KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Dua Terpidana Kasus Damkar Juga Akan Bebas Bersyarat

TEMPOinteraktif.Com – Kamis, 17 Februari 2011

Mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan ditahan setelah beberapa kali diperiksa oleh KPK, di Jakarta, Senin (10/11). Danny diduga korupsi pengadaan alat-alat berat untuk mobil damkar 2004 yang merugikan negara Rp. 50 Miliar. TEMPO/Adri Irianto

TEMPO Interaktif,BANDUNG – Selain Danny Setiawan, dua terpidana kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran Jawa Barat senilai Rp 72 miliar akan segera bebas bersyarat. Kedua terpidana yang juga dihukum di Penjara Sukamiskin Bandung itu adalah dua eks pejabat Gedung Sate, Wahyu Kurnia, dan Ijuddin Budhyana.

Kepala Penjara  Sukamiskin Dewa Putu Gede mengatakan, sebagaimana Danny, Wahyu dan Budhyana juga sudah memenuhi syarat substantif dan administratif untuk bebas bersyarat. “Tapi Pak Wahyu baru bebas (bersyarat) seminggu setelah Pak Danny bebas. Begitu pula  Budhyana bebas seminggu setelah  Wahyu. Karena mereka masuk Sukamiskin juga berbeda seminggu-seminggu,”kata Dewa saat dihubungi Kamis (17/2).

Menurut Dewa, para terdakwa memenuhi syarat substantif karena telah menjalani 2/3 masa pidana dan berkelakuan baik selama dipenjara. Adapun syarat administratif, antara lain, mereka telah membayar denda dan uang pengganti kerugian negara sebagaimana vonis hakim, serta memberikan surat jaminan dari keluarga untuk selama pembebasan bersyarat mereka.

Bersama Danny, Wahyu dan Budhyana divonis empat tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 30 Juni 2009 lalu, dalam kasus korupsi pengadaan alat berat dan mobil pemadam kebakaran di Jawa Barat pada 2004 yang merugikan negara sekitar Rp 72 miliar.

Selain hukuman penjara, ketiganya divonis membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 2,8 miliar, dikurangi uang kerugian negara yang sudah dikembalikan ke negara sebesar Rp2,5 miliar. Juga denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan penjara.

Wahyu dan Budhyana masuk penjara Sukamiskin sekitar Agustus 2009. Wahyu terakhir menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat. Sedangkan Budhyana terakhir menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat.

ERICK P HARDI

17 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK: Revisi Kode Etik DPR Langgar Undang-Undang

TEMPOinteraktif.Com – Kamis, 17 Februari 2011

Haryono Umar. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO Interaktif, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Haryono Umar mengatakan, revisi kode etik anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dibacakan dalam rapat paripurna Rabu kemarin, melanggar Undang-Undang Susunan dan Kedudukan DPR, MPR, dan DPRD.

Dalam revisi kode etik terbaru, anggota dewan sepakat untuk menghilangkan empat pasal. Yakni Pasal 9 ayat 2 tentang larangan penggunaan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas kedewanan, Pasal 11 tentang larangan menerima imbalan, gratifikasi atau hadiah dari pihak lain, Pasal 14 mengenai larangan penggunaan jabatan untuk cari kemudahan dan keuntungan pribadi, serta Pasal 15 mengenai larangan melakukan perangkapan jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Undang-undang mengatakan melarang itu anggota DPR, MPR, dan DPRD menerima gratifikasi. Jadi mestinya kode etik mengacu pada itu, kata Haryono di kantornya, Kamis (17/2).

Dalam Pasal 208 ayat 3 anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi. Untuk anggota DPRD, pelarangan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menerima gratifikasi tercantum dalam Pasal 327 ayat 3.

“Itu kan undang-undang mereka sendiri dan undang-undang itu berada di atas kode etik,” kata Haryono. Menurut dia, seharusnya anggota dewan kembali ke undang-undang tersebut.

Bila mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, penyelenggara negara tidak dilarang menerima gratifikasi. Namun pada Pasal 12 huruf b, penyelenggara negara harus melapor bila menerima gratifikas. “Tapi khusus anggota MPR, DPR, dan DPRD mereka dilarang menerimanya. Itu ada di Undang-Undang Susduk,” kata dia.

Cornila Desyana

17 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Makassar Bidik Rekanan Proyek Balai Kesehatan Paru

TEMPOinteraktif.Com – Kamis, 17 Februari 2011

TEMPO Interaktif, MakassarSyahran enggan menyebutkan nama empat rekanan tersebut. Dia hanya menyebutkan inisial empat rekanan itu masing-masing PT WB, PT ABS, CV MM, dan CV SJ. Syahran menjelaskan, PT WB selama dua tahun mengerjakan rehabilitas gedung dengan anggaran masing-masing Rp 2,8 miliar pada tahun pertama dan Rp 3,2 miliar di tahun kedua. Renovasi gedung di tahun ketiga melibatkan PT ABS dengan anggaran senilai Rp 4,1 miliar.

Rekanan selanjutnya, dia mengungkapkan, adalah CV MM selaku penyedia alat kesehatan senilai Rp 883 juta, suplai obat-obatan dengan anggaran Rp 800 juta di tahun. Perusahaan ini juga terlibat pengadaan kendaraan rongent dua unit senilai Rp 965 juta pada 2007-2008. Perusahaan lain adalah CV SJ yang mengelola proyek instalasi limbah balai kesehatan dengan anggaran Rp 800 juta.

Dari pengerjaan rekanan itu, penyidik menduga ada penyimpangan dalam renovasi gedung. Pengerjaan gedung berlantai dua itu diduga tidak sesuai bestek. Sedangkan untuk pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan diduga terdapat kemahalan harga. ”Dari rekanan akan dikaji persoalan pengadaan barang terkait dengan spesifikasi harga. Sedangkan untuk renovasi gedung akan diselidiki dugaan pembangunan yang tidak sesuai perencanaan,” katanya.

Selain memeriksa empat rekanan, penyidik juga memanggil panitia lelang serta panitia penerimaan dan pemeriksa barang. Syahran mengatakan, panitia penerimaan dan pemeriksa barang yang menentukan kelayakan barang-barang yang diperadakan di balai tersebut.

Dalam kasus ini, jumlah total anggaran yang diselidiki kejaksaan mencapai Rp 14 miliar. Penyidik telah memeriksa Kepala Balai, Kamal Ali Parengrengi selaku kuasa pengguna anggaran dan pantia pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Muhammad Nur.

Saat dimintai konfirmasi, Kamal Ali tidak berada di kantornya. Salah seorang staf pengamanan kantor balai mengaku bosnya sedang keluar.

Beberapa waktu lalu, seusai diperiksa di kejaksaan, Kamal menolak memberikan keterangan berkaitan dengan kasus yang diusut aparat penegak hukum. Meski begitu, dia berkukuh, semua proses pengadaan barang dan jasa serta renovasi gedung sudah sesuai prosedur.

ABDUL RAHMAN

17 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Basrief Berjanji Perketat Pengawasan Jaksa

TEMPOinteraktif.Com – Kamis, 17 Februari 2011

Basrief Arief. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO Interaktif, Jakarta – Jaksa Agung, Basrief Arief berjanji  institusinya akan mengetatkan pengawasan jaksa dari eselon terbawah hingga eselon tertinggi. Termasuk melakukan profile assesment untuk menindaklanjuti kasus jaksa nakal yang diduga terkena suap “Itu lebih diperketat,” katanya di Istana Negara, Kamis (17/2).

Menurut Basrief, pengawasan melekat oleh atasan langsung dan bertanggung jawab pada anggota dibawahnya akan mengefektifkan  pengawasan. Salah satunya  menitikberatkan profesionalitas dan integritas. Meski begitu, Basrief  mengatakan masih mencari solusi yang paling tepat soal pengawasan jaksa. “Bagaimanapun juga ini juga manusia. Nanti kita tidak bisa pegang dia setiap hari, kita berikan dia supaya punya tanggung jawab yang besar,” katanya.

Sedangkan pengawasan secara instiusi akan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. “Jamwas sudah saya tugaskan untuk memetakan, menginventarisasi dan langkah-langkah apa yang kita ambil,” katanya. Saat ini, lebih kurang ada 8 ribu jaksa se Indonesia. Paling tidak, kata dia, secara teknnisnya akan dilakukan supervisi.

Soal jaksa DWS ini, dia mengatakan bukan jaksa terbaik. Hanya bidangnya saja yang mendapat prestasi. “Jadi bukan yang bersangkutan. Namun soal dia kita tidak tahu,” katanya. Kejaksaan juga akan terus menjaga atitutnya supaya integritasnya terjaga. “Jadi kalau integritas sudah terjaga tentu dia profesional,” katanya.

EKO ARI WIBOWO

17 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Gubernur DKI Tanggapi Dingin Pelaporan ICW ke Polda Metro Jaya

TEMPOinteraktif.Com – Rabu, 16 Februari 2011

TEMPO Interaktif, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menanggapi dingin atas laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya. Kasus yang dilaporkan ICW adalah penghambatan informasi publik dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Pendidikan.

Sebelumnya, ICW juga telah melaporkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudhy bersama lima kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Jakarta atas dugaan pelanggaran Pasal 52 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Emang kerjaannya mereka (ICW) ngelaporin mulu,” kata Gubernur DKI Fauzi Bowo sambil terburu-buru pergi dari kantornya, hari ini.

Kepala Bidang Informasi Publik, Kehumasan DKI, Cucu Ahmad Kurnia menegaskan perbuatan yang dilakukan oleh ICW adalah berlebihan. Namun Cucu enggan mengomentarinya lebih jauh. “Lebai sekali itu,” ujar Cucu.

Alasan ICW melaporkan Gubernur DKI adalah Pemerintah Provinsi merupakan badan publik yang diatur oleh Undang Undang Komisi Informasi Pu dan Dinas Pendidikan merupakan entitas dibawah Pemprov yang merupakan tanggung jawab Gubernur.

Terlebih putusan Komisi Informasi Pusat tanggal 15 November 2010 memerintahkan Dinas Pendidikan dan kelima SMP tersebut untuk memberikan salinan SPJ ini kepada ICW sebagai pemohon. “Karena tidak melaksanakan perintah putusan KIP, mereka melanggar hukum,” kata Febri.

Kepala Dinas Pendidikan beserta lima kepala SMP Negeri 190, SMP Negeri 95, SMP Negeri 84, SMP Negeri 67, dan SMP Negeri 28 dipandang ICW telah menghalangi akses publik terhadap salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS dan BOP.

Hingga kini, dokumen-dokumen ini tak kunjung diterima ICW. Lima SMP yang dimintai salinan SPJ itu terindikasi melakukan korupsi pengelolaan dana BOS dan BOP. Dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta, disebutkan negara dirugikan Rp 1,1 miliar dari korupsi di tahun 2007-2009.

RENNY FITRIA SARI

17 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Baddoka dan Pabaeng-baeng Segera ke Pengadilan

TEMPOinteraktif.Com – Kamis, 17 Februari 2011

TEMPO Interaktif , Makassar –  Kejaksaan Negeri Makassar segera melimpahkan dua kasus korupsi ke Pengadilan Negeri Makassar. Kasus tersebut adalah dugaan korupsi pembebasan lahan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Baddoka dan korupsi pembangunan fisik Pasar Pabaeng-baeng.

”Kedua kasus itu dalam tahap perampungan berkas. Pekan ini dilimpahkan ke pengadilan,” kata Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Makassar M. Syahran Rauf, Kamis (17/2). Syahran mengatakan, pelimpahan berkas dan tersangka karena berkas sudah rampung setelah pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan tersangka.

Dalam kasus korupsi BKSD negara diduga rugi sekitar Rp 1,6 miliar dalam pembebasan lahan Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Baddoka, Kecamatan Biringkanaya. Kasus ini menjerat tiga tersangka. Mereka adalah ketua pengadaan lahan, La Ode Bali, kurir penjualan lahan, Muhammad Arief, dan pemilik lahan bernama Tawang.

Tersangka diduga melakukan kesepakatan bersama memperjualbelikan lahan milik negara. Akibatnya, negara dirugikan hingga mencapai Rp 1,6 miliar. Lahan yang dijual tersebut diketahui milik Dinas Bina Marga Sulawesi Selatan.

Tersangka dijerat pasal undang-undang korupsi yakni pasal 2 dan 3 undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang terlah diubah nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman hukumannya kurang lebih 20 tahun penjara.

Kejaksaan juga telah merampungkan berkas kasus korupsi pembangunan fisik Pasar Pabaeng-baeng. Kasus ini diduga merugikan negara senilai Rp 1 miliar pada 2009 dan menjerat empat tersangka.

Tersangka masing-masing Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Makassar Deddy Hermadi, Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan dan Perencana proyek dari PT Citra Tama Timorindo yakni Taufan dan Abdul Azis. Serta konsultan Pengawas Bakri Makka. “Penyidik sedang menyusun rencana dakwaan untuk dua kasus itu dan rampung akhir bulan ini,” jelas Syahran.

ABDUL RAHMAN

17 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Menteri Gamawan Minta Penegak Hukum Berani Periksa Pejabat Bermasalah

TEMPOinteraktif.Com – Kamis, 17 Februari 2011

 

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif , Semarang –  Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta para aparat penegak hukum tegas dan berani memeriksa kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi. Gamawan menyatakan, jika izin pemeriksaan terhadap pejabat belum turun lebih dari dua bulan, aparat hukum harus berani memeriksanya. ”Harus berani saja. Undang-undang menjamin kok,” kata Gamawan di Semarang, Kamis (17/2)

Pernyataan Gamawan menanggapi semakin banyaknya kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi. Meski sudah menjadi tersangka, aparat penegak hukum tidak kunjung memeriksa. Alasannya, surat izin yang telah dikirim ke Presiden belum turun.

Gamawan mengakui selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, jumlah kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi semakin banyak. Gamawan mencatat sudah 158 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi. Untuk itu, pemerintah sedang mengubah undang-undang pemilihan kepala daerah agar pelaksanaannya bisa lebih murah. ”Dengan biaya mahal, bisa menjadi korup. Harusnya biaya murah tapi sedikit kepala daerah yang tersangkut korupsi,” kata dia.

Sebagai langkah pembinaan agar tidak melakukan korupsi, Gamawan menyatakan, pemerintah memberi pelatihan atau orientasi kepada para kepala daerah yang baru dilantik. Pada 2010 lalu, dia menambahkan, dilakukan pembinaan terhadap kepala daerah terpilih. Mereka terbagi dalam dua angkatan.

Pada 2011 ada tiga angkatan masing-masing terdiri dari 30 orang. Pembinaan dan orientasi itu ditujukan kepada para kepala daerah yang baru diangkat, baik yang berpengalaman maupun yang belum. ”Orientasi dilakukan selama satu bulan.”

Para kepala daerah di Jawa Tengah yang diduga terlibat korupsi tapi terkendala izin presiden di antaranya tersangka Bupati Batang Bambang Bintoro. Dia diduga terjerat kasus dugaan bagi-bagi uang dari dana APBD 2004 dan pemberian bantuan purnatugas bagi anggota DPRD periode 1999 – 2004. Bupati Pati Tasiman dalam dugaan korupsi APBD 2003 pada pos pembiayaan laporan pertanggungjawaban tahun 2002 dan pos bantuan kepada pihak ketiga senilai Rp 1,9 miliar. Selain itu juga ada Bupati Rembang Mochammad Salim yang menjadi tersangka dalam kasus Korupsi penyertaan modal dari anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Rembang 2006-2007 kepada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ).

ROFIUDDIN

17 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Tunggu Data PPATK: Transaksi Mencurigakan Pegawai Pajak

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 17 Februari 2011

Jakarta, CyberNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap menindaklanjuti data yang ditemukan  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening mencurigakan milik pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Hal ini dikatakan Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat menemui wartawan di ruang perpustakaan Gedung KPK, Kamis (17/2).

”Kalau memang ada segala macam informasi akan di follow up,” kata Haryono.

Dia mengaku, hingga saat ini pihaknya masih menunggu data yang dimiliki KPK terkait rekening dan transaksi mencurigakan milik pegawai pajak. Haryono menjelaskan, KPK dan PPATK telah menandatangani kerja sama untuk bertukar informasi.

Seperti diketahui, dalam rapat dengan Komisi III DPR, Kepala PPATK Yunus Husein menyebutkan, pihaknya menemukan transaksi mencurigakan senilai Rp 27 miliar yang dilakukan seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Untuk mengaburkan asal-usul uang, pegawai Pajak tersebut melakukan transaksi melalui rekening istri dan anaknya serta membeli unit link dan reksa dana.

PPATK juga menemukan transaksi mencurigakan milik banyak pegawai Pajak lainnya senilai Rp 500 juta-Rp 7 miliar. Salah satunya adalah transaksi tunai senilai total Rp 27 miliar yang dilakukan dalam beberapa kali transaksi setor tunai. Modusnya berupa penarikan tunai, baik atas nama pegawai yang bersangkutan maupun atas nama anak-istri, tanpa didukung dasar transaksi (underlying transaction) yang memadai.

Temuan tersebut ada di berbagai wilayah kerja dan berbagai tingkat, dari kepala seksi sampai eselon II. Menurut Yunus, transaksi dan rekening ditemukan pada pegawai eselon III selevel dengan Gayus dan hingga pada level Direktur. Sejauh ini, Yunus mengaku, pihaknya telah memeriksa 3.616 rekening pegawai Pajak dan 12.089 rekening keluarga pegawai Pajak.

Pemeriksaa juga dilakukan kepada pegawai aktif, analisis juga dilakukan terhadap istri, anak, kerabat dekat pegawai, serta pensiunan pegawai. Data yang digunakan adalah daftar nama pegawai Pajak periode 2010 yang dicocokkan dengan data PPATK dari 2004 hingga 2010.

Dari Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang diterima PPATK diketahui, pegawai melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan profil pegawai. PPATK juga memeriksa 1.245 rekening pegawai Direktorat Jenderal Bea-Cukai serta 3.408 rekening anggota keluarganya. Hasilnya, ditemukan banyak transaksi mencurigakan senilai Rp 500 juta-Rp 41 miliar.

( Mahendra Bungalan / CN27 / JBSM )

17 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pengadaan Alkes Sudah Lapor ke Ical

SUARA MERDEKA CyberNews – Kamis, 17 Februari 2011

Jakarta, CyberNews. Tersangka kasus kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pada rumah sakit rujukan penanganan Flu Burung tahun 2006, yang juga Mantan Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Sutedjo Joewono kembali diperiksa KPK. Melalui pengacaranya, Soleh Amin, Sutedjo menyebut pengadaan tersebut telah dilaporkan kepada atasannya, yang saat itu adalah Menko Kesra, Aburizal Bakrie.

“Secara umum karena beliau adalah sekretaris menteri (Menko Kesra), maka yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh beliau tentunya beliau melaporkan,” kata Soleh saat ditanya apakah pengadaan tersebut diketahui Aburizal Bakrie sebagai Menko Kesra saat kasus ini terjadi.

Dia menjelaskan, pemeriksaan penyidik belum mengarah kepada keterkaitan pihak lain. Soleh menjelaskan, saat ini kliennya sedang sakit dan harus berobat ke rumah sakit. “Belum sampai itu pertanyaannya terkait dengan pertanyaan penyidik, maka hal yang mengarah pada keterkaitan baik bawahan maupun atasan belum ada,” kata Soleh usai mendampingi kliennya diperiksa KPK, Kamis (17/2).

Seperti diketahui, Sutedjo ditahan di Polres Jakarta Selatan pada Senin, 7 Februari lalu. Padahal KPK telah mengumumkan Sutedjo sebagai tersangka pada 3 September 2009 silam. Suetedjo diduga telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 32 miliar. Adapun nilai kontrak pengadaan senilai Rp 98 miliar.

Menurut KPK, modus korupsi itu dilakukan dengan cara menggelembungkan harga pembelian alat-alat kesehatan. Wakil Ketua KPK M Jasin yang mengumumkan status tersangka kepada Sutedjo menyebutkan bahwa dalam pengadaan tersebut diduga terjadi penggelembungan hingga 200 persen.

( Mahendra Bungalan / CN14 / JBSM )

17 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mafia Kasus Susno Bebas Dini Hari Nanti

KOMPAS.com – Kamis, 17 Februari 2011
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Terdakwa, mantan Kabareskrim Mabes Polri Komisaris Jendral Polisi Susno Duadji, menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (14/2/2011). Terdakwa kasus dugaan suap PT Salmah Arowana Lestari senilai Rp 500 juta tersebut dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman selama tujuh tahun penjara disertai denda Rp 500 juta dan subsider enam bulan penjara.

JAKARTA, KOMPAS.com – Terdakwa dugaan korupsi, Komisaris Jenderal Susno Duadji, akan dibebaskan dari penahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/2/2011) dini hari nanti. Pasalnya, masa penahanan Susno yang dimiliki majelis hakim telah habis hari ini.

Ida Bagus, humas PN Jakarta Selatan, mengatakan, pihaknya telah menggunakan masa penahanan selama 60 hari ditambah 30 hari yang diberikan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. “Nanti sudah habis. Dia dikeluarkan (dari Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua Depok) demi hukum sesuai dengan Pasal 29 ayat 6 KUHAP,” ucap Ida di PN Jaksel, Kamis (17/2/2011).

Ida mengatakan, belum selesainya persidangan hingga masa penahanan Susno habis lantaran banyaknya saksi yakni berjumlah 111 orang. Jaksa penuntut umum (JPU), kata dia, beberapa kali tidak dapat menghadirkan saksi sama sekali atau hanya menghadirkan beberapa saksi di persidangan. Atas sikap JPU itu, Charis Mardiyanto, ketua majelis hakim kerap mengkritik JPU.

“Di samping itu, pada akhir-akhir sidang yang sudah ditetapkan, Susno Duadji sakit sehingga sidang itu ditunda,” ucap Ida. Untuk diketahui, selama persidangan, Susno tiga kali tidak hadir lantaran sakit.

“Jadi, ini tidak ada faktor kesengajaan. Dia dikeluarkan demi hukum. Ini perlu diketahui dan digaris bawahin, tidak ada faktor kesengajaan,” tegas Ida.

Dikatakan Ida, majelis hakim berharap Susno berserta tim pengacaranya tetap hadir sesuai jadwal pada sidang-sidang selanjutnya. “Kita tidak berprasangka buruk. Mudah-mudahan waktu dia di luar bisa menghadiri sidang,” ucapnya.

Seperti diketahui, Susno baru dituntut JPU dengan hukuman tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, Susno juga dituntut membayar uang pengganti untuk negara sebesar Rp 8,5 miliar dan merampas harta sebesar Rp 125 juta yang telah disita.

Menurut JPU, Susno terbukti menerima uang sebesar Rp 500 juta dari Haposan Hutagalung melalui Sjahril Djohan terkait kasus ikan arwana saat menjabat Kepala Bareskrim Polri. Kemudian, saat menjabat Kepala Polda Jawa Barat, Susno terbukti memerintahkan Maman Abulrahman Pasya selaku Kepala Bagian Keuangan Polda Jabar untuk memotong dana pengamanan pemilukada Jabar senilai Rp 8,5 miliar.

Sebelum vonis hakim, masih ada agenda pembelaan atau pledoi dari Susno, replik JPU, dan duplik Susno. Pledoi akan dibacakan Kamis pekan depan.

17 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: