KP2KKN JAWA TENGAH

DEMI ANAK CUCU BERANTAS KORUPSI SEKARANG JUGA

KORUPSI: Fransiska Dipindah ke Rutan Surakarta

SUARA MERDEKA – Kamis, 10 Februari 2011

SEMARANG-Hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Semarang menolak keberatan (eksepsi) terdakwa kasus dugaan korupsi Perumahan Griya Lawu Asri (GLA), Fransiska Riyana Sari (35).

Dalam sidang Rabu (9/2) kemarin, Majelis Hakim yang diketuai Nur Edyono menolak eksepsi, karena usai pembacaan dakwan, Fransiska sudah mengaku memahami isi surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU).

”Dengan demikian dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) tidaklah kabur seperti yang dinyatakan kuasa hukum terdakwa,” kata Edyono membacakan putusan selanya.

Hakim juga menilai eksepsi kuasa hukum Fransiska mengada-ada. Pasalnya, dalam eksepsi itu telah diterangkan Fransiska pernah menjadi ketua sekaligus anggota KSU Sejahtera.

”Terdakwa juga membenarkan identitas dalam dakwaan yang menyatakannya sebagai Ketua KSU Sejahtera. Hakim memerintahkan sidang perkara dilanjutkan,” lanjut Edyono.
Dalam sidang sebelumnya, kuasa hukum Fransiska menyatakan dalam eksepsinya, dakwaan jaksa kabur. Menurutnya, nama koperasi sebenarnya adalah KSU Sejahtera Syariah.

KSU Sejahtera adalah bentukan dari empat koperasi, yakni KSU Sejahtera sendiri, KSU Maju Lancar, Koperasi Wanita Syariah Saraswati, dan Ikayo. Sesudah dilebur tahun 2006 namanya menjadi KSU Sejahtera Syariah.

Menanggapi putusan sela itu, kuasa hukum Fransiska, Wahyu Sri Wibowo mengaku pihaknya menerima.  ”Kita ikuti dahulu proses hukumnya. Kalaupun ada keberatan atas putusan sela, akan kami sampaikan setelah sidang perkara selesai. Hakim sudah memberi kesempatan tadi,” jelasnya.

Sidang dilanjutkan Rabu (16/2) dengan agenda keterangan saksi dari JPU  Endang Pawuri. Menurut rencana ada 7 saksi yang dihadirkan, di antaranya mantan Ketua KSU Sejahtera Wiyono, serta dua mantan Bendahara KSU Sejahtera, yaitu Nunik Tati Kartiningsih dan Nanik Triningsih.
Rutan Surakarta Sidang kemarin juga menetapkan pemindahan tempat penahanan Fransiska ke Rutan Surakarta.  Sebelumnya Fransiska telah menjalani penahanan di LP Wanita Bulu Semarang selama 13 hari sejak 27 Januari lalu.

Pemindahan ini demi alasan kemanusiaan, karena Fransiska masih mempunyai balita yang membutuhkan perhatiannya.
Dana GLA yang dikorupsi ini bersumber dari APBN 2007 dan 2008 melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera). Fransiska yang menjabat tahun 2006 hingga Januari 2008 diduga menyetujui segala penggunaan dana itu pada periode 2007. (H68-26)

10 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Terlibat Kasus Korupsi Suami Bupati Karanganyar: Tony Dituntut 8 Tahun 6 Bulan

SUARA MERDEKA – Kamis, 10 Februari 2011

KARANGANYAR-Terdakwa dugaan korupsi pembangunan perumahan Griya Lawu asri (GLA), Tony Iwan Haryono bin Haryono (55), dituntut hukuman penjara 8 tahun 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang digelar di PN Karanganyar, Rabu (9/2).

Jaksa menilai, terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Jaksa juga meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan denda Rp 500 juta subsider 7 bulan penjara.

Di samping itu, jaksa membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp 5,975 miliar. Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dilelang. Jika harta bendanya tak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama satu tahun.

Jaksa Faisal Banu juga menyebutkan beberapa hal yang memberatkan terdakwa, yakni tidak merasa bersalah, tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya memberantas korupsi.

”Adapun hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum, dan mempunyai tanggungan istri dan anak,” kata Faisal Banu, yang sendirian membacakan dakwaan setebal 209 halaman.
Memperkaya Diri Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Joko Indiarto dengan anggota Syahru Rizal dan Dony Dortmund tersebut, jaksa mendakwa Ketua Dewan Pengawas KSU Sejahtera itu telah memperkaya diri sendiri Rp 3,041 miliar.

Di samping itu, juga memperkaya orang lain, yakni Rina Iriani Sri Ratnaningsih (Rp 11,130 miliar), Handoko Mulyono, dan Fransiska Rianasari. Perbuatan terdakwa itu telah merugikan keuangan negara kurang lebih Rp 20 miliar atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Jaksa menyampaikan, dana bantuan subsidi dari Kemenpera telah dipergunakan terdakwa bersama-sama Handoko Mulyono dan Rina Iriani, untuk kepentingan di luar ketentuan yang ditetapkan Kemenpera. Yakni, dipergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi (Tony) Rp 3,041 miliar.

Dana juga mengalir ke sejumlah partai politik untuk kepentingan pilkada 2008. Tony seusai sidang menyatakan, dakwaan jaksa tidak ada dasarnya. Dia mengaku dirinya sudah mengembalikan Rp 1,9 miliar lebih.

Bahkan uang miliknya di KSU Sejahtera masih sisa Rp 89.198.000. Dia menepis dakwaan JPU perihal kerugian negara akibat perbuatannya.  (H7-26)

10 Februari 2011 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

Susno Sebut Sjahril Djohan Calo Kasus

KOMPAS.com – Kamis, 10 Februari 2011

TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA Mantan Kepala Bareskrim Mabes Polri Jenderal Susno Duadji dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Terdakwa Komisaris Jenderal Susno Duadji kembali menyerang Sjahril Djohan, orang yang menjeratnya terkait kasus ikan arwana. Saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/2/2011), Susno menyebut Sjahril sebagai calo kasus.

Susno mengatakan, Sjahril pernah menanyakan kasus ikan arwana sekitar empat kali kepadanya saat menjabat Kepala Bareskrim Polri. Kasus yang dilaporkan Ho Kian Huat, pengusaha asal Singapura, itu sempat mandek saat Kabareskrim Polri dijabat Bambang Hendarso Danuri. Ho melaporkan Anwar Salma, pemilik PT Salma Arowana Lestari (PT SAL) dengan sangkaan penggelapan.

Selain menanyakan perkembangan kasus di ruang kerjanya, tambah Susno, Sjahril juga beberapa kali menanyakan di sekitar Gedung Bareskrim Polri. “Dia memang sering mangkal di ruang sekpri (sekretaris pribadi) saya. Ajudan saya itu mantan ajudan Kabareskrim yang lama, pak Makbul. Seluruh staf sekpri sudah kenal lama, akrab sekali,” jelas Susno.

“Sebagai apa Sjahril Djohan di sana?” tanya Charis Mardiyanto, ketua majelis hakim. “Sebagai calo,” timpal Susno. Para pengunjung pun tertawa. “Tahu dari mana Sjahril sebagai calo?” tanya Charis lagi. “Taunya karena dia tanya (kasus) ke saya, maka saya yakin dia calo. Saya pikir kapan saya dongkel dia,” jawab Susno.

“Kalau tahu dia calo kenapa mesti diterima sampai empat kali?” tanya Charis kembali. Susno mengatakan, ia menerima lantaran Sjahril mengaku teman Ho. Selain itu, Sjahril menyebut kasus itu mendapat perhatian dari Wakil Kepala Polri yang saat itu dijabat Makbul Padmanagara.

“Sjahril katakan juga sebagian saham arwana (PT SAL) itu saham Pak Makbul. Sedangkan Sjahril dan pak Makbul sangat-sangat akrab. Dia mangkalnya pun di ruang sekpri pak Makbul. Sehingga saya tidak berpasangka dia calo,” papar Susno.

Seperti diberitakan, saksi-saksi dari kepolisian yang dihadirkan mengakui bahwa Sjahril kerap datang ke Bareskrim Polri. Namun, para saksi itu tak tahu keperluan apa Sjahril datang. Kompol Zulkarnaen, mantan Koordinator Staf Pribadi Susno menyebut Sjahril memiliki ruangan di dekat ruang kerja Wakapolri.

10 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kejagung: Tuntutan Arga Sudah Sesuai

KOMPAS – Rabu, 9 Februari 2011

http://www.alandakariza.com Alanda dan keluarga.

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah melakukan pengecekan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pihak Kejaksaan Agung menilai bahwa tuntutan terhadap ibunda Alanda Kariza (19), yakni Arga Tirta Kirana, salah satu terdakwa dalam kasus Bank Century, sudah sesuai. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Nur Rochmat, menyampaikan hal tersebut, Rabu (9/2/2011), menanggapi tingginya perhatian publik terhadap curahan hati Alanda yang dituangkan dalam blognya. (Baca: Alanda dan Kasus Bank Century)

Alanda mempertanyakan tuntutan 10 tahun dan denda Rp10 miliar yang dilayangkan jaksa penuntut umum terhadap ibunya. Ia menilai, tuntutan tersebut tidak adil, karena jauh lebih tinggi dari tuntutan terhadap pemilik Bank Century, Robert Tantular. Robert dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar. Hakim PN Jakarta Pusat memvonis Robert empat tahun penjara dan denda Rp 50 miliar, subsider lima bulan penjara.

“Bukan tidak adil. Akan tetapi, tuntutan jaksa sudah sesuai dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan,” katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Tuntutan jaksa yang meminta Arga dihukum 10 tahun penjara dengan denda Rp 10 miliar itu, kata Nur Rochmat, sesuai dengan pasal dakwaan.

“Sesuai pasal dakwaan yang terbukti di persidangan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun,” katanya.

Adapun, Arga Tirta Kirana, adalah mantan Kepala Divisi Legal Bank Century (2005-2009) yang tersangkut perkara yang juga menjerat politisi Partai Keadilan Sejahtera, Misbakhun. Misbakhun dipidana 1 tahun penjara karena terbukti memalsukan surat gadai untuk mendapatkan kredit Bank Century sebesar 22,5 juta dollar AS.

Dalam dakwaan primer, jaksa penuntut umum mendakwa Arga melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman maksimal dalam dakwaan primer 15 tahun penjara dengan denda Rp 200 miliar.

Sementara, dakwaan subsider adalah Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, usai rapat koordinasi di Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (9/2/2011). berpendapat bahwa dalam persidangan Arga tersebut, tentunya jaksa sudah bertindak profesional.

10 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Century: Melongok Kasus Ibunya Alanda

KOMPAS.com – Rabu, 9 Februari 2011

http://www.alandakariza.com Alanda dan keluarga.

JAKARTA, KOMPAS.com – Curhat Alanda Kariza, remaja putri berusia 19 tahun, di blognya mengenai masalah hukum yang melilit ibunya, Arga Tirta Kirana, menyedot perhatian masyarakat di dunia maya, Rabu (9/2/2011).

Alanda mengaku tidak mengerti masalah politik. Pula, ia mengaku, tidak paham masalah hukum. Yang ia tahu, Kasus Bank Century yang melilit ibunya telah merampas mimpi dan kedamaian di keluarganya (Baca: Alanda dan Kasus Bank Century).

“Sebelumnya saya tahu, saya punya begitu banyak mimpi yang ingin dicapai, untuk membuat Ibu bangga, dan–mungkin–untuk Indonesia, ingin mendirikan sekolah supaya pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, ingin menyelenggarakan IYC (Indonesian Youth Conference) terus-menerus agar ada banyak agen perubahan di Indonesia, ingin ini dan ingin itu. Keinginan-keinginan itu mati tanpa diminta,” tulisnya.

Alanda berseru tentang ketidakadilan dalam kasus yang menjerat ibunya. Ia menyebut, ibunya dituntut hukuman 10 tahun penjara dengan denda Rp 10 miliar. Ia protes, karena tuntutan itu lebih tinggi dari tuntutan terhadap pemilik Bank Century Robert Tantular.

Sekadar diketahui, Robert dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar. Hakim PN Jakarta Pusat memvonis empat tahun penjara dan denda Rp 50 miliar, subsider lima bulan penjara. Jaksa melakukan banding. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengganjar Robert 9 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar subsider kurungan 8 bulan.

Seperti apakah kasus yang melilit ibu Alanda?

Dakwaan

Arga didakwa terlibat dalam pemberian kredit pada PT Canting Mas Persada, PT Wibowo Wadah Rezeki, PT Accent Investmen Indonesia, serta PT Signature Capital Indonesia. Ia dianggap tidak melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu.

Pemberian kredit terhadap empat perusahaan tersebut dibuat seolah-olah memenuhi persyaratan padahal seluruh dokumen tersebut hanya formalitas untuk mencairkan kredit. Adapun fasilitas kredit terhadap perusahaan-perusahaan tersebut direferensikan oleh Robert Tantular yang selanjutnya disampaikan Linda Wangsadinata kepada Hermanus Hasan Muslim.

Disebutkan pula bahwa Arga Tirta Kirana memerintahkan kepada saksi Ni Wayan Anik Parawati dan Soehana Halim memproses/ membuatkan PK (Persetujuan Kredit) atas nama perusahaan-perusahaan tersebut.

Dakwaan yang sama juga dikenakan kepada Kepala Cabang Bank Century Senaya Linda Wangsadinata.

“Terdakwa I Linda Wangsa Dinata selaku pimpinan Cabang KPO Senayan PT Bank Century dan terdakwa II Arga Tirta Kirana selaku Kepala Divisi Legal PT Bank Century baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Hermanus Hasan Muslim selaku Direktur Utama PT Bank Century dan Robert Tantular pada bulan Desember 2007 sampai Oktober 2008 melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melalukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan perbuatan yang berdiri sendiri, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank membuat atau menyebabkan adanya pencatataan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank,” demikian dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum.

Kasus Arga adalah salah satu dari puluhan berkas kasus yang dibawa ke persidangan dalam Kasus Bank Century. Dalam dakwaan primer, JPU mendakwa Arga melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pasal 49 ayat 1 huruf a berbunyi, “…membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.” Ancaman pidana maksimal dalam dakwaan primer adalah 15 tahun penjara dengan denda Rp 200 miliar.

Sementara, dakwaan subsider adalah Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pasal 49 ayat 2 huruf b berbunyi, “Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.” Ancama pidana maksimal dalam dakwaan subsider adalah 8 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar.

Saksi Kasus Misbakhun

Nama Arga juga disebut-sebut dalam kasus yang menjerat politisi Partai Keadilan Sejahtera Misbakhun. Misbakhun dipidana 1 tahun penjara karena terbukti memalsukan surat gadai untuk mendapatkan kredit dari Bank Century sebesar 22,5 juta dollar AS. Arga menjadi saksi di persidangan Misbakhun.

Pejabat Bank Century lain yang tersangkut dalam kasus ini adalah Robert Tantular, Direktur Bank Century Hermanus Hasan Muslim, dan Kepala Cabang Bank Century Senayan Linda Wangsadinata.

Ceritanya, pada 29 Oktober 2007 Komisaris PT Selalang Prima Internasional (SPI) Misbakhun, dan Direktur PT SPI Franky Ongkowardojo, mengajukan permohonan fasilitas Letter of Credit kepada Bank Century sebesar 22,5 juta dollar AS untuk membeli condensate dari Grains and Industrial Produts Pte Ltd. Condensate adalah produk minyak bumi yang biasa digunakan untuk bahan baku plastik.

Untuk kepentingan kredit itu, keduanya lantas menjaminkan deposito yang nilainya hanya sebesar 4,5 juta dollar AS atau hanya 20 persen dari total pinjaman. Menurut ketentuan, jaminan itu tidak memenuhi persyaratan pinjaman. Nilai jaminan seharusnya minimal 100 persen dari nilai kredit.

Linda Wangsadinata, saat memberikan kesaksian dalam persidangan Misbakhun menyebutkan, ia mendapat informasi soal kredit yang diajukan Misbakhun langsung dari Robert Tantular. Setelah menganalisa data-data yang diserahkan PT SPI Linda menyampaikan kepada Robert bahwa kredit tersebut berisiko untuk dikucurkan. Namun, Robert  menyatakan kredit PT SPI aman untuk diproses.

Kemudian, Linda bersama Novita Evalinda, Account Officer, menghadap Direktur Utama Bank Century Hermanus Muslim yang juga merangkap sebagai Direktur Kredit untuk membicarakan masalah ini.

Dalam kesaksianya, Linda mengatakan ia dan Novi mendapat instruksi dari Hermanus untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK). Syarat-syarat kelengkapan administratif dilengkapi  kemudian.

Dokumen palsu

Dalam dakwaan JPU pada kasus Misbhakun terungkap, FPK dibuat pada 29 Oktober 2007 tanpa dilengkapi dokumen administrasi, bahkan tanpa survei terlebih dahulu terhadap kemampuan keuangan PT SPI dan memorandum analisis kredit.

Akta perjanjian pemberian fasilitas L/C ditandatangani pada 22 November 2007. Pada tanggal itu, disebut, Misbakhun dan Franky menyerahkan deposito sebesar 4,5 juta dollar AS sebagai jaminan kepada Linda dan Arga. Padahal, belakangan diketahui, ternyata deposito baru dibuka pada 27 November 2007. Artinya, Bank Century telah mengucurkan kredit kepada PT SPI sebelum adanya jaminan deposito.

Cerita selanjutnya, kredit Misbakhun macet. Ternyata, ada banyak kasus kredit macet di Bank Century. Akibatnya, lembaga keuangan itu masuk dalam kategori “bank sakit”. Pemerintah pun menggelontorkan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun. Dana talangan ini lantas menuai kisruh politik yang tak juga reda hingga saat ini.

Besok, Kamis (9/2/2011) Arga akan membacakan pledoinya dalam persidangan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara, hingga sore ini curhat sang anak Alanda di blog pribadinya tanpa diduga-duga sudah melahirkan ribuan dukungan dan simpati untuk mereka. Lalu, ke mana hukum akan berpihak?

10 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Bupati Tegal Tak Ditahan

SUARA MERDEKA – Kamis, 10 Februari 2011
  • Diperiksa 6,5 Jam

image

SM/Anton Sudibyo TERSANGKA: Bupati Tegal Agus Riyanto usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Rabu (9/2). Ia diperiksa 6,5 jam. (43)

SEMARANG – Tersangka kasus dugaan korupsi Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos), Bupati Tegal Agus Riyanto, diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Rabu (9/2) kemarin.

Pemeriksaan dilakukan setelah Kejati mendapat surat izin pemeriksaan dari Presiden No R-102/PRES/ 12/2010 tanggal 12 Desember 2010. Namun usai pemeriksaan selama 6,5 jam itu, penyidik tidak melakukan penahanan.

Agus Riyanto datang sekitar pukul 10.30 didampingi empat pengacara dan beberapa pengawal pribadi. Mengenakan kemeja motif kotak biru putih, Agus turun dari mobil mewah Toyota Prado hitam bernomor polisi G 7275 ZA dan langsung menuju ruang pemeriksaan di lantai 4.

Tidak tampak sedikit pun raut ketegangan di wajah orang nomor satu di Kabupaten Tegal tersebut. Agus justru terlihat santai dan tersenyum-senyum menyapa wartawan.

Pemeriksaan dilakukan oleh jaksa Gatot Guno Sembodo didampingi Ganda Nugraha dan Dwi Yosinta. Dalam pemeriksaan, Agus Riyanto membawa banyak dokumen yang dikeluarkan dari mobilnya oleh para pengawal. Pukul 17.00, Agus baru keluar dari ruang pemeriksaan dan langsung menuju mobil pribadinya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng, Widyopramono, mengatakan, pihaknya tidak melakukan penahanan karena Agus Riyanto masih aktif sebagai kepala daerah. Dalam UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, penahanan harus mendapatkan izin dari presiden.

’’Izin kemarin hanya pemeriksaan, kami butuh izin lagi untuk penahanan dan sudah kita kirimkan kemarin,’’ katanya didampingi Asisten Pidana Khusus Setia Untung Arimuladi.

Tidak Khawatir

Widyo tidak khawatir tersangka akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. ’’Kami percaya karena yang bersangkutan kooperatif dan sportif ketika diperiksa,” jelasnya.

Kejati masih akan melanjutkan pemeriksaan pada Jumat (11/2) besok.
Tim pengacara Agus yang diwakili Wilson Tambunan mengatakan, dalam pemeriksaan, kliennya dicecar dengan 18 pertanyaan seputar mekanisme pencairan anggaran Jalingkos dan peruntukannya.

Terkait dokumen yang dibawa, menurutnya berhubungan dengan materi pemeriksaan yang masih dalam tahap pencocokan dokumen dan bukti-bukti.
Dalam proyek Jalingkos, Pemkab Tegal mengucurkan anggaran dari APBD  2006 sebesar Rp 15 miliar. Dari pos itu, Bupati Tegal meminta Kabag Agraria Setda Kabupaten Tegal (saat itu) Edy Prayitno dan stafnya Budi Haryono untuk mencairkan Rp 8 miliar.

Namun sebagian dana itu digunakan secara bertahap oleh Agus Riyanto untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp 1.730.115.000. Masih dalam kaitan proyek Jalingkos, Pemkab Tegal mengajukan pinjaman daerah kepada Bank BPD Jateng Cabang Slawi sebesar Rp 5 miliar. Dana itu sedianya digunakan untuk membayar ganti rugi tanah yang terkena Jalingkos di Desa Kendal Serut dan Desa Dukuh Salam. Dana dari BPD turun sebesar Rp 3.395.055.000.

Namun dana pinjaman BPD itu sesuai perintah Agus Riyanto semuanya dimasukkan ke dalam rekening pribadi Budi Haryono. Selanjutnya sebagian dana pinjaman itu digunakan Agus Riyanto untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp 2.225.000.000. (H68,J12-43)

10 Februari 2011 Posted by | SLAWI | Tinggalkan komentar

Kasus Mafia Pajak: Maruli Tuding Jaksa Putar Balikkan Fakta

KOMPAS.com – Rabu, 9 Februari 2011

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Maruli Pandapotan Manurung (kiri), mantan atasan Gayus Halomon Tambunan di Direktorat Jenderal Pajak sesaat sebelum menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2010). Maruli menjadi terdakwa dalam kasus dugaan melakukan tindak pidana korupsi saat melakukan penelitian keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan surat ketetapan pajak PPN PT Surya Alam Tunggal (PT SAT).

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa Maruli Pandapotan Manurung, mantan atasan Gayus Halomoan Tambunan, mengatakan, jaksa penuntut umum telah memutarbalikkan fakta dalam menyusun berkas tuntutan untuk dirinya terkait perkara PT Surya Alam Tunggal. Dia mengatakan, jaksa penuntut tak memakai fakta-fakta di persidangan.

“Ada banyak hal yang diputarbalikkan. Saya tidak mengerti kok mereka lebih mengerti perpajakan dan menginterpretasikan menurut pengertian mereka sendiri,” ucap Maruli seusai mendengar tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (8/2/2011).

Maruli mengatakan, jaksa penuntut tidak menggunakan pengakuan Gayus yang menyebut adanya paksaan dari Tim Independen Polri agar menjerat atasan-atasan Gayus di Direktorat Jenderal Pajak. “Dari awal ini sudah dipaksakan dan direkayasa. Kita berharap masih ada keadilan di negeri ini,” kata dia.

Juniver Girsang, pengacara Maruli, mengatakan, tuntutan lima tahun penjara untuk kliennya terlalu dipaksakan. Juniver membandingkan tuntutan Maruli dengan tuntutan untuk para terdakwa kasus Gayus yang lebih ringan meskipun terbukti menerima suap.

Juniver memberi contoh tuntutan untuk Muhtadi Asnun, hakim di Pengadilan Negeri Tangerang. Meski dinilai terbukti menerima suap 40.000 dollar AS, jaksa hanya menuntut Asnun dengan penjara selama 3 tahun 6 bulan.

“Di perkara ini, jaksa penuntut tidak pernah buktikan Maruli terima uang, tetapi dituntut lima tahun. Karena tidak ada lagi bukti, jaksa lalu memaksa dan menyandera hakim dengan tuntutan tinggi,” katanya.

Anda masih yakin Maruli akan bebas jika melihat Gayus divonis bersalah dalam kasus PT Surya Alam Tunggal (PT SAT)? “Kami yakin. Kalau fakta di sidang jadi acuan hakim, maka tidak ada alasan untuk menghukum Maruli. Namun kalau di luar itu, maka sangat kami sesalkan. Kalau hakim hanya gunakan berita acara pemeriksaan (BAP), kita tidak perlu sidang lagi. Ambil BAP, tuntut, lalu putus,” jawab Juniver.

Seperti diberitakan, Maruli, Gayus, dan Humala Napitupulu didakwa bersama-sama melakukan korupsi saat menangani keberatan pajak PT SAT senilai Rp 570 juta. Maruli didakwa memerintahkan Gayus menerima keberatan pajak tanpa melakukan penelitian yang cermat, tepat, teliti, dan mendalam.

10 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Dugaan Korupsi Bos: Gayus Dituntut Lima Tahun Penjara

KOMPAS.com – Rabu, 9 Februari 2011

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Maruli Pandapotan Manurung (kiri), mantan atasan Gayus Halomon Tambunan di Direktorat Jenderal Pajak sesaat sebelum menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2010). Maruli menjadi terdakwa dalam kasus dugaan melakukan tindak pidana korupsi saat melakukan penelitian keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan surat ketetapan pajak PPN PT Surya Alam Tunggal (PT SAT).

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Maruli Pandapotan Manurung, mantan pegawai pajak, dengan hukuman penjara selama lima tahun. Jaksa menilai Maruli terbukti melakukan korupsi bersama-sama saat menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal. Selain menuntut penjara, jaksa juga menuntut Maruli dengan denda sebesar Rp100 juta.

“Subsider enam bulan kurungan,” kata jaksa Rhein Singal, koordinator jaksa, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/2/2011) petang.

Tuntutan itu lebih berat dari tuntutan untuk anak buahnya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Humala Napitupulu. Dia dituntut empat tahun penjara. Sebelumnya mantan anak buahnya yang lain, Gayus HP Tambunan, divonis tujuh tahun penjara terkait dengan perkara yang sama dan tiga perkara lain.

Jaksa menilai Maruli, selaku Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan, telah menyalahgunakan wewenang. Menurut jaksa, Maruli memerintahkan Gayus menerima keberatan PT Surya Alam Tunggal (SAT). Akibat perintah itu, Gayus selaku pelaksana dan Humala selaku penelaah tidak mendalam, tidak cermat, tidak teliti, dan tidak tepat saat menangani keberatan.

Selain itu, kata jaksa, Maruli juga tidak mendalami laporan dua anak buahnya sebelum menerima keberatan. Maruli lalu mengusulkan ke atasannya, Jhony Marihot Tobing selaku Kepala Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan serta Bambang Heru Ismiarso selaku Direktur Keberatan dan Banding. Surat ketetapan itu dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang saat itu dijabat Darmin Nasution.

Akibat diterimanya keberatan pajak itu, jaksa menambahkan, negara dirugikan karena harus mengembalikan setoran pajak sekitar Rp 570 juta ke PT SAT. “Perbuatan terdakwa telah menguntungkan orang lain,” katanya.

Terkait dengan perkara itu, jaksa menjerat Humala dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hal yang memberatkan Maruli, menurut jaksa, yang bersangkutan memanfaatkan kelemahan di Ditjen Pajak untuk kepentingan sendiri dan perbuatannya juga telah mencederai kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak. Adapun hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan dan belum pernah dihukum.



10 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Kasus Cek Perjalanan: Suami dan Dokter Nunun Akan Dipanggil

KOMPAS.com – Rabu, 9 Februari 2011

KOMPAS/PRIYOMBODO Nunun Nurbaeti.

JAKARTA, KOMPAS.com — KPK berencana melakukan second opinion terkait kesehatan saksi kunci kasus traveller cheques (cek perjalanan), Nunun Nurbaeti. Hal ini bergantung pada kebutuhan tim penyidik KPK yang menangani kasus tersebut.

Second opinion yang untuk kesehatan tentunya tetap akan kami lakukan. Kemarin, kan sudah pernah memanggil dokternya,” ungkap salah satu Pimpinan KPK, M Jasin di Hotel Nikko, Rabu (9/2/2011).

Ia mengatakan, dokter pribadi Nunun juga akan dipanggil kembali kalau memang tim memerlukan untuk itu. Menurut Jasin, keterangan dokter pribadi Nunun, Andreas Harry, juga sangat penting untuk keterangan tambahan terkait Nunun. Apalagi, tambahnya, kesehatan sangat dinamis, kondisi Nunun bisa naik turun.

Sementara itu menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan pemanggilan suami Nunun, Adang Daradjatun, Jasin mengatakan, pemanggilan juga akan dilakukan jika memang dibutuhkan keterangannya untuk melengkapi.

“Bergantung pada kepentingan tim, kalau memang perlu ya kami panggil. Jadi, semuanya bergantung pada kepentingan pengembangan,” ujarnya.

Kesehatan Nunun dikabarkan tidak lebih baik pascastroke, 25 Juli 2009. Dokter yang menangani mengatakan Nunun mengalami sakit lupa berat (forgetfullness), sehingga sulit untuk dimintai keterangan terkait posisinya sebagai saksi kunci kasus cek perjalanan ini.

10 Februari 2011 Posted by | BERITA KORUPSI NASIONAL | Tinggalkan komentar

Korupsi GLA: Tony Mengaku Kembalikan Rp 1,9 Miliar Lebih

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabi, 09 Februari 2011

image

Karanganyar, CyberNews. Terdakwa dugaan korupsi Griya Lawu asri (GLA) Tony Iwan Haryono bin Haryono (55) menyatakan bahwa dakwaan jaksa tidak ada dasarnya. Dia mengaku sudah mengembalikan Rp 1,9 miliar lebih. Bahkan uang miliknya di KSU Sejahtera masih sisa Rp 89.198.000. Dia menepis dakwaan JPU perihal kerugian negara akibat perbuatannya.

” Saya juga sudah mengembalikan kok nggak diperhitungkan. Uang saya di KSU Sejahtera masih turah. Ada pula yang dibawa Siska (Fransiska Riana Sari–red) Rp 3 miliar,” kata Tony.

Tony mengaku dirinya tidak merasa melakukan tindak pidana korupsi. ”Biarin saja. Dinikmati saja,” katanya menanggapi tuntutan jaksa.

Penasehat hukum Tony, Yasir Basuki mengatakan tuntutan yang dijatuhkan JPU terlalu dipaksakan. Menurutnya, JPU tidak menjelaskan wujud formil unsur melawan hukum bagi kliennya. ”Tuntutan jaksa dipaksakan,” imbuhnya.

Untuk menjerat Tony, jaksa menggunakan pasal 3 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31/1999  sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20/2001 jol pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat  (1) KUHP. Terdakwa Tony juga melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) pasal 64 ayat (1) KUHP.

Seperti diberitakan sebelumnya, Tony dituntut hukuman penjara 8 tahun 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang digelar di PN Karanganyar, Rabu (9/2).

Jaksa menilai terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Jaksa juga meminta majelis hakim untuk menjatuhkan denda Rp 500 juta subsider 7 bulan penjara. Selain itu, membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp 5,975 miliar dan jika dalam waktu satu bulan setelah putusan hukum tetap tidak dibayar maka harta bendanya dilelang. Kalau harta bendanya tak mencukupi maka diganti dengan penjara selama satu tahun.

( Widodo Prasetyo / CN16 / JBSM )



10 Februari 2011 Posted by | KARANGANYAR | Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: