KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

LSM di Megelang Laporkan Panitia DAK ke Kejari

KRjogja.com – Rabu, 09 Pebruari 2011
Agung dari LSM Cicak menyerahkan berkas hasil investigasi soal DAK ke Kajari Mungkid. (Foto : Bagyo Harsono)

MUNGKID (KRjogja.com) – Sejumlah LSM di Magelang seperti Cicak, Forbes, PMII dan Indonesia Monitoring, melaporkan panitia DAK bidang pendidikan tahun 2010 setempat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mungkid, Kabupaten Magelang, Rabu (9/2). Laporan diterima Kepala Kejari Kota Mungkid, dra Maryati SH Mhum.

Dalam laporannya, mereka mengindikasikan telah terjadi korupsi penggunaan DAK sejak dari tahap perencanaan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) setempat. “Perencanaan tidak matang, sehingga banyak terjadi kesalahan dalam proses pengadaan barang baik itu buku, mebelair, alat peraga, laboratorium bahasa dan lainnya,” kata Slamet Rohim, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Magelang.

Koordinator Forum Bersama Peduli Magelang (Forbes), Bintoro menambahkan, telah terjadi juga indikasi manipulasi data penyelesaian pekerjaan yang sudah dilelangkan dianggap 100 persen per tanggal 31 Desember 2010 lalu dengan bukti, sudah dicairkannya dana untuk penyedia barang. Padahal, dilapangan banyak pekerjaan yang belum selesai.

Terkait hal itu, pihaknya berharap agar Kejari menindaklanjuti temuannya itu. “Kami ingin kejari tidak hanya menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana umum saja, tapi juga kasus-kasus seperti ini. Kami yakin, kejari mungkid akan menindaklanjuti temuan kami ini,” harap Bintoro.

Sementara dra Maryati SH Mhum mengaku terima kasih telah ‘dilapori’.Tak hanya itu, ia juga terima kasih pada LSM yang telah diberikan data berikut bukti-buktinya. “Kebetulan, saat ini kami juga tengah memeriksa tentang hal itu. Data dan bukti ini, akan kami perhatikan.untuk kami mohon dimonitor dan dikontrol,” katanya.

Untuk diketahui, Disdikpora Kabupaten Magelang pada tahun 2010 ini menerima DAK sekitar Rp 70 milyar dario APBN dan sekitar Rp 7 M dari APBD sebagai dana pendamping. Dana sebanyak itu, digunakan antara lain untuk renofasi dan pembangunan gedung/ruang kelas. Kemudian, pembelian buku pelajaran dan sisanya untuk pemenuhan fasilitas lain seperti laboratorium bahasa, IPA, IPS, pembelian alat kesenian, mebelair dan lainnya. (Bag)

16 Februari 2011 Posted by | MUNGKID - KAB. MAGELANG | Tinggalkan komentar

Isu Pungli Warnai Tes Seleksi Tenaga Honorer Pemkab Kendal

KRjogja.com – Selasa, 08 Pebruari 2011
Ilustrasi. (Foto : Dok)

KENDAL (KRjogja.com) – Anggota Komisi A DPRD Kendal, Kartika Nursapto mengaku menerima banyak laporan tentang adanya praktek pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal. Tenaga honorer setempat dijanjikan bakal diusulkan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) asal bersedia menyetorkan sejumlah rupiah kepada oknum tertentu.

Oknum yang mendatangi para tenaga honorer itu, kata Kartika, bisa menjamin memasukkan menjadi CPNS tahun ini. Hingga kini pihaknya belum mendapatkan konfirmasi dari badan kepegawaian daerah (BKD) oknum itu ilegal atau legal. “Kami mengimbau para tenaga honorer tidak terpengaruh dengan manuver oknum itu,” ujar Kartika.

Kartika mengaku, hingga saat ini pihaknya belum menerima konfirmasi seleksi para tenaga honorer. Jadwal seleksi tenaga honorer menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Pihak BKD katanya hingga kini juga belum merilis jadwal tes tenaga honorer.

Sementara itu, Wakil Bupati Kendal, Mustamsikin mengaku belum menerima informasi. Wabup menilai, ulah oknum itu hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kebijakan pemkab.

Hingga saat ini kuota tenaga honorer dari penerintah pusat belum turun, karena kuota belum turun, pihaknya juga belum bisa menggelar seleksi. “Yang jelas, tenaga honorer jangan terbujuk rayuan oknum yang bisa menjamin masuk menjadi CPNS,” ujar Mustamsikin.

Justru, Mustamikin menilai oknum yang memanfaatkan situasi hanya untuk kepentingan pribadi. “Semua honorer yang sudah masuk database bakal mendapatkan prioritas diangkat sebagai CPNS,” pungkas Wabup.

Dieproleh informasi, sebanyak 600 orang tenaga honorer yang rencana bakal diusung menjadi CPNS diwajibkan untuk setor kepada oknum pejabat di Kabupaten Kendal. Pejabat tersebut menjamin jika tenaga honorer bakal diangkat sebagai CPNS.

Tarif yang dikenakan berkisar antara Rp 40 hingga Rp50 juta. Modus operandinya diduga sama dengan seleksi penerimaan CPNS lalu, yakni calon peserta harus memberikan setoran sejumlah uang kepada oknum pejabat tersebut. (*-5)

16 Februari 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Diduga Korupsi, Kades Wanutunggal Ditahan

KRjogja.com – Senin, 07 Pebruari 2011
Ilustrasi. (Foto : Dok)

GROBOGAN (KRjogja.com) – Haryanto (48), oknum Kades Wanutunggal, Kecamatan Godong, Grobogan, Senin (7/2), ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwodadi, karena diduga telah menilep uang Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2007, 2008 dan 2009. Saat ini, tersangka ditahan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Purwodadi.

“Berdasarkan hasil audit investigasi BPKP Jateng, uang yang disalahgunakan tersangka ada sekitar Rp 44 juta,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwodadi, Lidya Dewi SH MH melalui Kasi Pidsus Kejari Purwodadi, Budi Santoso SH.

Dijelaskan, terungkapnya kasus dugaan korupsi tersebut berawal ketika Kejari Purwodadi mendapat laporan dari masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan, ada dugaan penyimpangan dan penggunaan APBDes tahun 2007-2008 dan 2009. Uang yang disalahgunakan antara lain anggaran pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan rehab makam sesepuh desa setempat. “Untuk mengetahui adanya kerugian negara atau tidak, kami minta bantuan audit investigasi ke BPKP Jateng. Ternyata ditemukan ada keruugian uang negara sekitar Rp 44 juta,” jelas Budi Santoso.

Perbuatan tersangka, kata Budi, melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Atas tindakan melanggar pasal 2 UU tersebut tersangka terancam hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sementara pelanggaran atas pasal 3 UU yang sama terancam hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun.

Pihaknya saat ini telah memeriksa sebanyak 14 saksi. Atas keterangan para saksi serta bukti-bukti yang didapat, tim penyidik saat ini juga menyiapkan berkas supaya segera dapat dilimpahkan ke pengadilan. (Tas)

16 Februari 2011 Posted by | GROBOGAN | Tinggalkan komentar

Mau Dieksekusi, Koruptor Coba Kabur

KRjogja.com – Jumat, 11 Pebruari 2011
Ilustrasi (Foto:Dok)

PATI (KRogja.com) – Basuki (57), Warga Desa Dororejo, Kecamatan Tayu yang menjadi terpidana dalam kasus Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak bidang Infrastruktur Pedesaan mencoba kabur saat mau dieksekusi dari kediamannya.

“Basuki tetap berhasil ditagkap tim Kejaksaan Negeri Pati berpakaian preman dan langsung dijebloskan ke Lapas Pati,” kata Kasi Pidsus Pati, Rusli kepada wartawan, Jumat (11/2).

Menurut Rusli saat itu tim berpakaian preman bermaksud menjemput Basuki pada Selasa (8/2) sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung. Namun, Basuki melarikan diri dan sempat terjadi aksi kejar-kejaran sampai tambak.

Rusliyang didampingi Jaksa Fungsional Sulistiohadi menjelaskanpenangkapan itu berdasarkan putusan MA RI No. 882/Pid.Sus/2009, tertanggal 15 Oktober 2009. Intinya menguatkan putusan PN Pati dan PT Semarang yang menyatakan Basuki terbukti melakukan korupsi dalam kasus {elaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak bidang Infrastruktur Perdesaan.

Selama persidangan sebelumnya, terungkap perbuatan Basuki merugikan keuangan negara Rp. 33 juta,-. Sehingga oleh majelis hakim PN Pati waktu itu menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun dan sebesar Rp. 50 juta dan atau tambahan hukuman kurungan badan selama 1 bulan. (Cuk)

16 Februari 2011 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

Tersangka Korupsi Ditahan, Dana Raskin Tetap Ditagih

KRjogja.com – Rabu, 09 Pebruari 2011
ilustrasi (Foto: doc)

BOYOLALI (KRjogja.com) – Pemkab Boyolali tetap akan melakukan penagihan terhadap dana Raskin yang diduga dikorupsi oknum PNS anggota Satgas Raskin di kecamatan Ampel, meski yang bersangkutan, Nk (50) sudah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Boyolali sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

“Penahanan terhadap Nk  tersangka kasus dugaan korupsi dana raskin sebesar Rp 69 oleh Kejari, tidak menghilangkan kewajibannya mengembalikan uang ke kas daerah. Saat ini, tersangka mellaui keluarganya baru mengembalikan dana Rp 10 juta, karena itu Pemkab Boyolali akan tetap melakukan penagihan,” kata Kabag Perekonomian Pemkab Boyolali, Sri Prihastoro, Selasa (8/2).

Nk(50), tersangka dugaan korupsi dana raskin tersebut sudah ditahan Kejaksaan Negeri Boyolali, Senin (7/2). Penahanan dilakukan setelah dia diperiksa maraton sejak pukul 10.30 hingga pukul 13.45. Kajari Boyolali Enen Saribanon SH MH didampingi Kasi Pidsus Prihatin SH dan Jaksa penyidik, Hartadi SH menjelaskan, setelah diperiksa, tersangka langsung ditahan karena dikawatirkan bisa menghilangkan atau merusak barang bukti atau melarikan diri. Penahanan sekaligus juga untuk memenuhi asas keadilan masyarakat, sebab akibat dana itu warga di 8 desa wilayah Kecamatan Ampel tidak menerima penyaluran raskin untuk bulan November dan Desember 2010.

Ditemui terpisah, Bupati Boyolali, Seno Samodro mengatakan, pihaknya sudah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara internal. Bahkan, pemkab berani “nalangi” dana agar pencairan raskin tidak terganggu. Harapannya, tersangka memiliki kesadaran untuk segera mengembalikan dana yang digunakan.

“Namun ternyata dia kemudian sulit ditemui, dipanggil beberapa kali juga tidak mau datang hingga terpaksa ditempiuh jalur hukum,” katanya, Selasa (8/2).  (Dis)

16 Februari 2011 Posted by | BOYOLALI | Tinggalkan komentar

Mantan Ketua DPRD Pati Ajukan Penangguhan Penahanan

KRjogja.com – Jumat, 04 Pebruari 2011
Ilustrasi. (Foto : Dok)

PATI (KRjogja.com) – Sehari setelah ditahan Kejaksaan Negeri (PN) Pati, mantan Ketua DPRD Pati, Wiwik Budi Santosa yang menjadi tersangka dugaan korupsi dana sosial pihak ketiga APBD tahun2003/2004 mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Surat permohonan penangguhan penahanan tersebut telah dilayangkan Nimerodin Gule SH selaku pengacara tersangka Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pati.

Nimerodin menandaskan, permohonan penangguhan penahanan merupakan hak setiap tersangka seperti yang diatur dalam KUHAP. Nimerodin menegaskan, kliennya tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan bersedia memenuhi panggilan setiap saat untuk kepentingan pemerikasaan.

”Melalui surat permohonan penangguhan penahanan, kami memberikan jaminan orang, yakni istri tersangka jika sampai Wiwik Budi Santosa sampai melarikan diri,” kata Nimerodin di Pati, Jumat (4/2).

Dalam penjelasanya, Nimerodin mengimbau agar penyidik Polda Jateng hendaknya segera melakukan pemeriksaan semua pihak yang terlibat dalam perkara APBD Pati tahun 2003/2004, termasuk diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Pati H Tasiman.

”Karena sebagai bupati Pati waktu itu, tentunya pak Tasiman mengetahui secara detail masalah anggaran yang kini menjadi masalah” ujarnya.

Nimerodin menyatakan jika desakan supaya penyidik Polda Jateng melakukan pemeriksaan terhadap bupati Pati kini mendapat dukungan dari beberapa LSM, diantaranya dari Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Tegas, kemudian dari Tangkas serta dari LSM Independen Teratai.

Sementara itu, Kajari Pati, Totok Triyatno SH ketika dikonfirmasi melalui Kasi Pidsus Rusli SH mengaku sudah menerima permohonan penangguhan penahanan. ”Namun kami akan mempelajari surat permohonan penangguhan penahanan tersebut” ujarnya singkat.

Sebagaimana diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati melakukan penahanan terhadap mantan Ketua DPRD, Pati Wiwik Budi Santosa setelah mendapat pelimpahan penanganan perkara dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Sebelumnya, yakni pada hari Minggu lalu, Wiwik Budi Santoso menyerahkan diri ke Polda Jateng setelah mangkir tidak mendatangi dua kali panggilan.

Wiwik Budi Santosa dinyatakan oleh penyidik Polda Jateng menjadi tersangka karena diduga menerima aliran dana sosial untuk pihak kedua APBD Kab Pati 2003/2004 sebanyak Rp 36 juta. (Cuk)

16 Februari 2011 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

Bupati Pati Menunggu Hasil Pemeriksaan Polda Jateng

KRjogja.com – Jumat, 04 Pebruari 2011
Bupati Pati, H Tasiman SH. (Foto : Alwy Alaydrus)

PATI (KRjogja.com) – Bupati Pati, Tasiman menanggapi dingin adanya tudingan terhadapnya yang disinyalir terlibat menerima aliran dana sosial pihak ketiga APBD tahun 2003/2004 sebanyak Rp 75 juta. Tasiman mengaku masih menunggu selesainya proses penyidikan yang dilakukan penyidik Polda Jawa Tengah terlibih dahulu.

”Kami tidak ingin malah bisa menjadikan permasalahn tumpang tindih. Jadi kita tinggal menungguh hasil pemeriksaan dari penyidik Polda Jateng dulu,” jelasnya di Pati, Jumat (4/2).

Menurut Tasiman, pihak penyidik tentunya lebih cermat, karena akan diketahui saat menerima dana atau bantuan bagi pihak ketiga itu, kapasitas dirinya nya harus jelas. Hal ini dikarenakan Gubernur Jawa Tengah sudah melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran yang tercantum dalam APBD Kab Pati tahun 2003/2004.

“Semua itu akan sudah saya sampaikan ke penyidik. Karena semua anggaran yang sudah dievaluasi Gubernur. Makanya, kita menunggu saja hasil pemeriksaannya,” kata bupati. (Cuk)

16 Februari 2011 Posted by | PATI | Tinggalkan komentar

Inspektorat Tutup Kasus Dugaan Penyelewengan Dana di Dua Desa

KRjogja.com – Selasa, 15 Pebruari 2011
Ilustrasi. (Foto : Dok)

SUKOHARJO (KRjogja.com) – Inspektorat Sukoharjo tutup kasus dugaan penyelewengan keuangan desa di Desa Pengkol, Kecamatan Nguter dan Desa Tegalmade, Kecamatan Mojolaban. Penutupan dilakukan setelah petugas tidak menemukan bukti terjadinya pelanggaran.

Kepala Inspektorat Sukoharjo Joko Triyono menerangkan penutupan kasus dugaan penyelewenangan keuangan di Desa Pengkol sudah final. Kepastian didapat setelah petugas yang diterjunkan tidak menemukan bukti pelanggaran.

Usai diterjunkan, pihak Inspektorat kemudian memberikan laporan resmi kepada Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya 8 Februari 2011. “Total ada lima kasus dugaan penyelewengan di Pengkol, tapi semuanya tidak terbukti dan kasus inipun ditutup,” ujar Joko di Sukoharjo, Selasa (15/2).

Kasus pertama menyangkut dugaan penyelewengan dana pembangunan Taman Kanak Kanak sebesar Rp 8 juta. Dana tersebut sudah diserahterimakan pada 11 Desember 2007 sebesar Rp 5 juta untuk pembangunan, Rp 2 juta untuk material dan upah tukang, dan Rp 1 juta untuk alat tulis kantor dan trasportasi.

Kedua, dana sebesar Rp 25 juta untuk pengadaan sarana mandi cuci kakus (MCK). Dana tersebut seluruhnya sudah dipergunakan untuk membeli material dan upah tukang untuk membangun dua buah sumur.

Sedangkan tiga kasus dugaan penyelewengan lainya yakni status tanah Pologoro senilai Rp 100 juta dan uang Pologoro sebesar rp 121 juta sudah dipergunakan sebagaiamana mestinta. Pihak desa bahkan sudah mengurus hak sertifikat tanah seluas 5.945 meter persegi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukoharjo. Satu kasus tersisa yakni mengenai Silpa 2009 sebesar 33,5 juta sudah dimasukan dalam APBDes 2010 dan sudah dimusyawarahkan ditingkat desa.

Lebih lanjut Joko menerangkan ada tujuh saksi yang diperiksa mengenai dugaan penyelewengan di Pengkol, Nguter. Para saksi tersebut berasal dari unsure guru Taman Kanak Kanak yang gedungnya dibangun, tukang bangunan dan perangkat desa. “Laporan yang diberikan atas dugaan penyelewengan dana tidak terbukti,” tegasnya.

Sementara itu kasus lainya mengenai dugaan penyelewengan dana APBdes di Desa Tegalmade, Kecamatan Mojolaban juga ditutup. Hal ini menyusul dikembalikanya dana sebesar Rp 102 juta oleh pihak perangkat desa.

Pengembalian dilakukan setelah Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap oknum perangkat desa yang melakukan pengelapan. Dalam pemeriksaan hadir pula perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pelapor dugaan penyelewengan.

“Setelah dana dikembalikan Inspektorat menutup kasus ini dan pihak BPD selaku pelapor juga harus membuat surat ulang berupa pencabutan laporan yang ditujukan kepada bupati,” ujarnya. (*-2)

16 Februari 2011 Posted by | SUKOHARJO | Tinggalkan komentar

Pertumbuhan untuk si Kaya

MEDIA INDONESIA.COM – Rabu, 16 Februari 2011

CITA-CITA founding fathers, yakni tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sepertinya kian jauh panggang dari api. Indikator paling gamblang ialah jurang yang masih menganga antara si miskin dan si kaya di Republik ini.

Di atas kertas, ekonomi memang terus tumbuh dalam tiga tahun terakhir.

Namun, pertumbuhan itu tidak menetes ke kelompok paling miskin di negeri ini yang berjumlah 31 juta orang.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,1% pada 2010 tidak disertai dengan membaiknya tingkat pemerataan kesejahteraan rakyat. Itu disebabkan pertumbuhan tersebut lebih banyak diserap golongan menengah ke atas dan hampir tidak menyentuh masyarakat kalangan terbawah.

Situasi itu semakin diperburuk kenyataan bahwa yang lebih besar mendorong pertumbuhan adalah sektor telekomunikasi, transportasi, dan jasa keuangan. Sektor-sektor tersebut kurang menyerap tenaga kerja.

Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor transportasi dan komunikasi yang mencapai 13,5%. Sektor industri pengolahan dan pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja hanya tumbuh masing-masing 4,5% dan 2,9%.

Dengan pertumbuhan ekonomi 6,1%, produk domestik bruto Rp6.422,9 triliun, dan 237 juta penduduk, pendapatan per kapita Indonesia pada 2010 mencapai US$3.004,9 atau Rp27 juta. Jumlah itu meningkat 13% jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita 2009 sebesar US$2.349,6 atau Rp23,9 juta.

Akan tetapi, dalam kenyataan, berapa banyak orang Indonesia yang berpenghasilan Rp27 juta per tahun atau sekitar Rp2,3 juta per bulan? Berbagai analis memperkirakan jumlahnya tidak sampai separuh penduduk Indonesia. Itu berarti lebih dari 100 juta jiwa rakyat di negeri ini berpenghasilan di bawah pendapatan per kapita.

Selama kebijakan yang bertentangan dengan upaya pengentasan orang miskin tidak dieliminasi, berapa pun dana diguyurkan untuk program antikemiskinan tidak akan banyak berarti. Contohnya, kebijakan liberalisasi perdagangan menyebabkan banjir barang impor di Tanah Air, yang ujung-ujungnya memukul mundur usaha kecil dan menengah.

Padahal, usaha kecil dan menengah merupakan jantung usaha rakyat, yang menyerap hampir 90% tenaga kerja.

Selain itu, pemangkasan subsidi yang sensitif bagi masyarakat, seperti bahan bakar minyak dan listrik, serta tidak adanya kebijakan harga pangan yang propetani, memberi pesan yang terang bahwa pemerintah tidak sedang memberantas kemiskinan. Pemerintah sedang mengejar target pertumbuhan walaupun dengan cara menentang upaya pemerataan.

Karena itu, sekadar membanggakan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang kian mendekati pencapaian pada era sebelum krisis, yaitu 7%, sama saja dengan mengingkari pemerataan kesejahteraan. Selama akar penyebab kesenjangan yang kian menganga tidak diatasi, pemerintah tetap saja menanam bom waktu yang berbahaya bagi masa depan bangsa.

Berbahaya karena meluasnya kemiskinan yang disertai pula dengan semakin melebarnya jurang si kaya dan si miskin tinggal menunggu pemicu untuk pecahnya revolusi sosial.

16 Februari 2011 Posted by | ARTIKEL | Tinggalkan komentar

Alih Fungsi Hutan Kalimantan Barat Bermasalah, Pemerintah Diminta Tegas

TEMPOinteraktif.Com – Rabu, 16 Februari 2011

sxc

TEMPO Interaktif, Pontianak – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat mendesak pemerintah bertindak tegas atas alih fungsi hutan oleh sejumlah perusahaan. Pengalihan itu selain illegal juga menimbulkan banyak masalah.

Hal tersebut disampaikan oleh Yayasan Titian, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Konsorsiaum Anti Ileggal Logging (KAIL) serta Amanat Masyarakat Pedalaman (AMAN) kepada TEMPO di Pontianak, Rabu (16/2), menanggapi rencana pemeritah mengubah tata ruang kawasan hutan menjadi Hak Peruntukan Lain (HPL).

“Usulan perubahan tata ruang hutan harus ditinjau ulang, karena menimbulkan banyak rmasalah. Bahkan, di Kabupaten Sanggau dan Bengakayang, sejumlah perusahaan sawit mengunakan lahan illegal,” kata Rido, Manajer Program Yayasan Titian, Rabu (16/2).

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat, Blasius Hendi Candra, meminta Menteri Kehutanan berhati-hati untuk mensetujui usulan perubahan tata ruang kawasan hutan menjadi HPL seluas 2,3 juta ha. “KPK harus turun tangan karena banyak kawasan hutan sudah ditanami sawit dan jadi kawasan tambang illegal. Kalau perubahan karena alasan kawasan penduduk itu tidak besar jumlahnya, inikan pasti ada kepentinan para inventor yang lebih besar,” ungkapnya.

Hendi mengaku sudah meminta Menteri Kehutanan melaporkan kasus tersebut kepada KPK, termasuk kasus illegal logging yang tidak tuntas.

“Kasus pelaku illegal Logging Ketapang yang masuk daftar buronan polisi juga harus diteruskan dan ditangkap. Karena para DPO Mebes Polri itu masih berkeliaran bebas di Pontianak dan Ketapang, bahkan membuka usaha lain termasuk tambang dan sawit, agar masyarakat tidak menjadi bingung soal keadilan,” katanya lagi.

Dari data Dinas Kehutanan Kalimantan Barat diperoleh keterangan, sekitar 1,5 juta hektare kawasan hutan telah beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan dan pertambangan secara ilegal. Tumpang tindih perizinan itu terjadi hampir merata, seperti Kabupaten Landak, Ketapang, Bengkayang Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau, dan Kubu Raya.

Di Desa Pamayam, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak di kawasan hutan produksi milik PT. Sinar Kalbar Raya, Bumi Raya Group telah ditanami kebun sawit seluas 6000 hektare. Direktur BRU Thomas Agap Alim saat dihubungi Tempo di kantornya enggan memberi keterangan.

Ketua AMAN, Kalimantan Barat Surjani Alloy justru menunding rencana perubahan kawasan hutan tidak mewakili kesejahteraan masyarakat pedalaman. “Itukan untuk kepentingan para penguasa dan pengusaha sawit dan tambang, masyarakat di pedalaman akan makin tersingkir dari tanahnya sendiri. Lihat saja Kalbar sekarang, hampir semua kabupaten dan kota tenggelam oleh banjir.”

Kepala Badan Pertahanan Nasional (PBN) Kalimantan Barat Imel Poluan mengaku telah memberikan data yang dibutuhkan tim Perubahan Tata Ruang dari Dinas Kehutanan dan Dinas Pekerjaan Umum.

“BPN tidak masuk dalam tim inti, hanya memberikan data yang kami punya, keputusan tentunya pada mereka,” kata Imel.

Staf Humas dan Komunikasi Departemen Kehutanan Purwantio membenarkan, sejumlah pejabat dari kantornya besok Kamis (17/2) akan datang ke Pontianak bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bareskim Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Satgas Mafia Hukum, untuk melakukan rapat koordinasi dengan kepala daerah tingkat II dan Gubernur Kalimantan Barat.

Kalimantan Barat memiliki luas daratan 14.546.319 Ha, berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No 259/kpts-ii/2000, kawasan seluas 9.101.760,00 Ha (62,57% dari luas total) telah ditunjuk kawasan hutan seluas yang terdiri dari (1) kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam seluas 1.645.580 Ha, (2) Hutan Lindung (HL) seluas 2.307.045 Ha, (3) Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 2.445.985, (4) Hutan Produksi (HP) seluas 2.265.800 Ha, (5) Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 514.350 ha.

 

HARRY DAYA

16 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: