KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Pertamakali, Pengadilan Tipikor Bebaskan Terdakwa Kasus Korupsi

detikNews – Senin, 21/02/2011

Jakarta – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) membebaskan mantan Sekretaris Gubernur BI Buhanudin Abdullah, Mieke Henriett Bambang. Mieke tercatat sebagai terdakwa pertama yang dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor.

Namun, jaksa yang bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini bukan jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melainkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kasus ini sebelumnya juga bukan ditangani oleh KPK.

Pengadilan menilai dakwaan jaksa terhadap Mieke Henriett Bambang tidak cermat. “Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan,” kata pengacara Mieke, Tumpal Hutabarat saat dihubungi, Senin (21/2/2011).

Agenda persidangan yakni pembacaan putusal sela, di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Majelis yang menyidangkan adalah hakim I Made Hendra, Hendra Yospin, dan diketuai oleh Herdi Agusten.

Tumpal menjelaskan, majelis pengadilan ini menerima nota keberatan yang mereka ajukan terkait dakwaan jaksa. Banyak ketidakcermatan yang dilakukan jaksa dalam menyusun dakwaan Mieke.

Dakwaan jaksa menyebut Mieke mengambil dokumen yang sudah disegel oleh KPK. Pengambilan sejumlah dokumen itu terkait dengan penyidikan KPK dalam kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) yang melibatkan Burhanuddin Abdullah.

Namun, dalam nota keberatannya, Mieke membantah keras sudah mengambil. “Dia merapikan, bukan menyembunyikan, dan sudah diserahkan kepada penyidik KPK,” lanjut Tumpal.

Sesuai dengan pasal 143 ayat 2 b KUHAP, jika hakim menilai jaksa tidak cermat, dakwaan harus dibatalkan demi hukum. “Kita sedang menunggu eksekusi dari jaksa untuk pembebasan Ibu Mieke,” tandasnya.

Sebelumnya, jaksa mendakwa Mieke dengan Pasal 21 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal itu disebutkan, jika betul terbukti, maka terdakwa dikenai kurungan paling sedikit tiga tahun dan paling lama 12 tahun.

Mieke sendiri adalah sekretaris Burhanuddin periode 2003-2008, yang memiliki tugas pokok menyusun dan mencatat aktivitas yang menyangkut aktivitas gubernur BI. Diketahui, Burhanuddin adalah bekas terpidana kasus korupsi dalam aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) dan kini sudah menghirup udara bebas dari penjara.

(mok/irw)

21 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jangan Tekan KPK dengan Pengerahan Massa foto

detikNews – Senin, 21/02/2011

Jakarta – PDIP harus memberikan contoh bagaimana menghormati proses hukum. Karena itu, tidak sepantasnya kalau PDIP melakukan psywar dengan pengerahan massa. Toh pemanggilan Megawati atas permintaan kader mereka Max Moein untuk menjadi saksi meringankan.

“Seharusnya pengerahan massa itu tidak boleh jadi tekanan terhadap lembaga penegak hukum,” kata Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febridiansyah di Jakarta, Senin (21/2/2011).

Megawati, lanjut Febri, sebagai pimpinan tertinggi di PDIP sebaiknya cermat dan memastikan agar simpatisannya tidak kemudian dimanfaatkan oleh tersangka korupsi cek pelawat.

“KPK juga jangan sampai tertekan. KPK harus profesional sesuai hukum,” imbuh Febri.

Yang sekarang diharapkan yakni PDIP bisa memunculkan sikap-sikap pro pemberantasan korupsi dan tidak menunjukkan sikap melawan hukum.

“Karena posisi PDIP saat ini sangat dibutuhkan posisinya sebagai oposisi. Mega dipanggil diperiksa juga atas permintaan kader PDIP,” tutupnya.

Sebelumnya, Mega dikirimi surat pemanggilan untuk menjadi saksi meringankan (ad charge). Mega dipanggil berdasarkan permintaan dari tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI Miranda Goeltom, yang kebetulan berasal dari PDIP, yaitu Poltak Sitorus dan Max Moein, dan bukan atas keinginan KPK.

Pemanggilan saksi yang meringankan untuk kasus ini, bukanlah pertama kali dilakukan KPK. Komisi ini juga pernah memanggil Ketua MUI Amidhan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Muladi dan Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro, Nyoman Sarikat Putra Jaya, dalam kasus yang sama.

Muladi dan Nyoman dipanggil berdasarkan permintaan M Nurlif. Amidhan didatangkan atas keinginan Baharudin Aritonang. Sayangnya, Muladi, Amidhan hingga Nyoman, kompak tidak ada yang datang ke KPK.
(ndr/fay)

21 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Dugaan Korupsi Pajak: JPU Dinilai Salah Tafsirkan UU Perpajakan

MEDIA INDONESIA.COM – Senin, 21 Februari 2011

JAKARTA–MICOM: Sidang terdakwa kasus korupsi pajak PT Surya Alam Tunggal, Maruli Pandapotan Manurung, memasuki pembacaan duplik. Mantan Kepala Seksi Keberatan dan Banding di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menilai jaksa penuntut salah menafsirkan Undang-Undang Perpajakan.

“Jaksa penuntut umum (JPU) tidak ada membuktikan adanya motivasi atau latar belakang yang membuat saya dipidanakan. Dari semua tuntutan dan replik JPU, hanya semata-mata perbedaan penafsiran tentang kapan saat perolehan/penyerahan dan apakah ada pajak terutang pada saat penyerahan tersebut,” ungkap Maruli dalam membacakan Duplik dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (21/2).

Perbedaan pendapat ini, ditambahkan Maruli, adalah konsekuensi logis dari sistem administrasi perpajakan yang menganut self assessment system, bukan sesuatu yang patut dipidanakan.

“Jika perbedaan pendapat atau penafsiran bisa dipidana, akan kacaulah sistem administrasi perpajakan di Indonesia,” klaimnya.

JPU dalam dakwaan, tuntutan, dan repliknya selalu berpegang bahwa keputusan keberatan seharusnya ditolak. Hal ini dikarenakan saat perolehannya pada 1995.

Implikasinya, seharusnya ada PPN dibayarkan dan PPN tersebut dapat dikreditkan, dan hal itu telah memenuhi syarat untuk dikenakan Pasal 16 D UU PPN.

Akan tetapi, Maruli menjelaskan, dari semua fakta-fakta dan ketentuan perpajakan yang mendukung, dapat disimpulkan perolehannya adalah tahun 1994, sehingga atas penyerahannya pada tahun tersebut tidak dikenakan PPN Pasal 16D.

Namun, jika perolehannya adalah tahun 1995, terbukti bahwa tidak ada PPN dibayar pada saat perolehan tahun 1995. Sehingga tetap tidak bisa dikenakan PPN Pasal 16 D.

Lebih lanjut lagi, jika seandainya saat dia ditugaskan meneliti keberatan PT SAT pada tahun 2007, PPN saat perolehannya tahun 1995 dipaksakan dibayar sekalipun dengan penetapan pajak, tetap saja penerimaan PPN tidak dapat dikreditkan. Dan karena pembayaran PPN tidak dapat dikreditkan, tidak bisa dikenakan PPN Pasal D.

“Karena terbukti seandainya dipaksakan saat perolehannya di tahun 1995, meskipun seharusnya di tahun 1994, tetap saja Keputusan Keberatannya adalah benar dan sah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dan tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan atasnya,” kata Maruli. (*/OL-11)

21 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bambang Widjojanto: Mega Datang ke KPK Lebih Baik

detikNews – Senin, 21/02/2011

Jakarta – Kehadiran Megawati Soekarnoputri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai akan menguntungkan PDIP. Ketua Umum PDIP itu justru bisa menjelaskan sikap partai terkait kasus tersebut di depan KPK.

“Kalau bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan sikap partai yang sebenarnya,” kata praktisi hukum Bambang Widjajanto saat ditemui dalam seminar Korupsi yang Memiskinan di Hotel Santika, Slipi, Jakarta Barat, Senin (21/2/2011).

Menurut Bambang, Mega dan PDIP seharusnya tidak perlu khawatir dengan persepsi masyarakat soal pemanggilan ini. Mega justru bisa menggunakan media massa untuk menjelaskan kedudukan dan sikapnya atas kasus yang diduga melibatkan Miranda Goeltom itu.

“Persepsi kan dibentuk karena media, kalau dia bisa menggunakan media untuk menjelaskan kedudukan dan sikapnya, itu akan lebih baik,” kata pria yang pernah menjadi kandidat pimpinan KPK ini.

Menurut Bambang, sebenarnya penjelasan itu tidak harus disampaikan oleh Mega. Namun jika Mega bisa hadir, hal itu akan lebih baik. “Bagi saya, yang penting ada penjelasan dari partai, Pak Tjahjo cukup tapi kalau Mbak Mega akan lebih bagus,” kata Bambang.

Sebelumnya, Mega dikirimi surat pemanggilan untuk menjadi saksi meringankan (ade charge). Mega dipanggil berdasarkan permintaan dari tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS)BI Miranda Goeltom yang berasal dari PDIP, Poltak Sitorus dan Max Moein, bukan keinginan KPK.

Mega mengabaikan panggilan itu dengan alasan dia tidak tahu kadernya memilih Miranda sehingga tidak relevan dia dipanggil. Mega mengutus dua petinggi PDIP untuk mewakilinya menjadi saksi meringankan di KPK yaitu Tjahjo Kumolo dan Trimedya Panjaitan. Trimedya menyatakan, atas kehadiran mereka, KPK menganggap masalah pemanggilan itu telah clear.

Pemanggilan saksi yang meringankan untuk kasus ini, bukanlah pertama kali dilakukan KPK. Lembaga ini juga pernah memanggil Ketua MUI Amidhan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Muladi dan Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro, Nyoman Sarikat Putra Jaya. Hari ini Amidhan datang ke KPK untuk saksi meringankan Baharuddin Aritonang.

(ken/nrl)

21 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dugaan Suap Cek Perjalanan: Saya Saksi Meringankan tapi Tak Melihat

KOMPAS.com – Senin, 21 Februari 2011

KOMPAS/AGUS SUSANTO Amidhan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan menyatakan dirinya tidak mempunyai hubungan khusus dengan tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan Baharuddin Aritonang. Ia hanya datang sebagai saksi meringankan yang memberikan keterangan bahwa saat kejadian ia dan Baharuddin berada dalam rapat Panitia Ad Hoc 1 (PAH 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat.

“Waktu itu ada satu rapat, tim kerja satu MPR. Tersangka (Baharuddin Aritonang) waktu itu ada di situ. Saya tidak ada hubungan sama sekali dengan Baharuddin, kecuali hanya sebagai sama-sama anggota Panitia Adhoc 1 (PAH 1),” ungkap Amidhan usai memberikan keterangan kepada penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/2/2011).

Rapat PAH 1, lanjut Amidhan, dihadiri empat orang yang merupakan tim tekhnis diantaranya ada dirinya dan Baharuddin. Amidhan menganggap dirinya saksi meringankan bukan terkait kasus, karena ia tidak melihat, mendengar dan menyaksikan sendiri adanya kasus tersebut. Ia murni menjadi saksi yang menguatkan alibi Baharuddin.

“Tim kerjanya itu banyak orangnya, tapi di tim yang teknis itu ada empat orang yang rapat itu diantaranya Pak Theo Sambuaga, Slamet, Baharuddin Aritonang dan saya sendiri. Kami rapat saja. Saya saksi yang meringankan,tapi tidak melihat dan mendengar sendiri yang katanya kasus itu. Tidak ada hubungannya dengan saya. Waktu rapat itu dia ada di sana dan saya menyaksikan dia ada di sana. Itu dia gunakan sebagai alibi,” tutur Aamidhan.

Rapat PAH 1 itu, imbuh Amidhan dijadwalkan 7-10 Juni 2004, dilanjutkan 23-25 Juni 2004. Baharuddin meminta kedatangan Hamidhan sebagai saksi meringankan melalui kuasa hukumnya Maqdir Ismail.

Baharuddin adalah satu dari 24 mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar periode 2004-2009 yang ditahan KPK terkait kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dimenangi Miranda Swaray Goeltom.

21 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Ketua MUI Akui Rapat dengan Tersangka Cek Pelawat

TEMPOinteraktif.Com – Senin, 21 Februari 2011
fotoAmidhan. TEMPO/ Budi Yanto

TEMPO Interaktif, Jakarta – Ketua Majelis Ulama Indonesia, Amidhan, mengakui melakukan rapat dengan tersangka cek pelawat Baharudin Aritonang di Gedung MPR pada Juni 2004 lalu. Pengakuan Amidhan itu disampaikan ke wartawan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin tanggal 21 Februari ini.

“Iya, waktu itu ada satu rapat. Tersangka ada di sana dan dia gunakan sebagai alibi,” kata Amidhan di Gedung KPK, Senin (21/2).

Dalam rapat tanggal 7-10 Juni dan 23-25 Juni 2004 itu, Amidhan dan Burhanudin berada dalam satu Tim kerja DPR-MPR. Meski tim kerja beranggotakan banyak orang namun tim teknis dalam rapat hanya empat orang. “Mereka adalah Theo Sambuaga, Slamet Effendy, Baharudin Aritonang, dan saya sendiri,” ujar dia.

Meski dalam rapat itu Amidhan melihat Baharudin, namun dia mengaku tidak mengetahui apa pun tentang kasus cek pelawat itu. “Tapi rapat itu yang dia gunakan untuk alibinya,” kata Amidhan.

Sebelumnya Maqdir Ismail, pengacara seorang tersangka cek pelawat, Baharudin Aritonang, mengatakan bila kliennya sedang mengikuti rapat panitia ad hoc di MPR bersama Amidhan saat penerimaan cek berjalan. Karenanya, Baharudin meminta Amidhan sebagai saksi yang bisa meringankan dirinya.

CORNILA DESYANA

21 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

DPR Kaji Pengurangan Wewenang KPK

TEMPOinteraktif.Com – Senin, 21 Februari 2011

Priyo Budi Santoso. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta – Wacana agar kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dikurangi kembali disuarakan. Kali ini datang dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Priyo Budi Santoso. Politikus Partai Golongan Karya ini menilai wewenang KPK terlalu besar, sehingga perlu dirombak.

“Supaya tidak ada aparat penegak hukum yang superpower, sehingga pihak lain terlemahkan,” kata Priyo usai mengunjungi politikus tersangka cek pelawat yang ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (21/2) siang.

Priyo mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan dewan terkait perombakan KPK ini adalah menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kita bicarakan dengan presiden soal masalah ini,” ujar Priyo.

Priyo, bersama enam anggota dewan lainnya, engunjungi reken-rekannya tersangka kasus cek pelawat yang tengah ditahan di penjara Cipinang. Mereka yang ditahan antara lain; Paskah Suzeta Hamka Yandhu, Panda Nababan, Antony Zeidra Abidin

Hingga saat ini tercatat sudah ada 24 politikus ditahan karena diduga menerima cek pelawat saat proses pemilihan dewan gubernur senior Bank Indonesia 2004 lalu.

Politisi tersebut ditahan KPK lantaran menjadi tersangka dalam kasus suap cek pelawat pemenangan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom. Rombongan Priyo berada di dalam Rutan mulai dari pukul 11.30 hingga pukul 13.00 siang.

 

Ananda Badudu

 

21 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Saksi Meringankan: KPK Tak Panggil Megawati Lagi

KOMPAS.com – Senin, 21 Februari 2011
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak lagi memanggil Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi saksi meringankan khusus untuk kasus cek perjalanan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom. Pemanggilan tidak sesuai dengan Pasal 1 Butir 27 KUHAP, yakni saksi meringankan harus melihat, mendengarkan, dan mengalami di tempat kejadian.

Pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Megawati mendapat klarifikasi dari DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merasa pemanggilan tersebut melanggar aturan. “KPK tidak lagi akan memanggil Megawati khusus untuk kasus ini,” ucap Juru Bicara KPK Johan Budi saat jumpa pers di Kantor KPK, Senin (21/2/2011).

Menurut Johan, sebenarnya KPK tidak memiliki kepentingan dengan kehadiran Mega sebagai saksi meringankan. KPK hanya menjalankan aturan dalam Pasal 116 Ayat (3) KUHAP, yaitu memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menghadirkan saksi meringankan.

“Pemanggilan Mega hanya merupakan permintaan tersangka. Kami hanya menjalankan sesuai dengan aturan dan proses hukum,” kata Johan.

21 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

TRANSPARANSI DANA WISUDA: Ortu Murid SMPN 19 Sempat Akan Lapor ICW

KOMPAS.com – Senin, 21 Februari 2011
shutterstock ILUSTRASI: Lantaran tak mendapatkan rincian dana secara transparan, para orang tua murid SMPN 19 sempat akan mengancam melaporkan pihak sekolah terkait penarikkan dana itu ke ICW.

JAKARTA, KOMPAS.com — Tanpa kesepakatan dengan para orang tua murid, pihak sekolah yang menjadi panitia wisuda kelas IX SMPN 19, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menarik dana sebesar Rp 750.000. Lantaran tidak mendapatkan rincian dana secara transparan, para orang tua murid tersebut sempat akan mengancam melaporkan persoalan penarikkan dana itu ke Indonesia Corruption Watch (ICW).

Buntut kekecewaan para orang tua murid itu, pihak sekolah menggelar rapat tertutup dengan para orang tua murid di SMP Negeri 19, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/2/2011). Rapat berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga siang hari.

“Ini sudah rapat yang kedua kalinya diadakan oleh pihak sekolah dan komite. Pertama pada 19 Januari lalu dan hari ini (Senin),” kata salah satu orang tua murid yang ditemui Kompas.com seusai rapat.

Dalam rapat tersebut para orang tua murid mempersoalkan alasan pihak sekolah tidak memberikan surat edaran mengenai rincian biaya wisuda itu. Sementara itu, dari pihak sekolah mengungkapkan bahwa hal tersebut dilakukan agar tidak ada gugatan kepada kepala sekolah.

“Padahal, kita tidak keberatan mengenai dana tersebut, tetapi tetap saja dalam manajemen keluarga, biaya yang dikeluarkan harus ada perencanaan. Dalam hal ini biaya sekolah anak, kita hanya butuh rincian dana,” ungkap salah satu orang tua.

21 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

TRANSPARANSI DANA WISUDA: Rp 750.000, Dana Wisuda yang Tak Lazim

KOMPAS.com – Senin, 21 Februari 2011

Ilustrasi: Orang tua murid menilai, pihak sekolah dan komite seakan berusaha menutupi perincian dana wisuda sebesar Rp 750.000 per siswa itu.

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu orangtua murid kelas IX SMPN 19 Kebayoran, Jakarta Selatan, mengungkapkan, ada kejanggalan dalam penarikan dana wisuda yang dinilai tidak lazim. Orangtua murid menilai pihak sekolah seharusnya membuat surat edaran untuk kegiatan yang membutuhkan dana dari peserta didik dan merinci pemakaian biaya tersebut.

“Padahal, kita tidak keberatan mengenai dana tersebut, tetapi tetap saja dalam manajemen keluarga, biaya yang dikeluarkan harus ada perencanaan. Dalam hal ini biaya sekolah anak, kita hanya butuh rincian dana,” ungkap salah satu orangtua murid kepada Kompas.com, Senin (21/2/2011).

Ia menambahkan, pihak sekolah dan komite seakan berusaha menutupi perincian dana wisuda sebesar Rp 750.000 per siswa itu.

“Kalau tidak ada yang ditutupi, mengapa tidak memberikan rincian?” ujar orangtua murid yang tidak mau disebutkan namanya.

Buntut kekecewaan para orangtua murid itu, pihak SMPN 19 Jakarta mengundang orangtua murid dalam rapat tertutup di sekolah itu, Senin (21/2/2011). Sebelumnya, rapat pertama juga sudah diadakan, Rabu (19/1/2011), antara pihak orangtua murid dan sekolah.

Namun, pada rapat kedua ini orangtua murid mengaku tidak mendapatkan hasil. Tuntutan mereka berupa transparasi rincian biaya wisuda kelas IX yang akan dilaksanakan pada 28 Mei 2011 itu tidak juga diberikan pihak sekolah.

“Rapat hari ini tidak ada hasilnya, mentah,” kata salah satu orangtua murid kepada Kompas.com.

21 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: