KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

Eks Pejabat & Anggota KPU Masih Kuasai Mobil Dinas

detikNews – Senin, 14/02/2011

Jakarta – Meski telah ditegur, sedikitnya 32 mantan pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mantan anggota KPU masih menguasai kendaraan dinas. Kendaraan dinas itu akan ditarik paksa.

“Dari 49 unit kendaraan dinas yang dikuasai pejabat KPU, saat ini tinggal 6 yang masih dikuasai. Sedangkan 53 kendaraan yang dikuasai mantan anggota KPU, saat ini masih sebanyak 26 unit,” kata Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary saat RDP dengan Komisi II dan Bawasalu di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2011).

Menurut Hafiz para mantan anggota dan pejabat KPU tahun 1999 tersebut sudah tidak berhak atas kendaraan dinas. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menarik paksa kendaraan dinas itu.

“Itu melanggar Pasal 374 KUHP yaitu melakukan penggelapan,” ujar Hafiz.

Dikatakan dia, penarikan paksa ini dilakukan karena sebelumnya dirinya telah mengeluarkan surat Ketua KPU yang berisi penarikan kendaraan bermotor kepada para anggota dan pejabat yang pernah mendapatkan fasilitas kendaran dinas.

Namun demikian, kata Hafiz, hingga kini masih ada mantan anggota dan pejabat KPU yang belum menyerahkan kendaraan dinas. “Kita juga sudah kerja sama dengan Polri untuk melakukan pemblokiran STNK kendaraan itu,” kata dia.

(her/aan)

14 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Jika Ada Bukti Kuat Suap DGS BI, KPK Periksa Nurdin Halid Lagi

detikNews – Senin, 14/02/2011

Jakarta – Nurdin Halid pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap pemilihan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) pada Oktober 2010 lalu. Jika ada data tambahan yang mengarah kepadanya, Ketua PSSI ini bisa saja kembali diperiksa.

“Jika ada data pendukung, bisa saja ditelusuri lagi,” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (14/2/2011).

KPK memeriksa Nurdin terkait kesaksian Hamka Yandhu di Pengadilan Tipikor. Hamka saat itu menyebut Nurdin menerima uang sekitar Rp 500 juta dalam kasus ini.

“Kita belum temukan cukup bukti,” lanjut Johan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta supaya dugaan ini kembali ditindaklanjuti oleh KPK. ICW juga heran kenapa tidak ada kelanjutan dari hasil pemeriksaan ini.

“Kenapa sekarang hilang begitu saja. Nah itu sudah kita sampaikan ke KPK. Selain itu dugaan suap yang diterima Nurdin, pengakuan dari mantan manajer klub sepakbola Persisam Samarinda juga sudah kita laporkan,” ujar aktivis ICW, Emerson Yuntho dalam jumpa persnya, Minggu (13/2) kemarin.

(mok/nik)

14 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Suap Pemilihan Gubernur BI: KPK akan Periksa Muladi dan Amidhan sebagai Saksi

MEDIA INDONESIA.COM – Senin, 14 Februari 2011

JAKARTA–MICOM: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Muladi dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) H Amidhan pada Senin (14/2) ini dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004 lalu.

Pemeriksaan kedua politisi Golkar ini dibenarkan oleh juru bicara KPK, Johan Budi. “Dalam rangka saksi yang meringankan atas permintaan tersangka,” jelas juru bicara KPK, Johan Budi saat ditemui di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (14/2).

Johan menambahkan selain kedua politisi tersebut, juga satu orang lagi yang dimintai keterangan KPK hari ini, yaitu Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro, Nyoman Sarikat Putra Jaya.

“Kalau pak Muladi dan pak Nyoman dimintai keterangan atas permintaan TM Nurlif, sedangkan pak Amidhan atas permintaan Baharudin Aritonang,” imbuhnya.

Hingga pukul 12:00 wib ketiga saksi yang meringankan ini belum juga hadir di kantor KPK. Sementara itu, hari ini KPK juga dijadwalkan untuk memeriksa 4 mantan anggota DPR periode 1999-2004 asal fraksi Golkar yaitu Reza Kamarulah, Asep Ruchimat Sudjana, TM Nurlif dan Baharudin Arittonang. Meski ketiga saksi belum hadir tapi kini empat mantan politisi Senayan itu kini tengah menjalani pemeriksaan penyidik KPK. (*/X-12)

14 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Warga Sidoarjo Tuntut Penuntasan Kasus Korupsi Dana Kas Daerah

TEMPOinteraktif.Com – Senin, 14 Februari 2011

TEMPO Interaktif, SIDOARJO – Ratusan warga Sidoarjo, Senin (14/2), berunjuk rasa menuntut Kejaksaan Negeri setempat menuntaskan penanganan perkara dugaan korupsi dana kas daerah.

Mereka mendesak penyidik kejaksaan mengungkap keterlibatan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam kasus yang mengakibatkan raibnya uang negara Rp 2,2 miliar tersebut. “Sikat seluruh pejabat korup,” kata koordiantor aksi, Ridwan.

Pengunjukrasa juga menuntut kejaksaan tidak main mata dalam menangani perkara korupsi tersebut. Kejaksaan harus bertindak proporsional serta menyampaikan secara terbuka perkembangan penanganan kasus tersebut kepada publik.

Aparat penegak hukum juga diminta menghukum para pelaku dengan hukuman yang setimpal.

Aksi dimulai dari kawasan Perumahan Kahuripan Nirwana Village yang dihuni korban lumpur Lapindo menuju kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Namun mereka hanya melewati kantor kejaksaan untuk melanjutkan aksinya di depan Pendapa Kabupaten Sidoarjo.

Pengunjukrasa menggelar aksi teatrikal dengan memukuli boneka bekas Bupati Sidoarjo Win Hendrarso. Wien merupakan salah seorag tersangka dalam kasus raibnya dana kas daerah.

Para pengunjukrasa juga menuntut Bupati Sidoarjo Saiful Ilah tidak melindungi pejabat yang korup.

“Sepantasnya para tersangka ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar Ridwan pula.

Selan Wien, tersangka lainnya adalah Nunik Ariyani, mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, serta Agus Dwi Handoko, pemegang kunci brankas dana kas daerah.

Para tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 2 Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi juncto pasal 55 juncto pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi juncto pasal 55 juncto pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo Sugeng Riyanta mengatakan, hari ini berkas perkara para tersangka dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Surabaya. ”Masalah penahanan terhadap tersangka, karena perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, menjadi wewenang pengadilan,” ucapnya. EKO WIDIANTO.

14 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Proyek DAK Pendidikan menyimpang

SOLOPOS.COM – Jum’at, 21 Januari 2011

Klaten (Espos)–Sejumlah proyek fisik peningkatan mutu pendidikan yang dibiayai dengan dana alokasi khusus (DAK) 2010 di Kabupaten Klaten diketahui menyimpang dari rencana anggaran biaya (RAB).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Klaten, Nurcholis Madjid, Jumat (21/1), mengungkapkan berdasarkan hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan komisinya ke beberapa sekolah penerima DAK ditemukan ketidaksesuaian dengan RAB. “Ada pintu yang harusnya dari kayu tapi dibuat dari tripleks.”

Di sekolah lain, jelasnya, ditemukan pula proyek yang baru selesai 80% tapi sudah diserahkan oleh rekanan. Padahal seharusnya proyek diserahkan dalam kondisi 99% rampung sehingga tinggal dilanjutkan masa pemeliharaan. Nurcholis mengatakan temuan itu telah dikoordinasikan dengan Disdik supaya dilakukan tindakan. Anggota Komisi IV Mulyono mempertanyakan kenapa Disdik mau menerima proyek yang hasilnya tidak sesuai RAB.

“Tak hanya fisik, pengadaan mebel di sejumlah sekolah ditengarai berkualitas buruk dan tidak sesuai dengan spesifikasi.” Menurutnya, Disdik telah dimintai kesanggupan untuk memanggil semua rekanan dan membenahi proyek sesuai RAB. Jika perlu, tandas Mulyono, sanksi diberlakukan pada rekanan yang bandel dengan mencoret mereka pada lelang DAK tahun berikutnya. Menurutnya, DAK senilai total Rp 11 miliar itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan baik supaya tak timbul masalah di kemudian hari. Kepala Disdik Klaten, Sunardi mengakui masih ada beberapa proyek DAK Pendidikan yang perlu penyempurnaan. “Sudah dicek dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) sudah memanggil rekanan untuk memperbaiki yang belum sesuai RAB. Apapun alasannya kami minta dibenahi,” jelasnya.

rei

14 Februari 2011 Posted by | KLATEN | Tinggalkan komentar

Kasus korupsi bantuan MI: Kejari hitung kerugian negara

SOLOPOS.COM – Selasa, 8 Februari 2011

Boyolali (Espos) – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali masih melakukan perhitungan jumlah kerugian negara yang dilakukan tiga tersangka, masing-masing Joko Muhammad Dahlan, Wahyudi dan Ashari dalam dugaan korupsi bantuan peningkatan mutu pendidikan madrasah ibtidaiyah dan raudatul atfal dari Pemprov Jateng 2010.

Kajari Boyolali Enen Saribanon SH MH melalui Kasi Pidsus Prihatin SH mengatakan dilakukannya perhitungan jumlah kerugian itu nantinya berkaitan dengan uang pengganti yang harus ditanggung ketiga tersangka.

“Dari hasil perhitungan yang kami lakukan, kerugian negara akibat bantuan itu mencapai Rp 490 juta. Jumlah itu merupakan separuh dari total bantuan yang diserahkan yang mencapai Rp 980 juta,” ujarnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (8/2).

Prihatin menambahkan dengan adanya jumlah kerugian negara yang mencapai Rp 490 juta itu, masih dilakukan perhitungan terkait dengan uang pengganti yang harus ditanggung masing-masing tersangka.

“Dari total kerugian itu masih diperinci masing-masing tersangka untuk mengganti dalam persidangan nantinya. Kami masih menghitung peran masing-masing tersangka untuk uang pengganti,” papar dia.

Menurut Prihatin, pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka terkait aliran keuangan dari hasil pemotongan bantuan bagi MI dan RA di Kecamatan Andong tersebut. Hingga saat ini, jelas Prihatin, seluruh alat bukti untuk menjerat ketiga tersangka juga sudah cukup.

Prihatin mengatakan dari hasil sementara pemeriksaan terhadap para tersangka muncul nama inisial B, salah seorang staf Biro Keuangan Setda Pemprov Jateng yang diduga menikmati hasil pemotongan bantuan tersebut.

“Hari ini (kemarin-red) baru disampaikan. Akan kami telusuri adanya pengakuan tersebut,” papar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Boyolali berhasil menangkap basah tiga orang yang diduga telah melakukan pemotongan bantuan terhadap MI dan RA di Kecamatan Andong. Bantuan yang berasal dari peningkatan mutu pendidikan Provinsi Jateng tahun 2010 itu, dilakukan dengan modus menawarkan ada bantuan dengan imbalan memotong hingga 50 persen dari total bantuan yang diterima. fid

14 Februari 2011 Posted by | BOYOLALI | Tinggalkan komentar

Pinjaman BPR/BKK diindikasikan untuk kampanye

SOLOPOS – Senin, 31 Januari 2011

Sragen (Espos)–Pimpinan DPRD Sragen asal Fraksi Karya Nasional (FKN) Giyanto menemukan indikasi peminjaman dana di sejumlah Bank Kredit Kecamatan (BKK) untuk kegiatan kampanye calon tertentu. Dia meminta kepada pimpinan Komisi II DPRD segera mengecek ke sejumlah BPR/BKK di setiap kecamatan.

Penegasan itu disampaikan Giyanto saat ditemui Espos seusai Sidang Paripurna di Gedung Dewan, Senin (31/1). Menurut dia, besaran  dana yang dipinjamkan ke pihak ketiga itu berkisar antara Rp 300 juta-Rp 400 juta. Pemberian pinjaman yang hampir merata di setiap BPR/BKK milik pemerintah pada waktu menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), bagi Giyanto, menunjukkan adanya indikasi untuk kegiatan kampanye.

“Pendirian BPR (bank perkreditan rakyat-red) atau BKK di tingkat kecamatan tidak lain untuk membantu masyarakat kecil dalam mengembangkan usahanya. Jika peminjamannya sampai ratusan juta rupiah tidak mungkin dilakukan oleh pedagang kecil, karena agunannya pasti besar pula. Nah, yang perlu dicek pula, ada agunan atau tidak dalam pinjaman itu,” tandas Giyanto.

Tudingan indikasi pemanfaatan pinjaman BPR/BKK untuk kampanye calon tertentu dibantah Kepala Badan Pengelola Usaha Milik Daerah (BPUMD) Sragen, Budiyono. Semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa perbankan di Sragen memberi pinjaman sesuai dengan kaidah perbankan yang diatur perundangan.

“Perkembangan BUMD itu kami awasi secara ketat, termasuk BPR/BKK di kecamatan. Kami memiliki sistem audit komprehensif dari akuntan publik. Selain itu kami juga selalu mengoptimalkan pengedalian internal melalui pembentukan Badan Pengawas. Jadi tidak ada kebijakan BUMD yang mengarah ke sana,” tutur Budiyono.

trh

14 Februari 2011 Posted by | SRAGEN | Tinggalkan komentar

Penuntasan kasus GLA, KPK beri respons positif

SOLOPOS.COM – Kamis, 27 Januari 2011

Karanganyar (Espos)–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Satgas antimafia hukum memberi sinyal positif terkait penanganan kasus dugaan korupsi proyek rehab dan pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) di Karanganyar. KPK disebut-sebut telah melayangkan surat supervisi ke Kejaksaan Agung (Kejakgung) untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Hal ini berdasarkan jawaban langsung hasil laporan tujuh aktivis Forum Karanganyar Rembug (FKR) yang nglurug ke Jakarta pada Kamis (20/1) lalu. Aktivis FKR, Tukino, dalam jumpa pers di Karanganyar, Rabu (26/1), mengatakan, anggota Bidang Penindakan KPK telah melayangkan surat supervisi ke Kejakgung yang intinya mendesak pengusutan kasus GLA secara tuntas.

“KPK selalu memantau perkembangan kasus GLA di Karanganyar. Bahkan KPK sudah mengirimkan surat supervisi ke Kejakgung soal ini,” tegasnya. Aktivis FKR lainnya, Hendardi Heru Susanto menambahkan Satgas Anti Mafia Hukum juga memberi sinyal positif terkait kasus itu, yaitu dengan turunnya surat dari Satgas ke FKR yang intinya meminta FKR untuk melengkapi bukti dan dokumen pendukung dugaan mafia hukum atas kasus GLA. Karena itu, FKR telah mengirimkan bukti berupa compact disk (CD) rekaman soal dugaan penyuapan terhadap oknum Kejakti Jateng senilai hampir Rp 5 miliar untuk menutup kasus GLA. “Ini yang kami serahkan sebagai bukti. Kami minta Satgas untuk segera bertindak menindak tegas mafia hukum yang ada. Dan ternyata Satgas merespons positif,” tegasnya. Selain melaporkan pengusutan kasus GLA ke KPK dan Satgas Anti Mafia hukum, FKR juga melaporkan kasus itu ke kepresidenan melalui Sekretaris Negara (Sekneg) dan tembusannya ke Kompolnas.

isw

14 Februari 2011 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Pembangunan gedung baru Kejari Sukoharjo telan Rp 9 M

SOLOPOS.COM – Kamis, 27 Januari 2011

Sukoharjo (Espos)–Gedung baru Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo di Jl Jaksa Agung R Soeprapto yang mulai dibangun 2009, kini siap ditempati. Pembangunan gedung berlantai dua tersebut menelan dana APBN senilai kurang lebih Rp 9 miliar.

Kepala Kejari (Kajari) Sukoharjo, Dwi Samudji yang dijumpai Espos di sela-sela peninjauan gedung baru tersebut, Rabu (26/1), mengatakan pihaknya belum mengetahui kapan gedung tersebut bakal diresmikan. Pasalnya, Kejari masih menunggu intruksi dari pihak Kejaksaan Tinggi (Kejari) Jawa Tengah dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dwi mengatakan, dengan pembangunan gedung baru tersebut, diharapkan seluruh korps adyaksa di Kejari Sukoharjo kinerjanya meningkat. Pasalnya, pekerjaan pegawai Kejari telah didukung dengan sarana dan fasilitas yang memadai.

Kasubag Pembinaan Kejari Sukoharjo yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Suripto melanjutkan pendanaan pembangunan kantor baru Kejari Sukoharjo tersebut menggunakan dana APBN selama dua tahap, yakni APBN 2009 dan APBN 2010. Total anggaran tersebut mencapai kurang lebih Rp 9 miliar, dengan rician Rp 2.601.500.000 dari APBN 2009 dan Rp 6,4 miliar dianggarkan pada APBN 2010.

“Pembangunannya sendiri dilakukan mulai April 2009 dan berakhir saat ini. Untuk pembangunan fisik dilakukan rekanan dari PT Garuda Baja Indra (Solo), sedangkan penyediaan sarana dan prasarananya dengan CV Sena Pratama (Solo),” urai Suripto.

Suripto mengatakan, kantor Kejari baru itu terdiri atas sekitar 50 ruang. Ruang itu di antaranya akan dipergunakan untuk Kajari, ruang Kasi dan Kasubag sebanyak kurang lebih lima ruangan, ruang Kasubsi dan staff, perpustakaan, dua ruang aula, serta ruang Adyaksa Darma Karini. Di gedung tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas, seperti air conditioner (AC) dan koneksi internet hot spot.

Selama proses pembangunan sejak April 2009 sampai saat ini, Kejari menggunakan gedung milik Pemkab Sukoharjo yang pernah dipakai untuk Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) di Jl Abu Tholib Sastro Kenoyo Nomor 376.

hkt

14 Februari 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

KORUPSI APBD SOLO 2003 – Kasasi MA vonis 1 tahun: Heru Notonegoro cs segera dieksekusi

SOLOPOS.COM – Rabu, 9 Februari 2011

Solo (Espos)– Mahkamah Agung (MA) memvonis mantan anggota DPRD Solo periode 1999-2004, Heru S Notonegoro cs hukuman satu tahun penjara. Heru dan mantan anggota DPRD lainnya harus bersiap dieksekusi ke rumah tahanan.

Kepastian itu menyusul diterimanya hasil kasasi MA dalam perkara dugaan korupsi APBD Solo tahun 2003 oleh Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa (8/2) sore.

Menurut Panitera Muda Pidana PN Solo, Sunarto, hasil kasasi tersebut sudah diberitahukan ke jaksa penuntut umum (JPU), Rabu (9/2). Rencananya, hasil kasasi itu juga akan dikirim ke Heru S Notonegoro, Kamis (10/2). “Yang saya ingat, Pak Heru S Notonegoro cs divonis 1 tahun penjara. Mengenai majelis hakimnya, saya lupa. Besok (hari ini-red) saja temui di kantor,” katanya saat dihubungi Espos, Rabu petang.

Dia mengatakan, vonis MA tersebut berbeda dengan keputusan PN Solo yang menyatakan Heru S Notonegoro cs bebas. Pengajuan kasasi sudah dilakukan lebih dari tiga tahun lalu. “Kebetulan, salah satu JPU masih ada di Solo (Djohar Arifin SH-red). JPU sudah kami kirimi hasil kasasi itu. Sedangkan, Heru S Notonegoro cs rencananya besok (hari ini-red). Karena, hari ini (kemarin-red), Pak Heru S Notonegoro berada di Semarang,” ujar dia.

Menurut Sunarto, pascaturunnya kasasi Heru S Notonegoro cs, pihaknya hanya bertanggung jawab memberitahukan ke JPU dan Heru S Notonegoro cs. Terkait rencana eksekusi sudah menjadi wewenang kejaksaan. “Kalau kami sudah memberitahukan hasil kasasi itu, maka tugas PN Solo selesai. Kalau soal eksekusi sudah bukan domain kami,” jelas dia.

Terpisah, Ketua Kejari Solo, Sugeng Haryono, mengaku belum menerima kasasi MA terkait kasus dugaan korupsi APBD tahun 2003. Kendati seperti itu, dirinya berjanji segera melakukan proses eksekusi begitu kasasi diterima. “Sampai hari ini (kemarin-red), saya belum terima kasasinya. Kalau memang kami sudah menerima, otomatis kami segera memikirkan eksekusi. Prinsipnya, lebih cepat kan lebih bagus. Nanti, kalau sudah pasti semuanya, pasti kami kabari lebih lanjut,” ulas dia.

Saat Espos meminta konfirmasi Heru S Notonegoro melalui telepon, dirinya belum memberikan komentar terkait turunnya kasasi MA itu. “Maaf, saya baru perjalanan pulang dari Semarang. Nanti saja coba telepon lagi,” katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun Espos, beberapa waktu lalu, PN Solo memvonis bebas terhadap dua mantan anggota DPRD Solo periode 1999-2004, Heru S Notonegoro dan Hasan Mulachella. Keduanya merupakan mantan Ketua Komisi E dan Ketua Komisi B. Mereka terseret kasus dugaan korupsi APBD 2003. Setelah mendengar vonis bebas, JPU langsung mengajukan kasasi. Sedangkan, penasihat hukum menyatakan pikir-pikir.

Putusan terhadap dua mantan anggota DPRD tersebut, sama dengan putusan enam mantan anggota DPRD dalam kasus yang sama yaitu Satryo Hadinagoro, Bambang Rusiantono, James August Pattiwael, Zainal Arifin, Sahil Al Hasni dan Gunawan M Su’ud yang juga divonis bebas. pso

14 Februari 2011 Posted by | SURAKARTA - SOLO | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: