KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

DUGAAN KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL 2008: Cek Pencairan untuk Anggota Dewan Disita

KORAN TEMPO – Sabtu, 12 Februari 2011

MAKASSAR – Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan memeriksa dua juru bayar Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sulawesi Selatan bernama Ratno dan Akram dalam kasus korupsi dana bantuan sosial 2008. Dalam pemeriksaan itu, penyidik menyita cek senilai Rp 700 juta yang sudah dicairkan oleh Mujiburrahman, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar. Mujiburrahman menggunakan dana itu untuk membiayai kegiatan di lembaga yang ia pimpin.

Menurut Kepala Seksi Sosial Politik Kejaksaan Tinggi Ardiansyah, kedua juru bayar itu diperiksa sebagai saksi. Penyidik memeriksa mereka untuk menelusuri ke mana saja dana bantuan sosial tersebut diberikan. “Saksi menyertakan bukti pencairan berupa cek,” katanya.

Satu lembar cek, kata Ardiansyah, nilainya Rp 100 juta. Mujiburrahman menerima tujuh lembar cek yang pencairannya dilakukan sekaligus. Namanya mencuat saat dana bantuan sosial 2008 ini mulai diusut tahun lalu.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, Mujiburrahman mengajukan proposal untuk tujuh lembaga yang dia asuh. Proposal itu disetujui oleh sekretaris daerah dan pejabat provinsi yang berwenang. Dalam cek tersebut tertulis “tujuh kuitansi digabung”.

Ketujuh lembaga itu adalah Lembaga Sosial Penelitian Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yayasan Solidaritas Putih Abu-abu, Fungsionaris Harian Pengawasan Publik Dewan Sulawesi Selatan, Jaringan Wilayah HAM Sulawesi Selatan, Lembaga Pengkajian dan Riset Sosial Makassar Institute, Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Sulawesi Selatan, serta Dewan Eksekutif Hasanuddin Government Studi Club Universitas Hasanddin. “Namun kami belum pastikan tujuh lembaga tersebut fiktif atau tidak,” kata Ardiansyah.

Dalam pemeriksaan kemarin, penyidik juga menyita sekitar 200 kuitansi penerimaan pencairan dana bantuan. Kuitansi tersebut akan dicocokkan dengan proposal permintaan bantuan yang sebelumnya disita dari bendahara pengeluaran kas.

Hingga berita ini dilaporkan, Mujiburrahman tidak bisa dimintai konfirmasi terkait dengan cek yang disita penyidik itu. Dua telepon seluler politikus Partai Demokrasi Kebangsaan ini tidak aktif. Namun, beberapa waktu sebelumnya, dia membantah kabar bahwa dana yang diterima itu bermasalah. Sebab, pengucuran dana dilakukan berdasarkan surat keputusan gubernur. “Semuanya telah sesuai prosedur,” katanya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Burhanuddin menyatakan keseriusannya dalam mengusut dugaan penyelewengan dana bantuan sosial 2008 ini. “Seluruh pihak yang bisa dimintai keterangannya akan dipanggil,” ucap dia. ABDUL RAHMAN

12 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Tinggi Tolak Kasus Gedung Celebes

KORAN TEMPO – Sabtu, 12 Februari 2011

MAKASSAR – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan-Barat Burhanuddin menyatakan institusinya tidak bersedia menangani kasus dugaan korupsi dalam pembebasan lahan untuk pembangunan gedung Celebes Convention Center (CCC). Alasannya, kasus tersebut sejak awal telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Makassar. “Enggak bisa begitu dong. Selesaikan di sana saja. Jika tidak cukup bukti, hentikan. Jika menguatkan, silakan ditingkatkan,” kata Burhanuddin kemarin.

Alasan kasus itu berada di tingkat provinsi, kata Burhanuddin, tidak bisa diterima. Sebab, Kejaksaan Negeri tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa kasus ini. “Ini bukan pembelajaran yang baik bagi penegakan hukum,” katanya. “Jangan karena kasusnya di tingkat provinsi, lantas kami yang diminta melanjutkan. Tidak bisa begitu.”

Rencana pengalihan pemeriksaan itu sebelumnya disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Muhammad Yusuf Handoko. Alasannya, kasus tersebut merupakan skala provinsi dan penanganan di Kejaksaan Tinggi bisa lebih adil. Bahkan Yusuf menegaskan bahwa pengadilan tinggi sudah menerima pengalihan itu.

Burhanuddin mengaku belum menerima surat permintaan pengalihan kasus itu. Namun dia memastikan tidak serta-merta menerima keinginan Kejaksaan Negeri tersebut. Langkah yang mungkin dilakukan Kejaksaan Tinggi adalah memberi pendapat dan petunjuk agar penyidik Kejaksaan Negeri segera menggelar penyelidikan ulang serta membidik pihak terkait.

Burhanuddin menilai, dalam kasus ini, penyidik menemukan kendala untuk memeriksa Tim Sembilan, yang berperan besar dalam proses pembebasan lahan. Tim ini diketuai Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. “Jangan setelah kondisinya seperti itu lantas mau diserahkan ke Kejaksaan Tinggi,” katanya.

Pembebasan lahan gedung Celebes ini sebelumnya pernah disidangkan dengan menjerat Asisten Administrasi Sulawesi Selatan Sidik Salam sebagai terdakwa. Namun belakangan, hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan 2 tahun penjara. Sidik dinilai tidak bersalah karena hanya bertugas sebagai juru bayar. Majelis justru menilai pihak yang bertanggung jawab adalah Tim Sembilan, sebagai pihak yang menentukan kelayakan lahan.

Lahan yang dipermasalahkan itu berada di pesisir Tanjung Bunga seluas 6 hektare. Pemerintah memberikan ganti rugi sebesar Rp 3,45 miliar kepada Abdul Hamid Rahim alias Rahim Sese sebagai penggarap lahan. Kejaksaan menilai ganti rugi itu menyalahi aturan karena lahan yang digunakan tersebut milik negara. ABDUL RAHMAN

12 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Mantan Anggota Dewan Cicil Pengembalian Tunjangan

KORAN TEMPO – Sabtu, 12 Februari 2011
Dari total Rp 2,184 miliar, baru Rp 100 juta yang dikembalikan.

BULUKUMBA – Sebanyak 32 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba periode 2004-2009 telah mengembalikan tunjangan komunikasi dan informasi dengan cara mencicil saban bulan. Tunjangan sebesar Rp 64 juta, yang diterima setiap anggota Dewan, itu menjadi temuan badan pemeriksa keuangan.

Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan mengatakan mereka yang tersangkut oleh utang itu memiliki niat baik untuk melunasi. “Saya sudah sampaikan kepada mereka dan mereka akan mengembalikan,” katanya.

Dari ke-35 anggota Dewan periode sebelumnya, baru tiga orang yang telah mengembalikan seluruh tunjangan itu, yakni Andi Ahmad Nur, Baharuddin, dan Andi Makmur Asbar. Dari sisa anggota Dewan yang masih mengutang, sepuluh orang telah terpilih lagi menjadi anggota Dewan periode 2009-2014.

Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba A. Mappewali mengatakan sudah ada beberapa orang yang mengembalikan uang tunjangan secara mencicil. Mappewali menjelaskan, mereka yang sudah mencicil berkisar Rp 1-10 juta.

Para anggota Dewan yang sudah mencicil ini, di antaranya A. Edy Manaf dan Fahidin (anggota terpilih). Sedangkan yang mantan adalah Basri Marzuki, A. Hidayah Pangki, dan Arkam Bohari. “Mereka mempunyai niat baik untuk mengembalikan tunjangan secara keseluruhan,” ujarnya.

Meski sudah berkomitmen, Mappewali mengatakan, mereka tetap harus menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak. Salah satu isinya adalah mereka mesti melunasi tunjangan komunikasi dan informasi paling lambat dua tahun.

Total tunjangan yang diterima oleh 35 anggota Dewan periode sebelumnya adalah Rp 2,184 miliar. Namun hingga kemarin baru Rp 100 juta yang dikembalikan. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Bulukumba, A. Edy Manaf, dan mantan anggota Dewan, A. Nur Hidayat Pangki, berjanji akan mengembalikan tunjangan komunikasi dan informasi itu secara bertahap. JASMAN

12 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi Sekolah Dilimpahkan ke Kejaksaan

KORAN TEMPO – Sabtu, 12 Februari 2011

WAJO – Tim dari Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Wajo kemarin mengaku telah merampungkan penyelidikan atas dugaan kasus korupsi pembangunan gedung baru SMPN 5 Pitumpanua, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

“Senin (pekan depan) kami limpahkan berkasnya ke kejaksaan (Kejaksaan Negeri Sengkang),” kata Ajun Inspektur Satu Muhran Cokeng, Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Wajo, kepada Tempo kemarin.

Hasilnya, kata dia, pembangunan lahan parkir motor, gedung perpustakaan, dan beberapa bangunan lain belum rampung, meski anggaran senilai Rp 1,2 miliar sudah digelontorkan. Bahkan bangunannya diduga menyalahi bestek.

Muhran mengatakan pihaknya telah menetapkan Kepala SMPN 5 Pitumpanua Muhammad sebagai tersangka. Saat pembangunan berlangsung pada 2007, ia juga merangkap sebagai ketua komite pembangunan sekolah.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Wajo Ajun Komisaris Ilyas Dohan mengatakan pihaknya menemukan perbedaan realisasi anggaran dengan berita acara kontrak. “Selisihnya mencapai Rp 205.juta,” ujarnya

Hingga berita ini diturunkan, Muhammad belum dapat dimintai konfirmasi soal kasus dugaan korupsi itu. Keberadaannya tidak diketahui dan nomor ponselnya, yang biasa dipakai, juga tidak aktif.

Kepala Dinas Pendidikan Wajo Bustamin Betta juga tidak ada saat Tempo menyambangi ruangan kerjanya lantaran sedang ada acara di kecamatan. Ponsel-nya tidak diangkat saat dihubungi. Pesan singkat dari Tempo juga tidak dibalas.

Wakil Bupati Wajo Amran Mahmud, yang saat dihubungi mengaku sedang berada di Yogyakarta, mengatakan ia belum mengetahui soal perkembangan kasus itu. “Nanti saya cek dulu di dinas pendidikan karena belum ada laporan masuk ke saya,” katanya. Ia berharap proses hukum yang sedang berjalan tidak menghambat pembangunan sekolah. ANDI PAJUNG

12 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK Periksa Klub Liga Super

KORAN TEMPO – Sabtu, 12 Februari 2011
Setiap klub profesional tak boleh lagi menggunakan dana APBD mulai tahun depan.

BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendatangi sejumlah klub sepak bola profesional yang berkompetisi di Liga Super Indonesia (LSI). Tujuannya, memastikan tak adanya penggunaan anggaran pendapatan dan belanda daerah dalam pembiayaan klub itu.

“Kami akan mendatangi klub sepak bola, mungkin secara random berdasarkan informasi dari lapangan, tujuannya untuk memastikan mereka tidak menggunakan dana hibah APBD,” kata Dian Patria dari Bidang Pencegahan KPK di Bandung kemarin.

Persib merupakan klub pertama yang didatangi oleh tim pencegahan KPK yang terdiri atas Dian Ptria, Erik J. Rahman, Wahyu D Susilo, dan Bariroh itu.

Tim KPK diterima oleh anggota konsorsium PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Farhan, Wakil Dirut PT PBB, serta sejumlah staf di sekretariat PBB di Jalan Sulanjana, Kota Bandung.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam lebih itu, tim KPK tersebut menggali informasi seputar pembiayaan klub itu dalam beberapa musim kompetisi.

Persib merupakan salah satu tim profesional yang berlaga di LSI, yang tidak lagi mendapat suntikan dana APBD dari Pemerintah Kota Bandung maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Persib menjadi tim pertama yang kami datangi, selain terdekat, kami bisa dapat informasi bahwa Persib bisa mendanai diri sendiri tanpa APBD. Bila Persib bisa, kenapa yang lain tidak bisa? Khususnya yang masih mendapat anggaran APBD itu,” kata Dian.

Menurut Dian, ada tiga klub lagi selain Persib yang dianggap “bersih” dari APBD. Mereka adalah Semen Padang, Pelita Jaya, dan Arema Malang.

Tim KPK itu berada selama dua hari di Kota Bandung khusus untuk mendapatkan informasi terkait kemandirian Persib dari sisi finansial. Termasuk kiat-kiat tim Maung Bandung itu saat memasuki masa transisi.

Sebelumnya, Persib kerap bergantung pada APBD Kota Bandung. Tapi setelah diambil alih oleh PT PBB, seluruh pembiayaan ditanggung dari penghimpunan dana lewat sponsorship.

“Sudah ada beberapa laporan yang masuk ke KPK terkait adanya klub yang masih bergantung pada dana hibah dari APBD. Itu kami telusuri. Banyak klub sepak bola dapat anggaran dana hibah yang pertanggungjawabannya agak longgar. Ke depan, klub profesional tak boleh menerima dana hibah dari pemerintah,” kata Dian.

Sementara itu, Farhan menyebutkan bahwa selama 1,5 tahun Persib tak lagi bergantung pada dana APBD. Pada tahun pertamanya lepas dari APBD, Persib langsung bisa mandiri.

“Tahun pertama kami langsung bisa menghimpun dana senilai Rp 29 miliar dari sponsorship dan lainnya. Saat ini Persib lepas dari APBD,” kata Farhan.

Ia menyebutkan, tak ada niat Persib untuk kembali mendapatkan dana dari APBD karena akan menjadi masalah di kemudian hari. “Bila ada yang mau dibantu APBD silakan, saya akan mundur. Saya enggak mau melanggar aturan main yang ada. Persib memang butuh dana besar, tapi sejauh ini kami memenuhinya secara mandiri,” kata Farhan.

Mulai 2013, semua klub sepak bola profesional di Indonesia tak boleh lagi menggunakan dana APBD. ANT | BAGUS WIJANARKO

12 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

SKANDAL KORUPSI INDIA: Manmohan Singh Dibidik

KORAN TEMPO – Sabtu, 12 Februari 2011
Jika terlibat, pemerintahan Singh terancam bubar. Diduga telah merugikan India Rp 350 triliun.

NEW DELHI – Perdana Menteri India Manmohan Singh kian dipusingkan oleh tuduhan korupsi multi-triliun, yang melibatkan pemerintahan dan partai yang dipimpinnya setelah Mahkamah Agung India mendesak kembali aparat hukum melakukan investigasi.

Pemerintahan Singh terancam bubar jika terbukti terlibat dalam skandal korupsi jaringan komunikasi, yang diduga merugikan India sebesar US$ 39 miliar (sekitar Rp 350 triliun) itu.

Mahkamah Agung kemarin dengan tegas memerintahkan penegak hukum menindaklanjuti kembali kasus korupsi terbesar dalam sejarah India satu dasawarsa terakhir ini. “Ada konspirasi yang lebih luas,” kata pejabat Mahkamah Agung.

Sebelumnya, mantan menteri telekomunikasi India, dua ajudan menteri, dan rekanan perusahaan telah ditahan dalam skandal ini.

Perintah investigasi Mahkamah Agung muncul karena pemerintahan Singh, yang berasal dari Partai Kongres, dinilai lambat. Media di India juga menduga ada intervensi dari pemerintahan Singh untuk membekukan kasus.

Dalam suratnya, Mahkamah Agung pernah mendesak Singh memberikan penjelasan terperinci, mengapa penyelidikan skandal telekomunikasi itu memakan waktu lama. “Lambannya respons pemerintah terhadap skandal yang sangat merugikan negara itu merupakan masalah serius,” Mahkamah Agung menegaskan dalam pernyataan tertulisnya.

Singh pernah membantah tuduhan yang menimpa dirinya itu. “Saya nyatakan dengan tegas, pemerintah tidak menyembunyikan apa pun dari publik,” kata Singh beberapa waktu lalu. Tapi oposisi terang-benderang menuduh Singh terlibat. “Singh dipengaruhi Partai Kongres agar membekukan skandal korupsi,” kata seorang politikus dari Partai Bharatiya Janata.

Skandal korupsi telekomunikasi ini mencuat pada 2008. Tapi penyelidikan baru dimulai setahun berikutnya dan dinilai jalan di tempat. REUTER | AP | RUDY P

12 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KASUS KORUPSI PROYEK JALINGKOS: Bupati Tegal Tak Penuhi Panggilan Jaksa

KORAN TEMPO – Sabtu, 12 Februari 2011

SEMARANG – Bupati Tegal Agus Riyanto, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi, kemarin tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan. “Yang bersangkutan meminta waktu untuk mengumpulkan berkas-berkas dan barang bukti yang diminta penyidik. Mungkin pekan depan diperiksa lagi. Dijadwalkan Senin,” kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Setia Untung Arimuladi kemarin.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mulai menjalani pemeriksaan, Agus tidak ditahan. Menurut Untung, sedianya penyidik akan kembali memeriksa kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut kemarin, setelah Rabu lalu dia diperiksa selama enam jam. Tapi yang datang ke Kejaksaan Tinggi kemarin hanya kuasa hukum Agus.

Agus ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi sejak 20 September 2010 dalam kasus penyimpangan dana pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi Tegal atawa Jalingkos. Kerugian negara yang disebabkan oleh praktek korupsi ini mencapai Rp 3,955 miliar. Perinciannya, Rp 1,73 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tegal untuk pembayaran pengadaan tanah dan Rp 2,225 miliar dari pinjaman daerah dari BPD cabang Slawi.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, kasus Agus tak juga diproses karena Kejaksaan Tinggi harus menunggu izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal Edo Prayitno, Kepala Bagian Agraria Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, dan stafnya, Budi Haryono, yang terlibat dalam kasus yang sama, telah divonis bersalah di Pengadilan Negeri Slawi. Keduanya dihukum lima dan empat tahun penjara.

Baru pada akhir Januari lalu Kejaksaan Tinggi akhirnya mendapatkan izin memeriksa Agus. Menyusul izin tersebut, Kejaksaan Tinggi sudah menyita dua aset milik Bupati Tegal itu senilai Rp 1,8 miliar. Terdiri atas rumah di Jalan Cibolerang Indah Blok F Nomor 12, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, beberapa waktu lalu alat-alat berat milik Agus yang dipakai oleh PT Kolaka Tegal–perusahaan yang bergerak di bidang pengaspalan jalan–turut disita Kejaksaan Tinggi. ROFIUDDIN

12 Februari 2011 Posted by | SLAWI | Tinggalkan komentar

LSM Minta Pejabat Diperiksa

KORAN TEMPO – Sabtu, 12 Februari 2011

BREBES – Gerakan Berantas Korupsi Brebes meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memeriksa sejumlah pejabat yang berkaitan dengan pembangunan kantor pelayanan terpadu Brebes yang dinilai syarat korupsi dan menetapkan mereka sebagai tersangka. “Saya yakin korupsi ini tak hanya dilakukan oleh pihak ketiga, tapi juga oleh kepala instansi terkait,” ujar Darwanto, Koordinator Gerakan, kemarin.

Aksi Gerakan ini dilakukan menyusul penetapan Andi Cibandono, rekanan pengerjaan proyek, sebagai tersangka. Andi telah ditahan Kejaksaan Tinggi pada Kamis lalu.

Darwanto meminta Kejaksaan Tinggi memeriksa mantan kepala dinas pekerjaan umum maupun pejabat pembuat komitmen, serta kepala daerah. “Kalau dirunut secara kronologis pejabat ini kena semua,” ujarnya.

Kantor pelayanan terpadu Brebes dibangun pada 2008 oleh PT Karya Pratama dengan anggaran Rp 8 miliar. Tapi hingga sekarang pembangunan kantor itu tidak pernah selesai. EDI FAISOL

12 Februari 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Ketua KPUD Brebes Mengundurkan Diri

KORAN TEMPO – Sabtu, 12 Februari 2011
Ada dugaan ini berkaitan dengan biaya pelipatan kertas.

BREBES – Jabatan Mahfudin sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Brebes kini digantikan oleh Masykuri, yang sebelumnya menjabat anggota KPUD. Serah-terima jabatan ketua dilakukan di kantor KPUD Brebes, Kamis sore lalu. “Ini murni keinginan saya yang sibuk menyelesaikan kuliah S-2 ilmu politik di Universitas Diponegoro,” ujar Mahfudin saat ditemui kemarin.

Meski meletakkan jabatan ketua, keanggotaan Mahfudin di KPUD masih dipertahankan. Selanjutnya dia akan menangani hubungan masyarakat dan antarlembaga serta kampanye.

Ketua KPUD Brebes yang baru Masykuri, kepada Tempo, mengatakan pengunduran Mahfudin telah disetujui oleh anggota lain. “Saya sudah melaporkan hasil rapat pleno ke KPUD Provinsi Jawa Tengah agar segera turun surat keputusan resmi mengenai Ketua KPUD Brebes periode 2011-2013,” katanya.

Meski Mahfudin mengatakan dia mundur karena ingin berkonsentrasi kuliah, ada dugaan ini berkaitan dengan biaya pelipatan kertas. Soalnya, keputusan mundur itu terjadi hanya sehari setelah Forum Komunikasi Masyarakat Brebes meminta dia mundur.

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Brebes Muhammad Subkhan menuding Mahfudin terlibat dalam kasus korupsi pemotongan biaya pelipatan dan sortir kertas suara pada pemilihan umum legislatif 2009. “Kalau masih menjabat, tak baik bagi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah 2012 nanti,” ujar Subkhan saat melakukan aksi di kantor KPUD Brebes, Rabu lalu.

Membawa sejumlah mantan pelipat kertas suara, Subkhan menuding mantan Ketua KPUD Brebes itu telah memotong biaya pelipatan dan sortir kertas suara. “Seharusnya honor pelipatan kertas suara Rp 150 per lembar, tapi kenyataannya cuma Rp 60-75,” ujarnya.

Menurut Subkhan, hak para pelipat kertas suara hilang hingga ratusan juta rupiah. Dia meminta Kepolisian Resor Brebes mengusut secara tuntas kasus ini.

Ketika itu Mahfudin membantah semua hal yang dituduhkan. Menurut dia, Forum Komunikasi Masyarakat Brebes tak sungguh mengerti soal besaran upah pelipatan. Upah Rp 150 per lembar, menurut dia, bukan cuma untuk melipat, tapi juga untuk kegiatan lain. “Buktinya, saya belum ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Ditanya soal apakah dia mundur karena ada tekanan dari lembaga swadaya masyarakat, Mahfudin membantah hal itu. Dengan tegas dia mengatakan tidak mengkorupsi apa pun. “Terkait dengan tudingan korupsi itu tak benar, sudah saya jelaskan kepada kepolisian,” katanya.

Setelah pemilihan umum 2009, tahun depan KPUD Brebes akan kembali mengurusi pemilihan bupati dan wakil bupati. Untuk agenda politik tersebut, tahun lalu KPUD telah mengajukan rencana anggaran sebesar Rp 23 miliar jika pemilihan berlangsung satu putaran dan sekitar Rp 30 miliar jika sampai dua putaran.

Hasil kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah kabupaten, dana tersebut akan diambilkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun ini sebesar Rp 10 miliar. Sisanya dari APBD tahun depan. EDI FAISOL

12 Februari 2011 Posted by | SEPUTAR JAWA TENGAH - PROV. JATENG | Tinggalkan komentar

Jaksa DSW Diduga Memeras Pegawai Bank BRI

detikNews – Sabtu, 12/02/2011

Tangerang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang sudah mendapat informasi jika ada anggotanya yang ditangkap KPK. Jaksa DSW tersebut diduga tengah memeras seorang pegawai Bank BRI.

“Ya, saya sudah dapat informasi. Dia (DSW) ditangkap karena berkaitan dengan perkara pidana yang tengah ditanganinya, yakni dugaan pemerasaan terhadap pegawai Bank BRI. Namun, saya sendiri belum tahu berapa jumlah yang diperas dia,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang, Chairul Amir saat dihubungi, Sabtu (12/2/2011).

DSW adalah seorang jaksa di Intelijen Kejari Jaksel. Meski bertugas di intelijen, DSW kerap memegang kasus pidana umum.

Kasus BRI sendiri, imbuh Chairul, masih dipegang oleh DSW. Namun Chairul tidak mengetahui secara detil mengenai kasus ini.

“Yang saya tahu kasus itu adalah kasus penggelapan, namun secara rincinya saya tidak tahu karena berkasnya masih dipegang oleh DSW,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan DSW dan pegawai BRI ini sudah diintai KPK sejak 17.00 WIB, Jumat (11/2). Penangkapan sendiri terjadi pukul 21.00 WIB. DSW kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Pegawai BRI itu menyerahkan uang yang dibungkus amplop coklat di pinggir jalan kepada DSW. Usai menerima, DSW pun langsung pergi.

Tidak berapa lama, tim KPK langsung mengejar mobil DSW, Terios hitam bernopol B 1835 VFD dengan logo kejaksaan di nopolnya itu. Di sinilah terjadi aksi kejar-kejaran.

Di sekitaran Bintaro Regency, DSW mulai sadar jika dibuntuti KPK. Ia pun memacu kendaraannya makin cepat.

KPK yang menerjunkan empat mobil pun langsung mengepung. Supaya tidak lari, salah satu mobil KPK, Toyota Innova pun memepet mobil DSW. Bahkan bumper belakang Innova sampai penyok ditabrak Terios.
(mok/gah)

12 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: