KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KASUS REKENING GANDA WAJO: Ernawati Sebut Banyak Pejabat Terlibat

KORAN TEMPO – Jum’at, 11 Februari 2011
Kebanyakan dari Bank Sulselbar.

WAJO — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat kemarin memeriksa Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo Ernawati Aras perihal transaksi Rp 5 miliar dalam rekening ganda miliknya. Ia menyebut banyak pejabat yang terlibat dalam kasus itu.

“Kalau ini berlanjut, akan banyak pejabat terpojok,” kata Ernawati Aras saat ditemui Tempo di ruangan kerjanya. Namun ia menolak membuka siapa saja pejabat yang terjerat dalam rekening ganda miliknya itu. Ia hanya mengatakan sebagian besar dari Bank Sulselbar, termasuk Kepala Seksi Pemasaran Bank Sulselbar Andi Darlina.

Ernawati menegaskan, ia memiliki saksi dan bukti atas keterlibatan para pejabat. Karena itu, ia memastikan akan mengungkap identitas pelaku lainnya, jika kasus itu bergulir. Ia mengatakan sebenarnya, tidak ada kejanggalan dalam transaksi Rp 5 miliar itu lantaran semua transaksi ada surat kuasanya.

Andi Darlina, yang dituding terlibat, menegaskan, ia tidak akan mempersoalkan bukti yang dipegang oleh Ernawati. Ia menyebutkan pihaknya mengeluarkan rekening itu atas permintaan Ernawati. “Siapa pun yang mau membuka rekening, kami layani,” ujarnya.

Ia mengatakan jika seorang nasabah memiliki rekening, itu merupakan hal wajar. Masalah yang terjadi bergantung pada siapa yang akan menggunakan rekening itu. Ia pun mengaku tidak tahu asal uang yang akan masuk ke rekening ganda Ernawati itu.

Kepala Cabang Bank Sulselbar Wajo Subhan B. Utama tidak bisa ditemui untuk dimintai konfirmasi. “Bapak tidak bisa diganggu,” kata sekretarisnya, Andi Arlela Sari, kepada Tempo. Ia meminta kepada Tempo untuk menemui bagian umum.

Namun Kepala Seksi Umum Bank Sulselbar Wajo Usman Rauf tidak mau memberi penjelasan. “Saya tidak bisa mengomentari hal itu karena saya tidak tahu persis,” ujarnya.

Muhammad Marsose dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia, yang ditemui Tempo, kembali mendesak kejaksaan tinggi agar tidak setengah hati mengungkap kasus ini. “Kami mau melihat, apakah kejaksaan tinggi mampu mengawal kasus rekening ganda ini sampai ke meja hijau,” ia menegaskan.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat mengusut kasus ini karena menduga telah terjadi kejanggalan transaksi pada rekening milik Ernawati. Dugaan ini diperkuat oleh temuan pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan (PPATK), yakni adanya ketidakwajaran pengelolaan keuangan di Wajo.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat telah memeriksa keenam orang soal kasus itu, termasuk lima pegawai Pemerintah Kabupaten Wajo. Mereka adalah Muhammad Natsir Taufik (sekretaris daerah Kabupaten Wajo), Ernawati Aras, Andi Witman Hamzah (kepala dinas pengelola keuangan daerah Kabupaten Wajo), dua staf bendahara sekretariat daerah Wajo berinisial SY dan SU, dan Kepala Seksi pemasaran Bank Sulselbar Andi Darlina. ANDI PAJUNG

11 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi: Terdakwa Korupsi Jadi Korban Pemerasan

KOMPAS.com – Kamis, 10 Februari 2011

AFP ilustrasi

MAMUJU, KOMPAS.com – Terdakwa, tersangka dan saksi dugaan kasus korupsi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat diperas oknum yang mengaku jaksa di lingkup Kejaksaan Negeri Kabupaten Mamuju.

Kasat Intel Kejari Kabupaten Mamuju, Umar Paita di Mamuju, Kamis, mengatakan, terdakwa, tersangka dan saksi kasus korupsi yang ditangani Kejari Mamuju mengaku telah diperas oknum yang mengaku jaksa dilingkup Kejari Mamuju.

Oknum yang mengaku jaksa dalam aksinya melalui telepon telah memeras Amirullah terdakwa kasus dugaan korupsi dana bantuan gempa untuk Provinsi Jawa Tengah yang merugikan keuangan daerah di Sulbar tahun 2009, sekitar Rp 250 juta sesuai temuan badan pemeriksa keuangan (BPK).

“Terdakwa Amirullah, telah diperas oknum mengaku jaksa yang mengaku suruhan Kepala Kejari Mamuju, Lakamis, dengan nilai Rp 35 juta,” katanya.

Oknum yang mengaku jaksa itu memeras Amirullah dengan imbalan, tuntutan terhadapnya dalam kasus dugaan korupsi bantuan gempa Jateng di Pengadilan Negeri Mamuju akan lebih diringankan, apabila imbalan tersebut dikabulkan.

“Amirullah telah memberikan dana Rp 15 juta, sesuai permintaan oknum jaksa gadungan tersebut, melalui salah satu Bank di Mamuju,” katanya.

Ia mengatakan, selain Amirullah, oknum mengaku jaksa itu juga telah melakukan pemerasan terhadap salah seorang rekanan yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk di Kabupaten Mamuju tahun 2009 dengan kerugian negara sekitar Rp 250 juta.

“Oknum mengaku jaksa itu memeras tersangka rekanan kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk Rp35 juta dan dana itu sudah ditransfer tersangka melalui Bank,” katanya.

Bahkan, kata dia, Ketua KPU Mamuju, Usman SAg, juga telah diperas karena diancam akan turut dijadikan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan logistik pilkada Mamuju dengan nilai kerugian negara Rp 500 juta.

“Ketua KPU Mamuju juga telah diperas oknum mengaku jaksa itu dan Ketua KPU Mamuju telah menyerahkan Rp 10 juta uang tunai melalui Bank, padahal ketua KPU Mamuju statusnya masih saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan logistik pilkada Mamuju,” katanya.

Ia mengatakan, atas maraknya pemerasan terhadap terdakwa tersangka dan saksi kasus korupsi di Mamuju itu, pihaknya telah melaporkan ke Polres Mamuju agar kasus pemerasan itu dapat diusut tuntas.

“Polisi telah diminta untuk mengusut maraknya kasus pemerasan ini, agar jelas siapa dalang dibalik pemerasan ini, karena yang jelas tidak ada jaksa di Kejari Mamuju yang melakukan pemerasan terhadap terdakwa, tersangka dan saksi pada kasus dugaan korupsi yang ditanganinya,” katanya.

11 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Usut Renovasi Gedung Kesehatan Paru

KORAN TEMPO – Jum’at, 11 Februari 2011

MAKASSAR — Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar mengusut dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar. Tiga item penyelidikan penyidik adalah renovasi gedung, pengadaan alat kesehatan, dan pengadaan obat-obatan.

“Ada laporan masyarakat yang menyebut terjadi penyimpangan dalam proyek tersebut, utamanya dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Kepala Seksi Intelijen Muhammad Syahran Rauf kemarin.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo terkait dengan renovasi gedung, proyek tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010. Nilai kontraknya mencapai Rp 3,6 miliar. Renovasi gedung berlantai dua itu dikerjakan oleh salah satu kontraktor, yakni PT Abadi Bersama Sejahtera, dalam tempo 140 hari. Pelaksanaan proyek tersebut menggunakan konsultan pengawas dari CV Arung Rancang.

Berdasarkan pantauan Tempo, renovasi gedung saat ini hampir rampung. Tapi belum ada ruangan baru yang dihuni. Sejumlah buruh terlihat membersihkan sisa reruntuhan bangunan.

Adapun Proyek yang diusut bervariasi, mulai 2007 hingga 2010. “Materi penyelidikan belum bisa kami sampaikan. Saksi yang diperiksa untuk kepentingan pengumpulan bahan keterangan,” ujar Syahran.

Penyidik sebenarnya telah memanggil pihak yang terlibat dalam kasus itu. Mereka adalah Kepala BBKPM Kamal Ali Parengrengi selaku kuasa pengguna anggaran dan Kepala Subbagian Umum Ahmad Zulkipli, yang diduga selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan proyek renovasi gedung. “Kedua orang itu tidak bisa hadir karena sedang bertugas dinas di Jakarta. Senin nanti baru bisa hadir,” kata Syahran.

Salah seorang anggota staf tata usaha saat ditemui Tempo di gedung Balai Kesehatan mengatakan pimpinannya, mulai Kepala BBKPM hingga kepala bidang, berada di Jakarta. Mereka berangkat pada Rabu lalu untuk mengikuti rapat pimpinan di Kementerian Kesehatan. “Rapatnya selesai hari Minggu, dan Senin sudah masuk kantor kembali,” ujar dia. ABDUL RAHMAN

11 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dewan Pesan Laptop Khusus Seharga Rp 11 Juta

KORAN TEMPO – Jum’at, 11 Februari 2011

MAKASSAR — Pengadaan laptop anggota Dewan Kota Makassar yang dianggap terlalu mahal oleh penyidik tampaknya tetap akan dibeli. Menurut Subhan, bos CV Arham Jaya, yang mendapat order pembelian, harga komputer jinjing itu sebesar Rp 11 juta sesuai dengan spesifikasi yang dipesan Dewan.

Keterangan Subhan ini disampaikan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan-Barat kemarin. “Harganya Rp 11 juta per unit. Ini bukan jenis laptop yang mahal, tapi spesifikasinya yang dipesan khusus sehingga harganya menjadi mahal,” ujarnya.

Subhan membantah kabar bahwa laptop yang dipesan Dewan itu seharga Rp 6 juta. Nilai barang menjadi mahal, kata dia, karena spesifikasi laptop yang diinginkan sangat terbatas (limited edition) sehingga harus dipesan khusus. Laptop tersebut bermerek HP Probook 4321s wc354AV-V1. Harga komputer jinjing yang tercantum per 25 Agustus 2010 itu masih Rp 11 juta.

Di pasar, laptop dengan tipe serupa dibanderol seharga US$ 959 atau setara Rp 8 juta per unit. Subhan heran atas informasi soal harga laptop sebesar Rp 6 juta itu. Menurut dia, harga tersebut sangat menyesatkan dan merugikan dia selaku pengusaha di bidang pengadaan barang.

“Saya punya data lengkap soal harga laptop,” kata Subhan.

Dia menjelaskan, perusahaannya lolos bersaing dengan puluhan rekanan saat mengajukan proposal tender pembelian laptop. Gara-gara pengajuan harga laptop dianggap terlalu mahal, Subhan mengaku jera. “Ke depan, saya tidak akan lagi ikut tender pengadaan barang di Dewan. Saya kapok,” ujar dia.

Jumlah laptop yang hendak dibeli sebanyak 50 unit. Sumber dananya dari anggaran 2010. Kemarin, Kejaksaan juga menjadwalkan memeriksa Sekretaris Dewan Kota Makassar Nuraini Ma’mur dan Kepala Subbagian Perlengkapan Syamsul Syamsuddin selaku panitia pelaksana teknis kegiatan.

Namun, baik Nuraini maupun Syamsul tidak hadir. Nuraini dikabarkan sedang bertugas ke Jakarta. “Yang bersangkutan belum dapat memenuhi panggilan penyidik,” kata Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Dedy Siswadi. ABDUL RAHMAN

11 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

KPK: Tak Ada Hambatan Tangani Gayus

Mafia Pajak

KOMPAS.com – Jumat, 11 Februari 2011

KONTAN/FRANSISKUS SIMBOLON Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengaku, saat ini KPK tidak mengalami hambatan dalam penyidikan kasus mafia pajak, Gayus Tambunan. Meskipun ada kesulitan terkait dengan data dan informasi yang berbeda-beda dari berbagai sumber, hal itu masih bisa diatasi.

“Enggak ada hambatan sama sekali, apalagi tekanan-tekanan, dan mudah-mudahan enggak ada. Kesulitan tentu saja ada karena memang banyak informasi data yang dikomparasikan satu dengan yang lainnya. Namun, kesulitan itu tidak ada masalah dan harus diatasi serta harus bisa mengatasi,” ucap Busyro di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (11/2/2011).

Untuk kasus Gayus, Busyro melanjutkan, KPK masih terus menggali dan membandingkan analisis tentang satu sumber dengan sumber lain melalui informasi yang diakses dari berbagai kalangan. “Kami belum bisa memberikan ancer-ancer kapan naik ke tingkat penyidikan. Semuanya masih di tahap penyelidikan, tetapi pasti ada terus kemajuan,” tuturnya.

Busyro mengatakan, KPK sudah memiliki strategi khusus untuk menyidik kasus Gayus, tetapi itu masih merupakan rahasia internal KPK yang tidak perlu disampaikan kepada publik.

11 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Pelanggaran Kode Etik: Hakim Konstitusi Arsyad Mundur

KOMPAS.com – Jumat, 11 Februari 2011

TRIBUNNEWS.COM/WILLY WIDIANTORO Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi

JAKARTA, KOMPAS.com – Setelah dinyatakan melanggar kode etik, Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, Jumat (11/2/2011) menyatakan mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dini. Pengunduran diri ini dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawabannya secara moral terhadap institusi MK.

“Sebagai bentuk tanggung jawab moral saya atas jabatan mulia Hakim Konstitusi, dengan penuh keikhlasan dan penuh kesadaran disertai permohonan maaf lahir batin, serta ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan mengundurkan diri dengan hormat dan/atau pensiun dini. Ini saya lakukan dalam rangka menjaga keluruhan, kehormatan, dan martabat jabatan mulia Hakim Konstitusi serta menjaga kewibawaan dan kepercayaan kepada institusi MK,” kata Hakim Arsyad pada jumpa pers di Gedung MK, Jakarta, Jumat.

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Konstitusi, setelah bertugas selama satu bulan, memutuskan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi bertanggung jawab secara moral atas pertemuan keluarganya dan bawahannya, mantan panitera pengganti MK Makhfud, dengan calon bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi.

Anggota keluarga Arsyad yang terbukti bertemu dengan Dirwan adalah Neshawaty, putrinya, dan Zaimar, adik iparnya. Dirwan adalah pemohon uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengaku pernah diperas Zaimar.

Kepada Tim Investigasi MK yang dipimpin Refly Harun, Dirwan mengaku dimintai uang Rp 3,5 miliar. Namun, karena tak memiliki uang, akhirnya ia hanya memberikan uang Rp 35 juta dan sertifikat rumah ke Makhfud. Terkait putusan tersebut, MKH merekomendasikan agar Arsyad diberikan teguran sesuai dengan ketentuan Kode Etik Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Prinsip Ketiga “Integritas”, dan Prinsip Keempat, “Kepantasan dan Kesopanan”.

“Tidak ditemukan bukti bahwa Hakim Arsyad Sanusi mengetahui atau terlibat dalam rangkaian pertemuan yang kolutif itu. Tetapi, karena kejadiannya berangkai sedangkan Neshawaty adalah putrinya, Zaimar adalah adik iparnya, dan Makhfud adalah bawahannya secara langsung, maka Hakim Arsyad Sanusi dinilai harus bertanggung jawab secara etik atas peristiwa tersebut,” kata Ketua MKH Hardjono pada jumpa pers di Gedung MK, Jakarta, Jumat (11/2/2011).

Atas penilaian MKH, Hakim Arsyad mengaku menghormati dan menerimanya. “Dengan tulus dan ikhlas, saya menerima dan menghormati penilaian tersebut,” kata Arsyad.

11 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Lima Mantan Anggota DPRD Brebes Diperiksa

KORAN TEMPO -Jum’at, 11 Februari 2011
Ada dugaan penyelewengan penggunaan anggaran dilakukan oleh sebagian besar anggota DPRD Brebes periode lalu.

BREBES — Setidaknya lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes periode 2004-2009 kemarin dipanggil oleh kejaksaan negeri setempat untuk diperiksa. Pemanggilan ini berkaitan dengan dugaan penyelewengan anggaran fasilitas kedinasan selama mereka menjabat sebagai wakil rakyat.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Brebes Eman Sulaiman mengatakan pemeriksaan ini merupakan pendalaman temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atas penggunaan anggaran 2003-2005.

Dalam laporan BPK tersebut, ada dugaan penyelewengan penggunaan anggaran dilakukan oleh sebagian besar anggota DPRD Brebes periode lalu. Jumlah anggaran yang diselewengkan, menurut BPK, sebesar Rp 742 juta. Perinciannya: penggelembungan honorarium rapat Dewan Rp 226 juta; pengeluaran untuk asuransi dan perbaikan penghasilan Rp 182 juta; perjalanan dinas fiktif Rp 131 juta, serta penggelembungan biaya perjalanan dinas Rp 203 juta.

Menurut Eman, modus penyelewengan anggaran ini antara lain dengan membuat surat perjalanan dinas fiktif.

“Saat ini kapasitas pemanggilan baru sebagai saksi, selanjutnya kami tentukan statusnya nanti,” ujarnya.

Kelima mantan anggota DPRD Brebes yang dipanggil kemarin adalah Nur Rosyid dan Imron Admi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Budi Santoso dari Partai Golongan Karya, serta Bambang Edi Prabowo dan Imron Rosyadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Eman menjelaskan, sebagian uang hasil penyelewengan yang dilakukan oleh anggota Dewan periode 2004-2009 ini sudah dikembalikan. Hingga saat ini total uang yang dikembalikan para mantan anggota Dewan tersebut Rp 658 juta. Sisanya sudah dinikmati oleh anggota lain yang kebetulan telah meninggal.

Tim penyidik Kejaksaan Negeri Brebes sendiri belum bisa mengambil keputusan sebelum melaporkan hasil pemanggilan mantan anggota Dewan tersebut kepada kepala kejaksaan.

Koordinator Gerakan Berantas Korupsi Brebes Darwanto meminta agar Kejaksaan Negeri Brebes segera melanjutkan perkara penyelewengan ini hingga tuntas. “Harus ada tersangka meski telah dikembalikan,” ujar Darwanto.

Menurut Darwanto, pengembalian uang tersebut justru sebagai bukti adanya korupsi berjemaah yang dilakukan oleh anggota Dewan itu. Karena itu, mereka menuntut dilakukannya proses hukum lebih lanjut. “Kejaksaan jangan terpengaruh oleh pengembalian uang korup, tapi lebih pada praktek yang pernah dilakukan. Apa lagi ini terbukti,” katanya. EDI FAISAL


Sidang Pengangkatan Bupati Ditunda

BREBES — Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dengan agenda pengangkatan wakil bupati menjadi bupati, yang menurut rencana berlangsung kemarin, ditunda. Penyebabnya, Wakil Bupati Brebes Agung Widyantoro sedang menghadap gubernur untuk membahas pengelolaan sumber air daerah.

“Terpaksa dialihkan pada waktu lain nanti,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Illia Amin kemarin.

Menurut Illia, Dewan telah menetapkan tanggal baru untuk sidang paripurna tersebut, 21 Februari mendatang. Dia menjamin, meski nanti Agung kembali berhalangan, sidang tetap akan digelar. “Soalnya ini sangat penting karena agendanya juga memilih calon wakil bupati untuk diajukan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Agung Widyantoro sendiri sulit dimintai keterangan soal absennya dia dalam sidang paripurna yang gagal tersebut. Ketika dihubungi melalui telepon selulernya, yang menjawab ajudan. “Bapak sedang sibuk, tinggalkan pesan saja biar saya sampaikan,” ujarnya.

Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Muhammad Supriyono membenarkan kabar soal adanya agenda Agung yang sibuk koordinasi dengan provinsi sehingga tak bisa menghadiri sidang paripurna. “Ada kegiatan dengan provinsi, wajar bila terjadi pergeseran agenda dengan Dewan,” ujar Supriyono.

Supriyono mengatakan, karena jadwal yang bertubrukan sama-sama penting, wakil bupati sendiri yang memutuskan mana yang diutamakan untuk kepentingan rakyat. “Tak usah dibesar-besarkan, gagalnya agenda pertemuan antara dewan sering terjadi karena semuanya pelayan rakyat,” katanya. EDI FAISOL

11 Februari 2011 Posted by | BREBES | Tinggalkan komentar

KPK Tanyakan Soal APBD untuk Klub Sepak Bola

KORAN TEMPO -Jum’at, 11 Februari 2011
Penghentian bantuan APBD harus ada masa transisi.

BANDUNG – Sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang pencegahan kemarin menemui Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf. Mereka datang untuk membahas larangan pendanaan APBD untuk klub sepak bola profesional. “KPK tadi datang sebetulnya lebih atas permintaan staf khusus presiden, Pak Felix Wanggai, tentang rencana peraturan pemerintah yang akan dikeluarkan nanti mengenai APBD tidak boleh digunakan lagi untuk klub sepak bola,” kata Dede di Bandung kemarin.

Dalam pertemuan di ruang kerja wakil gubernur di Gedung Sate Bandung, petugas KPK itu menanyakan soal kiat dan strategi mengeluarkan Persib Bandung dari pendanaan APBD. “Dan kelihatannya dari KPK juga sudah sepakat dan setuju bahwa APBD bagusnya digunakan untuk pembinaan dan sarana prasarana keolahragaan, bukan untuk membiayai klub-klub profesional dan amatir, yang tujuannya untuk pertandingan liga,” kata Dede.

Dalam pertemuan itu, Dede menjelaskan soal apa yang sudah dikerjakan agar pendanaan Persib Bandung tak lagi mengandalkan APBD. Dede kepada KPK menjelaskan, awalnya dengan membentuk perusahaan terbuka yang sahamnya kemudian ditawarkan kepada sponsor. “Kalau bisa, tidak ada orang-orang pemda yang masih menjabat sebagai pengurus atau manajemen, yaitu strategi-strategi itu,” kata Dede.

Dia mengingatkan, nantinya tidak semua klub sepak bola profesional bisa mendapatkan sponsor, kecuali klub sepak bola yang punya TV share atau rating tinggi. Tidak semua klub yang berlaga dalam kompetisi liga saat ini punya rating tinggi. Untuk menghadapi kendala itu, dia menyarankan sejumlah opsi.

Opsi itu, antara lain, mulai membentuk BUMD khusus untuk membeli saham klub sepak bola itu, kendati masih ada risiko karena pendanaannya tetap berasal dari APBD, membentuk konsorsium, memberlakukan merger antar-sejumlah klub sepak bola yang ada, hingga mengupayakan pendanaan lewat KONI.

Dalam pertemuan itu, Dede menyarankan, jika aturan pelarangan itu jadi diberlakukan pada 2012 nanti, kiranya diberi waktu sebagai masa transisi. “Saya menyarankan agar diberi masa transisi, karena kalau tidak pakai masa transisi, pasti ada klub yang langsung kolaps karena tak punya dana,” kata Dede. “Bisa saja yang kolaps tidak sanggup, yang tidak sanggup, jangan dipaksakan.” AHMAD FIKRI

11 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Damkar: Forum Masyarakat Minta Kejaksaan Konsisten

SUARA MERDEKA – Jum’at, 11 Februari 2011

Wonosobo, CyberNews. Forum masyarakat peduli hukum Wonosobo atau Formas-PHW meminta kejaksaan negeri konsisten dalam penanganan kasus pemadam kebakaran (Damkar). Disamping itu, kejaksaan juga diminta tidak tebang pilih dan menyeret semua tersangka ke meja hijau.

Ketua forum masyarakat Peduli Hukum Wonosobo, Siswadi Selodipoero SH mengatakan, kejaksaan harus konsisten melaksanakan tuntutan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. “Kejaksaan harus konsisten dan tidak berubah terhadap tuntutannya,” katanya.

Menurutnya, kasus Damkar sudah cukup lama dan sekurang-kurangnya sudah berganti empat Kajari. Namun, kasusnya sampai sejauh ini berjalan lambat dan terkesan berputar-putar. Siswadi mengatakan dengan mengaju pasal 55 ayat 1 KUHP tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sudah memadai dan kedua terdakwa yakni Luhur Suseno dan Supangat dituntut 1,5 tahun.

“Kami minta agar JPU dan penyidik kejaksaan tetap konsisten terhadap penerapan pasal 55 tersebut,” ungkapnya.

Ditambahkan dia seluruh tersangka yang turut serta dalam melakukan pidana harus ikut dihukum. Dalam kasus Damkar siapapun yang melakukan perbuatan yang memenuhi pasal tersebut dipidana sebagai pelaku. “Kami melihat ada beberapa pelaku yang terungkap sebagai fakta persidangan dari tiga terpidana sebelumnya namun tidak terjerat hukum,” jelasnya.

Pihaknya juga secara resmi sudah menyampaikan ke kejaksaan tentang beberapa tersangka yang belum tersentuh. Dia mensinyalir kalau penanganan hanya berhenti pada tersangka utama hal tersebut jelas melukai rasa keadilan masyarakat.  “Kalau tidak ditindak, kejaksaan tebang pilih atau penyidiknya tidak berani,” ujarnya.

Pihaknya bersama elemen masyarakat akan terus mengawal proses penanganan kasus Damkar. Menurut Siswadi keterangan mantan bupati Wonosobo Trimawan Nugrohadi yang menjadi tersangka utama bisa dijadikan acuan jaksa untuk menindak pelaku lain.

( Edy Purnomo / CN27 / JBSM )

11 Februari 2011 Posted by | WONOSOBO | Tinggalkan komentar

Kejaksaan Makassar Usut Renovasi Balai Kesehatan Paru Masyarakat

TEMPOinteraktif.Com – Kamis, 10 Februari 2011

TEMPO Interaktif, Makassar  – Penyidik Kejaksaan Negeri Makassar mengusut dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar. Tiga item penyelidikan adalah renovasi gedung, pengadaan alat kesehatan, dan pengadaan obat-obatan. “Ada laporan masyarakat yang menyebut terjadi penyimpangan dalam proyek tersebut utamanya dalam pengadaan barang dan jasa,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Muhammad Syahran Rauf di kantornya, Kamis (10/2).

 

Informasi yang dihimpun Tempo terkait dengan renovasi gedung, proyek tersebut menggunakan APBN 2010. Nilai kontrak renovasi gedung itu mencapai Rp 3,6 miliar. Renovasi gedung berlantai dua itu dikerjakan oleh salah satu kontraktor yakni PT Abadi Bersama Sejahtera dalam tempo 140 hari. Pelaksanaan proyek tersebut mengunakan konsultan pengawas dari CV Arung Rancang.

 

Pantauan Tempo di balai itu, proses renovasi gedung hampir rampung. Belum ada ruangan baru yang dihuni. Sejumlah buruh terlihat membersihkan sisa reruntuhan bangunan.

 

Untuk kepentingan penyelidikan itu, jaksa penyidik, Adnan Hamzah memeriksa bendahara balai bernama Adrianus. Adrianus diperiksa dalam kapasitnya sebagai pihak yang melakukan pencairan anggaran untuk proyek itu.

 

Selain meminta keterangan Adrianus, jaksa penyidik juga menyita berbagai data dan dokumen terkait dengan transaksi yang dikelolanya. Proyek yang diusut bervariasi mulai tahu 2007-2010. ”Materi penyelidikan belum bisa kami sampaikan. Yang baru saksi yang diperiksa untuk kepentingan pengumpulan bahan keterangan,” ujar Syahran.

 

Penyidik sebenarnya telah memanggil orang-orang terkait dengan kasus tersebut. Mereka adalah Kepala Balai Kamal Ali Parengrengi, selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), dan Kepala Sub Bagian Umum, Ahmad Zulkifli, yang diduga selaku PPTK dalam proyek renovasi gedung. ”Kedua orang itu tidak bisa hadir karena sedang bertugas dinas di Jakarta. Senin nanti baru bisa hadir,” katanya.

 

Hingga berita ini ditulis, Kamal dan Ahmad belum bisa diminta konfirmasi. Tempo menyambangi ke kantor BBKPM. Salah seorang staf tata usaha yang ditemui Tempo di kantor BBKPM Makassar mengatakan seluruh pimpinannya mulai dari kepala balai hingga kepala bidang berada di Jakarta. Mereka berangkat Rabu (9/10) kemarin untuk mengikuti rapat pimpinan di Kementerian Kesehatan RI. “Rapatnya selesai pada Minggu dan Senin sudah masuk kantor kembali,” ujar staf tersebut.

 

ABDUL RAHMAN

11 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: