KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Amien Rais: KPK Penuh Mafia Hukum

SUARA MERDEKA CyberNews – Sabtu, 19 Februari 2011

image

Semarang, CyberNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai penuh dengan mafia hukum dan makelar kasus. Hal inilah yang menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penilaian itu disampaikan Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais menilai .

“Terserah jika orang lain mau menganggap KPK itu sebagai malaikat, tapi saya yakin kalau lembaga yang digadang-gadang dapat memberantas korupsi itu penuh dengan mafia,” katanya, Sabtu (19/2).

Menurutnya, perlu pengkajian ulang terhadap keberadaaan KPK. Hal ini tidak terlepas dari kinerjanya yang terkesan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. “KPK selama ini hanya menangani kasus korupsi yang kecil-kecil, sedangkan korupsi yang besar dan melibatkan sejumlah pejabat negara tidak ada kejelasan,” ujarnya.

Ia mengatakan, kasus korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara cukup besar yang tidak jelas penanganannya antara lain kasus Bank Century, kasus mafia pajak Gayus Tambunan, dan kasus dugaan suap pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Amien menuturkan, sembilan bulan ke depan merupakan ujian bagi KPK. “Jika tidak bisa membedah dan menuntaskan sejumlah kasus besar maka sebaiknya keberadaan KPK dikaji ulang. “Pengkajian tersebut untuk menentukan bagi KPK apakah akan diteruskan atau dihentikan terkait dengan kinerjanya,” tandasnya.

( Ant / CN26 )

19 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jimly: Saya Sarankan Mega Datang ke KPK

Kasus Traveller Cheques
KOMPAS.com – Sabtu, 19 Februari 2011
KOMPAS IMAGES/KRISTANTO PURNOMO Jimly Asshidiqie

JAKARTA,KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyarankan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri memenuhi pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mega dipanggil KPK untuk menjadi saksi meringankan untuk beberapa tersangka dari Fraksi PDI-P. Sejumlah politisi PDI-P yang terlibat kasus traveler’s cheque DGS BI Miranda S Goeltom, antara lain Engelina Pattiasina, Ni Luh Mariani, dan Muhammad Iqbal.

Berdasarkan informasi dari Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, KPK menjadwalkan Megawati datang sebagai saksi meringankan berdasarkan permintaan para tersangka. Mega akan dimintai keterangan pada Senin pekan depan.

“Itu, kan, (pemanggilan Megawati) maksudnya untuk meringankan, ya tidak apa-apa. Sebagai pemimpin baik kalau Ibu Mega mengikuti itu. Saya menyarankan Ibu Mega datang saja dengan jiwa yang besar,” kata Jimly Asshiddiqie seusai menghadiri peluncuran Institut Gerakan di Gedung LIPI, Sabtu (19/2/2011).

Menurut Jimly, memang ada kesulitan bagi seorang tokoh politik besar seperti Megawati untuk memenuhi pemanggilan KPK yang bersinggungan dengan masalah yang Mega tidak terlibat. Namun, Jimly percaya kebesaran nama Mega tidak akan terpengaruh oleh pemanggilan tersebut.

“Saya kira juga ada kesulitan bagi tokoh politik seperti Ibu Mega. Namun, saya percaya Ibu Mega sudah jauh lebih besar ketimbang takut nama baiknya rusak hanya gara-gara ini. Dia sudah di atas ini. Jadi, saya sarankan datang saja, tak apa-apa,” ujar Jimly.

Jimly berharap kedatangan Mega akan memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa menjadi saksi untuk sebuah proses hukum bukanlah aib. Hal ini karena kesadaran hukum masyarakat yang kurang dan selalu beranggapan dipanggil KPK atau kepolisian merupakan aib.

“Ibu Mega, ikuti saja, sekaligus memberi pendidikan kepada masyarakat bahwa ini, kan, hanya untuk saksi. Problemnya, di masyarakat kita kesadaran hukumnya belum meningkat. Kalau dipanggil KPK, polisi, dan kejaksaan, itu seolah-olah aib. Itu juga harus dipertimbangkan,” tuturnya.

19 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Telusuri Data Ditjen Pajak

TEMPOinteraktif.Com – Jum’at, 18 Februari 2011

Gayus Halomoan Tambunan. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO Interaktif, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menelusuri data wajib pajak yang ditangani Gayus H. Tambunan. Data itu berasal dari Direktorat Jenderal Pajak. “Sebagian perusaahan wajib pajak Gayus,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di kantornya, Jumat (18/2).

Untuk menelusuri data tersebut, kata dia, KPK juga berkoordinasi dengan tim penyidik Polri.

Seperti diketahui, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rachmany sebelumnya mengatakan akan menyerahkan data wajib pajak yang pernah ditangani Gayus kepada KPK. Data tersebut yakni berupa 149.149 data wajib pajak. Data itu juga telah diserahkan ke Polri.

Ririn Agustia

19 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pesan Pendek Sebelum Angkara Murka

  • TEMPOinteraktif.Com – Senin, 14 Februari 2011

    ISMAIL Suparman sedang menerima tamu ketika pintu depan rumahnya diketuk dari luar. Ketua Ahmadiyah Pandeglang ini membuka pintu dan menjumpai dua petugas Kepolisian Resor Pandeglang. “Anda akan diperiksa di kantor dalam kasus imigrasi,” kata seorang dari mereka.

    Pagi beranjak pergi di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten, pada Sabtu dua pekan lalu itu. Jarum jam menunjukkan pukul sembilan. Suparman segera mengaitkan “urusan imigrasi” itu dengan istrinya, Haina Toang Aquino, warga negara Filipina yang sudah dua tahun menetap di situ. “Surat-suratnya lengkap,” kata Suparman, ditirukan Aminah, ibunya. Sang petugas berkukuh dan meminta Suparman ikut.

    Suparman meminta Haina berkemas. Ia juga mengajak Atep Suratep, Imron, dan Rochim-tiga pemuda anggota Ahmadiyah-yang berada di rumahnya. Putri Aquino Suparman, anaknya yang berumur dua tahun, merengek ingin ikut. Tak tega, Haina mengajak putri bungsunya itu. Tiga anak lain dititipkan ke rumah neneknya.

    Sebelum berangkat, Suparman dibantu Atep, orang dekatnya setahun terakhir, memindahkan pesawat televisi, kulkas, dan mesin cuci ke rumah Aminah. Tepat pukul sepuluh, mereka berangkat ke kantor Kepolisian Resor Pandeglang, sekitar tiga setengah jam perjalanan mobil dari Cikeusik.

    Di kantor polisi, Suparman kaget. Menurut Muhamad Isnur, anggota tim kuasa hukum Ahmadiyah, polisi menyebutkan pemanggilan tidak berkaitan dengan masalah imigrasi Haina. Suparman hanya diminta tinggal sementara waktu. “Dia dievakuasi karena ada ancaman,” kata Isnur.

    Suparman mengenal Ahmadiyah ketika bersekolah di Madrasah Aliyah Pandeglang. Pada 1994, dia pindah ke Filipina. “Untuk belajar bahasa selama dua tahun. Lalu tinggal di sana menjadi mubalig selama delapan tahun,” kata Aminah. Di sana pula Suparman memperistri Haina. Pada 2009, Suparman pulang dan menetap di Desa Umbulan. Sejak itu, dia menjadi tokoh sentral Ahmadiyah Pandeglang.

    Pria kelahiran 12 Mei 1969 ini mendapat sorotan di lingkungannya. Apalagi dengan posisinya sebagai juru dakwah Ahmadiyah untuk daerah Banten. “Dia sudah lama diincar,” kata seorang anggota Ahmadiyah. Sejak November tahun lalu, tekanan terhadapnya semakin keras.

    l l l

    RENCANA pengerahan massa menuntut pembubaran Ahmadiyah di Desa Umbulan tersebar lewat pesan pendek di kalangan pemuka agama pada Kamis dua pekan lalu. Pesan berantai itu berisi ajakan kepada ulama dan santri untuk mendatangi rumah Suparman pada Ahad, 6 Februari, pukul 10.00 WIB. Pengirimnya mengajak “bersama-sama mengusir warga Ahmadiyah dari Cikeusik”.

    Munir bin Masri, pengasuh Pesantren Darul Iftidha, Cikeusik, menerima pesan itu. Merasa setuju, Munir lantas mengerahkan santrinya ikut demonstrasi. Muhammad bin Syarif, Ketua Gerakan Muslim Cikeusik, mendapat pesan yang sama. Belakangan, ketika diperiksa polisi, Munir mengatakan datang belakangan. “Saya enggak ikut-ikut,” katanya.

    Pesan pendek berbeda beredar pada Sabtu, sehari sebelum penyerangan. Kepala Desa Umbulan Muhammad Djohar, yang tinggal tak jauh dari rumah Suparman, mengatakan sempat melihat pesan berisi dua kata: “Kiai siapkan.”

    Siapa pengirim pesan dua kata itu? Munir terang-terangan menyebutkan satu nama, “Kiai Ujang.” Kerabat seorang pengasuh pesantren di Cibaliung mengatakan hal serupa. “Kakak saya di-SMS Kiai Ujang,” ujar dia. Tapi Muhammad Djohar mengaku tak tahu. “Pokoknya dari sebuah nomor yang tak dikenal,” katanya.

    Kiai Ujang Arif bin Surya berasal dari Kampung Bengkung, Desa Cigeulis, yang jaraknya 30 kilometer dari Cikeusik. Merujuk kampungnya itu, ia dikenal dengan sebutan “Kiai Ujang Bengkung”. Ia memimpin Pesantren Bani Surya, dan kesohor paling getol menyerukan pengusiran warga Ahmadiyah dari Cikeusik. Menurut Aziz, warga Kampung Cibaliung, di antara tokoh penentang Ahmadiyah, Ujang paling vokal. “Mungkin karena dia Ketua Front Pembela Islam Pandeglang,” katanya.

    Pada akhir Januari lalu, dalam pengajian yang digelar Gerakan Muslim Cikeusik, Ujang mengajak jemaah yang hadir mengusir warga Ahmadiyah. Gerakan Muslim Cikeusik baru dibentuk sebulan lalu. Kelompok ini gencar mendesak pembubaran Ahmadiyah di Pandeglang.

    l l l

    SETELAH Suparman dijemput, Kepala Kepolisian Resor Pandeglang Ajun Komisaris Besar Alex Fauzi Rasyad semula berpikir massa tetap datang ke Cikeusik tapi tak akan menimbulkan kericuhan. Prediksi itu keliru. Tanda-tanda ketegangan terasa ketika 17 pengikut Ahmadiyah dari Jakarta, Bogor, dan Serang datang dengan dua mobil ke rumah Suparman.

    Menurut Alex, sekitar pukul 03.00 dinihari, dua peleton Satuan Sabhara (60 personel) bersama sejumlah reserse dan intel berangkat ke Desa Umbulan dari Pandeglang. Total jumlahnya sekitar 100 orang. Ditambah anggota Kepolisian Sektor Cikeusik, jumlah polisi di sekitar rumah Suparman sekitar 115 orang.

    Polisi sebenarnya tiba lebih dulu ketimbang rombongan Deden Sujana. Setiba di rumah Suparman, polisi menyebar. Begitu rombongan Deden dan kawan-kawan tiba, mereka panik. Menjelang pukul 10.00, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Cikeusik Inspektur Satu Hasanuddin mendatangi rumah itu dan membujuk Deden pergi. “Massa sedang bergerak ke sini,” kata Hasanuddin.

    Deden, Ketua Pengamanan Nasional Ahmadiyah, menolak permintaan Hasanuddin. Dia beralasan kedatangannya untuk menjaga aset properti milik organisasi. Ketika bernegosiasi dengan Hasanuddin di dalam rumah, Deden mempersilakan polisi melepaskan penjagaan. “Kami akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan,” katanya. “Biarlah berdarah-darah.”

    Setengah jam setelah Hasanuddin gagal membujuk Deden dan kawan-kawan, massa dari arah Cangkore berhamburan menuju rumah. Meneriakkan takbir, mereka bertindak beringas. Seseorang dari kelompok ini menuding Deden telah memprovokasi dan memamerkan kekebalan tubuhnya dengan menebas-nebaskan golok ke lengan.

    Polisi juga menuding rombongan Deden yang memulai keributan dengan melemparkan batu ke arah massa. Alfi Syafri, anggota Ahmadiyah, mengaku rombongannya melemparkan batu setelah melihat Deden hendak diterjang massa. Selepas hujan batu, massa dari dua sisi datang bak air bah menuju rumah Suparman.

    Choirul Anam, anggota tim kuasa hukum Ahmadiyah, menolak tudingan bahwa anggota Ahmadiyah melakukan provokasi. Menurut dia, pernyataan Deden itu hanya disampaikan ke aparat kepolisian dan bukan untuk menantang massa. “Pertanyaannya, kenapa pernyataan itu bisa sampai ke massa,” katanya. “Siapa yang membocorkan?”

    Tak susah menjawab pertanyaan Choirul. Pembicaraan Hasanuddin dan Deden itu terdengar jelas dalam rekaman yang dibuat Arif Rahman. Pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Serang yang juga anggota Jemaat Ahmadiyah ini membawa handycam dan leluasa merekam ke segala penjuru. Hasilnya video berdurasi 30 menit itu. “Dia selamat karena mengaku wartawan,” ujar Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Yoseph Adi Prasetyo.

    Sumber Tempo mengatakan Arif sehari-hari memang terbiasa menggunakan kamera perekam. Sebab, selain menjadi pegawai negeri, Arif biasa menerima tawaran merekam pesta perkawinan.

    Dalam rekaman yang sebagian sekuelnya sempat diunggah di situs YouTube itu, terlihat dengan jelas tokoh-tokoh garis depan yang melakukan penyerangan, termasuk menyiksa anggota Ahmadiyah yang tengah meregang nyawa. Dalam rekaman itu tampak juga bagaimana petugas kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia membiarkan massa melakukan pembunuhan dan perusakan.

    Bentrokan tak seimbang meletup. Sekitar 1.500 orang terus merangsek menuju rumah Suparman. Mereka melempari dan menghancurkan rumah. Anak muda Ahmadiyah yang sempat melakukan perlawanan lari tunggang-langgang. Tidak semuanya bisa selamat. Tiga anggota rombongan Deden, yaitu Warsono, Chandra, dan Roni, tewas. Adapun Deden berhasil menyelamatkan diri, dengan pergelangan tangan kanan nyaris putus.

    l l l

    SEORANG saksi mata, Mamat, melihat Kiai Ujang ada di antara massa penyerbu rumah Suparman. Saat itu masih sekitar pukul 09.00. Massa dari arah Cibaliung, Cigeulis, Munjul, dan kecamatan lain di wilayah Pandeglang berkumpul di depan Masjid Al-Huda. “Ada Kiai Ujang Bengkung di sana,” katanya. Saksi lain, sebut saja Ali, yang berada di depan rumah Suparman saat kejadian, mengatakan sempat mencium tangan Ujang.

    Sumber di kepolisian membenarkan Ujang dicurigai terlibat peristiwa Ahad berdarah itu. Saat ini polisi terus memburu lelaki itu. “Dia kabur seusai penyerangan,” katanya.

    Agus Setiawan, anggota tim pembela muslim Banten yang mendampingi para kiai saat diperiksa polisi, berharap Ujang Bengkung segera keluar dari persembunyian. “Dia memang disebut polisi sebagai penyebar pesan singkat ajakan demonstrasi Ahad itu,” katanya.

    Adapun juru bicara Front Pembela Islam, Munarman, mengaku tak mengenal Ujang Bengkung. Menurut dia, organisasi FPI di Pandeglang juga tidak eksis. “Setahu saya enggak ada,” katanya. Munarman juga menolak FPI dikait-kaitkan dengan insiden Cikeusik.

    Sumber Tempo menyebutkan adanya peran Kepala Desa Umbulan Muhammad Djohar. Pada pemilihan kepala desa April 2010, Djohar berjanji akan mengusir warga Ahmadiyah jika terpilih. “Jangan panggil nama saya Djohar jika tidak terlaksana,” katanya ketika itu, seperti ditirukan sang sumber.

    Djohar kepada Tempo membantah pernah menjual isu itu. “Enggak ada itu. Saya enggak berani,” ujarnya. Dia mengatakan keinginan mengusir Jemaat Ahmadiyah murni dari warga. Sebab, warga Cikeusik resah lantaran Suparman mengajak orang lain memeluk Ahmadiyah. Selain itu, “Kalau salat, dia enggak mau berjemaah di masjid.”

    Dari mana para penyerang? Mamat ingat betul, orang yang berduyun-duyun ke rumah Suparman tegap-tegap tubuhnya. “Sepertinya mereka bukan santri, tapi jawara,” katanya. Golok yang masih tersarung menyembul dari balik baju. Di bagian dada, terpacak pita biru sebagai penanda.

    Ali, yang berada di depan rumah Suparman saat kejadian, melihat sejumlah kendaraan dengan pelat B melintas sebelum penyerangan. Saat massa Ujang Bengkung tiba, sebagian massa terdengar berbicara dengan logat Betawi. “Warga sini biasanya berlogat Sunda atau Jawa,” ujarnya. Menurut dia, massa yang datang bersama Ujang Bengkung bercirikan pita hijau.

    Massa berduyun-duyun mengendarai sepeda motor tanpa membawa panji-panji. Ahad pagi itu juga ia melihat ada tiga mobil yang digunakan massa terparkir di dekat-dekat Masjid Cangkore.

    Ridha Saleh, anggota Komnas HAM, mengatakan tim yang meneliti kemungkinan terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia sudah diturunkan. Penyelidikan itu akan berfokus pada dugaan pembiaran oleh aparat keamanan. “Apalagi polisi sudah tahu akan ada penyerangan,” katanya.

    Kepala Kepolisian Negara Jenderal Timur Pradopo mencopot Kepala Kepolisian Daerah Banten Brigadir Jenderal Agus Kusnadi dan sejumlah anak buahnya. “Pergantian ini karena ada sistem yang tidak berjalan,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam.

    Setri Yasra, Sunudyantoro (Jakarta), Anton Septian, Agung Sedayu (Pandeglang)

    Serangan Pasukan Berpita

    TAKBIR diteriakkan dengan marah pada pagi di Desa Cikeusik, Pandeglang, Banten, Ahad dua pekan lalu. Ribuan penyerang menyerbu rumah Suparman, menghadapi belasan pengikut Ahmadiyah yang berusaha mempertahankannya. Hasilnya tragedi: tiga pengikut Ahmadiyah dibunuh, lima lainnya terluka.

    Dikepung dari Dua Arah
    Penyerang datang dari dua arah: utara dan selatan Cikeusik.

    SELATAN
    Massa dari Malingping, Bayah, dan kecamatan lain di Kabupaten Lebak berkumpul di depan Balai Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik. Saksi melihat massa menggunakan dua bus kecil berpelat nomor A (Banten), dua mobil bak terbuka, dan ratusan sepeda motor.

    UTARA
    Massa dari Cibaliung, Cigeulis, Munjul, Angsana, Cikeusik, dan kecamatan lain di Kabupaten Pandeglang bertemu di Masjid Al-Huda Cangkore, Desa Rancaseneng, Kecamatan Cikeusik. Menurut saksi, mereka menggunakan tiga mobil Kijang dan ratusan sepeda motor.

    PEMIMPIN

  • Massa dari Cibaliung dikomando Ujang Bengkung.
  • Massa dari Cikeusik dipimpin Muhammad dan Junaedi.
  • Massa dari arah Malingping dikomando Endang.Kekuatan Tak Seimbang
    Jumlah penyerang, pengikut Ahmadiyah yang berada di rumah Suparman, dan polisi sangat tak seimbang. Polisi pun tak berdaya menahan penyerang. 

    Polisi
    115 orang

  • Dibagi ke dua tempat: selatan dan utara Cikeusik
  • 2 peleton Satuan Sabhara
  • Reserse
  • Intel
  • Anggota Polsek Cikeusik

    Ahmadiyah
    17 orang

    Penyerang
    1.500 orang
    Sebagian mengenakan pita biru dan hijau.

    Jam-jam Mencekam

    3 Februari
    Polisi menyatakan memperoleh pesan pendek yang beredar bahwa ada massa yang menuntut pengusiran dan pembubaran Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik.

    4 Februari
    Polisi berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Komando Daerah Militer, Kejaksaan Negeri, dan tokoh masyarakat, membahas rencana demonstrasi.

    5 Februari
    Polisi mengevakuasi Suparman dan istrinya, Haina, juga tiga orang lainnya.

    6 Februari:
    03.00:
    Kepala Polres Pandeglang Ajun Komisaris Besar Alex Fauzi Rasyad mengirim personel ke Cikeusik, mengamankan rumah Suparman yang kosong.

    07.00:
    Sebanyak 17 anggota Ahmadiyah dari Jakarta tiba di rumah Suparman.

    09.26:
    Deden Sujana, kepala keamanan nasional Ahmadiyah, dan anak buahnya berkumpul di rumah Suparman. Inspektur Satu Hasanuddin, Kepala Unit Intel Polsek Cikeusik, datang dan meminta mereka pergi agar menghindari bentrokan. Deden menolak, mengatakan rumah Suparman merupakan aset yang harus dipertahankan.

    09.50:
    Mobil patroli Polsek Cikeusik siaga di depan rumah Suparman.

    10.08:
    Dua truk �dalmas” (pengendali massa) siaga di depan rumah Suparman. Tak lama, satu di antaranya bergerak menuju jembatan arah Cangkore. Mobil Panther polisi juga siaga di depan pos ronda depan rumah Suparman, tempat polisi dan penduduk sekitar duduk.

    10.31:
    Massa datang dari arah jembatan Cangkore dan berjalan cepat menuju rumah Suparman. Hanya terlihat beberapa polisi di sekitar rumah Suparman.

    10.36:
    Massa berjalan cepat. Ketika melewati beberapa orang di sekitar jembatan, seseorang di barisan depan berteriak : �Polisi minggir! Kafir ini, kafir!”

    10.39:
    Polisi hanya bisa berdiri menyaksikan penyerang yang terus melempari batu, juga merusak atap rumah Suparman.

    10.40:
    Kerumunan massa menguasai rumah Suparman.

    10.42:
    Orang semakin banyak berdatangan dari arah Umbulan.

    10.55:
    Polisi mengangkat seorang warga Ahmadiyah yang terkulai ke atas truk.

    11.00:
    Massa masih berkumpul di jalan di depan rumah Suparman. Massa meneriaki polisi: �Polisi Pandeglang mundur. Polisi mundur! Aing tanggung jawab.� Polisi menjauh.

    11.08:
    Massa mengerumuni dua mayat tak berbaju, dan terus memukulinya.

    11.14:
    Satu mayat tergeletak di sebelah halaman tetangga Suparman. Penyerang memukulinya dengan bambu dan batu.

    Sumber: Kepolisian Pandeglang, video penyerangan, keterangan saksi mata, Pusat Data dan Analisa Tempo

    Serangan ke Ahmadiyah

    Kekerasan terhadap Ahmadiyah meningkat setelah terbit Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Ahmadiyah pada 9 Juni 2008. Berikut ini beberapa di antaranya.

    2009
    2 Juni
    Dua orang mencoba membakar Masjid Al-Hidayah milik Ahmadiyah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    2010
    14 Juli
    Gerakan Rakyat Anti-Ahmadiyah menyegel dan merazia beberapa kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, mencari pegawai penganut Ahmadiyah.

    29 Juli
    Ratusan orang bentrok dengan Jemaat Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat.

    10 Agustus
    Sekitar 200 orang dari Front Pembela Islam dan Gerakan Umat Islam Bersatu Surabaya menyerang Masjid An-Nur milik Ahmadiyah.

    1 Oktober
    Sebuah masjid dan lima rumah milik warga Ahmadiyah di Kampung Cisalada, Desa Ciampea Udik, Bogor, dibakar oleh ratusan orang.

    4 Oktober
    Pemerintah Kota Pekanbaru menghentikan aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kecamatan Tampan.

    11 Oktober
    Pemerintah Kabupaten Garut melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah itu.

    5 November
    Perguruan Tinggi Dakwah Islam Tanjung Priok menuntut penyegelan Masjid Nuruddin di Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dituduh sebagai milik Ahmadiyah.

    26 November
    Massa merusak dan membakar rumah warga Ahmadiyah di Dusun Ketapang, Lombok Barat.

    3 Desember
    Sekelompok orang bersepeda motor merusak dan membakar masjid Ahmadiyah di Jalan Ciputat Raya, Banten.

    8 Desember
    Pemerintah Kota Tasikmalaya memutuskan untuk menutup sejumlah sarana milik Ahmadiyah.

    10 Desember
    Seribu orang membongkar masjid Ahmadiyah di Kampung Panjalu, Warnasari, Sukabumi, Jawa Barat.

    27 Desember
    Madrasah Al-Mahmud milik Ahmadiyah di Kampung Rawa Ekek, Sukadana, Campaka, Cianjur, dibakar.

    2011
    29 Januari
    FPI unjuk rasa memaksa Jemaat Ahmadiyah meninggalkan Masjid An-Nushrat, Makassar.

    6 Februari
    Ribuan orang menyerang rumah Suparman, pengikut Ahmadiyah di Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang.

19 Februari 2011 Posted by | BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Pemkot Batu Siapkan Laporan untuk MCW: Dana Kunker Urunan SKPD

SURYA Online – Sabtu, 12 Februari 2011

BATU | SURYA – Pemerintah Kota Batu menjawab tuntutan Malang Corruption Watch (MCW) mengenai transparansi dana kunjungan kerja (kunker) Wali Kota Batu Eddy Rumpoko beserta 42 pejabat SKPD Pemkot Batu ke Kalimantan Timur.

Selain masalah dana, Pemerintah Kota Batu juga siap mengenai laporan hasil kunker ke Balikpapan dan Samarinda, Selasa (8/2) – Kamis (10/2) itu.

Kabag Humas, Pemkot Batu, Robiq Yunianto, mengungkapkan, kunker ke Kaltim dianggarkan melalui SKPD. Tiap pos SKPD ditarik dana sebesar Rp 3.400.000.

“Sengaja kunjungan kerja ke Kaltim dilakukan pada hari efektif, Selasa-Kamis karena Wali Kota Batu dan 42 pejabat SKPD ke sana dalam rangka dinas, bukan ngelencer,” jelas Robiq, Jumat (11/2).

Menurut Robiq, dari tiga hari berada di Kaltim tidak ada satu pun agenda bersenang-senang, “Semua merupakan agenda kerja yang bisa dipertanggung jawabkan,” ucapnya.

Dari kunjungan ke Kalimantan Timur itu, Robig mengatakan, banyak pelajaran yang bisa diambil untuk mengembangkan Kota Batu. Di antaranya bagaimana pembuatan KTP untuk warga urban, administrasi kependudukan, retribusi pajak, pelayanan masyarakat, kopi kebijakan Perda dan lain sebagainya.

Robiq menyebut meski ditinggal tiga hari kunker, pelayanan kepada masyarakat di Kota Batu tetap terlayani seoptimal mungkin. Sebab, sebelum berangkat Wali Kota dan pejabat SKPD yang ikut telah mendelegasikan tugas di Pemkot Batu stafnya sebaik mungkin.

Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, mengungkapkan, sebagai kota yang baru berdiri sembilan tahun Kota Batu masih perlu banyak belajar. Dari kunker ke Balikpapan dan Samarinda, Kota batu bisa mengukur sejauhmana kemajuan yang sudah dicapai saat ini dan apa kekurangannya yang harus terus diperbaiki.

“Dari tiga tahun memimpin Kota Batu baru kali ini melakukan kunker. Dengan kunker ini saya berharap pejabat di Pemkot Batu ke depan bisa lebih bagus lagi melayani kepentingan masyarakat,” kata Eddy

Koordinator Badan Pekerja MCW Zia Ulhaq senang jika Wali Kota Batu koperatif memenuhi permintaan informasi terkait kunker ke Kaltim. Pihaknya memberi deadline agar laporan itu selesai sebelum tiga puluh hari seusai surat permintaan MCW di kirim, Kamis (11/2).

“Saat ini kami juga menunggu laporan dari Wali Kota Batu, jika laporan itu sudah di tangan segera kami pelajari untuk disikapi lebih lanjut,” ujar Zia.

19 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL, BERITA POLITIK DAN BERITA UMUM | Tinggalkan komentar

Penuhi Panggilan KPK, Mega Bisa Selamatkan Citra PDIP

detikNews – Sabtu, 19/02/2011

Jakarta – Ketua Umum PDIP Megawati menolak panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi meringankan. Tak heran, sikap Megawati ini pun disayangkan. Kalau Mega mau datang, akan sangat berpengaruh positif untuk citra PDIP.

“Mega bisa tegaskan keterangannya di KPK, untuk clear-kan, bahwa suap travellers cheque trkait atau tidak dengan partai. Kalau Mega tidak datang, PDIP yang rugi memanfaatkan kesempatan ini,” ujar Koordinator Divisi Hukum ICW Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu (19/2/2011).

Sebenarnya, lanjut Febri, tidak ada masalah jika Mega memenuhi panggilan KPK, karena klasifikasi Mega adalah sebagai saksi meringankan.

“Itupun atas permintaan tersangka. Jadi ya, jika Mega tak hadir, itu tidak akan rugikan KPK. Yang dirugikan justru kader PDIP yang terkait kasus cek pelawat ini,” imbuh Febri.

Keterangan Mega akan memperjelas, apakah keterangan kader PDIP dalam kasus cek pelawat benar atau tidak benar. “Terutama soal bahwa uang itu adalah untuk kampanye pilpres atau untuk kampanye partai. Semuanya bisa dijelaskan,” imbuhnya.

Diketahui Megawati dipanggil KPK sebagai saksi meringankan untuk Max Moein. Pemanggilan atas permintaan Max, mantan politisi PDIP yang dijadikan tersangka karena diduga menerima suap terkait pemilihan Miranda pada 2004 lalu. Namun Mega menolak datang.

(ndr/ken)

19 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pengadaaan Alat Kesehatan: KPK belum Berencana Panggil Ical

MEDIA INDONESIA.COM – Jumat, 18 Februari 2011

JAKARTA–MICOM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum berencana meminta keterangan mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie atau yang kerap disapa Ical.

Itu terkait pengakuan mantan sekretarisnya, Sutedjo Juwono, yang menyebutkan mantan atasannya tersebut mengetahui pengadaaan alat kesehatan pada rumah sakit rujukan penanganan flu burung tahun 2006.

“Belum ada rencana memanggil Pak Aburizal Bakrie,” kata juru bicara KPK Johan Budi saat dihubungi mediaindonesia.com, Jumat (18/2).

Informasi tersebut masih sebatas pengakuan yang disampaikan tersangka sehingga pihaknya masih akan melihat lagi keterangan mantan Menko Kesra itu diperlukan atau tidak.

Ketika ditanya tentang kemungkinan KPK untuk memanggil Ical, Johan mengatakan kemungkinan itu ada.

“Tentu kami akan lihat apakah kesaksian Pak Aburizal diperlukan atau tidak,” imbuhnya.

Nama Aburizal Bakrie disebut-sebut setelah adanya pengakuan dari Sutedjo Yuwono, mantan sekretarisnya saat menjadi Menko Kesra tahun 2006 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Soleh Amin, Sutedjo mengatakan apa yang dilakukannya dilaporkan pada atasannya. (OL-5)

19 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Akan Pertanyakan Alasan Ketidakhadiran Megawati

TEMPOinteraktif.Com – Sabtu, 19 Februari 2011

Haryono Umar. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO Interaktif, Jakarta – Wakil Ketua Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Haryono Umar mengatakan penyidik KPK akan berdialog dengan tim kuasa hukum PDI Perjuangan yang kabarnya bakal dikirim untuk mewakil Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,  pada Senin 21 Februari mendatang. “Akan kami tanyakan apa keberatan mereka, alasan-alasannya sehingga yang bersangkutan (Megawati) tidak datang,” kata Haryono saat dihubungi Tempo, Sabtu 19 Februari 2011.

 

KPK berencana memanggil Megawati pada Senin (21/2) nanti. Megawati akan dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, pada 2004 lalu. Namun, Ketua Departemen Bidang Hukum PDI Perjuangan, Gayus Lumbuun mengatakan hanya tim kuasa hukum DPP PDI Perjuangan yang akan datang ke KPK.

Megawati dipanggil sebagai saksi meringankan bagi tersangka asal Fraksi PDI Perjuangan dalam kasus dugaan suap cek pelawat pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, 2004 lalu. Pemanggilan itu, menurut Haryono, memang atas permintaan tersangka yang berasal dari PDI Perjuangan, yakni Max Moein dan Poltak Sitorus. Dan bukan dari inisiatif penyidik KPK. “Yang bersangkutan dihadirkan sebagai saksi yang meringankan. Dan kami harus fasilitasi itu,” ujar Haryono.

Bila pemanggilan saksi berdasar inisiatif penyidik, kata dia, berarti keterangannya memang sangat penting dan diperlukan dalam perkara itu. Sehingga saat saksi tidak memenuhi panggilan, penyidik akan melakukan pemanggilan lagi. “Tapi ini berbeda karena pemanggilan berdasar permintaan tersangka,” ujarnya.

Lalu apakah penyidik akan memanggil Megawati kembali bila pada Senin nanti, mantan Presiden itu benar-benar tidak datang? Haryono tak memberi jawaban tegas. “Kalau tidak datang berarti belum diperiksa. Nanti penyidik akan mempelajarinya,” ujar Haryono.

CORNILA DESYANA

19 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

4 Alasan Megawati Tidak Datang Dipanggil KPK

TEMPOinteraktif.Com – Sabtu, 19 Februari 2011

Megawati Soekarno Putri. TEMPO/Subekti

TEMPO Interaktif, Jakarta — Ketua Departemen Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) Gayus Lumbuun menegaskan Megawati Soekarnoputri tidak akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin((21/2) mendatang. Megawati hanya menunjuk Tim Hukum PDI Perjuangan ke KPK mempertanyakan urgensi pemanggilan tersebut.

Menurut Gayus, ada empat alasan Megawati tidak datang ke KPK. Alasan pertama karena Megawati tidak mengetahui soal kasus dugaan suap terhadap politikus di Komisi Keuangan DPR dalam pemenangan salah satu kandidat di pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia. “Kami jelas akan mempertanyakan hal itu saat bertemu KPK nanti,” ujarnya saat dihubungi TEMPO, Sabtu (19/2).

Alasan kedua, kata Gayus, adalah soal ketidakjelasan keterkaitan diri Megawati Soekarnoputri dalam pusaran kasus dugaan suap cek pelawat. Pihak yang melakukan pemanggilan seharusnya bisa mendudukan posisi kasus terlebih dahulu sebelum menentukan saksi yang akan dipanggil.

Alasan ketiga, lanjut Gayus, PDIP khawatir bahwa pemanggilan Megawati Soekarnoputri merupakan sebuah manuver politik yang dilancarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dia menduga banyak penumpang gelap yang bermain dalam upaya pemanggilan Megawati Soekarnoputri dalam kasus cek pelawat. “Itu juga yang akan kami cari tahu,” ujarnya.

Alasan terakhir, dari terminologi hukum, kata Gayus, seorang saksi yang meringankan bisa saja tidak mengindahkan pemanggilan jika memang tidak mengetahui soal pokok permasalahan. Sebab, seorang saksi yang meringankan seharusnya secara sadar mengungkapkan pengetahuannya soal suatu kasus yang nantinya digunakan untuk meringankan tersangka. “Dalam hal ini Ketua Umum kami (Megawati) tidak mengetahui dan tidak terkait,” ujarnya.

Megawati rencananya diperiksa sebagai saksi meringankan atas permintaan dua tersangka penerima cek pelawat asal PDIP yaitu Max Moein dan Poltak Sitorus. Permohonan ini dilayangkan karena Megawati dianggap tahu soal kasus cek pelawat.

Saat ini,  KPK sudah menahan 24 tersangka politikus penerima cek pelawat yang merupakan mantan anggota Komisi Keuangan DPR periode 1999 -2004. Dari jumlah itu, 13 diantaranya adalah politikus PDIP, seperti Panda Nababan, Dudhie Makmun Murod, Max Moein dan Agus Condro.

SANDY INDRA PRATAMA

19 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Cek Perjalanan: Megawati Tolak Jadi Saksi

KOMPAS.com – Sabtu, 19 Februari 2011
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri enggan menjadi saksi meringankan bagi Max Moein Cs dalam kasus dugaan suap pemenangan Miranda S Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Megawati tak ingin dirinya terseret kepentingan politik tertentu yang rentan bermain dalam kasus itu.

“Kami tidak ingin ada kepentingan politik dibalik ini. Kami menjaga agar tidak diseret-seret kepentingan politik,” ujar Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum dan HAM PDI-P, Trimedya Panjaitan, saat dihubungi wartawan, Sabtu (19/2/2011).

PDI Perjuangan, kata Trimedya, mencium adanya kepentingan politik tertentu dalam pemanggilan mantan Presiden kelima RI itu.

Atas penolakan Megawati menjadi saksi meringankan ini, tim penasihat hukum, kata Trimedya, akan menyurati pimpinan KPK, untuk menjelaskan ihwal penolakan.

“Kami akan membuat surat kepada KPK dan agar diterima pimpinan KPK,” ujarnya.

Menurut Trimedya, surat penolakan itu ditandatangani langsung oleh dirinya serta Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo.

19 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: