Februari 2011

 

Atikurrahman. TEMPO/Kink Kusuma Rein

TEMPO Interaktif, Makassar Atikurahman, mantan bupati Bombana, Sulawesi Tenggara diduga merencanakan pelarian ke Singapura dengan alasan berobat. Rencana tersebut tercium oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara hingga meminta bantuan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan langsung melakukan penangkapan.

“Atas dugaan itu, Kejati Sultra langsung mengirim surat melalui faks untuk segera menangkap tersangka,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Muhammad Yusuf Handoko, siang ini. Surat perintah penangkapan Atikurahman tiba sekitar pukul 01.00 wita. Surat itu bernomor Sprin 01-/R.3/FD.1/02/2011 ditandatangani Kajati Sultra, A.R Nashruddien.

Sebelumnya, Kejati Sultra telah mengirim surat panggilan kedua kepada tersangka. Selain mengirim surat, Kejati Sultra juga mengutus dua jaksa yakni Muhammad Suhri dan Asrul Alimina. Dibantu tim jaksa dari Kejati Sulsel dan Kejari Makassar, mereka menemput paksa tersangka.

Menurut Yusuf, Atikurahman, tidak kooperatif dan terkesan menghalang-halangi proses hukum yang berjalan. Tersangka dipanggil sejak Senin (14/2) namun malah memilih ke Makassar dengan alasan sakit.

Di rumah sakit, penyidik mengendus rencana tersangka yang berusaha mendapatkan rujukan berobat ke Singapura. Namun, tim dokter menyatakan kondisi Atikurahman sehat. “Dua kali dia ke rumah sakit tapi surat rujukan urung keluar,” terang Yusuf.

Yusuf mengatakan, sebelum dijemput paksa, pihaknya berkoordinasi dengan dokter yang merawat. Setelah dinyatakan tidak ada masalah, tersangka langsung dibawa ke kantor Kejari Makassar. “Setelah ditangkap, tersangka akan segera diterbangkan ke Kendari untuk diproses,” ujar dia.

Kuasa hukum tersangka, Iriyanto Baso Ince mengaku tidak mengetahui persis kasus yang disangkakan terhadap kliennya. Hanya saja, pemberitahuan dari Kejaksaan Sultra agar kliennya menghadiri pemeriksaan. “Klien saya hanya akan diperiksa. Semuanya ditangani di Kejati Sultra,” singkat Iriyanto.

Atikurahman adalah tersangka kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2007-2008. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi dana APBD Bombana senilai Rp 10 miliar lebih. Sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 7,6 miliar.

Peranan Atikurahman adalah memberikan memo pinjam sementara dana APBD kepada Muhammad Haikal, putranya sendiri, sebesar Rp 10 miliar lebih. Uang itu dicairkan pemegang kas Pemerintah Daerah Bombana kepada Haikal beberapa kali. Setiap kali pencairan, selalu ada memo dari Atikurahman.

ABDUL RAHMAN

22 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Wah, Kepala Gayus Dihargai Rp 300.000!

KOMPAS.com – Selasa, 22 Februari 2011

Muhammad Hasanudin Salah seorang pengrajin ogoh-ogoh di sanggar Gases milik Wayan Candra sedang membuat sebuah “tapel” atau kepala ogoh-ogoh,selasa (22/02/2011)

DENPASAR, KOMPAS.com — Menjelang perayaan Nyepi yang jatuh pada 5 Maret 2011, perajin ogoh-ogoh atau karya patung yang menggambarkan kepribadian Bhuta Kala di Bali mulai kebanjiran rezeki. Salah satu perajin terbesar ogoh-ogoh di Bali bahkan sudah menghentikan pesanan karena kewalahan melayani calon pembeli yang datang dari seluruh Bali hingga Jakarta.

“Sudah saya stop, satu bulan sudah 103 ogoh-ogoh,” ujar Wayan Candra, salah satu perajin di Denpasar, Bali, kepada Kompas.com, Selasa (22/02/2011) siang.

Selain melayani pemesanan berukuran full body, pria bertubuh tambun ini juga menerima pesanan untuk kepala atau tapelnya saja. Dalam dua bulan terakhir ini, ia telah menerima pesanan sebanyak 300 tapel atau kepala ogoh-ogoh.

Uniknya, selain menerima pesanan ogoh-ogoh bertema pewayangan, tahun ini pria berusia 55 tahun itu juga menerima pesanan kepala ogoh-ogoh berupa kepala berwajah terpidana kasus mafia pajak yang penuh kontroversi, yakni Gayus Tambunan.

“Untuk Gayus, tapelnya dihargai Rp 300.000,” ujarnya.

Pemesan kepala ogoh-ogoh Gayus ini berasal dari sebuah banjar di Denpasar.

“Dari Banjar Penyobekan Denpasar,” katanya singkat.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pemesanan ogoh-ogoh yang “nyeleneh” menjelang perayaan Nyepi kali ini cukup jarang. Jika pada 2010 banyak warga yang memesan ogoh-ogoh Upin dan Upin serta pemain sepak bola karena menjelang piala dunia, kini warga lebih banyak memesan tema pewayangan dan “raksasa” mulai dari Ramayana hingga Leak.

Di Pulau Dewata Bali, ogoh-ogoh merupakan salah satu tradisi yang selalu ditunggu-tunggu warga dan wisatawan saat malam Nyepi. Boneka kayu raksasa ini akan diarak warga secara beramai-ramai keliling desa hingga kota. Seusai diarak, patung yang merupakan simbol kekuatan jahat itu akan dibakar supaya tidak mengganggu kekhusyukan warga saat hari raya Nyepi.

22 Februari 2011 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

KORUPSI PROYEK: Bachtiar Tolak Disebut Aktor Intelektual

KOMPAS.com – Selasa, 22 Februari 2011

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Mantan Mensos Bachtiar Chamsyah (kanan) saat mengikuti sidang kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit, pengadaan sapi impor, dan pengadaan sarung di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Senin (29/11/2010) lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa Bachtiar Chamsyah, mantan Menteri Sosial, menolak uraian tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut dirinya sebagai aktor intelektual dalam perkara korupsi terkait proyek pengadaan sapi impor, mesin jahit, dan kain sarung di Kementerian Sosial.

Menurut Bachtiar, penunjukkan langsung rekanan dalam tiga proyek itu atas inisiatif Amrun Daulay saat menjabat Direktur Jenderal Bantuan Sosial di Kemensos.

“Itu kan usul dia,” ujar Bachtiar seusai mendengar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (22/2/2011).

Adapun jaksa menuntut Bachtiar dengan hukuman penjara selama 3 tahun ditambah denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Menurut jaksa, Bachtiar terbukti memberi perintah melakukan penunjukkan langsung rekanan. Dalam tiga proyek itu negara dirugikan sekitar Rp 35,7 miliar.

Bachtiar mengatakan, tidak akan ada menteri yang mampu menghafal seluruh isi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

“Usul penunjukan langsung itu dari bawah. Tak ada satu pun menteri yang hafal Keppres itu, yang tahu itu Dirjen. Dia diangkat Presiden karena keahliannya,” ujarnya.

“Bacalah usul dia (Amrun), dokumennya kan tidak rahasia. Kepada yang terhormat Menteri Sosial. Berdasarkan peraturan begini tidak bertentangan dengan UU, kami mohon diadakan penunjukan langsung,” papar Bachtiar.

Berdasarkan uraian jaksa dalam tuntutan, Bachtiar menyimpulkan bahwa kasus yang menjeratnya hanya masalah kebijakan.

“Tidak ada satu sen pun saya terima. Andai kata saya niat buruk dengan setuju tunjuk langsung, ada dong bagian (uang) buat saya. Ini kan tidak ada,” katanya.

Rencananya, Bachtiar akan menyampaikan pembelaan atau pleidoi pribadi pada Selasa (8/3/2011) mendatang.

Izin berobat

Seusai mendengar tuntutan, tim pengacara Bachtiar menyampaikan surat permohonan izin ke rumah sakit kepada majelis hakim. Bachtiar akan melakukan rontgen di bagian kaki setelah terjatuh saat bermain tenis meja di dalam Rutan Kelas I Cipinang.

“Permohonan izin berobat dapat kita penuhi,” kata ketua majelis hakim.

22 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Jaksa: Keberanian KPK Usut DSW Dipertanyakan

KOMPAS.com – Selasa, 22 Februari 2011

 

SHUTTERSTOCK
ILUSTRASI: Seperti diberitakan, DWS, Jaksa Fungsional Intel di Kejaksaan Negeri Tangerang ditangkap penyidik KPK, Jumat (11/2/2011), dengan sangkaan pemerasan pegawai salah satu bank terkait dengan perkara pidana umum.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Marwan Effendy mempertanyakan keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kasus pemerasan yang melilit oknum Kejaksaan Negeri Tangerang, jaksa Dwi Seno Widjanarko (DSW), yang tertangkap tangan menerima sejumlah uang dari seorang pegawai BUMN, 11 Februari lalu.

Ia menekankan ketidakberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terutama dalam memberikan keterangan jumlah uang dibungkus kertas coklat di dalam tas plastik hitam yang diperoleh DSW. Hal ini dia sampaikan di sela menjadi pembicara menggantikan Jaksa Agung Basrief Arief yang tidak dapat hadir dalam Symposium Sehari Bersama Guru Besar Universitas Indonesia, Hukum dan Keadilan di Indonesia.

“Saya belum tahu jumlah yang benar buktinya, katanya Rp50 juta, tetapi saya mendengar informasi hanya Rp 1 juta. KPK hingga kini belum menyampaikan berapa yang benar jumlahnya, apakah KPK tidak berani,” ucap Marwan dalam diskusi di The Financial Hall, Selasa (22/02/2011).

Sebelumnya, setelah penangkapan DSW, pada 14 Februari lalu Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa bukti penemuan uang yang diterima jaksa tersebut disinyalir bernilai Rp 50 juta dan diduga bisa lebih besar dari jumlah tersebut. Dalam kasus tersebut, DSW diduga melakukan pemerasan aktif dan KPK menyimpan uang yang diterima DSW sebagai barang bukti.

22 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Hukum: Jaksa dan Hakim Harus Pakai Hati Nurani

KOMPAS.com – Selasa, 22 Februari 2011

KOMPAS/PRIYOMBODO Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Marwan Effendy

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Marwan Effendy menyatakan, hakim dan jaksa di Indonesia harus menggunakan hati nurani dalam menangani perkara.

Menurut dia, jangan sampai hakim dan jaksa hanya mengejar target dan menggunakan pandangan legalistik yang hanya berorientasi pada hukum tanpa keadilan. “Jaksa dan hakim harus menggunakan hati nurani untuk menangani perkara. Selama ini, kan, menggunakan legalitistik yang berorientasi pada hukum saja, bukan keadilan. Saya bertanya kenapa kepada yang memegang perkara itu, kasus kakao, sop buntut, dan lainnya itu diangkat, jawabnya karena sesuai dengan proses hukum, harus pakai hati nurani juga,” ucap Marwan dalam diskusi Hukum dan Keadilan di Indonesia, Selasa (22/2/2011).

Menurut Marwan, sebagai penegak hukum, hakim dan jaksa tidak hanya banyak bicara, tetapi juga harus menekankan norma kemanusiaan. Manusia, tuturnya, harus juga diadili sebagai manusia karena mempunyai keluhuran budi. Jika hakim dan jaksa dapat mengedepankan kemanusiaan tersebut, otomatis hal ini akan membantu membangun proses peradilan yang berkeadilan.

“Bagaimana membangun proses peradilan yang berkeadilan, pertama ya mengedepankan norma kemanusiaaan. Manusia diperlakukan sebagai manusia karena punya keluhuran budi,” kata Marwan.

Menurut dia, jika terus menggunakan pandangan legalistik, kasus-kasus ketidakadilan serupa akan terus muncul di Indonesia.

22 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi: Bachtiar Chamsyah Dituntut Tiga Tahun Penjara

KOMPAS.com – Selasa, 22 Februari 2011
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO Terdakwa mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, menyimak keterangan lima pegawai Kementerian Sosial yang menjadi saksi dalam sidang dugaan kasus korupsi pengadaan sapi impor, sarung, dan mesin jahit di Pengadilan Khusus Tipikor, Jakarta, Selasa (11/1/2011). Menurut para saksi, ada disposisi dari Bachtiar Chamsyah tentang penunjukkan langsung dan lelang terbatas terhadap proyek pengadaan sarung, sapi, dan mesin jahit.

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman selama tiga tahun penjara. Bachtiar menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi. Jaksa menilai Bachtiar terbukti melakukan korupsi bersama-sama terkait dengan tiga perkara, yakni pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan sarung di Kementerian Sosial.

Selain dituntut hukuman penjara, Bachtiar juga dituntut denda sebesar Rp 100 juta. “Subsider selama tiga bulan kurungan,” ucap Supardi, salah satu jaksa, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (22/2/2011).

Menurut jaksa, selaku Mensos dan kuasa pengguna anggaran, Bachtiar terbukti menyalahgunakan wewenang dengan melakukan penunjukan langsung tiga proyek. Penunjukkn langsung itu, kata jaksa, telah menguntungkan berbagai pihak dan merugikan keuangan negara sekitar Rp 35,7 miliar.

Atas kasus itu, jaksa menjerat dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Dalam tuntutan, jaksa tak mengenakan ke Bachtiar pembayaran uang pengganti. Pasalnya, para rekanan yang pernah menerima uang hasil proyek telah mengembalikan uang negara ke KPK dengan nilai total sekitar Rp 2,8 miliar. Selain itu, Bachtiar juga tidak terbukti menikmati uang hasil korupsi.

Hal-hal yang memberatkan Bachtiar, kata jaksa, perbuatannya dilakukan saat pemerintah tengah giat memberantas korupsi. Adapun hal-hal yang meringankan, “Belum pernah dihukum, kooperatif, tidak menikmati keuntungan secara pribadi, serta berjasa dalam pemerintahan,” ujar jaksa.

22 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Waris Pidana Diusulkan Atasi Korupsi

Seminar
KOMPAS.com – Selasa, 22 Februari 2011

 

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN
Harian Kompas menyelenggarakan seminar nasional bertajuk Korupsi yang Memiskinkan di Hotel Santika Premiere, Jakarta, Senin (21/2). Hadir sebagai pembicara pada sesi pertama, antara lain, (dari kiri) dosen Program Pascasarjana STF Driyarkara, B Herry Priyono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, moderator Rhenald Kasali, Kepala Kelompok Program Tata Pemerintahan Keamanan dan Keadilan Kemitraan Laode M Syarif, serta dosen sosiologi Universitas Gadjah Mada, Heru Nugroho.

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Bogor, Jawa Barat, Akhiar Salmi, mengusulkan agar diterapkan waris pidana terhadap para koruptor.

Waris pidana adalah warisan pidana yang diberikan kepada ahli waris narapidana korupsi untuk membayar uang pengganti meskipun narapidananya sudah meninggal dunia. Hal itu diungkapkan oleh Akhiar Salmi, dalam seminar “Korupsi yang Memiskinkan”, yang diselenggarakan Harian Kompas di Hotel Santika, Jakarta, Selasa (22/2/2011) siang ini.

“Jadi, kalau koruptornya meninggal dunia, maka pembayaran uang penggantinya diteruskan pembayarannya oleh ahli waris,” kata Akhiar.

Menurut dia, waris pidana adalah instrumen pemberantasan korupsi yang konvensional. “Selama ini, waris pidana belum pernah diusulkan secara resmi ke pemerintah, akan tetapi baru sebatas usulan di fakultas,” ujar Akhiar.

Dengan adanya waris pidana, tambah Akhiar Salmi, keluarga dari calon pelaku koruptor maupun koruptor dapat diingatkan secara dini konsekuensi bilamana keluarganya ada yang melakukan korupsi.

“Ini ide gila, sebab ini bukan mewariskan hukuman penjaranya, akan tetapi mewariskan uang penggantinya. Kalau ada keluarga yang korupsi, maka keluarganya bisa diwanti-wanti untuk tidak melakukan korupsi. Sebab, jika melakukan korupsi, maka ahli warisnya pun nanti akan dikenakan tanggung jawab sampai mati,” katanya lagi.

22 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ary Muladi Diancam Penjara Seumur Hidup

Suap
KOMPAS.com – Selasa, 22 Februari 2011
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN Ary Muladi memakai masker diperiksa penyidik KPK, di kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2010). Usai diperiksa, Ary Muladi langsung ditahan di Rutan Salemba Jakarta Pusat terkait kasus dugaan penyuapan Pimpinan KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com – Terdakwa Ary Muladi didakwa jaksa penuntut umum (JPU) pasal dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Ary didakwa terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi senilai Rp 5,1 miliar terkait kasus Anggodo Widjojo.

Dijelaskan jaksa, awalnya, Ary diminta Anggodo untuk melobi KPK supaya penyidikan kasus PT Masaro Radiokom yang melibatkan kakaknya, Anggoro Widjojo, dihentikan KPK. Ary lalu menyanggupi saat pertemuan di Hotel Peninsula, Jakarta Barat, pada 1 Agustus 2008.

Pada 7 Agustus 2008 , tambah jaksa, Ary memberitahukan melalui telepon bahwa diperlukan uang untuk para pimpinan KPK. “Anggodo menyanggupi dengan mengatakan agar diatur saja, yang penting wajar,” ucap Suwarji, koordinator JPU saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (22/2/2011).

Keesokan hari, Ary memberitahu Anggodo bahwa diperlukan dana sebesar Rp 3,75 miliar untuk menyuap dua pimpinan KPK yakni Bibit S Riyanto sebesar Rp 1,5 miliar dan M Jasin sebesar Rp 1 miliar, dan Direktur Penyidikan KPK, Bambang Widaryatmo sebesar Rp 1 miliar. “Serta operasional dan media Rp 250 juta,” kata jaksa.

Atas persetujuan dari Anggoro, uang dalam dollar AS dan rupiah itu lalu diserahkan Anggodo ke Ary di Hotel Peninsula pada 11 Agustus 2008. Setelah itu, kepada Anggodo, Ary mengaku telah menyerahkan uang sesuai kesepakatan melalui pria bernama Yulianto.

Namun, KPK malah mengeluarkan surat pencekalan terhadap Anggoro. Ary lalu dua kali meminta tambahan uang dengan total Rp 1,4 miliar kepada Anggodo agar pencekalan dicabut. Keduanya dipenuhi Anggodo. Setelah diterima, Ary kembali mengaku telah menyerahkan ke Yulianto.

Terkait perkara itu, Ary dijerat Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor.

Selain itu, Ary juga didakwa menghalang-halangi proses penyidikan perkara korupsi. Ary didakwa membuat kronologis seakan-akan ada pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK. Rekayasa itu agar Ary, Anggodo, Putranefo AP, Aryono, dan Joni Aliando tidak bisa diperiksa KPK. Terkait perkara itu, Ary dijerat Pasal 21 UU Tipikor.

Seperti diberitakan, Anggodo telah divonis majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan hukuman selama lima tahun penjara. Hukuman itu satu tahun lebih berat dari vonis hakim di Pengadilan Tipikor. Hingga saat ini, belum ditemukan sosok Yulianto seperti yang disebut Ary.

22 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: