KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Disayangkan, Gratifikasi Raib dari Kode Etik DPR

Jumat, 18/02/2011

 

Jakarta – Sejumlah pasal krusial ditengarai hilang dalam rancangan Kode Etik DPR yang baru. Salah satunya adalah yang mengatur tentang gratifikasi. Padahal seharusnya soal gratifikasi juga diatur dalam Kode Etik.

“Kita sayangkan, lha yang diatur secara formal saja banyak yang dilanggar apalagi yang enggak. Menurut saya, salah satu pasal seperti gratifikasi tetap harus diatur dalam Kode Etik layaknya aturan formal,” ujar peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (18/2/2011).

Hal itu disampaikan dia setelah menemui Pejabat Pelaporan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Setjen DPR guna mendapat data studi banding DPR.

Menurut Abdullah, selama ini banyak lobi-lobi anggaran yang dilakukan di luar rapat DPR. Karena itu gratifikasi juga menyangkut etika dan moral anggota Dewan.

Memang banyak yang mempertanyakan apakah etika perlu diatur, namun menurut dia itu penting. Sebab menurutnya, aturan sekelas UU saja dilanggar, apalagi aturan yang ada di bawahnya.

Abdullah juga menilai, dalam rapat dengar pendapat (RDP) ada konflik kepentingan anggota DPR yang mengemuka. Misalnya saja ketika ada pejabat seperti Jaksa Agung maupun Ketua KPK yang mengikuti RDP, ada cetusan anggota DPR ‘Anda lho yang kami pilih’.

“Itu kan seperti ada konflik kepentingan. Harus juga diatur dalam Kode Etik,” lanjut dia.

Komitmen Badan Kehormatan (BK) dipertanyakan? “Itu juga harus dipertanyakan, sejauh mana komitmen BK dalam mengatur etika anggota Dewan. Banyak juga kan sanksi etika yang akhirnya tidak dijalankan. Itu yang harus jadi pertanyaan, sejauh mana komitmen BK,” kata Abdullah.

Sebelumnya, mantan Ketua BK Gayus Lumbuun mengatakan, yang hilang utuh dalam Kode Etik baru adalah pasal 15 tentang rangkap jabatan. Sementara Direktur Eksekutif Lima, Ray Rangkuti, selain pasal 15, pasal yang hilang adalah pasal 9 (penggunaan fasilitas negara), pasal 11 (gratifikasi) dan pasal 14 (penyalahgunaan jabatan).

Wakil Ketua BK Nudirman Munir membantah telah menghilangkan sejumlah pasal krusial, termasuk larangan menerima gratifikasi. Larangan gratifikasi dan rangkap jabatan sudah diatur dalam undang-undang sehingga tidak perlu diatur secara eksplisit dalam Kode Etik.

(vit/aan)

18 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Tunggu 3 Bulan, ICW Akhirnya Kantongi Data Studi Banding DPR

detikNews – Jumat, 18/02/2011

Jakarta – 23 November 2010 lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta data studi banding DPR dan alat kelengkapannya. Setelah menunggu hampir 3 bulan, akhirnya ICW mendapatkan data tersebut.

“Kedatangn kami untuk meminta data studi banding alat kelengkapan DPR ke Setjen. Kami sudah meminta data sebelumnya sejak 23 November 2010 namun tidak kunjung direspons,” ujar peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (18/2/2011).

Hal itu disampaikan dia setelah menemui Pejabat Pelaporan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Setjen DPR guna mendapat data studi banding DPR. Meminta data ini tidak cukup mudah, karenanya, ICW meminta Komisi Informasi Publik (KIP) untuk memediasi persoalan tersebut.

“Data yang kami minta data studi banding di antaranya kunjung Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) ke Prancis, kunjungan Badan Kehormatan ke Yunani, Kunjungan Komisi X ke Afrika Selatan, kunjungan Komisi III ke Inggris, kunjungan Komisi IV yang melakukan studi banding ke Belanda,” tutur Abdullah.

Dia bersyukur, setelah ada mediasi KIP akhirnya data itu berhasil didapatkan ICW. Abdullah pun berharap, Setjen DPR bisa terus membangun akuntabilitas dengan cara mempublikasikan informasi ke publik.

“Hal ini berkaitan dengan UU No 14/2008 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik tanpa diminta. Harusnya bisa langsung dipublikasikan,” kritiknya.

Abdullah mengimbuhkan, apa yang dilakukan ICW adalah sesuai UU. “Seperti saya bilang 23 November kami meminta informasi, kalau mengacu UU, dalam 1 bulan tidak direspons kita mengadu ke Setjen dan 31 Januari kemarin, kita meminta KIP untuk dimediasikan,” tuturnya.

Sementara itu Ketua KIP, Ramli Amin, menjelaskan apa yang dihadapi ICW dalam memperoleh data studi banding adalah masalah teknis. Dia juga menyampaikan ICW telah mencabut pengaduan kelambanan mendapatkan data yang sebelumnya telah dilayangkan ke KIP.

“Teman-teman ICW sudah mencabut pengaduan pada KIP. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bisa menjadi inspirasi bagi lembaga lain. Karena informasi milik publik,” kata Ramli.

Sementara itu, Ketua PPID Helmizar menyampaikan, keterlambatan memenuhi data yang diminta ICW lantaran harus ada aturan yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. “Setjen memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan ICW. Memang ada keterlambatan karena ada aturan yang harus dipenuhi,” ucap Helmizar.

(vit/nwk)

18 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Bidik Empat Rekanan Proyek BKPM

KORAN TEMPO – Jum’at, 18 Februari 2011

MAKASSAR — Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar membidik sejumlah rekanan proyek di Balai Kesehatan Masyarakat Paru Makassar (BKPM). Sedikitnya terdapat empat rekanan dari empat perusahaan berbeda yang akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pekan depan.

“Senin pekan depan, mereka kami panggil. Rekanan itulah yang mengerjakan proyek sejak 2007,” kata Kepala Seksi Intelijen Muhammad Syahran Rauf kemarin.

Empat perusahaan rekanan itu berinisial PT WB, PT ABS, CV MM, dan CV SJ. PT WB selama dua tahun mengerjakan rehabilitasi gedung dengan anggaran Rp 2,8 miliar pada tahun pertama dan Rp 3,2 miliar pada tahun kedua. Sedangkan PT ABS dilibatkan dalam renovasi gedung tahun ketiga dengan anggaran senilai Rp 4,1 miliar.

Rekanan lainnya adalah CV MM, selaku penyedia alat kesehatan senilai Rp 883 juta sekaligus penyalur obat-obatan dengan anggaran Rp 800 juta pada 2008. Perusahaan ini juga terlibat dalam pengadaan dua kendaraan roentgen senilai Rp 965 juta pada 2007-2008. Perusahaan lainnya adalah CV SJ, yang mengelola proyek instalasi limbah Balai Kesehatan dengan anggaran Rp 800 juta.

Dari pengerjaan proyek oleh empat rekanan itu, penyidik menduga ada penyimpangan dalam renovasi gedung. Pengerjaan gedung berlantai dua itu diduga tidak sesuai dengan perencanaan. Sedangkan untuk pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan diduga terdapat penggelembungan harga. “Dari rekanan akan dikaji persoalan pengadaan barang terkait dengan spesifikasi harga. Sedangkan untuk renovasi gedung akan diselidiki dugaan pembangunan yang tidak sesuai perencanaan,” kata Syahran.

Selain memeriksa empat perusahaan rekanan, penyidik memanggil panitia lelang serta panitia penerimaan dan pemeriksaan barang. Syahran mengatakan panitia penerimaan dan pemeriksaan barang-lah yang menentukan kelayakan pengadaan barang-barang di Balai tersebut.

Dalam kasus ini, total anggaran yang diselidiki Kejaksaan mencapai Rp 14 miliar. Penyidik telah memeriksa Kepala Balai Kesehatan Kamal Ali Parengrengi selaku kuasa pengguna anggaran serta anggota panitia pelaksana teknis kegiatan, Muhammad Nur. Saat hendak dimintai konfirmasi oleh Tempo, Kamal dikabarkan tidak berada di kantornya. Salah seorang anggota staf pengamanan kantor Balai mengatakan Kamal sedang keluar.

Beberapa waktu lalu, setelah diperiksa di Kejaksaan, Kamal menolak memberi keterangan terkait dengan kasus yang diusut aparat penegak hukum. Menurut dia, semua proses pengadaan barang dan jasa serta renovasi gedung sudah sesuai dengan prosedur. ABDUL RAHMAN

18 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Proses Seleksi CPNS di 40 Daerah Menyimpang

SEPUTAR INDONESIA, – Jum’at, 18 Februari 2011

JAKARTA (SINDO) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) menemukan indikasi kecurangan dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di 40 daerah.

Direktur Jenderal Kemenpan dan RB Ramli Efendi Naibaho mengatakan, daerah-daerah tersebut di antaranya Sumatera Utara,Jambi, Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Batam. Selain itu, daerah lain yang diduga melakukan penyimpangan adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur,Jawa Tengah,dan Jawa Barat.

”Untuk Sulawesi Barat,hampir di seluruh daerah kabupaten dan kota.Jumlah tersebut bisa bertambah karena belum semuanya melapor. Ini merupakan laporan dari masyarakat dan pejabat,” papar Ramli kepada harian Seputar Indonesia( SINDO) di Jakarta kemarin. Untuk menindaklanjuti laporan tersebut,kata Romli,Kemenpan dan RB saat ini telah menurunkan tim investigasi ke daerah-daerah yang dianggap bermasalah tersebut. Sebanyak 40 tim klarifikasi saat ini sudah berada di lapangan untuk melakukan proses penyelidikan.

”Nanti akan dilihat, baru minggu ini tim diturunkan, masih perlu waktu untuk mengambil kesimpulan,” jelasnya. Menurut Ramli, ada berbagai cara atau modus yang digunakan, di antaranya peserta tidak mengikuti ujian namun tetap dinyatakan lulus, melakukan rekayasa nilai ujian, dan adanya upaya bantuan dari pejabat-pejabat.

Ada juga yang memanfaatkan celah seperti tidak memberikan hasil ujian yang digelar oleh perguruan tinggi negeri (PTN) kepada Badan Kepegawaian daerah (BKN) dan peserta yang tidak memenuhi syarat administrasi tapi tetap dinyatakan lulus. Tim tersebut nantinya akan mengecek surat keputusan (SK) yang dikeluarkan.Jika terbukti ditemukan adanya pelanggaran, maka ada proses lebih lanjut.

”Memang, terus terang saja, untuk mengusut berbagai pelanggaran mengalami kesulitan karena keterbatasan pegawai,”paparnya. Selain menerjunkan tim investigasi, Kemenpan dan RB dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) untuk membuat sistem yang baik dalam seleksi CPNS.Di mana Kemendiknas nantinya akan menunjuk PTN yang dinilai mampu membuat sistem tersebut.

Jika tidak menemukan kendala, penerapan sistem seleksi tersebut bisa dilakukan pada 2012. ”Nantinya, setiap ujian hasilnya diharapkan bisa langsung diketahui tentunya dengan pengawasan dari BKN,” jelasnya. Sekretaris Kemenpan dan RB Tasdik Kinanto mengatakan, tim verifikasi ini diterjunkan untuk menyelesaikan keluhan masyarakat. “Kehadiran tim itu untuk menyelesaikan masalah,bukan untuk menimbulkan masalah baru,” tegasnya.

Dalam menginvestigasi, tim juga akan melakukan verifikasi data administratif. Untuk daerahdaerah yang bermasalah, proses pemberkasan terhadap nomor induk pegawai (NIP) akan ditunda sementara.Tasdik berharap,proses seleksi CPNS di daerah dilakukan dengan prinsip transparansi, objektif, tidak diskriminatif, serta tidak ada intervensi dari pihak mana pun baik partai politik, LSM, dan sebagainya.

Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merangkap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (DPN Korpri) Diah Anggaraeni mengaku prihatin atas temuan Kemenpan dan RB ini.Karena itu,Diah akan meminta konfirmasi ke Kemenpan dan RB untuk memastikan duduk persoalannya. Diah mengungkapkan,jika Kemenpan dan RB telah membentuk tim untuk menyelidiki pelanggaran tersebut, maka biasanya Kemendagri juga akan dilibatkan.

Karena itu Diah menyatakan,Kemendagri akan bersikap terbuka untuk ikut dalam tim, sehingga pelanggaran penerimaan CPNS bisa ditindaklanjuti. “Saya belum tahu di daerah mana-mana saja dan berapa jumlahnya. Makanya, pertama yang saya lakukan tentu meminta konfirmasi dulu kepada Kemenpan dan RB.Yang pasti, kalau ada pelanggaran, jelas harus ada sanksinya.

Sekarang persoalannya sejauh mana pelanggaran itu terjadi. Kita di Kemendagri akan siap sekali ikut dalam tim tersebut,”tegasnya. Selaku Kepala DPN Korpri, Diah akan bertindak tegas jika terbukti ada pelanggaran yang terjadi dalam penerimaan CPNS. Apalagi,ujarnya,pedoman pemberian sanksi sudah ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Karena itu, sanksi akan diberikan secara proporsional sesuai pelanggarannya. “Kami tidak akan kompromi dengan pelanggaran. Permainanpermainan dalam CPNS kurang lebih saya sudah hafal. Lah wong saya dulu juga dari bawah dan mengerti mekanisme penerimaan CPNS. Jangan main-main lah soal ini,”tegasnya. (sucipto/mohammad sahlan)

18 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Dituduh Bingungkan Publik

KORAN TEMPO – Jum’at, 18 Februari 2011

WAJO — Lembaga Advokasi dan Penguatan Masyarakat Sipil (Lapmas) kemarin menilai, Kejaksaan Negeri Sengkang telah membuat bingung masyarakat soal penanganan kasus dugaan korupsi website di dinas pekerjaan umum. Mereka juga dituduh tertutup soal kasus tersebut.

“Harusnya ketika ada yang dijadikan tersangka, sudah ada yang ditahan. Untuk sementara ini belum ada. Ini kan membingungkan publik,” kata Direktur Lapmas, Sudirman, kepada Tempo di gedung Pengadilan Negeri Sengkang. Ia menganggap kejaksaan sengaja mengambangkan penuntasan kasus itu.

Ia menuding bahwa kejaksaan terkesan tertutup, sehingga pihaknya dan masyarakat kesulitan memantau perkembangan kasus itu. Ia pun menilai tidak masuk akal jika hanya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Wajo Andi Maddukelleng Oddang yang menjadi tersangka. “Sebab, korupsi itu tidak bisa dilakukan sendiri,” Sudirman menegaskan.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Wajo Amiruddin tidak mau berkomentar banyak soal kasus itu. Ia membenarkan bahwa pihaknya telah menetapkan Andi Oddang sebagai tersangka dan sudah memeriksa sejumlah saksi. Namun ia tidak mau menjawab pertanyaan soal adanya kemungkinan tersangka lain. “Yang jelas, kami bekerja. Jadi ditunggu saja di pengadilan,” ujarnya.

Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sengkang Rahmat Hidayat, pihaknya menyelidiki kasus tersebut karena diduga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pada 31 Desember 2009, proyek itu dilaporkan telah selesai. Namun kenyataannya baru selesai 70 persen. Ironisnya, seluruh anggaran senilai Rp 646 juta telah dicairkan

Sebelumnya Andi Maddukelleng menegaskan, kebijakannya mempercepat waktu realisasi tidak merugikan pemerintah kabupaten. “Pelaksanaan sudah 85 persen. Kalau kita putus kontrak, pemerintah kabupaten tambah rugi,” katanya. ANDI PAJUNG

18 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pilkada Bergantung APBD,KPUD Tersandera

SEPUTAR INDONESIA – Jum’at, 18 Februari 2011

JAKARTA (SINDO) – Anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bersumber dari APBD membuat pelaksanaan dan prosesnya tidak berjalan sehat. Menurut kalangan pengamat, selain netralitas penyelenggara akan tercemar, para birokrat lokal juga sangat mudah bermain di arena politik praktis.

“Biaya penyelenggaraan pilkada yang berasal dari APBD membuka peluang para birokrat dan KPUD bermain. Netralitas penyelenggaraan yang menjadi kata kunci sukses tidaknya pilkada makin sulit diwujudkan,”kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin. Dia menyatakan, aktor penentu dalam pembahasan APBD yang biasanya bermain antara lain kepala daerah selaku pemegang kekuasaan anggaran. Jika dia maju sebagai incumbent, posisi tawarnya akan sangat kuat.

Sedangkan jika dia tidak maju,figur yang dia dukung untuk melanjutkan kekuasaan akan sangat diuntungkan. Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan mendesak agar audit dana parpol dan dana kampanye lebih diperketat. ICW juga mendorong ada lembaga pengawas independen yang khusus melakukan kontrol alokasi sumber dana publik dan kampanye politik.

“Misalnya dibentuk lembaga audit dana publik,komite di parlemen, maupun komite di lembaga penyelenggarayangkhususmelakukan kontrol pendanaan tersebut,” tandasnya. Dia melanjutkan, penyelenggara pilkada harus segera melakukan efisiensi anggaran salah satunya dengan melaksanakan mekanisme rezim pemilu yang serentak di setiap level. (mohammad sahlan)

18 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Parepare Tinjau Proyek Gedung Olahraga

KORAN TEMPO – Jum’at, 18 Februari 2011

PAREPARE — Kejaksaan Negeri Parepare mulai menyelidiki dugaan penyimpangan pada pembangunan gedung olahraga Parepare. Tim dari intelijen kejaksaan kemarin meninjau proyek itu.

Dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek itu sebelumnya dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat Sorot Indonesia ke Kejaksaan Negeri Parepare. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Parepare Musafir Menca membenarkan peninjauan itu. “Kami ingin melihat bagaimana kondisi proyek ini dan kami mau menyesuaikan dengan laporan yang masuk,” katanya.

Musafir mengaku telah mendapat konfirmasi dari dinas pekerjaan umum bahwa pengerjaan proyek tersebut memang belum selesai dan kontrak perusahaan rekanan sudah diperpanjang. Meski begitu, ia memastikan tetap akan menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam pembangunan gedung olahraga itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare Imran Ramli mengungkapkan kontrak baru yang diperbarui sejak Mei 2010 akan berakhir pada April mendatang. “Kami berterima kasih jika ada LSM yang mengawasi hal itu, tapi berikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan pekerjaannya,” ujar Imran.

Anggaran pembangunan gedung olahraga itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp 4,6 miliar. Direktur LSM Sorot Indonesia, Amir Made Amin, menegaskan, pihaknya memiliki bukti soal sangkaan penyelewengan itu.

“Di lokasi tidak ada papan proyek. Selain itu, kita menduga pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi,” katanya. Ia menambahkan, kejanggalan lainnya adalah gudang tidak dibangun, meski ada dalam rancangan anggaran. Ia menuntut agar kejaksaan memprioritaskan kasus itu.

Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Ali Mukti Harahap memastikan pihaknya akan memberikan perhatian pada dugaan kasus korupsi dalam proyek itu lantaran anggaran yang dipakai besar. SUHERMAN MADANI

18 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Proyek Pangkalan Pendaratan Ikan: Kejari Cilegon Periksa Manajer PT Restu

MEDIA INDONESIA.COM – Jumat, 18 Februari 2011

CILEGON–MICOM: Manajer PT Restu Siswanto diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon selama enam jam, terkait dugaan korupsi dalam pengerjaan proyek Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di lingkungan Medaksa Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulomerak.

“Pemeriksaan terhadap Siswanto untuk melengkapi proses penyidikan yang sudah kami lakukan,” kata Kepala Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon Syahroni di Cilegon, Kamis (17/2).

Siswanto, diperiksa terkait dugaan mark up dalam pembangunan proyek PPI pada 2009 dengan total anggaran Rp1,7 miliar yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK). Pengerjaan utama dalam pembangunan PPI tersebut, berupa pengurugan atau reklamasi laut seluas 4.000 meter persegi.

Terkait dengan penanganan kasus tersebut, penyidik Kejari Cilegon telah memeriksa 15 saksi, termasuk dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) setempat. “Selain Siswanto, kami juga telah memeriksa Bendahara PT Restu Dul Rosid dan penyedia material Yuswandi. Pemeriksaan saksi lainnya akan dilakukan pekan depan,” katanya.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Cilegon Dwianto Heineman mengaku masih terus melakukan pendalaman kasus. “Kami sudah mengantongi sejumlah nama tersangka. Tapi, nanti saja kami sampaikan setelah ada ada audit dari BPK dan BPKP,” katanya.

Tersangka itu, kata dia, selain dari unsur pegawai negeri sipil, juga dari kontraktor. Informasi yang berkembang, saat ini Kejari Culegon telah menetapkan dua tersangka, yakni Kepala Distanak Kota Cilegon WH dan Direktur PT Restu SN. (Ant/OL-5)

18 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

DUGAAN KORUPSI BAPEDALDA MAROS: Rubina Malik Tak Ajukan Saksi

KORAN TEMPO – Jum’at, 18 Februari 2011

MAROS — Terdakwa kasus dugaan korupsi pembelian peralatan laboratorium di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Maros, Rubina Malik, tidak memanfaatkan kesempatan mengajukan saksi yang meringankan dalam sidang di Pengadilan Negeri Maros kemarin.

Padahal jaksa sebelumnya mengajukan 12 saksi. Ketua majelis hakim Didit Pambudi Widodo mengatakan, meski tidak ada saksi yang diajukan oleh Rubina, Kamis pekan depan sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa tetap digelar.

Kasus dugaan korupsi ini menyeret mantan Kepala Bapedalda Rubina karena mencairkan dana pembelian kepada bos CV Esa Mandiri, Andi Ahmad Dirfan, meskipun alat yang dibeli belum diterima. Selain itu, ia dipersalahkan karena meminjamkan uang proyek kepada pihak ketiga, yang kini sudah meninggal.

Pembela Rubina, Rasta Ramli, menilai kliennya tidak bersalah. “Kesalahan yang dilakukan oleh Rubina Malik hanya administrasi. Dana yang digunakan untuk almarhum Syamsul Fahri itu ada, tapi ia tidak bisa menagih ke keluarganya. Apalagi Rubina tidak ikut menikmati uang,” katanya.

Jaksa Muhammad Zubair mengatakan kesalahan yang dilakukan Rubina sebagai Kepala Bapedalda pada 2008 merugikan negara sebesar Rp 115 juta karena meminjamkan dana proyek kepada Syamsul. “Ini sama halnya memperkaya diri sendiri,” kata dia.

Kesalahan kedua Rubina adalah mengeluarkan surat perintah mencairkan dana sebelum menerima barang dari pemenang tender CV Esa Mandiri. “Seharusnya dana yang dicairkan maksimal 95 persen, selebihnya menjadi jaminan kualitas barang. Ini juga pelanggaran kebijakan atas jabatannya saat itu,” kata Zubair.

Dirfan didakwa melakukan penggelapan dana proyek pada pengadaan alat laboratorium senilai Rp 125 juta. Dana itu disetorkan kepada PT Covalen sebesar Rp 15 juta dan sisanya digunakannya sendiri.

Menurut Zubair, kedua terdakwa akan dituntut minimal satu tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dengan denda antara Rp 50 juta dan Rp 1 miliar. JUMADI

18 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

PEMERIKSAAN KEPALA DAERAH – Mendagri: Tak Perlu Tunggu Izin Presiden

KORAN TEMPO – Jum’at, 18 Februari 2011

SEMARANG — Jaksa atau pun polisi boleh memeriksa kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi meski belum ada izin dari presiden. “Jika sudah mengirimkan surat permohonan izin kepada Presiden tapi izin tidak turun hingga lebih dari dua bulan, mereka harus berani memeriksa. Undang-undang menjamin, kok,” Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan hal tersebut di Semarang kemarin.

Gamawan mengatakan hal ini menanggapi pertanyaan tentang lamanya proses perizinan untuk memeriksa kepala daerah.

Saat ini, paling tidak, ada 158 kepala daerah di seluruh Indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi. Sebagian belum diperiksa karena menunggu izin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di Jawa Tengah, kepala daerah yang telah dijadikan tersangka kasus korupsi, tapi belum diperiksa, di antaranya Bupati Batang Bambang Bintoro, Bupati Pati Tasiman, dan Bupati Rembang Mochammad Salim.

Sebenarnya, menurut Gamawan, pemerintah pusat tengah berupaya melakukan pembinaan agar para kepala daerah tidak melakukan tindakan korupsi. Antara lain dengan pelatihan dan orientasi selama sekitar satu bulan.

Nyatanya korupsi di daerah tampaknya sulit dikendalikan. Kemarin, misalnya, Kejaksaan Negeri Kebumen kembali menyerahkan dua berkas kasus korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Pertama kasus Heri Nur Cahyo Dwi Bawono, pejabat pembuat komitmen yang diduga terlibat korupsi dana pembangunan pagar terali Goa Karangbolong pada 2006. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, negara dirugikan Rp 1,2 miliar.

Berikutnya kasus korupsi dalam pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu pada 2009, yang melibatkan Yuliman. “Kerugian negara mencapai Rp 5 juta,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Mahatma Sentanu kemarin.

Sementara itu, di Tegal, ratusan aktivis lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pemberantasan Korupsi Kota Tegal berdemonstrasi mempersoalkan program pemerintah daerah yang dinilai rawan korupsi.

Program yang dicurigai antara lain pembelian sembilan unit mobil mewah untuk fraksi di DPRD, penyelewengan dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Air Minum senilai Rp 2,3 miliar, serta pembangunan kantor DPRD senilai Rp 4,8 miliar yang tak sesuai dengan desain awal. ROFIUDDIN | ARIS ANDRIANTO | EDI FAISOL

18 Februari 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: